Pimpinan & Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 dan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke - 153

Anda berada di: Forum Aspirasi Pansus DPRD tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur

Forum Aspirasi Pansus DPRD tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur

Kondisi Tanggul Lumpur

Sampaikan aspirasi anda kepada Pansus Penanganan Dampak Luapan Lumpur Lapindo Porong baik berupa kritikan, masukan, maupaun hal-hal lain yang berkaitan baik terhadap Penanganan tanggul-tanggul di lokasi luapan supaya jangan sampai terjadi  tanggul jebol, pengaliran lumpur ke arah sungai porong serta penanganan terhadap dampak korban luapan lumpur khususnya menyangkut masalah ganti rugi, cash and carry, relokasi dll, dan ini sesuai dengan  tugas yang diamanatkan pada Panitia Khusus diantaranya :

Unjuk Rasa Korban Luapan Lumpur Menuntut Ganti Rugi

A. Membahas Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten   Sidoarjo ;

B. Mengawal dan Memperjuangkan hak-hak Masyarakat Korban Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten Sidoarjo ;

C. Melaporkan hasil kegiatan pembahasan Panitia Khusus DPRD kepada Pimpinan DPRD setiap 3 Bulan.

Penambahan dan Peninggian Tanggul Lumpur Porong


21 Komentar utk “Forum Aspirasi Pansus DPRD tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur”

  1. Samuel Izaak B.P.,DRS
    16 January 2010 at 12:41

    Pandangan Penuntasan kasus Lumpur Sidoarjo sbb.

    Kewajiban Panitia yang menyelesaikan ganti rugi dapat diselesaikan secara menyeluruh pada daerah terdamak luapan lumpur minimal radius +/- 2km (idialnya 5km, maka luapan lumpur akan berhenti. Solusi lain daripada ini tidak ada
    Apabila realisasi ini diulur,maka biaya untuk pengurukan tanggul/ring pada bendungan tetapakan jebol dan biaya membengkak dan semakin besar. Jika sejak 2008 lalu ada kemanuan maka biaya penyelesaian ganti rugi dibanding ddg biaya pengurukan yang besar tdk membengkak sampai triliunan rupiah.

    Balas
    • Kahumas
      16 January 2010 at 13:50

      Terima kasih atas pandangan anda terhadap penuntasan kasus luapan lumpur porong ini,hal ini bisa dijadikan referensi oleh Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo

      Balas
    • Samuel Izaak BP.,DRS
      16 January 2010 at 14:25

      = Secara akal apa mungkin lempengan-lempengan bumi yang telah patah pada lapisan yang membuat lubang,shg mengeluarkan endapan lumpur yang begitu besar volumenya, bisa disumpet?
      = Bisa, jalannya mau atau tdk, diselesaikan secara total dg cara menutup rintihan hati nurani masyarakat yg mengeluh yang terkena musibah. Berapapun besarnya dana untuk itu! Bila dibanding dg. biaya utk membuat tanggul yang selama ini telah dikeluarkan? Ya besar biaya pembuatan tanggul!!! Berapa ratus kubik sirtu????
      Saya dari partai HANURA Ketua Cab. Candi
      Tks

      Balas
  2. Djaja Laksana
    5 April 2010 at 09:02

    Untuk Pansus Lumpur,tolong lihat di youtube:Solusi Lumpur Sidoarjo.mpg
    sudah hampir 4 tahun kita menginformasikan solusi ini yakni solusi stop lumpur,hasil nihil.
    Pernah dipanggil ke DRN(dewan Riset Nasional) Ke Seminar ITS,Symposium,Diundang Menteri PU,Diundang Menteri ESDM,diJkt.
    Logikanya,kalau ilmu ini salah,baru melangkah sudah banyak tentangan,tapi nyatanya diundang sana sini,yg ngundang para pakar lagi…….
    Saya tahu ada banyak kepentingan disini,jadi mestinya kepentingan menghentikan penderitaanan rakyat yg mesti diutamakan.
    Salam hormat,
    Djaja Laksana

