Pencarian
Forum Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas)
Penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui Unjuk Rasa Didepan Gedung Dewan
Silahkan menyampaikan segala bentuk dan ragam aspirasi anda menyangkut berbagai permasalahan baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sudah, sedang dan akan terjadi khususnya di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan juga di wilayah Jawa Timur atau nasional. Hal ini agar supaya nantinya bisa menjadi salah satu bahan materi serta sebagai pijakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 dalam mengambil kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat (pro rakyat), sehingga aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dilembaga terhormat ini.
Perwakilan Karyawan Menyampaikan Aspirasinya Kepada Dewan
Beri Komentar
Info Khusus
Ketua Komisi D : Ujian Nasional SD Harus...
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Machmud ketua komisi D DPRD Sidoarjo berharap Ujian Nasional ( UN ) bagi siswa kelas 6 Sekolah...
Dewan Harapkan Output Kelulusan SD/MI Ta...
SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Ujian Nasional ( UN )bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ( SD/MI ) yang...
Himbau Korban Lumpur Biarkan BPLS Bekerj...
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Keberhasilan Panitia khusus (Pansus) lumpur untuk menghadirkan pemilik Lapindo Group Nirwan...
Sinergitas Perencanaan PNPM Dipertanyaka...
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Masa Reses anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo kali ini, dimanfaatkan Ahmad Habibul Muiz Anggota...
Banjir Keluhan Nasib Karyawan Outsourcin...
TAMAN (kabarsidoarjo.com)- Banyaknya ketidakadilan hak yang dirasakan tenaga kerja Outsourcing (karyawan kontrak)di kawasan...
Anggota Dewan
Drs. Heru, SHPartai Hati Nurani Rakyat
Dapil Sidoarjo 2 ( Krembung, Porong, Tanggulangin, Jabon )
Alamat: Desa Mojoruntut RT 2 RW 1 Kec. Krembung
Jajak Pendapat
Loading ...
Statistik
Bagaimana proses membuat perdes yang sesuai aturan perundangan yang berlaku? Siapa saja yang harus dilibatkan dalam penyusunan draft perdes? Kalau draft sudah ditandatangani BPD – sementara ada pihak yang berkepentingan tidak setuju krn/dan tidak pernah diundang rapat membicarakan draft tsb, apa bisa ditinjau ulang/dibatalkan proses selanjutnya? Kalau dasar hukum pembuatan perdes ternyata sudah tidak berlaku, apakah tetap sah produk perdes tsb? mohon dipantau perdes yang muncul dari desa terbarat wilayah kab. sidoarjo. terimakasih.
terima kasih atas masukan saudara karman terhadap proses pembuatan perdes di desa saudara, secepatnya akan kami sampaikan pada komisi a yang membidangi. Hormat kami, kahumas setwan
Warga Hedona Melanggar Perda Tata Ruang
Membaca pemberitaan di Harian Surya di halaman 6 Sidoarjo pada 29 September 2011 yang judulnya Warga Perumahan Hedona Sambat DPRD, kami menilai apa yang dilakukan oleh warga Hedona ialah sesuatu perbuatan melawan hukum.
Sebagian besar warga Perumahan Taman Hedona Regency ialah pendatang dan belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk di Sidoarjo. Oleh dengannya, mereka tidak pantas untuk melaporkan masalah pembangunan kawasan Pergudangan dan Industri PT Wahana Purabox kepada DPRD Sidoarjo.
Kami juga merasa heran alasan DPRD Sidoarjo memilih untuk bertemu dengan mereka dibandingkan menghormati keputusan Kepala Desa Prasung yang menyetujui pembangunan Purabox yang sudah memiliki ijin lengkap untuk memulai pembangunan.
Kepala Desa Prasung sendiri menyetujui pembangunan Purabox karena bisa mengatasi tingkat pengangguran di kota Sidoarjo. Mereka akan menyerap tenaga kerja di Sidoarjo, bukan saja di wilayah desa Prasung.
Jadi tujuan mulia dari Purabox untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Sidoarjo tidak perlu ditentang oleh siapapun.
Menurut prosedur Ijin Gangguan (HO) nomer 6 telah disebutkan bahwa perusahaan berhak untuk segera membangun gudang dan industri jika memiliki Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat (radius maksimal 200 M) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat, kecuali bagi yang Ganti Nama.
Masih menurut pemberitaan di koran Surya itu, salah satu warga juga menyebutkan bahwa pembangunan Purabox itu telah melanggar Perda soal Tata Ruang Wilayah. Pernyataan itu harus diklarifikasi karena justru dalam Perda RTRW itu desa Prasung ialah kawasan pergudangan dan industri yang seharusnya tidak dijadikan pemukiman penduduk.
Apabila mengacu Perda RTRW itu, maka bisa disimpulkan bahwasannya warga perumahan Taman hedona yang melanggar Perda itu karena bertempat tinggal di wilayah industri dan pergudangan.
Kami berharap Kepala Daerah segera membangun kawasan pergudangan dan industri sesuai dengan amanat Kepala Desa.
Ass.
Menanggapi tulisan Sdr.Yusuf yang menyebutkan bahwa warga perumahan taman hedona melanggar aturan RTRW…kami kira pernyataan tersebut perlu untuk diperbaikai.Sekarang ini RTRW Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum jelas pasca Lumpur Lapindo. Kalau Saudara Yusuf menyampaikan bahwa kawasan Prasung diperuntukkan Pemukiman rasanya tidak hanya warga taman hedona yang melanggar namun seluruh warga prasung termasuk warga kampung tentunya. Selanjutnya, kalau pun RTRW tersebut sudah disahkan bahwa kawasan prasung merupakan kawasan pergudangan dan perindustrian harusnya obral perijinan pendirian perumahan di kawasan prasung dan sekitarnya sudah dihentikan sejak beberapa tahun yang lalu.Coba anda lihat sekarang, perumahan baru justru banyak bermunculan, Jayaland telah membuka ratusan hektare perumahan baru di kawasan prasung, Griyan Prasung juga sudah mulai dibangun. Terkait permasalahan dengan PT Purabox
Sebaiknya permasalahan antara warga prasung dengan pengembang PT Purabox dikembalikan ke pemerintah, bagaimana proses pengeluruan ijin AMDALnya, apakah sesuai dengan proses yang di tetapkan.Partisipasi dan keterlibatan warga yang bersinggungan langsung apakah sudah dilibatkan.??Ini yang perlu diperhatikan jangan sampai Pemerintah dan pengusaha berkawan dan berkawin untuk menggencet rakyatnya.
