Amin Wahyu Hidayat, Sekretaris I Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo (Apersid)

Produksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kabupaten Sidoarjo terancam turun. Kondisi ini akibat kebijakan pemerintah menaikkan pita cukai untuk SKT. ‘’Kenaikan cukai rokok SKT dalam kebijakan yang diterapkan per 1 Januari, mengancam produksi rokok SKT. Di Sidoarjo, kami perkirakan produksinya akan menurun sekitar 20 persen,’’ ujar Amin Wahyu Hidayat, Sekretaris I Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo (Apersid) kepada Radar Sidoarjo, Selasa (9/3).

Diakui, akibat kenaikan itu, para pengusaha rokok yang tergabung dalam Apersid, banyak yang berkeluh kesah. Lantaran dampak kebijakan menaikkan pita cukai untuk SKT, Apersid kesulitan menaikkan harga rokok eceran di tingkat konsumen.

‘’Kebijakan ini telah mempengaruhi harga jual eceran SKT. Yang jadi kekhawatiran, kalau cukai itu  baik, tentunya secara otomastis harga pokok penjualan juga naik,’’ tuturnya. Padahal, di tataran penjualan eceran, konsumen belum mampu menerima kenaikan harga rokok SKT. Kenaikan cukai untuk rokok SKT, diakui tergolong tinggi, yaitu mencapai 62 persen. Jika kondisi ini tidak ada solusi, dia khawatir perusahaan rokok SKT di Sidoarjo terancam gulung tikar dan berdampak pada PHK para pekerja yang diperkirakan jumlahnya mencapai 4000 orang.

‘’Tahun lalu, dari 82 perusahaan rokok ang ada, mempekerjakan sekitar 7000 orang, tapi sekarang sudah tinggal 4000 pekerja. Jumlah ini bisa saja terus menurun kalau tidak ada solusi segera,’’ terangnya.

Untuk itu, melalui Apersid, Amin Wahyu Hidayat berharap ada perhatian dari instansi terkait. Agar keberadaan Apersid di Sidoarjo tetap bertahan dan para pekerja di ppabrik rokok tidak kehilangan pekerjaan. Mengenai rencana perda rokok, diakui bagi Apersid hal itu tidak masalah, sepanjang sarana dan prasarana mendukung, termasuk sosialisasi perda rokok, harus benar-benar menyentuh masyarakat.

(Sumber : Koran Radar Surabaya)

Bupati Sidoarjo menerima Kunker Komisi IV DPR - RI Di Pendopo Delta Wibawa

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kunjungan istimewa dari komisi IV DPR RI, komisi yang membidangi masalah pertanian, kehutanan kelautan dan perikanan pada Selasa (9/3/2010).

Dalam kunjungannya ini, Komisi IV DPR RI berjanji akan menambah jumlah penerima bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3) kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut ketua tim rombongan komisi IV DPR-RI Anna Mu’awanah, penambahan jumlah bantuan yang dijanjikannya itu diusulkan setelah Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dari masyarakat petani yang tergabung dalam pengurus Gapoktan.

Termasuk, berkurangnya lahan pertanian sekitar 700 hektar lahan sawah yang terkena dampak luapan lumpur di wilayah Porong dan sekitarnya.

“Jika tahun 2009 lalu Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan 35 titik saja, harapan di tahun 2010 nanti akan kita tambah menjadi 70 titik lagi,” kata Anna Mu’awanah yang berasal dari Fraksi PKB.

Penambahan bantuan itu, sebut Anna, agar sektor agrobisnis yang ada di kota delta itu bisa semakin maju dan berkembang.

Apalagi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas lahan pertanian yang begitu besar, sebagiannya sudah tidak bisa digunakan lagi akibat terkena dampak lumpur Sidoarjo.

“Itulah yang menjadi tujuan kami untuk mengetahui efektifitas dari penyaluran bantuan, yaitu apakah sudah ada multiplayer effect-nya. Apalagi kalau bantuan tersebut bisa terserap dengan baik dan ada multiplayer effectnya,” terangnya.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) Kabupaten Sidoarjo Ir. Handajani melalui Kasi Produksi DPPP Ir. Zulkarnain Fitri menjelaskan, bantuan program PUAP dan LM3 itu berasal dari pemerintah pusat.

Penyalurannya pun langsung diberikan lewat rekening pengurus.