    Balas
  3. Hari S.noegroho
    25 July 2010 at 14:39

    Rekan2 DPRD Kab. Sidoarjo Ysh.
    Masalah lapindo menurut pendapat saya perlu dipisahkan penangannya dalam dua bagian, pertama adalah penyelesaian masalah di daerah terdampak dan kedua adalah penyelesaian masalah diluar daerah terdampak.
    Untuk daerah terdampak, jelas kita beruhadapan dengan Minarak, yang akan dipermudah apabila semua kewajiban Minarak yang sudah sepakati dilengkapi dengan jaminan Bank, dimana untuk melunasi seluruh kesepakatan dilaksanakan dengan surat berharga yang diterbitkan Bank atas beban minarak,yang masa jatuh tempo surat berharga dan nilai yang akan dibayar sesuai dengan tahapan pembayaran dan nilai hutang minarak sesuai perjanjian jual beli antara Minarak dengan warga penerima ganti rugi. Untuk itu DPRD perlu membuat keputusan yang mewajibkan Minarak membayar kesepakatan dengan surat berharga berjangka yang diterbitkan bank. Dengan cara tersebut maka kewajiban Minarak sudah diambil alih oleh Bank dengan adanya surat berharga bank yang bila perlu dapat di perjualbelikan atau di diskontokan sebelum tanggal jatuh tempo bila warga memerlukan. Masalah antara Bank dengan Minarak adalah murni bisnis hutang pihutang bank dengan perusahaan sessuai standar bank, tidak ada lagi kaitan dengan warga.
    Untuk masalah kedua yang ada diluar daerah terdampak merupakan kewajiban siapapun yang akan terpilih sebagai bupati untuk membuat rancana pengamanan dan recovery daerah diluar daerah terdampak, yang kita ketahui rusak sehingga menimbul masalah sosial yang tidak ditangani oleh minarak. Daerah ini dibagi antara daerah terancam semburan dan daerah yang terdampak polusi lingkungan. Untuk daerah terancam gelembung, perlu segera dibuat tata ruang baru dengan perencanaan dan pemindahan penduduknya kekota porong baru yang dibiayai oleh Pemerintah Nasional sebagai akibat tangung jawab pemerintah yang menetapkan batas daerah terdampak, Dan daerah yang tidak terabcam gelembung perlu segera di recovery dengan pembuatan barrier berupa saluran irigasi baru yang menampung dan mengalirkan air lumpur lapindo dan saluran irigasi air bersih yaitu yang menyalurkan air dari kali tanggulangin yang tidak poluted agar daerah tersebut aman terhadap bahaya air lumpur.
    Pembuatan kota porong baru , penutupan jalan porong lama(tidak perlu diperbaiki ongkosnya bisa dibuat kita baru), penataan tata guna lahan di daerah jalan alternatif baru di daerah krembung/ krian yang telah banyak dibuat untuk menggantikan jalan porong lama perlu dibuat agar sidoarjo menjadi daerah yang tertata baik dan tidak mempersulit hidup masyarakatnya, Kiranya perlu dibuat menjadi keputusan DPRD untuk dilaksanakan oleh Bupati yang akan datangm agar tidak terjadi penyimpangan terselubung atas kekuasaan dan perencanaan wilayah oleh para pimpinan eksekutif demi keuntungan “Kompeni” tertentu.
    Kiranya hal ini akan menuntaskan masalah dampak lapindo yang berkelanjutan yang tidak bisa diperkirakan kapan semburan akan berhenti .
    Semoga bermanfaat.
    Wass.
    Hari S.noegroho.
    hnoegro@ekon.go.id
    anggauta Pagutuban Arak Delta Sidoarjo,
    Ketua Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia
    Mantan Staff khusus Menko Perekonomian periode 2001-2004.

