Pimpinan Sementara DPRD beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Terhadap RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO Tentang Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada PT. Bank Jatim

0 comments


 PANDANGAN UMUM

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Terhadap

 RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO

Tentang

Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada PT. Bank Jatim

      PADA RAPAT PARIPURNA  RAPAT KE 2

                  Selasa, Tanggal 25 September 2012

 

M. Habibullah, SH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim kami sampaikan.

 

Yang terhormat ;

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo;

Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati ;

Sdr. Anggota Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kabupaten Sidoarjo;

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Para Komandan/ Kepala Kesatuan TNI–POLRI di Kabupaten Sidoarjo;

Para Pimpinan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah kab. Sidoarjo;

Para Pimpinan Parpol, Ormas, LSM, Organisasi Wanita, Wartawan (Media Cetak dan Elektronik), serta hadirin undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini izinkanlah Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama terlebih dahulu mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan Puji Syukur kita kehadirat Allah Swt. semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dan perlindungan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Rapat Ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Selasa, tanggal 25 september 2012 dalam keadaan sehat lahir dan batin.

Sholawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada panutan  kita  Nabi Muhammad Rosulullah Saw. Sebagai suri tauladan kita dalam menghantarkan ummat manusia pada peradaban yang luhur dan terhindar dari jalan kesesatan menuju jalan keselamatan yang diridlohi oleh Allah SWT.

Sebelum memasuki penyampaian Pandangan Fraksi ini perkenankanlah kami atas nama Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kab. Sidoarjo terhadap Penyertaan Mofdal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim pada Rapat Paripurna Rapat ke-2 ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dan berarti terhadap Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama dan selanjutnya Fraksi kami dapat melaksanakan pembahasan, pendalaman, serta dapat memberikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Rapat Ke-2 hari ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

            Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo dalam pelayanan Perbank kan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo serta Paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat,  telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dengan wujud otonomi daerah.

Bagi Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan sebuah pengembalian harga diri sehingga semakin menyadarkan akan makna kedaulatan rakyat, bukan sekedar memperoleh pelayanan yang baik dan adil dari Pemerintah yang telah mereka pilih tetapi lebih dari itu, mempunyai hak untuk berpartisipasi mengambil keputusan sendiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Layanan Publik melalui kewenangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah hendaknya menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi PAD yang dimilikinya dengan bijak dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat Sidoarjo.

Rapat DewanYangTerhormat,

Untuk lebih jelasnya dalam kesempatan ini Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama akan menyampaikan beberapa pandangan yang perlu mendapat perhatian dan jawaban dari Eksekutif diantaranya adalah sebagai berikut :

Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada PT. Bank Jatim’

Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada PT. Bank Jatim yang diajukan oleh eksekutif, Fraksi Kami telah melakukan beberapa kajian dan pencermatan antara lain :

  1. Menurut fraksi Golkar-PKNU, terkait Norma hukum yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Bupati selaku kepala Pemerintahan Daerah seharusnya Raperda ini berupa aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku, hal ini seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar azas legalitas yaitu azas kepastian hukum, azas manfaat, azas kepatutan.

Prinsip-prinsip legalitas azas kepatutan diatas jelas-jelas telah diatur dalam PP 58 tahun 2005 pasal 75 dan Permendagri 13 tahun 2006 yang dirubah menjadi Permendagri 21 tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Sehingga pertanyaan Fraksi Golkar-PKNU kepada Bupati,  apakah boleh kita membuat peraturan daerah penyertaan modal tapi melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu PP 58 tahun 2005 pasal 75 ! mohon penjelasan dari saudara Bupati !

  1. Parameter filosofis yang dijadikan dasar oleh DPPKA tidak ada pencapaian yang jelas tentang tujuan penanaman modal tersebut (atau dalam artian masih abstrak), menurut fraksi Golkar-PKNU mohon penjelasan dan diberikan perincian  tentang   target dari hasil defident penyertaan modal yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2002 !
  1. Menurut fraksi Golkar-PKNU, Apa yang disampaikan oleh DPPKA ternyata penanaman modal yang disertakan tahun 2012 berjumlah 69 Milyard tidak ada landasan hukum, karena Perda penyertaan modal belum ditetapkan, akan tetapi modal tersebut sudah masuk dalam perda APBD tahun 2012. Sehingga sebelum penyertaan modal tersebut disertakan di bank jatim, aturan-aturan secara hukum harus sudah ada  sebagai payung hukumnya, sejak penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jatim itu disetor, mohon penjelasan !
  1. Semua pasal yang ada di Raperda mengindikasikan bahwa pasal-pasal tersebut berlaku surut sedangkan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal aturan-aturan hukum yang berlaku surut, sehingga fraksi Golkar-PKNU menolak semua pasal-pasal yang ada di Raperda tersebut ! terkecuali penyertaan modal yang akan dilaksanakan sekarang ini Raperdanya berdiri sendiri tidak dicampur dengan penyertaan modal yang sebelumnya !
  1. Fraksi kami meminta ! Perlu peninjauan kembali pasal-demi pasal

terkait Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim !

  1. 6.   Fraksi Golkar-PKNU berkesimpulan bahwa Raperda yang diajukan oleh saudara Bupati terkait penyertaan modal Bank Jatim, Fraksi kami menerima dengan catatan yang harus dipenuhi oleh Bupati :
    1. Draf Raperda perlu penyempurnaan terkait Bab dan pasal penyertaan modal !
    2. Penyertaan modal yang telah disetor sebesar 69 Milyard haruslah idialnya ditarik kembali sebelum perda penyertaan modal ini dutetapkan !
    3. Modal penyertaan nantinya hanya mengcofer 69 Milyard, jika suatu hari terjadi implikasi hukum (penyalah gunaan wewenang dilakukan lewat pembuktian, maka secara otomatis Perda tersebut batal !
    4. Perlu adanya penguatan secara tertulis dari instansi yang berwenang dan yang membidangai (Gubernur, Kemendagri, BPK) terkait dengan legalitas dan kedudukan hukum raperda ini apabila ditetapkan sebagai Perda, mengingat dana penyertaan modal Bank Jatim telah disetorkan terlebi dahulu dengan payung hukum peraturan Bupati yang didasarkan dengan Perda Investasi Daerah sedangkan amanat PP 58 tahun 2005 pasal 75 mengisyaratkan ditetapkannya Perda penyertaan Modal terlebih dahulu baru dana disetor

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama DPRD Kabupaten Sidoarjo, didalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, atas segala perhatian dan kesabaran hadirin sekalian kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada kita semua, amiien.

 

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA SELALU BERJUANG UNTUK RAKYAT

Wassalamualaikum Wr. Wb.

                                                                   Sidoarjo, 25 September 2012

 

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

 

Ketua,

 

 

 

WARIH ANDONO, SH

Juru Bicara,

 

 

M. HABIBULLOH, SH


Beri Komentar