“Untuk program PUAP, pemerintah memberikan lewat pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kalau bantuan program LM3, pemerintah memberikan lewat Pondok Pesantren (Ponpes).

Sementara itu, Bupati Win Hendrarso menyambut baik dan dukungannya atas disalurkannya dua program tersebut kepada masyarakat yang ada di wilayahnya, terutama masyarakat yang ada di wilayah perdesaaan.

Sehingga, lewat bantuan dana tersebut, orang nomor satu di kota delta itu berharap agar pemberdayaan masyarakat bisa semakin diwujudkan.

“Jadi intinya bagaimana masyarakat itu tidak menjadi obyek saja, tapi bagaimana masyarakat sekarang dijadikan subyek pembangunan, yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com)

Kantor Sub Unit Pasar Taman beserta bangunannya yang Perlu Direvitalisasi

Pemkab Sidoarjo semakin serius menyiapkan pembangunan dua pasar miliknya yakni pasar Wadungasri di wilayah Kecamatan Waru dan pasar Tulangan.

Kedua pasar yang mendesak untuk segera di revitalisasi itu, tengah dirancang menuju pasar yang representatif dan modern.

Kabag Kerjasama Setda Sidoarjo Suyono, SH melalui Kasubag Kerjasama Lembaga Pemerintah Ari Suryono, S.Sos mengatakan, pembangunan dua pasar tersebut saat ini tengah dirancang bersama Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang menangani permasalahan tersebut.

Nilai investasi yang diberikan sebesar Rp. 27 Miliar. Untuk Pasar Wadungasri-Waru ditetapkan pembangunanya senilai Rp. 11,5 Miliar dan Pasar Tulangan ditetapkan Rp. 15,5 Miliar.

“Rencananya akan dilakukan study permasalahan oleh di Dinas Pasar, sedang lelangnya dikerjakan oleh Bagian Kerjasama,” kata Ari Suryono saat ditemui di kantornya.

Menurut Ari, pembangunan dua pasar tersebut sudah melalui tahap persiapan.

Salah satu tahap itu adalah melalui cara lelang terbuka. Usaha itu dilakukan untuk menetapkan investor yang layak untuk membangun.

“Jadi penetapan pelelangan ini sudah sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2009, yakni terkait dengan mekanisme atau petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah,” jelas Ari.

Setelah dilakukan pelelangan, pihaknya melakukan penyeleksian investor pada 3 Maret 2010 lalu. Dari enam investor yang mendaftar, Bagian Kerjasama menetapkan lima investor.

Diantaranya, PT. Wahyu Graha Persada, PT. Pintu Abadi Sejahtera, PT. Linggar Jati Perkasa, PT. Duara Bali dan PT. Faris Rachman.

“Penetapan lima investor itu sudah sesuai dengan Permendagri, dan sekarang kita sedang mengumpulkan dokumen penawarannya. Rencananya akan kita buka penawarannya pada tanggal 31 Maret nanti,” ungkapnya.

Heru, SH - Anggota Komisi B DPRD

Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Drs Heru SH menegaskan, jika dilihat kondisi pasar Tulangan yang sudah tidak layak pakai karena kondisi tanahnya yang cukup rendah, memang sudah waktunya di rehab total.

“Kondisi bangunannya sudah tua karena peninggalan jaman Belanda dulu. Apalagi kondisi tanahnya sudah cukup rendah,” tukas Heru.

Jika nantinya ada perubahan total rehab pasar Tulangan, maka disarankan untuk membangunnya dengan model bangunan bertingkat.

“Karena luasnya kecil, solusi agar pasar Tulangan ini cantik adalah dengan pembangunan pasar bertingkat,” tukas politis asal Partai Hanura ini.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com)

Siswa SMKN 1 Sidoarjo jurusan teknik mekanik otomotif sedang serius mengerjakan soal-soal try out unas hari pertama kemarin

Beberapa soal lainnya juga ditengarai tidak mempunyai jawaban yang cocok dengan option yang telah disediakan. Selain itu, pelaksanaan try out SMK yang dimulai kemarin (8/3), juga sedikit membuat bingung pengawas.

