Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

Dewan Desak Pemkab Bentuk BPBD

0 comments

Sidoarjo, HARIAN BANGSA

KOMISI D DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo secepatnya membentuk Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini dilakukan agar anggaran gagal panen dan jebolnya tanggul lumpur Lapindo di Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin mendapat ganti rugi.

Ketua Komisi D, Mahmud SE

Ketua Komisi D, Mahmud SE mengatakan, dirinya mendengar jika Raperda yang sudah digedok DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu dan diserahkan ke Gubernur Jatim, Soekarwo sudah disetujui dan dikemnbalikan lagi ke Sidoarjo. Kalau sudah disetujui, maka harus segera dibentuk. Karena Hasilnya sudah ditunggu korban lumpur, karena sudah lama menderita.

“Kasihan korban lumpur sudah lama menderita, kami berharap Pemkab segera bentuk BPBD, “tukasnya.

Dia mengatakan, pembentukan lembaga yang dilakukan agar secepatnya bisa mencairkan anggaran dari pusat. Pasalnya, selama ini untuk menyerap anggaran yang ada tidak bisa karena BPBD di Sidoarjo belum terbentuk BPBD. Harapan masyarakat korban lumpur untuk menerima ganti rugi sangat diharapkan. “Kalau bisa pembentukan BPBD Sidoarjo jangan terlalu lama. Kasihan korban lumpur, “tuturnya.

 Menurutnya, pemkab tentunya tidak sulit untuk mencari gedung sebagai kantor. Pasalnya, di lingkungan Pemkab Sidoarjo masih banyak gedung yang tidak terpakai. Pernyataan yang sama juga dikatakan anggota komisi D lainnya, Didik Budi Santoso.

Didik mangatakan pasca turunnya Raperda BPBD dari Gubernur Jatim, Soekarwo, Pemkab Sidoarjo harus menyiapkan tenaga yang matang mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

Selain itu, juga mencari kantor dan anggaran yang dibutuhkan. Politisi Hanura ini berharap calon pejabat yang menduduki posisi BPBD harus melalui fit and propert test. “Supaya pejabatnya benar-benar kredibel, pintanya.

Seperti diketahui, dampak belum cairnya dana ganti rugi warga dari delapan desa akibat jebolnya  tanggul lumpur sampai memunculkan demo di Pemkab Sidoasrjo beberapa waktu lalu. Warga delapan desa itu meliputi Desa Permisan dan bangunsari, Penatarsewu, Kalidawir, Glagaharum dan Pologunting, Kecamatan Tanggulangin serta Desa Plumbon, Kecamatan Porong.

Warga dari delapan desa itu menuntut agar gagal panen dan kerusakan tambak harus diganti. Pasalnya, kerusakan itu diakibatkan jebolnya tanggul lumpur di Gempolsari. Warga juga minta agar disediakan air bersih, khusus warga Pologunting, Desa Gempolsari juga minta diberikan uang evakuasi. Sebab, saat tanggul lumpur jebol kawasan itu terendam air lumpur dan warga terpaksa menyelamatkan harta bendanya dengan biaya sendiri. (dar)


Beri Komentar