Wass
Terima kasih atas komentarnya. Kepala Desa dan aparat desa ialah dipilih warga desa, karena itu ia mempunyai hak lebih tinggi dibandingkan warganya. Otonomi daerah sendiri mengatur bahwa kekuasaan tertinggi rakyat bukan saja di Bupati atau kepala daerah melainkan Kepala desa dan jajarannya. Hal ini juga nantinya akan diperkuat dengan RUU Aparatur Desa yang akan disahkan oleh DPR RI.
Ass.
Melanjutkan tanggapan saya mengenai tulisan Sdr. Yusuf…Saya sangat menyayangkan apa yang ditulis sudah mulai tidak fokus dan coba mengarahkan kesalahan proses keluarnya ijin AMDAL Purabox ke Kades Prasung…. hu…Kasian pak kades prasung. Langkah dinas perijinan yang mengeluarkan ijin AMDAL tak melalui proses yang semestinya seharusnya segera di bawa ke meja hijau.Tidankana demikian jika dibiarkan bisa dipastikan akan diikuti tindakan-tindakan menyimpang lainnya. Oleh karena itu perlu kiranya warga Taman Hedona coba Mem PTUNkan Dinas perijinan Sidoarjo. terkait dengan keluarnya ijin AMDAL Purabox…….
tanggapan untuk saudara Yusuf.
Saudara Yusuf kelihatannya tak paham dengan kondisi lapangan yang sebenarnya sehingga membela Purabox. asal anda tahu saja, perangkat desa sudah menerima uang untuk memuluskan izin. beberapa dokumen perizinan juga dipalsukan (kasus itu sekadang diusut Polres SIdoarjo). setinggi2nya kades, kalau sudah terima suap apanya yang perlu dihormati. (bukti suap sudah di Polres). saya sarankan mas Yusuf belajar dulu lah sebelum berkomentar. daripada dijuluki dungu atau asal ngomong.
matur nuwun
Banjir di kota, memang sangat mengganggu banyak pihak. Penduduk yang rumahnya tergenang, tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dengan leluasa dan nyaman. Sayangnya banjir itu kerap terjadi di musim hujan seperti saat ini. Dan itu sudah terjadi setiap musim hujan pada setiap tahunya. Kita telah melihat banyak pejabat yang peduli mencoba mencari solusi.
Ngurus KTP wajib bawa PBB, kenapa kalo lewat orang lain (calo) tanpa PBB bisa beres ? Maka dengan 25.000, warga menghindari bayar PBB yang ratusan ribu. Kalo memang wajib bawa pelunasan PBB, maka seharus nya berlaku untuk yang lewat calo.
Saya sependapat dengan Pak H Wiji tolong ditertibkan kalo perlu diberantas calo-calo KTP, PBB dibayar untuk kelangsungan pembangunan Sidoarjo………
masih sangat banyak peraturan2 yang tidak diketahui warga, bahkan petugas pemerintah pun tdak tahu! kapan sosialisasi?
Benar sekali, contohnya perda tentang pengurusan KK yang aslinya 5.000 tapi dikenakan 15.000. Hanya sayang pengaduan saya tidak ada tindak lanjut dari Komisi A, karena hingga saat ini beaya pengurusan KK 15.000.
Kepada
Yth. Bpk Widji
Terima kasih atas masukan pengaduannya, selanjutnya akan kami konfirmasikan ke Komisi A (Pendamping).
Demikian atas kerjasama dalam forum Jasmas ini, kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami,
Setwan
apa bener kita boleh membuat aturan berdasarkan sumber hukum yang sudah tidak berlaku?
Menurut Perda No 1 tahun 2008, bahwa pengurusan KK (Kartu Keluarga) biayanya 5.000. Tapi kenyataan di Kecamatan (Sidoarjo) dikenakan biaya 15.000 dan tidak ada tanda terima pembayaran sehingga rentan tidak masuk kas daerah. Tidak ada penjelasan untuk kelebihan 10.000 itu. Tentunya ini sangat merugikan rakyat. Harusnya masalah ini sudah diketahui oleh masyarakat mulai dari kelurahan dengan memasang pengumuman tarip/biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan KK dan lainnya. Belum lagi biaya legalisir 5.000. Untuk itu mohon Lampiran perda No 1/2008 ditempelkan di ruang pembuatan KTP. Mohon Komisi A segera bertindak
Kepada
Yth. Sdr. H. Wiji Setyawan
Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas masukan Saudara terkait pengaduan pengurusan KTP dan KK di Sidoarjo yang tidak sesuai aturan, aduan saudara akan kami sampaikan pada Komisi yang membidangi yaitu Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum)
Demikian atas kerjasamanya dan kami menunggu saran serta masukan saudara.
Hormat kami,
Ttd
Kahumas Setwan
PTT(pasar tengah malam)
melihat dri segi pariwisata sidoarjo tak dpat di andalkan dlam bidang tersebut, sidoarjo sangat minim dalam pendapatan pariwisatanya.
untuk itu saya mempunyai gagasan dimana sidoarjo mempunyai jalan alternatif yang malam hari sangat berpotensi untuk dijadikan PPT (pasar tengah malam) yang di adopsi dari negara thailand. jalan tersebut cukup strategis (JL GAJAH MADA)
1.arah jalan hanya satu jalur
2.jalan yang cukup luas
3.di atas jam 10 malam sudah tak ada lagi aktifitas
4.memanfaatkan jalan yang mati di malam hari untuk menghidupkan kota
5.menarik peminat orang belanja di malam hari (khususnya yang senang beraktifitas di malam hari)
Dengan 5 potensi tersebut,saya yakin sidoarjo akan berkembang dan lebih hidup khususnya memberi masukkan dlam pariwisata.
kami sebagai cv sungging global (advertising) siap mendukung untuk menyediakan SDM serta memajukan kota sidoarjo,dengan pengalaman yang kami miliki serta konsep-konsep yang siap kami terbitkan. mohon untuk di rekomendasikan kepeda yang di anggap mampu untuk menerima gagasan ini.