    Balas
  4. yuwono
    5 August 2010 at 10:52

    pansus lumpur dprd sidoarjo?……
    saya ragu adanya pansus lumpur dprd sidoarjo, kenapa? wong nyata-nyata kemaren waktu pencalonan bupati, mereka udah pada ngusung orang-orang lapindo yang notabene mereka andil dalam managemen di lapindo brantas dan MLJ, yang sudah merenggut ketentraman warga terdampak,nyusahkan masyarakat sidoarjo bikin sengsara rakyat jawa timur, ingat APBD yang sudah terpakai untuk penanggulangan dmpak lumpur seharusnya tidak terjadi, itu adalah tanggung jawab bakrie. Ini bukan bencana ini kelalaian perusahaan pengeboran yaitu Lapindo Brantas Inc. kembalikan uang rakyat ytang tidak seharusnya dipakai untuk penanganan lumpur, APBD untuk kemakmuran masyarakat sidoarjo dan masyarakat Jawa Timur. Lapindo Brantas Inc. yang salah harus bertanggung jawab, bukan malah dibantu dengan APBD.Yang kemaren dalam Pilbup ngusung orang lapindo bertobatlah.
    yuhono effendi, korlap Tim 16

    Balas
  5. yuwono
    11 August 2010 at 10:49

    Golkar tolak Pansus Lumpur
    Membaca berita hari ini sedih rasanya, ketahuan kan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo nggaka ada yang berani sama lumpur, isinya pikir pikir hanya ada 3 yang ndukung adanya pansus lumpur, kalaupun dibentuk hanya 3 fraksi aja yang berani kenceng yang lain nggandoli, mbulet koyok entute hansip, mana binsa memperjuangkan aspirasi masyarakat sidoarjo secara penuh, nggak mungkin lah yau, kalo fraksi yang nolak itu sudah pasti maklum masih dia dipilih oleh rakyat tapi dia kan takut dengan ketua umu bukan takut dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, inilah gambaran wakil rkyat yang banciiiiii

    Balas
    • Kahumas
      15 August 2010 at 17:07

      Untuk diketahui semenjak Tahun 2007 sampai dengan dengan periode DPRD 2009 – 2014, Pansus Penanganan Dampak Luapan Porong atau Lapindo tetap ada, yang kemarin sempat diberitakan di mass media itu adalah pembentukan kembali Pansus Lumpur Lapindo di DPRD Propinsi Jatim, terima kasih atas masukannnya.

      Balas
  6. Korban lumpur
    21 August 2010 at 10:28

    selamat pagi bapak2 Pansus gimana dengan tugas ini B. Mengawal dan Memperjuangkan hak-hak Masyarakat Korban Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten Sidoarjo ;
    bapak2 tau sdh 5 bulan ini uang ganti rugi blm cair padahal kami semua sangat tergantung dari uang ganti rugi tersebut mohon bapak2 pansus jangan muter2 aja, tolong kejelasannya jangan janji belaka.

    Balas
  7. Ari wicaksono
    11 September 2010 at 09:41

    Kepada Yth 11 September 2010
    Anggota Pansus Lapindo
    DPRD Kab. Sidoarjo

    Perihal Dana Talangan APBN untuk korban Lapindo

    Assalamualikum Wr W

    Sebelumnya kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H Minal Aidzin wal Faidzin mohon maaf Lahir dan Bathin, Semoga Bapak dalam keadaan sehat wal afiat, dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa dilandasi oleh semangat melanjutkan cita-cita mulia Founding Father Bangsa Indonesia.

    Sehingga dalam melaksanakan tugas mulia, Bapak selalu mempertimbangkan suara masyarakat.

    Kami selaku korban lumpur, sangat mengapresiasi atas perhatian yang besar dari Bapak dalam penyelesaian problem sosial yang disebabkan oleh semburan lumpur.

    Kami menyambut gembira informasi bahwa pemerintah telah bersedia mengeluarkan surat Menkeu No S-358 / MK.02/2009, tanggal 16 Juni 2009, tentang dana talangan dari APBN untuk penyelesaian masalah sosial korban Lapindo.

    Dana talangan ini merupakan “solusi “ yang nyata bagi korban lumpur guna cepat mengakhiri dampak sosial yang di alami selama ini.

    Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pembayaran dengan cara cicilan telah macet sejak April – september 2010 bahkan ada informasi masih ada warga yang belum terima cicilan bulan september ini.

    Pembayaran Cash & Carry 80 % sesuai perpres 14 th 2007 tidak pernah mendapatkan perhatian sedikitpun MLJ karena masih banyak warga yang sudah empat tahun “tidak diperhatikan” untuk menerima pembayaran 80 % hak warga.

    Keterlambatan yang terlalu lama sampai lima bulan , pencairan bulan september yang tidak mulus, dan terabaikannya masyarakat yang berpegang teguh pada perpres 14 th 2007 merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa MLJ memang tidak mempunyai uang dan akan terjadi keterlambatan cicilan 15 jt/bulan akan terulang dan terulang lagi.

    Disisi lain mangkirnya Minarak dalam undangan Pansus DPRD Sidoarjo yang dihadiri oleh Bappekab Sidoarjo, BPLS , Pemprov Jatim , Pansus DPRD Sidoarjo merupakan tindakan yang “sangat arogan” dan sangat mengecilkan arti Pansus DPRD Sidoarjo

    Kami mengharap Pansus DPRD bisa memeriksa kemampuan keuangan MLJ yang sebenarnya karena komitmen apapun yang disampaikan MLJ ( Pak Andi Darusalam) harus diteliti seteliti telitinya untuk menghindari dipermainkannya masarakat korban lumpur cara cara pembayaran yang selama ini terjadi.

    Kami mengharap Pansus DPRD Sidoarjo juga mampu menegaskan pada MLJ bahwa menerima Dana talangan adalah cara satu satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah sosial yang makin serius

    kami yang Saat ini menginap di depan kantor DPRD Sidoarjo sejak awal Agustus sampai sekarang memberi dukungan moral yang penuh kepada Anggota Pansus untuk bisa menentukan sikap yang kuat agar dana talangan dapat terealisasi.

    Sungguh saat ini kami sedang berjuang, meskipun berat, kami tetap optimis bahwa kebenaran dan keadilan akan segera terwujud. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat kesediaan Bapak untuk bisa membantu perjuangan kami.

    Atas segala bantuan dan perhatian Bapak, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kami semua berdo’a, agar segala bantuan dan perhatian Bapak, mendapat imbalan dari ALLAH SWT.

    Akhirnya, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih

    Hormat kami,

    M Zainul Arifin Ari Wicaksono

    Balas
  8. imron chanafi
    28 October 2010 at 20:48

    Dear Bapak2 Pansus & Anggota Dewan yg Terhormat,

    Sudah Sejak bulan Mei 2010 sampai saat ini kami hanya menerima janji2 angsuran yg tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Lapindo. Kami hanya bisa menghimbau agar Bapak2 di pansus serius menjadi mediator antara kami dan Lapindo, ojo dlongab-dlongob ae koyok kebo…ilingo janjimu pas kampanye “pembela rakyat”.
    Ada 1 hal yg perlu sampean2 harus ingat bahwa tidak ada hijab antara do’a orang yg teraniaya dg Alloh…jadi kalau sampean semua masih main2 dalam memperjuangkan nasib kami…Demi AllOH !!! tak dungakno sampean kabeh karo wong Lapindo matek kelelep lempung.

    Suwun Get,
    Cak Imron

    Balas
  9. yuni
    1 November 2010 at 19:50

    Suatu masalah yang pemyelesainya memakan waktu yamg lama, pasti menimbulkan masalah baru,hal itu kita ketahui. penyelesaian secara bijak juga di diperlukan dalam masalah ini bukan hanya sebuah wacana saja. Ganti rugi secara tepat dan cepat itu pun salah satu solusi…. Tetapi mencari cara agar tidak meluas lagi semburan lumpur Lapindo adalah penting harus dilakukan dengan cepat….