Hal itu karena lembar jawaban komputer (LJK) bagi SMK dengan mata pelajaran (mapel) Matematika tidak menuliskan secara lengkap teknologi rekayasa. Dalam
LJK tersebut, tiga mapel matematika hanya menyebutkan teknologi, kesehatan,
dan pertanian; pariwisata, seni, dan kerajinan, teknologi kerumahtanggan, pekerjaan social, dan administrasi perkantoran; akutansi dan penjualan.

Humas SMK 1 Sidoarjo, Didik Winarno, mengatakan, sebenarnya untuk SMK, soal matematika dikhususkan untuk teknologi rekayasa. ‘’Namun karena tidak ada, kita suruh pilih yang teknologi, kesehatan, dan pertanian,’’ ungkapnya.

Terpisah, Kabid Pendidikan Menengah Dispendik Sidoarjo, Ani Kadarwati, mengakui terjadi beberapa kesalahan dalam soal try out. Namun, kesalahan tersebut langsung dieliminasi secara otomatis dalam kunci jawaban.

Menurutnya, tim pembuat soal MGMP dari Dispendik Sidoarjo langsung menganulir soal tersebut dalam kunci jawaban. ‘’Dalam koreksinya nanti, soal yang salah langsung dianulir dalam kunci jawaban,’’ ujarnya.

Ditambahkan, siswa tidak perlu khawatir soal yang salah dapat mengurangi nilai. ‘’Justru tidak masuk dalam penilaian,’’ ucapnya. Sedangkan, untuk LJK SMK, sebenarnya dispendik telah menyamakan LJK try out dengan LJK Unas. ‘’Hanya perlu sosialisasi saja,’’ujarnya.

Dia menyebutkan, LJK yang diberikan pada peserta try out sesuai dengan LJK unas yang akan dihadapi oleh para siswa. Try out SMKN/S Sidoarjo kemarin, diikuti oleh 10060 siswa. Di SMKN 1 Sidoarjo diikuti 351 siswa dengan tujuh jurusan yang berbeda. ‘’Secara keseluruhan, proses try out hari pertama berjalan lancar,’’’tambah Humas SMK 1 Sidoarjo, Didik. Dia mengungkapkan, sebelumnya sekolah juga telah tiga kali melakukan try out internal sekolah.

(Sumber : Koran Radar Surabaya)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidoarjo siap berkoalisi dengan partai politik dalam pemilukada Sidoarjo 2010. Hal itu setelah SK DPC PDIP mengenai kepengurusan DPC PDIP Sidoarjo 2010-2015. Sebagai persiapan koalisi,  DPC PDIP Sidoarjo sementara menunda pendaftaran yang akan dibuka Senin (8/3), kemarin. Ini untuk memantapkan lebih dulu koalisi yang akan dibangun dengan parpol lain.

‘’Kita masih memantapkan koalisi dengan parpol lain. Sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang ingin berkoalisi dengan PDIP. Diantaranya Hanura dan Gerindra, termasuk parpol non parlemen,’’ ujar Mundzir Dwi Ilmiawan, Bendahara DPC PDIP Sidoarjo, kepada Radar Sidoarjo, Senin (8/3).

Mundzir Dwi Ilmiawan bersama Tarkit Endiarto menunjukkan SK DPC PDIP Sidoarjo yang baru diterimanya

Mundzir yang juga Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu mengatakan, saat ini DPC PDIP Sidoarjo sudah mematangkan pendaftaran cabupcawabup. Terlebih dengan diterimanya SK No 09.26/ TAP DPC/DPP/II tentang penetapan pengurus DPC PDIP Sidoarjo periode 2010- 2015, Sabtu (6/3).

Jika koalisi sudah dilakukan, Mundzir mengaku, DPC PDIP akan segera membuka pendaftaran. Dia menyebutkan, saat ini tujuh kursi PDIP di DPRD Sidoarjo masih belum cukup untuk memberangkatkan kandidat sendiri. Sehingga, jika akan mengusung cabup-cawabup, harus berkoalisi dengan parpol lain.

‘’Pekan ini kami perkirakan sudah ada keputusan untuk menggelar pendaftaran cabup-cawabup,’’ tegasnya. Mengenai kemungkinan’koalisi dengan parpol yang sudah punya jago dan melakukan pendaftaran, Mundzir mengaku pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mengusung cabup. Tapi tidak menutup kemungkinan akan mengusung cawabup dan akan berkoalisi dengan parpol lain yang sudah mengusung cabup.