TRIMAKASIH
masukan dari saudara wahyu al ahzar tersebut sungguh sangat brilian dan cukup kreatif, semoga wacana untuk menjadikan sidoarjo sbg salah satu ikon wisata, khususnya untuk dijalan gajah mada akan bisa segera direspon dewan dan pihak eksekutif, dan wacana ini memang sdh saatnya untuk direalisasikan guna menggali potensi peningkatan pad disektor pajak dan retribusi daerah.
pak/ibu/saudara dewan yang terhormat,
saya mau tanyakan mengenai restribusi parkir dilapangan tenes komplek GOR (dekat kolam renang) untuk sepeda motor kok ya sampek Rp 2000 (dua ribu rupiah) bagi kami yang sering menggunakan fasilitas olah raga disekitar komplek GOR tsb, merasa keberatan dengan restribusi tersebut..mobil aja cuma Rp 1000 paling mentok Rp 2000 ini sepeda motor malah Rp 2000. padahal dikarcisnya tertera Rp 1000, Jukirnta kalo dikasih Rp 1000, marah..
mohon ditertibkanlah pak..kalo ngasih orang kagak iklas..jadinya malah ndoain jelek ama orang itu..
terima kasih, mohon perhatiannya.
hari esok msh ada hr cerah…semangat..
Bapak anggota Dewan,
Saya Warga 09 Desa Sepande, Kec. Candi
Saya menyampaikan keluhan masyarakat Perumahan Gading Fajar 2 terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Kembar Perumahan Gading Fajar 2, padahal jalan tersebut baru saja diperbaiki dengan dana yang cukup banyak. Keberadaan PKL sangat mengganggu karena :
1. Pada malam hari PKL berjualan di sebelah kanan dan kiri jalan bahkan juga memakan jalan sehingga membuat macet para pengguna jalan.
2. PKL juga berjualan di taman Median Jalan sehingga merusak tanaman yang ditanam oleh Dinas Pertamanan.
3. Kondisi jalan perumahan ganding fajar 2 sangat macet terutama pada Sabtu malam Minggu dan Minggu pagi.
4. Jalan dibangun bukan untuk dipakai berjualan oleh PKL.
harapan saya agar pihak yang terkait dan berwenang segera menertibkan keberadaan PKL.
terima kasih
yth bpk agus budhiarso
wajar saja pak, kenapa gading fajar begitu padat ahir-ahir ini…itu di karnakan solusi tidak perjalan. peralihan PKL yang di alon-alon sda ke GOR tidak begitu menjanjikan,sehingga exs PKL alon-alon banyak yang pindah ke GADING FAJAR.
dari sisi NEGATIFNYA makin banyak pedagang kaki lima yang sekarang mengantungkan hidupnya di jalan,yang tidak mendapatkan tempat walaupun kenyataanya mereka juga WARGA NEGARA INDONESIA YANG RUTIN MEMBAYAR PAJAK.
kesejahteraan hanya milik orang kaya
kesengsaraan slalu milik orang miskin
terusik kok dgn masalah kecil pkl di gading fajar, itu mslh perut kalau kalu berdampak macet dan merusak taman lalu kita gusur kemudian gak bisa jualan ujungnya jelas jadi urusan perut dan anda tentu paham gmn dampaknya kalau sdh melihat anak istri sekeluarga lapar…….. ayo buka mata hati, telinga, dan nurani. gmn wakil kita pemegang amanah /para pejabat pemkap sidoarjo ini, bupatine ae e ee ternyata ….., blm dprnya, apa gak dengar bancaan uang rakyat, blm yg lain yg nggak ketahuan, gmn bs memakmurkan rakyat sda, sudahlah semua itu merupakan ( sebab-akibat) ayo sama2 galang kekuatan pupuk kemampuan berantas dan bersihkan semua pejabat yg bermental korup di sidoarjo ini,demi seluruh warga sidoarjo kedepan, dan insyalloh mslh2 kecil : pkl, pengemis, gelandangan dan penyakit sosial masyarakat yg lain akan ngikut. oke, oke, oke
Kepada Yth. Anggota Dewan Kab. Sidoarjo,
Assalamualaikim Wr.Wb.
Di lingkungan perum kami (perum Tanggulangin Anggun Sejahtera II Blok R), Kalisampurno, Sidoarjo terdapat fasum besar. saat ini telah berdiri bangunan masjid Baitul Muttahidin. dan masih ada sisa tanah fasum. pertanyaan saya adalah :
01. Apakah benar diFasum TAS II Blok R tersebut akan didirikan SDN yang rencana-nya akan direalisasikan pada tahun 2012 ?
02. Bagaimanakah mekanisme yang benar menurut perda kab. Sidoarjo ttg pendirian bangunan diatas lahan fasum ?
03. Apabila benar akan didirikan SDN diatas fasum tersebut, apakah nantinya akan ada ganti rugi atas tanah tersebut ?
04. Bagaimanakah kedudukan warga perum TAS II blok R atas tanah fasum tersebut, menurut perda kab. Sidoarjo yang berlaku saat ini ?
05. terakhir, Bagaimanakah sosialisasi yang tepat sesuai perda kab. Sidoarjo ttg pendirian bangunan tersebut ?
Demikian beberapa pertanyaan dari kami selaku warga perum TAS II blok R, Kalisampurno, Sidoarjo. Tidak ada tujuan yang buruk atas pelontaran pertanyaan ini, hanya satu tujuan untuk mencari titik terang benderang dan kebenaran yang sejelas – jelasnya atas issue yang berkembang dilingkungan kami.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan saya tunggu kabar baiknya.
Best regard,
Roni DPP
Kepada Yth,
Anggota DPRD
Up.Bidang Pendidikan
Kami warga masyarakat wilayah Taman Sidoarjo
perlu kami pertanyakan, di kabupaten sidoarjo ini sangat minim pembangunan sekolah baru khususnya SMKN dan SMUN di wilayah sidoarjo bagian barat, dari jumlah lulusan SMPN yang ada tidak sebanding dengan SMKN maupun SMUN yang ada, perbandingan 40% saja yang bisa sekolah di sekolah Negeri, dan 60% harus lari ke sekolah swasta yang biaya pendidikan sangat tinggi dan yayasan2 pendidikan yang menguntungkan pemilik yayasan , dilihat dari pendapatan PAD cukup besar, Untuk itu SMKN perlu di perbanyak untuk tenaga kerja siap pakai.
