Pimpinan & Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 dan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke - 153

Dewan Minta Eksekutif Perbaiki Draf KUA 2011

0 comments

Draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2011 ditolak DPRD Sidoarjo. Akibat penolakan itu tim anggaran Pemkab Sidoarjo harus kembali kerja ekstra untuk menyusun ulang. Informasinya, penolakan draf KUA 2010 akibat belum dimasukkannya visi misi calon bupati dan calon wakil bupati terpilih.

Selain itu, alokasi dana belanja pembangunan fisik juga sangat minim, yakni hanya sekitar 30 persen. “Draf KUA-nya ditolak dewan, karena belum memasukkan visi misi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih,” beber sumber Radar Sidoarjo yang enggan dikorankan, kemarin (22/8).

Perbaikan draf KUA diketahui saat tim anggaran Pemkab Sidoarjo (TAPD) bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo. Dalam rapat itu, draf KUA yang telah dalam Rapat Paripurna  sebelumnya dengan agenda membahas KUA 2011.

Anggota Banggar DPRD - Emir Firdaus, ST.,MM

Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Emir Firdaus, ST.,MM  membenarkan jika ada penolakan draf KUA 2011. Alasannya karena draf itu tidak memasukkan visi misi calon bupati dan calon wakil bupati yang 25 Juli 2010 sudah terpilih. “Harusnya draf KUA juga mengakomodir visi misi cabup- cawabup terpilih. Karena satu tahun ke depan juga harus dipertanggung jawabkan oleh bupati dan wakil bupati yang baru,” ujar Emir Firdaus.

Anggota dewan dua periode itu menambahkan, jika visi misi tidak dimasukkan maka pasangan Saiful Illah-MG Hadi Sujtipto selaku pemenang Pilkada Sidoarjo akan kehilangan momen satu tahun. Keduanya juga tidak bisa menjalankan visi misinya dalam satu tahun anggaran, yaitu APBD 2011.

Ketua Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama - Drs.Ec.H. Unggul Prabawa

Ketua Fraksi Golongan Karya Kebangkitan Nasional Ulama Drs.Ec.H. Unggul Prabawa menambahkan, dalam KUA 2010 dana belanja diketahui banyak terserap untuk belanja pegawai. Selain itu juga banyak terserap untuk pembayaran tunjangan guru serta PNS baru.

“Akibatnya, belanja pembangunan fisik hanya 30 persen. Kita ingin mengkritisi ini, karena jika belanja pegawai terlalu besar pembangunan fisik di Sidoarjo
sangat terbatas,” ujar Unggul.

(Sumber : Koran Radar Surabaya “rud”)

Share to Facebook


Beri Komentar