Hal senada juga disampaikan Imam Supii, Ketua DPC PDIP Sidoarjo. ‘’Yang jelas, PDIP akan menjadi partai pengusung, bukan partai pendukung,’’ katanya. Menurut Imam Supii, sekarang ada tawaran koalisi dengan posisi PDIP mengusung cawabup dan nantinya akan berkoalisi dengan partai lain yang sudah mengusung cabup. Termasuk lamaran agar PDIP Sidoarjo hanya menjadi partai pendukung.

‘’Kita kan menunggu instruksi dari DPD maupun DPP. Jika sudah ada lampu hijau untuk mengusung cabup sendiri, tentu itu akan kita lakukan,’’’sahut Imam Supii yang juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo. Sejauh ini, dengan rentang pendaftaran cabup-cawabup Mei mendatang, sudah cukup bagi PDIP untuk melalui tahapan pemilukada.

Sebab, kini tinggal melakukan koalisi dan membuka pendaftaran cabup-cawabup. Sedangkan mengenai kepastian mengusung kader sendiri atau bukan,
DPC PDIP bakal menyerahkan sepenuhnya pada hasil rapat kerja cabang (rakercab).

(Sumber : Koran Radar Surabaya)

H. Mahmud, SE - Ketua Komisi D DPRD

Rencana pembangunan relokasi SMPN 2 Porong yang tenggelam oleh lumpur sampai saat masih menunggu anggaran. ‘’Di APBD 2010 masih belum dianggarkan, dan masih akan dicarikan  solusi,’’ ujar Machmud, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo kepada kemarin.

lainnya ada yang memilih pindah sekolah untuk mengikuti orang tuanya yang ikut mengungsi  akibat bencana lumpur.

(Sumber : Koran Radar Surabaya

Kasek SDN Semampir 1 Sedati Umi Kalsum

Dunia Pendidikan kembali tercoreng oleh aknum kepala sekolah yang arogan, kali ini sikap arogan di tunjukkan oleh kepala sekolah SDN Semampir 1 Sedati Umi Kalsum.

Dari data yang ada, sikap arogan dan kasar kepala sekolah SDN Semampir ini, bermula saat pecahnya Kaca Nako ruang UKS sekolah akibat terkena permainan bola futsal siswa klas IV,V dan klas VI.

Melihat itu, kepala sekolah naik pitam dan langsung menghukum seluruh siswa dengan berdiri sekitar 35 menit.

“Kami semua dipanggil diruangan kepala Sekolah dihukum berdiri, setelah itu kami juga dimintai Uang RP 5000 untuk urunan,  yang tidak membayar, uang jajan yang ada disaku diambil ” kata Praditya Pratama Putra (12) Senin (8/3/2010) siswa kelas IV yang menendang bola mengenai kaca nako UKS.

Bahkan tidak cukup menghukum, kepala sekolah ini juga mengucapkan kata-kata kasar kepada siswa dengan kalimat yang tidak enak didengar.

“Lima belas tahun kedepan kalian bisa jadi korak atau sampah masyarakat Desa Semampir’. Begitu kalimat yang di dengar salah satu siswa yang dilontarkan Kepala sekolah ini

Sementara itu, akibat perlakukan kasar kepala sekolah ini, Para wali murid langsung melakukan protes ke sekolahan.

“Mestinya sekolah itu mendidik siswa dengan baik, bukan malah menjerumuskan,” sesal Ratnawati salah satu wali murid.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com)

H. Sulamul Hadi Nurmawan Anggota Komisi B

Dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, H. Sulamul Hadi Nurmawan,  Anggota komisi B DPRD Sidoarjo meminta Timleg Eksekutif dan Banleg DPRD untuk segera melakukan perubahan perda retribusi yang ada.

Salah satunya, adalah retribusi sewa aset pemkab yang dianggap terlalu murah.

“Jika mengacu pada retribusi saat ini, sewa tanah milik pemkab hanya Rp 500 / meter. Dan ini sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini,” terang politis PKB asal Dapil Sukodono ini.

Selain retribusi sewa aset tanah, ada beberapa retribusi lain yang juga harus di revisi.

Diantaranya retribusi terminal, pajak hotel, restaurant dan hiburan, reklame serta retribusi pajak penerangan jalan.