Mohon perhatian dari wakil2 rakyat untuk mimikirkan masa depan penerus bangsa ini dengan biaya yang terjangkau, banyak anak putus sekolah karena tidak mampu, contoh kota surabaya yang bisa membebaskan biaya apapun untuk sekolah SMKN, trima kasih
kepada anggota dewan yang terhormat.
warnet saya di jalan gajah mada 76, Sidoarjo, tertutup oleh parkir liar di trotoar, padahal ada tanda larangan parkir di trotoar dari dishub, tetapi tidak ada polisi lalu lintas yang berani menilang ataupun satpol pp yang menertibkan. padahal saya sudah saya sudah mempunyai ijin SIUP dan TDP dan memenuhi syarat-syarat membuka warnet. mohon perhatian dan tindakan anggota dewan rakyat yang terhormat
bagi Disnaker, tolong adakan pelatihan seperti yang dilakukan oleh Disnaker Surabaya. Untuk bekal masuk ke dunia kerja, hal tersebut akan sangat bermanfaat.
Terima Kasih
Yth. Bapak Terkait,
Di daerah rumah saya saat ini sedang dibangun sebuah pasar. Pasar tersebut terdiri dari ruko dan pasar terbuka.
Masalahnya adalah, pasar tersebut dibangun persis di depan Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari (candi) dan Pasar Terbukanya bersebelahan persis dengan SDN tersebut, sehingga menutupi sekolah dasar tersebut.
Akses masuk SDN tersebut juga harus melewati pasar itu sehingga bisa dibayangkan betapa kasihannya lingkungan SDN tersebut.
Di samping itu, pasar ini juga besebelahan dengan SMPN 2 Candi.
Sudah banyak masyarakat yang protes pembangunan pasar tersebut. Tetapi lurahnya tidak perduli dan terus melanjutkan pembangunan pasar tersebut.
Untuk itu, kami mohon dengan sangat agar pemerintah kabupaten Sidoarjo dapat membatalkan peruntukan pasar tersebut (meskipun sudah terbangun 70%), serta memeriksa lurah Ngampelsari, candi ututk penggunaan tanah dan anggarannya.
Mohon untuk melihat kepentingan PENDIDIKAN dibandingkan dengan kepentingan keuntungan semata.
Demikian, semoga pengaduan ini segera mendapatkan respon.
pengaduan dari saudari maila ini segera akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait, dan kami menyampaikan terima kasih atas peran serta saudari dalam forum interaktif di website kami.
mohon kepada dewan yang terhormat, bagaima ini lokasi sekolah sdn ngampelasri & smpn 2 candi didirikan pasar oleh oknum kades ngampelasri tanpa ijin, musyawarah & tanah tkd yang dijadikan objeknya
mohon kepada anggota dewan untuk responnya, terima kasih
suwardi pratama
Saya walimurid siswa lulusan 2011 SDN desa paling barat utara yg berbatasan dengan kab.mojokerto-gresik, yg akan mendaftarkannya ke SMPN di wilayah kab mojokerto-krn lebih dekat/sesuai. kendala saya: sampai hari ini-bahkan konon sampai tutup pendaftaran tgl 5 juli 2011 nanti pihak sekolah tidak janji bisa menyerahkan ijazah dan SKHUN asli sebagai syarat kelengkapan pendaftaran. Konyolnya lagi pihak sekolah tidak memberi solusi!!! Mohon dibantu review agenda Diknas Kab.Sidoarjo-kec.Balongbendo agar dapat membuat tenang walimurid di tiap awal ajaran baru. Dan memberi pelatihan ilmu komunikasi agar para guru mampu berbicara menyenangkan dan solutif serta tidak gampang omong keras menakutkan!!! Dan seyogyanya para pimpinan sekolah selalu ready di sekolah-atau mudah dihubungi pada saat-saat pendaftaran seperti ini. terimakasih atas perhatiannya.
Kepada pimpinan sekolah mohon tidak tersinggung, mari kita jalani hidup ini dengan nyaman. Dan kita tingkatkan komunikasi agar saya tidak perlu menulis di sini.
Yth…Bapak/Ibu ‘Wakil Rakyat’
Saya salah satu wali murid lulusan SD thn ajaran yang saat ini sedang berjalan. Menanggapi hasil UNAS SD se Sidoarjo yang berdampak pada hasil penerimaan Siswa baru tingkat SMP, kalau bapak/Ibu ‘Wakil Rakyat’ jeli dan mau mengamati…di sebagaian besar SD Sidoarjo. Bisa dikatakan telah terindikasi PENGAJARAN ‘ketidak jujuran’, ‘perampokan hak’ yang dilakukan sebagian besar ‘Yth Guru/Sekolah SDN/MI Sidoarjo’
Indikasi sbb :
1. Nilai Unas SDN/MI Sidoarjo, sungguh fantastis…setelah kami amati dari hasil UNAS calon murid yang diterima di SMPN, terlihat ada suatu SD yang murid2nya mempunyai nilai sama percis dalam semua pelajaran UNAS.
2. Nilai murid SD Swasta yang mengutamakan “Kecerdasan, Kejujuran & Menghormati hak Siswa lain’….begitu wajar berkisar 21 sampai 28. Padahal kalau dinalar, hampir semua wali murid memberikan les2 tambahan menjelang Unas + perhatian para Guru/Ustadz/Ustadzah dalam persiapan UNAS.
DAMPAK :
1. Murid2 dengan bekal ‘kejujuran & kepandaian’…tersisih oleh murid2 karbitan, dalam persaingan masuk ke SMPN.
2. Kualitas calon murid SMPN Sidoarjo tentunya sangat ‘MEMPRIHATINKAN’ walaupun nilai UNAS mereka bisa dikatakan FANTASTIS (Bisa dibuktikan apabila pihak SMPN mengetes ulang murid yang mereka dapat, sekedar untuk mengelompokkan/melihat/menstatistik ‘hadiah’ dari SD-SD karbitan)
3. Untuk calon generasi penerus ‘Sidoarjo’….kecerdasan & kejujuran adalah nomor kesekian, akibatnya tumbuh generasi ‘koruptor/raja tega Sidoarjo’
SARAN :
1. Kedepan agar diupayakan dan diperjuangkan…Penerimaan siswa baru untuk tingkat SD/SMP/SMA SIDOARJO, agar mengakomodasi nilai raport kelas sebelumnya, bukan hanya mengacu pada nilai UNAS yang rawan ‘disulap’ ‘pembocoran jawaban’ oleh pihak Sekolah (bisa dicontoh/mengakomodasi penerimaan siswa RSBI)
2. Guna meminimalkan perbuatan curang para ‘Guru’ ‘ Pihak Dinas Pendidikan’ dan siswa…, dikeluarkan aturan sebelum unas “SUMPAH DI BAWAH KITAB SUCI” bahwa mereka akan jujur dalam pelaksanaan UNAS dan apabila tidak jujur mereka akan siap menerima laknat Allah SWT yang DISEGERAKAN.