    Balas
    • ABDURAHMAN
      17 December 2010 at 21:04

      Mungkin teori inilah yg akan menjawabnya… partisipasi saudari sngat dibutuhkan dlm negri ini. Ini adalh pmikiran sderhana. Mari kita pelajari tntang lumpur, kita sama tau, yg trdapat dlm lumpur adalh 3 bahan dasar utama yaitu PASIR, TANAH DAN AIR… Lalu bagaimana klo PASIR, TANAH DAN AIR kita saring atau kita filter? Jwban kita sama, yaitu BISA. Dan untuk smburan LUMPUR SIDOARJO filter sprti apa? Itu yg harus kita kmbangkan pnyesuainya dg sikon yg ada. Yg jelas dg filter kita bisa MEMINIMALISIR amblasnya tanah di Sidoarjo. Dg filter, AIR AKAN TETAP MENGALIR, SMENTARA TANAH DAN PASIR AKAN TERSARING, DAN SECARA PRLAHAN BEKERJA MENUTUP SEMBURAN ITU DG SENDIRINYA… Smoga LUMPUR LAPINDO dpt sgera trtutup… Amiin… Salam dari orang bodoh dan tdk brpendidikan ini {ABDURAHMAN} 0813 1825 5778.

      Balas
  10. tri
    10 December 2010 at 15:50

    mohon di perhatikan nasib warga yang ada diluar area terdampak…thk

    Balas
    • Kahumas
      28 December 2010 at 16:56

      Kepada
      Yth. Sdr. TRI
      Untuk perhatian terhadap nasib warga yang ada diluar area terdampak sudah beberapa kali diupayakan oleh Pansus Lumpur yaitu melakukan mediasi dengan BPLS, PT. MLJ dan pihak2 terkait, sampai dengan mendampingi warga menemui TIM BPLS Pusat, DPR-RI maupun Menkeu beberapa saat yang lalu.

      Balas
  11. ABDURAHMAN
    18 December 2010 at 07:38

    Yang saya tau, sampai saat ini BPLS masih saja mngkaji cara ilmiah untuk dpt mnghentikn smburan LUMPUR LAPINDO, lalu kapan smburan itu akan terhenti?. Sengaja dibiarkan bgitu saja, atau memang belum mnemukan solusi yg tepat untuk mnghentikn smburan itu? Jika benar smburan itu akan dihentikn dan blm ada solusi yg tepat, orang bodoh dan tdk brpendidikn ini mncoba mmberi solusi. COBALAH BERPIKIR SEDERHANA. Mari kita pelajari tentang lumpur!!. Kita sama tau, yg trdapat dlm lumpur adalah 3 bahan dasar, yaitu PASIR, TANAH DAN AIR. Lalu bgimana kalau PASIR, TANAH DAN AIR kita saring atau kita filter? Jwban kita sama, pasti BISA. Untuk LUMPUR LAPINDO filternya sperti apa? Filter Inilh yg harus kita kaji dan di kmbangkn. Dgn FILTER, kita bisa MEMINIMALISIR AMBLASNYA TANAH DI SIDOARJO. Dgn FILTER, AIR AKAN TETAP MENGALIR, SEMENTARA TANAH DAN PASIR AKAN TERSARING. DAN SECARA PERLAHAN BEKERJA MENUTUP SEMBURAN ITU DGN SNDIRINYA. Amiiin… MNUTUP SMBURAN LUMPUR DG LUMPUR. murah meriah bos… 081318255778

    Balas
    • Kahumas
      28 December 2010 at 16:53

      Kepada
      Yth. Sdr. Abdurrahman
      Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf atas belum adanya jawaban dari solusi yg anda telah berikan, kami punya pandangan alangkah baiknya usulan anda ini disampaikan tertulis ke BPLS dengan tembusan juga ke Ketua DPRD Kab. Sidoarjo.
      Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

