Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H

11 Sungai di Sidoarjo Tercemar Limbah

0 comments

Sidoarjo, Bhirawa - Sebanyak 11 sungai di Kab Sidoarjo dinyatakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo telah tercemar limbah. Airnya dinilai sudah tak sesuai dengan baku mutu. Padahal PDAM Delta Tirta Sidoarjo, mengambil bahan baku airnya dari salah satu sungai itu.  Menurut Kasubid Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan BLH Sidoarjo, Ir Heksa Widagdo, sebetulnya masih banyak lagi sungai yang harus dimonitor. Tetapi karena terbatasnya anggaran dan SDM, sehingga hanya mampu memonitor 11 sungai saja.

Juga dijelaskan Kepala Bidang pengawasan dan pengelolaan limbah BLH, Ir Asnan, pencemaran limbah pada air sungai di Sidoarjo selama ini masih dalam tahap sedang. Belum sampai pada tingkatan yang meresahkan. ”Kalau sudah berat, mungkin tambak-tambak yang ada di Sidoarjo tidak bisa dibudidayakan lagi,” jelas Asnan.

Menurut Asnan, banyak pihak yang memberi kontribusi terhadap pencemaran sungai di Sidoarjo. Selain perusahaan, RS, rumah makan, hotel, juga dari kalangan rumah tangga. Terhadap perusahaan pencemar, menurut Asnan, sejauh ini belum ada perusahaan yang sampai dimejahijaukan. Mereka masih diberikan sanksi administratif untuk membenahi IPAL nya. ”Sementara kepada kalangan rumah tangga, kita lakukan sosialisasi,” kata Asnan.

Disampaikan Asnan, pinggiran sungai yang ada di Sidoarjo, mulai hulu sampai hilir telah dipadati rumah tangga. Misalnya di daerah Balang Bendo, Taman, Krian, dan Waru.  Diakui, meski sudah dilakukan sosialisasi, tetapi rumah tangga yang tinggal di pinggir sungai sulit meninggalkan kebiasannya membuang limbah domestiknya ke sungai.

Sementara Humas BLH menambahkan, Drs Nanang Santoso, perusahaan yang mencemari sungai ada yang menurut untuk memperbaiki IPAL, tetapi ada juga yang tidak.  Menurut Nanang yang juga Sekretaris BLH itu, sejauh ini belum ada perusahaan yang ditutup, gara-gara masalah limbah. Menurutnya bukan kewenangan BLH untuk menutup perusahaan tetapi kewenangan tim dari SKPD terkait. Penutupan perusahaan menurutnya juga tak gampang, sebab perlu pertimbangan. Sebab banyak aspek yang diperhatikan. Misalnya masalah ketenagakerjaan.[ali]



Beri Komentar