Semoga “keluhan” dan “saran” diatas dapat didengar YTH ‘Wakil Rakyat yang peduli akan dunia Pendidikan Sidoarjo’, guna menyelamatkan Sidoarjo tercinta.
Atas upaya dan perjuangan Bpk/Ibu, mewakili para orang tua/wali murid yang telah ‘terdholimi’, kami mengucapkan beribu-ribu terimakasih.
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rachmat dan karunianya kepada kita semua……amin.
sama…
orang pinter sama saja dengan yang bodo…
kasihan yang karbitan…., apalagi yg bener2 tdk nyontek…
mohon dikaji ulang tatacara pelaksanaan UNAS..
juga gaji guru & orang2 diknas…agar tidak main mata.
mungkin diperhatikan pula kemampuan guru…buatlah beliau2 itu merasa yakin bisa menularkan ilmu pada muridnya – bukan bikin kebodohan baru karena kebodohan gurunya, yaitu tidak berusaha tau bahwa beliau tidak tau…artinya belajarlah terus…jangan mentang2 jadi guru lalu bangga dengan caranya yang itu itu saja..membosankan ! ada metode kumon. ada gaya interaktif.
di desa saya, sidoarjo barat dw, murid kencing masih berdiri di lahan terbuka..!!! ada wc sejak tahun 70-an ndak diperbaiki…pintu jebol..air ndak ada… mau dikatakan guru pinter bagaimana?
Usul pak Dewan,
Agar diknas bisa mencetak kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) mohon diberi dana.tanya saja butuh berapa? Karena katanya ndak bisa pakai dana BOS! Juga ndak boleh narik orang tua siswa !(walaupun sudah pernah narik-nyatanya kartu NISN SDN kds yo belum diterimakan- sampai arek e metu lulus)
Kasian pak…gara2 NISN kepala puyengggg…
Dengan menyikapi berbagai keluhan masyarakat dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup di sekitar perusahaan,dengan ini kami berharap DPRD bisa mengundang kami untuk duduk bersama/audensi mencari solusi persoalan tersebut,,demikian tulisan ini kami buat untuk dapat ditindaklanjuti.
Kontak person
Ketua Umum LSM ABDI BANGSA :M.GUFRON, SH.,ST Hp.081 230596777
Terimakasih atas kerjasamanya.
Ass.Wr.Wb.
Di forum ini apakah dapat benar benar menanggapi/menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan?
Karena saya pernah menyampaikan masalah tentang polusi bau yang dihasilkan pabrik plastik(tali rafia) yang berada didaerah saya yang sangat berdekatan dengan lokasi pemukiman penduduk dan SDN Sukorejo,tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan.Mohon perhatiannya dan terima kasih.
susah mas, berharap lebih…
agenda anggota dewan lhak buanyak…jadi ya harus sabar… lebih baik ikut jualan rapianya saja mas , bisa dapat untung…
Pengasuh Jasmas yang terhormat serta Bapak-bapak Wakil Rakyaut Sidoarjo yang kami cintai.
Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dan mohon perhatian serta dukungan Bapak-bapak, diantaranya :
1. Terkait dengan adanya kolom asuhan ini, kami mohon dapat diperluas dan disampaikan kepada masyarakat sehingga rakyat dapat lebih dekat dengan wakilnya untuk berbagi, bercerita dan mencari solusi secara bersama jika ada permasalahan.
2. Sehubungan dengan penerimaan siswa baru, untuk saat ini, saya pribadi belum melaksanaan PSB sebab putra saya sudah sekolah. Namun sebagian besar masyarakat diwilah kabupaten dan sekitarnya (khusunya daerah-daerah yang jauh dengan pusat pemerintahan sidorjo) merasa tertekan, karena ketika mereka melakukan daftar ulang maupun PSB telah dipungut uang pembangunan / seragam / buku atau lainnya oleh sekolah yang mengatasnamakan KOMITE SEKOLAH (sementara komite kurang berdikusi dengan masyarakat). Dari informasi yang saya ketahui baya renovasi atau pembangunan gedung merupakan tanggung jawab pemerintah melalui APBD/APBN bersama masrayarakat (bukan beban masyarakat sendiri).
Dari pungutan ini, untuk saat ini, banyak anak didik yang putus sekolah, bahkan ada yang mengeluh berat sekali untuk menyekolahkan putra/putrinya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah untuk menghilangkan buta huruf di masyarakat, karena program BOS tidak berfungsi dan tetap ada pungutan.
Dan ketika saya coba untuk konfirmasi terhadap pihak terkait (sekolah & komite) mereka menjawab “…itu jer basuki mawa bea…” dan saat saya konfirmasi ke pihak diknas kabupaten dijawab “…itu bukan bagian saya pak, nanti pak imron yang jawab.”
Bahkan saya memperoleh informasi, bahwa di Sidoarjo sudah bukan menjadi rahasia umum kalau PUNGUTAN BOLEH DIAMBIL OLEH SEKOLAH YANG MENGATASNAMAKAN KOMITE dari WALI MURID (atau bahkan dari sekolah langsung).
Untuk itu, saya ingin berkeluh kesah kepada Bapak-bapak, seyogyanya ada tinjauan langsung kelapangan dan ada tindakan terhadap oknum-oknum yang menghambat program pemerintah.
Demikian, saya berharap sangat terhadap Bapak-bapak dan kami tunggu tindak lanjut Bapak-bapak.
Terima kasih
Salam
Ahmad Fauzi
mana sempat….
coba turba dong wakil rakyat….
sampai seberapa besar pengorbanan pahlawan tanpa tanda jasa ini…..
apa masih layak diberi tanda jasa….
apalagi sidoarjo sblh barat….
Kalau boleh saya mohon maaf (nunggu yang lain salaing maafan sulit)
Lha …..
Kalau DPRD yang mengatasnamakan Rakyat aja udah nggak mau nanggapin keluhan rakyat, trus BAGAIMANA DONG ? ….
Apa dibiarin RUSAK aja ya, biar DPRD-nya nggak susah-susah MIKIR !
Trus untuk apa JADI WAKIL RAKYAT ?
Merdeka RUSAK
sukses terus buat dprd kab sidoarjo
semoga selalu jaya
Bapak Ibu Anggota DPRD Sidoarjo yang Terhormat…
Saya Sangat Ingin sekali meliahat anak cucu kita berprestasi
dalam bidang olah raga. namun sayang disaat anak2 kita mulai berprestasi
ada kendala yang sangat krusial untuk menuju kesuksesan dalam meraih kemenangan.