      Hormat Kami,

      Kahumas Setwan

      Balas
  12. ABDURAHMAN
    30 December 2010 at 22:40

    Yth. Kahumas Setwan. Maafkan orang bodoh yg lancang ini. Saya hanya orang biasa, bodoh dan tidak berpndidikan yg kadang merasa pintar. Siapa yg mau dengar dan siapa yg peduli. Namun saya tetap merasa prihatin dgn apa yg terjadi dan apa yg akan tejadi di SIDOARJO. Dan saya mmberanikan diri menyebar { GERAKAN 1JT SMS STOP LUMPUR LAPINDO }, 5 email untuk pimpinan BPLS dan beberapa email ke media yg isinya sama sperti yg saya tulis di forum ini. Dgn kterbatasan saya,smentara hanya ini yg bisa saya lakukan. Saya yakin, orang yg duduk di DPRD Sidoarjo bukanlah orang orang bodoh sperti saya. INGAT…! bahaya amblasnya tanah di Sidoarjo terus mngancam. Dan tugas kita sekarang meminimalisir bncana tersebut. Dan sebaiknya DPRD Sidoarjo sgera mrekomendasikan solusi FILTER {MENUTUP SEMBURAN LUMPUR DGN LUMPUR}. Saya percaya INDONESIA BISA… Saya percaya INDONESIA banyak profesor dan ahli, termasuk yg ada di BPLS. Namun dgn gelar dan jabatan, kadang mereka mlupakan sesuatu yg sderhana…

    Balas
  13. Siswoyo
    28 July 2011 at 11:44

    Saya salah satu korban lumpur lapindo. kami minta minarak lapindo konsisten dengan ucapannya. Waktu kami ikut Cah & Carry, kami ditawari relokasi yang di Kahuripan. Kami berpikir kalau nurut ide Lapindo mudah mudahan bisa lancar, Karena itu memang ide Minarak Lapindo. Ehhh…. malah tidak lancar, itu kan istilah orang jawa “MENELAN KEMBALI LUDAHNYA SENDIRI YANG SDH KELUAR”. Kami dijanjikan Desember 2008 sudah selesai semua, tapi sampai Juli 2011 belum selesai. TERLAMBAT 3 TAHUN….. HEBAT SEKALI INGKARNYA. Kalau kita berbisnis, denda Keterlambatan 1 per mil dari harga tiap harinya. Dijanjikan digantikan biaya kontrak rumah …. juga gak terealisasi. Dijanjikan maksimal 2 tahun sertifikat selesai…. yah gak jadi.
    Kata pak ustad saya dulu, Salah satunya tanda tanda orang munafik adalah “kalau membuat janji, berkhianat”
    KALAU DI DEMO BARU ADA REAKSI… ITUPUN JALAN BEBERAPA PERSEN…MANDEG LAGI.

    KAMI MINTA BANTUAN BAPAK-2 PEMBESAR KABUPATEN SIDOARJO : BUPATI, WAKIL RAKYAT, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KAMI. KAMI TIDAK BUTUH JANJI-JANJI (INSYA ALLAH) DARI BAPAK-BAPAK. TAPI REALISASI.

    Balas
  14. Setiyo
    26 October 2011 at 06:18

    Saya warga porong yang tepatnya di desa gedang meskipun saya tidak terdampak langsung tapi usaha saya sekarang tidak bisa berkembang ini sejak terjadinya musibah lumpur lapindo jika yang terkena dampak langsung mendapatkan ganti rugi tapi kami yang tidak terkena dapak langsung akan hancur mata pencarian kami sebagai wirausaha ini yang tidak dipikirkan oleh pihak lapindo dan kroninya termasuk bp Aburizal bakri termasuk pemerintah kab sidoarjo dan para bapak anggota dprd yang dulunya minta dipih setelah dipilih lupa janji-janjinya.kami sudah membantu pemerintah untuk mengurangi penganguran memberikan pelatihan bagi sekolah smk disekitar porong tapi apa imbal balik dari pemkab sidoarjo dan dprd sidoarjo ? Nol Besar

    Balas
  15. arif krembung
    7 January 2012 at 10:37

    au menagiss melihat dn mndengarknjeritan saudra ku ya ada di porong,,,mau dman kema mereka semuanyaa wahii bapak yg bertanggung jawab……….

    Balas

Beri Komentar