Pimpinan & Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 dan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke - 153

Audit BPK Terhadap APBD Dipansuskan

0 comments

Oleh Humas DPRD Sidoarjo tgl. Aug 14, 2010 jam Berita, Features

Wakil Ketua DPRD - H. Abdul Kolik, SE

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sidoarjo 2009 menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo. Keseriusan itu ditindak lanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus) LHAB (Laporan Hasil Audit BPK). “Sudah dibentuk pansus untuk menindak lanjuti hasil audit BPK 2009,” kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdul Kolik,SE  kemarin (13/8).

Anggota Banggar yang ditunjuk sebagai ketua Pansus adalah Emir Firdaus, yang tak lain Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Keadilan Sejahtera. Emir dipilih karena dianggap sudah pengalaman di bidang anggaran dan dua periode menjabat anggota dewan. Selain itu, Emir pernah menjabat Ketua Komisi B bidang ekonomi dan keuangan. Untuk hasil audit yang akan menjadi menjadi bahasan memang tidak menyeluruh, melainkan beberapa poin penting yang dianggap bersinggungan dengan persoalan anggaran.

Dan bukan  persoalan hasil audit yang terjadi dari kesalahan administrasi. Dari data yang dihimpun, salah satu poin yang akan dibahas adalah persoalan aset daerah dan setoran PAD dari PDAM Delta Tirta. Sejauh ini Pansus LHAB masih enggan membeberkan poin yang akan dibahas nanti. “Kami masih menggagendakan apa yang akan dibahas. Saat ini masih belum tahu,” ujar Emir Firdaus.

Di sisi lain, pembentukan pansus itu jadi rasan-rasan anggota dewan lainnya. Termasuk anggota pansus yang berasal dari Badan Anggaran. Sebab sejauh ini mereka belum mendapatkan draf pembahasan, juga foto copy hasil audit BPK 2009 atas APBD 2009. “Kalau kita tidak mendapatkan bahannya bagaimana mau bisa membahasnya?” kata anggota pansus yang enggan disebutkan namanya.

(Sumber : Koran Radar Surabaya “rud”)

Pansus LHP BPK Panggil Timgar Eksekutif
Terkait Temuan Hasil Audit BPK

SIDOARJO - Administrasi di Sidoarjo masih karut-marut. Itu terbukti dengan masih adanya dana yang dipertanyakan di beberapa dinas dan perusahaan milik daerah. Hal tersebut terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemkab Sidoarjo.

”Ada 14 temuan penting yang digarisbawahi,” ujar Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Emir Firdaus. Dia menjelaskan, 14 temuan tersebut sudah diberi teguran oleh bupati. Namun, hingga kemarin (13/8) baru tiga yang sudah ditindaklanjuti.

Kemarin pansus LHP BPK sudah memanggil tim anggaran (timgar) eksekutif. Di antaranya, Sekda dan asisten pemkab. Berdasar hasil rapat tersebut, diketahui bahwa salah satu yang menjadi catatan adalah masalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Contoh kasus yang menjadi catatan BPK adalah penyertaan modal Rp 610 juta ke Badan Perkreditan Rakyat (BUMD). Begitu juga kasus PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Ada Rp 891.670.000 juta dana yang dipertanyakan. Dana tersebut berasal dari penyertaan modal delapan developer.

Bagi hasil dari Terminal Purabaya atau Bungurasih yang belum diberikan selama dua tahun ini juga menjadi sorotan. Kekurangan setoran PT Setia Mandiri Mitratama Tbk (Putt-putt) juga masuk dalam catatan. Besarnya kekurangan mencapai Rp 11.636.000.

”Untuk penyertaan modal ini, memang belum ada perdanya. Jadi, sekarang masih kami buatkan,” ujarnya.

Untuk saat ini, pansus hanya meminta klarifikasi dari timgar terlebih dahulu. Namun, minggu depan, pansus akan memanggil masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan pernyataan. Klarifikasi ke BPK diberi tenggat waktu hingga 1 September 2010. ”Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Kalau memang ada kecurangan, kami serahkan sepenuhnya kepada BPK untuk memproses,” terang politikus PAN itu.

Sesuai ketentuan, tugas dari DPRD memang hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Emir menegaskan, ada dua kemungkinan dari hasil audit BPK tersebut. Yang pertama adalah murni penyalahgunaan anggaran. Yang kedua adalah kesalahan administrasi. 

(Sumber : Koran Jawa Pos “sha/c6/ib”)

Beri Komentar