Biaya yang dikeluarkan di dalam setiap event pertandingan tidaklah kecil.
sebagai contoh Kejuaraan catur pada bulan juni 2011 yang baru lalu biaya yang dikeluarkan
untuk setiap atlit sebesar 600 ribu. besar harapan kami untuk perhatian dari Bapak Ibu anggota DPRD
yang terhormat khususnya di bidang olah raga agar setidaknya dapat memberikan bantuan untuk meringankan
atlit2 kita. Bulan Oktober 2011 akan ada kejurnas catur di wilayah Palembang yang mana ada 3 Atlit kita yang
membawa nama baik Kabupaten Sidoarjo.Mohon Perhatian Dari Bapak Ibu khususnya yang membidangi olah raga untuk
memberikan perhatian dan bantuan guna meringankan biaya bagi atlit2 catur kita yang akan berangkat ke palembang.
Yth. Bpk. Bupati & Yth. Bpk. Ketua DPRD Sidoarjo
Pada hari Minggu, 31 Juli 2011 saya mengikuti gowes di Dinas Pariwisata dalam rangka 116 tahun sepeda onthel di Indonesia, selama ngonthel saya perhatikan Gedung Wakil Rakyat, dan Gedung Kantor Bupati, wah …ternyata (ma’af cukup memprihatinkan & kusam)untuk ini mohon ada perhatian sekaligus dibenai dan dicat setahun sekali, apalagi menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI,terima kasih.
Yth. Bapak Anggota Dewan
saya sebagai warga perumahan taman hedona regency saat ini resah karena ada rencana pembangunan gudang dan industri non polutan di sebelah timur perumahan kami. Rencananya dibangun 50 gudang dan 100 unit gudang untuk industri non polutan. Dampak yang timbul tentunya akan banyak sekali seperti banjir, polusi udara, air suara dll. kami mengharapkan Bapak Anggota Dewan dapat memidiasi kami dengan PT Centra Wahana Purabox untuk membahas masalah tersebut. Samapai saat ini saya masih menolak rencana pembangunan tersebut karena belum ada gambaran yang memadai mengenai dampak dampak yang akan timbul. Sebenarnya hal ini dapat dimediasi oleh pemerintah desa dan BPD desa prasung. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kami mohon untuk dimediasi dengan PT Wahana Centra Purabox.
Atas perhatian Bapak Bapak kami sampaikan terima kasih.
Yth. Bapak Bupati & Bapak Ketua DPRD Sidoarjo
Perda tentang PARKIR BERLANGGANAN MOHON DICABUT saja karena kalau parkir di tempat berlangganan yang sudah ditentukan tersebut tidak ada petugasnya, mending biar bayar asal lancar
terima kasih
Yth. Bapak Bupati Sidoarjo
Perda tentang PARKIR BERLANGGANAN MOHON DICABUT saja karena kalau parkir di tempat berlangganan yang sudah ditentukan tersebut tidak ada petugasnya, mending biar bayar asal lancar
terima kasih
Bagaimana ya caranya membuat orang sidoarjo mengerti sidoarjo? termasuk segala peraturan yang harus dipahami masyarakat? apa ada buku himpunan peraturan2 di kab. sidoarjo yang dibagikan gratis ke perwakilan masyarakat desa ya?
Melihat fakta akhir2 ini bahwa peran BPD dirasakan sangat kurang, dengan alasan tidak ada gaji untuk anggota BPD-sehingga lupa tugas karena lebih mengutamakan ekonomi keluarga, maka dengan ini saya mengusulkan agar dialokasikan dana dalam APBD Kab. Sidoarjo untuk pendapatan anggota BPD.
Karena tugas mereka pastilah menguras tenaga dan waktu. Juga sudah semua pimpinan desa dan perangkatnya dapat alokasi dana tsb. Dalam membuat tata terib BPD atau perdes misalnya, anggota BPD harus belajar+mondar mandir cari referensi dan pasti butuh waktu tidak sebentar.
Dan kepada anggota BPD dimanapun berada, jika memang anda sudah dilantik tentulah layak anda mengemban amanat dengan penuh tanggungjawab. Jika tidak, tentu lebih baik anda mundur saja dan digantikan oleh calon terpilih yang tercantum dalam daftar tunggu.
Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
wilayah bungurasih barat rw.2 sangat dalam jika mengalami banjir di 3 titik, 1 70m depan musholla buhori, banjir 50cm, pintu masuk ke desa bugurasih 79m setinggi 50cm dan depan lapangan volly desa bugurasih 30 m ketinggian 30cm adala tempat banjir yang kami membutuhkan bantuan kabupaten arena itu adalah jalan lternatif ke terminal purabaya dan sangat mengganggu ibadah warga karena jika hujan banjir sangat mengganggu. mohon segera diatasi.sehingga perlu peninggian jalan agar kami lancar beraktifitas apalagi ada sd di sekitar gapura bungurasih rw.2.
dan di desa bungurasih sngat merindukan penyelesaian
pavingisasi karen masih ada 9000m jalan gang umum yang belun terpaving sehingga jika hujan licin dan becek.
saya juga menanyakan nasib guru honorer sd negri yang sudah mengabdi lama tapi gak diangkat2, padahal umurnya dah 35th jadi gak bisa ikut ujian,nah in nasibnya gimana, nah giman dg moratorium yang mengangkat guru honorer pns, toh nuptk, dan terdaftar sebagai penerima dan fungsional tapi setelah data masuk dan ketika penerimaan datanya gak ada ini gimana, apa ada syaerat mendapatkan dana tersebut. kebetulan itu istri saya yang mengajar di sdn tawangsari 1 taman, saya mengabdi ke kelurahan dan kecamatan rt,rw, wakil fkapmpn sementara istri dan nuptk swasta tahun 2007, karen mengajar sejak 2004, dan di sd 2009 tapi gak ada perhatian sama sekali, saya jadi nelongso kenapa saya berpikir keras membangun desa dan kecamatan dengan penuh kerja nyata tapi melihat nasib istri saya saya jadi down, palagi secara nyata saya tahu dan ada guru karena bayar menjadi cpns padahal belum lulus kuliah, n karena dia anak anggota dewan. ini makin menyakitkan hati saya, dan palagi istri dan saya jug amenaggung anak didik dikelas istri saya yang tidak mampu tuk beli buku sekolah, ini saya minta perhatian bapak jangan buat saya makin kecewa denga tidak adanya perhatian dari kabupatan akan nasib honorer istri saya
Assalamualaikum Wr.Wb..
Kami atas nama Koordinator perpustakaan SMPN 2 Krembung menyampaikan terima kasih atas pembangunan gedung Perpustakaan di sekolah kami oleh Pemda Sidoarjo, semoga bisa bermanfaat buat anak bangsa, amin. Ada 2 pertanyaan yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini :
1. Apakah Pemda berencana memberi bantuan buku juga terhadap sekolah-sekolah yang mendapat bantuan gedung perpustakaan tersebut ?
2. Mengapa gedung perpustakaan yang baru dibangun disekolah kami kok sudah retak-retak ? padahal tidak pernah terjadi gempa bumi ! matur nuwun…
Anggota DPR mau ngritik gak mau dikritik. Buktinya tulisan yang mengkritik tentang DPRD ada yang hilang dari daftar ini. Tulisan saya dan komen saya beberapa hari yang lalu hilang gak ada. Saya pernah ditanggapi, karena tidak (kurang) etis, sehingga tidak diterbitkan dalam forum ini. Dan kalau tulisan ini memang ilang, berarti asumsi saya benar !
Kepada : Yth. Bpk Widji
Dalam forum Jasmas ini kita membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi kami mohon alangkah eloknya ditulis dengan bahasa yang santun, hal ini sesuai dengan adat ketimuran kita.
Demikian atas kerjasamanya dalam forum ini kami sampaikan terima kasih.
Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Seseorang tentu akan kesal dan marah serta akan menganggap segala media yang menjadi alat untuk menyampaikan uneg-2 tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali adalah bohong belaka. Maka jangan salahkan jika sumpah serapa, hujatan, kritikan pedas akan disampaikan pada media yang bersangkutan. Bahkan dengan bahasa yang pedas dan sedikit kurang ajar. Maka untuk menghindari hal semacam ini keluar, maka hendaknya segala masukan segera mendapat respon dan tindakan nyata di lapangan. sehingga apa yang disampaikan masyarakat segera terealisasi.
Bisakah DPRD membantu, kenapa segala aduan yang disampaikan melalui Webside Pemda. tidak pernah direspon? Mungkin DPRD bisa membantu memberikan alamat email, surat untuk pengafuan masyarakat kepada pemerintah kab. Sidoarjo. Karena semua pengaduan saya lihat jawabannya sama, masih di proses dan menunggu jawaban, meski pengaduan itu sudah disampaikan 3-4 bulan yang lalu. Mungkin melalui komisi yang membidangi informasi bisa mempertanyakan (hearing) hal ini
yang terhormat bapak anggota dewan, ditempat saya desa Kragan untuk pembagian raskin yang bulan januari 2011 itu pembagiannya tidak sesuai dengan penerima raskin yang sesungguhnya,terutama pada Rw.II Desa Kragan belum menerima. mohon untuk itu bapak anggota dewan sidak ke desa bersangkutan. terima kasih atas bantuannya
abah usman dan anggota dprd yang lain tambah sukses aja ya…
tolong ingatkan petugas paramedis di puskesmas2 agar melayani pasien dg sepenuh hati meskipun kita pake jamkesmas.. trims
Yth. Bapak Ketua DPRD Sidoarjo
Perda tentang PARKIR BERLANGGANAN MOHON DICABUT saja karena kalau parkir di tempat berlangganan yang sudah ditentukan tersebut tidak ada petugasnya, mending biar bayar asal lancar
terima kasih
Aduh…kok pertanyaan kulo mboten direspon ? ni website dipun adaken kangge mirengaken suantene masyarakat to… dados Bapak 2x dewan ingkang kulo hormati, kulo suwun kanti sanget… saben 2x aspirasi rakyat dipun respon kanti saestu nggi…
Dear DPRD Sidoarjo
Selamat malam
Saya hanya urun rembug atau sumbang saran saja, bagaimana bila ex jembatan timbang yang berada di candi (depan Unmuh) diubah menjadi taman kota / paru2 kota disamping mempercantik tata kota juga dijadikan taman prestasi bermain anak2. Karena Sidoarjo adalah kota penyangga Surabaya yang banyak tumbuh industri2
dan perumahan jadi wajar bila paru2 kota sangat di perlukan di Sidoarjo, dan kebanyakan warga Sidoarjo adalah pasangan2 muda yang baru membina keluarga mendiami perumahan2 dan perlu sarana rekresi anak yang terjangkau, murah meriah dan mendidik. Terkadang saya sendiri bingung harus kemana mengajak anak2
jalan2 kalau terlalu sering ke mall/plaza akhirnya menjadikan anak untuk konsumtif, enaknya ke taman kota aja biar anak2 bisa bebas berlari-lari tapi taman yang mana ya? Mungkin Pemkab/DPRD bisa mencarikan alternatifnya.
Mengapa saya ngusulkan ex jembatan timbang candi ? karena kondisinya gelap gulita dan kalau malam diatas jam 22.00 penerangan jalannya juga sering mati walaupun tidak selalu mati, kadang kerap dijadikan ajang mesum anak muda2. Saya sering waswas dan menambah kecepatan kendaraan bila lewat takut ban bocor atau mogok.
Semoga saran/masukan ini disikapi dengan bijaksana demi kota Sidoarjo yang kita cintai, saya adalah warga Sidaorjo yang sudah cukup nyaman tinggal dan bekerja di kota ini.
Best Regard,
Eko
Kepada Yth.
Sdr. Eko
Terima kasih atas perhatian, saran dan kepedulian saudara terhadap fasilitas umum, khususnya untuk Jembatan Timbang di Jalan Raya Candi itu merupakan aset milik Pemprop Jatim. Ide sdr terhadap rencana peruntukkan aset yang tdk terurus itu akan kami sampaikan kepada Komisi terkait untuk dilakukan hearing dng Instansi terkait.
Demikian atas kerjasama dalam mengikuti rubrik saran dan aspisari masyarakat di website dewan ini.
Hormat kami,
Humas Setwan
Justificaty dengan Sdr. Eko
Sebaiknya bisa dibangun taman kota, arena bermain anak.
kalo boleh usul di jalan Gajah Mada, sidoarjo deretan pertokoan kalo bisa di bangunkan jembatan penyeberangan, mengingat disitu kendaraan padat.
Pembanguan Liar di Pondok Mutiara??
Kelihatannya ada pembangunan rumah liar di tanah Kosong Pondok Mutiara,letaknya tepat sebelah kanan SD Mutiara Bunda. Pembangun kelihatannya
membodobol tembok Perumahan Taman Pinang dan
membangun bangunan di tanah Pondok Mutiara.
Sebelum jadi masalah, Mohon Bapak2, pemda/dinas terkait dan Masyarakat sekitar sebaiknya turun lapangan, menanyakan (1) Kepemlikian Tanah yg sah (2) IMB (3) Ijin Membobol Pagar TPI dan (4) status pembangun.
Mohon perhatian dan dikonfirmasi di lapangan.
Slamet Arifin
pak bBupati tolong dikontrol kinerja aparatnya di desa wonokasian dusun kliti ada kasun KTP dan tinggalnya bukan di desa tersebut jadi sulit kalau warga membutuhkan apala lagi tingkah cenderung menyimpang pajak PBB 2012 dan 2013 sudah di tarik di masyarakat bagaimana menghitungnya mohon ditelusuri pembuatan saluran desa rakyat ditarik iuran tapi hasil pembangunan di atas namakan PMPN MANDIRI
mohon ditertipkan terimakasih bpk
Yth. Bpk Bupati Sidoarjo
Perda tentang PARKIR BERLANGGANAN MOHON DICABUT saja karena kalau parkir di tempat berlangganan yang sudah ditentukan tersebut tidak ada petugasnya, mending biar bayar asal lancar
terima kasih
Kepada yth. DPRD Sidoarjo sebagai Wakil Rakyat dan sebagai lembaga pengawas.
apakah bahwa pengurusan KK (Kartu Keluarga)baru karena sudah nikah dikenakan biaya 400.000 (empat ratus ribu)itulah jelaskan Bpak Rohim aparatur kelurahan Waru Sidoarjo. Dengan alasan bahwa pengurasan KK baru Sangat Sulit ke kantor Camat, Catatan sipil, kantor Bupati dan dll dan bisa selesai 2 bulan lebih..
1. apakah praktek ini dilegalkan atau diketahui DPRD dan Bupati Sidoarjo?
2. apakah ada setoran Ke DPRD, Bupati Sidoarjo atau masuk kekas Daerah?
3. apakah ada kontrol ke RT, RW terutama Lurah dan aparatnya dalam praktek pengurusan administrasi masyarakat? karena mal praktek administrasi terjadi di tingkat ini?
Menurut Perda No 1 tahun 2008, bahwa pengurusan KK (Kartu Keluarga) biayanya 5.000. Tapi kenyataan di kelurahan Waru Sidoarjo ini terjadi dan tidak ada tanda terima pembayaran sehingga rentan tidak masuk kas daerah. Tentunya ini sangat merugikan rakyat dan menguras rakyat. Untuk itu mohon Lampiran perda No 1/2008 ditempelkan di ruang pembuatan KTP. Mohon Komisi A segera merespon…
bapak anggota dewan kami ingin menanyakan apakah dirumah bapak anggota dewan yang terhormat memakai aliran air pdam delta sidoarjo,sudah beberapa bulan terakhir air kotor,keruh,berbau dantidak layak pakai.yang ingin kami pertanyakan bagaimana kontrol dprd sidoarjo terhadap salah satu bumd ini,komplain dan aduan sering kami layangkan tanpa ada suatu penyelesaian,sampai kapan rakyat harus dibodohi dengan hal seperti ini,suwun,cak.
Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Isa Hasanudin sebagai perwakilan Dapil candi karena sudah memperhatikan petani karang tanjung .
Kami banyak berterima kasih kepada Bapak Isa Hasanudin Komisi B DPRD Sidoarjo yang mana sudah memperhatikan petani karang tanjung candi sda
Jika pemerintah kabupaten Sidoarjo serius ingin mengatasi masalah banjir, bukan saja mengurug daerah yang rendah di kota, namun memperlancar arus air ke laut sangat perlu segera dilakukan. Atasi bottleneck, dan berikutnya meluruskan sungai selama sekitar daerah aliran sungai yang berkelok-kelok itu masih berupa tambak. Nanti setelah daerah itu sudah banyak gedung, akan lebih sulit untuk melakukannya.
Kepada anggota Dewan,satu (1)minggu yang lalu saya memberikan pengaduan pada PDAM DELTA TIRTA perihal masalah air PDAM di PERUM BUMI CABEAN ASRI CANDI-SIDOARJO yang berwarna kekuningan yang tidak layak dikonsumsi dan klo kluar hanya jam 10 malam dan sampai sekarang makin parah karena klo pagi ndak kluar sama sekali.Sampai sekarang pun tidak ada tanggapan sama skali,Tolong agar anggota dewan dapat memperbaiki sistem kerja PDAM DELTA TIRTA klo perlu kluarkan saja pegawai yang tidak becus bekerja karena dapat menghambat kemajuan.
air pdam delta kotor bukan barang baru,,,,,hampir merata,,,,,iku banyu tuku cak
Yth. Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Sidoarjo
Kenapa sih pak ? raperda parkir berlangganan koq segera disahkan ? tolong Bapak-Bapak penguasa rakyat Sidoarjo yang sudah memberikan mandat kepada panjenengan didengar dan diperhatikan aspirasinya yaitu CABUT PARKIR BERLANGGANAN matur nuwun kalao diperhatikan kecewa berat kalao tidak diperhatikan.
anggota dewan yang terhormat,,,,,mohon bapak anggota dewan yang terhormat melihat keadaan jalan lingkar timur sidoarjo,banyak korban berjatuhan meninggal dunia,luka ,kami rakyat yang setiap hari menggunakkan jalan lingkar timur merasa prihatin dengan jalan lingkar timur,,,,,kapan rakyat akan diperhatikan atao bila korban nanti dari keluarga anggota dewan baru nanti diperbaiki,kasihan kami ,setiap hari memakai sepeda motor lewat lingkar timur harus melewati banyak kolam renang dengan kedalaman hampir satu meter,coba to dicek dikepolisian berapa korban jiwa yang mati karena masuk lobang dijalan lingkar timur,,,,didandani po’o cak dalane
Yth. Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Sidoarjo
Kenapa sih pak ? raperda parkir berlangganan koq jalan terus ? tolong Bapak-Bapak penguasa, rakyat Sidoarjo yang sudah memberikan mandat kepada panjenengan didengar dan diperhatikan aspirasinya yaitu CABUT PERDA PARKIR BERLANGGANAN matur nuwun kalao diperhatikan kecewa berat kalao diabaikan.