“Perubahan retribusi ini sudah sangat mendesak, apalagi kita sepakat harus ada kenaikan pada pendapatan asli daerah,” tutur Nurmawan lagi.

Sementara itu menurut wakil ketua komisi B DPRD Sidoarjo H Sungkono, ada sekitar 15 Perda yang sifatnya mendesak untuk direvisi.

”Jika tidak direvisi, maka pendapatan asli daerah tidak akan bisa bertambah,” tukasnya.Masih menurut Sungkono, seperti contoh restribusi pasar ikan yang saat ini masih berlaku.

Jika dilihat nilai restribusinya yang hanya Rp 100,00 per satu kotak ikan, sudah sangat tidak layak jika dibanding dengan hasil penjualan pedagangnya.

“Perda restribusi ini yang harus di revisi untuk menaikkan PAD Kabupaten,” tukasnya.

Selain restribusi pasar ikan, restribusi rumah potong hewan di Kabupaten Sidoarjo, juga sudah waktunya untuk di rubah karena nilainya sangat murah jika dibanding Kabupaten lain.

“Di Mojokerto dan daerah-daerah lain, restribusi RPH itu minimal Rp 50 ribu per satu kali potong. Dan ini sangat relevan jika di bandingkan dengan resribusi kita yang hanya Rp 13 ribu per hewan potong,” tukasnya.

Khusus untuk persoalan rstribusi di kawasan Purabaya, ketua komisi B DPRD Sidoarjo Agil Efendi mengaku akan segera melakukan pembahasan dengan pihak pihak terkait.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com)

Salah Satu Sudut Ruangan Khusus yang Disediakan Bagi Perokok Di Gedung DPRD Sidoarjo

Instansi Sudah Sediakan Ruang Khusus Termasuk Gedung Dewan

Sidoarjo memang tidak bisa lepas dari Surabaya. Baik dari aspek politik, ekonomi, maupun aspek lain. Termasuk dalam aspek regulasi. Hal itu terbukti dengan munculnya wacana penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM).

Meski baru sebatas wacana, perlu dilihat kesiapan untuk melangkah lebih jauh. Kesiapan itu meliputi sarana dan sosialisasi yang selama ini dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaannya nanti tidak menemui hambatan besar.

Rencananya, peraturan KTR dan KTM diterapkan di beberapa tempat. Di antaranya, tempat pendidikan, kesehatan, dan ibadah (lihat grafis). Namun, tidak berarti di tempat-tempat itu tidak diperbolehkan merokok. Sebab, bisa jadi disediakan area untuk merokok.

Beberapa instansi sudah menyediakan sarana bagi perokok. Misalnya, Pemkab Sidoarjo, kantor satuan administrasi satu atap (samsat), dan gedung DPRD Sidoarjo (lihat grafis).

Rata-rata ruangan itu tidak luas, sekitar 2 x 3 meter. Ruangan tersebut dilengkapi air conditioner (AC) dan blower. AC berfungsi mengurangi kepengapan ruangan, sedangkan blower mengisap asap rokok dari ruangan. Dilengkapi pula dengan beberapa kursi, sehingga para perokok tetap nyaman dalam menikmati setiap isapan.

Namun, kenyataannya, masyarakat sudah terbiasa merokok di sembarang tempat. Meski sudah disediakan ruangan khusus, tetap saja para perokok belum berinisiatif memanfaatkannya.

Budi, warga Desa Cemenkalang, Kecamatan Kota, Sidoarjo, yang sedang mengurus perpanjangan STNK di Samsat Sidoarjo mengaku tidak mengetahui adanya ruang khusus untuk merokok. ”Saya kira hanya ruang kosong biasa, bukan area merokok,” ungkapnya setelah salah seorang petugas menunjukkan ruangan tersebut.

Bahkan, pria berambut pendek itu tetap saja merokok di tempatnya nongkrong. Dia beralasan lebih menikmati merokok di tempat terbuka. ”Lebih sejuk dan banyak temannya,” ujar Budi berkilah.

Peristiwa serupa terjadi di gedung DPRD Sidoarjo. Area merokok itu lebih sering kosong. Tamu maupun anggota DPRD tetap saja merokok di mana pun berada. ”Selama belum ada aturannya, kan masih bebas,” ujar seorang pria berkacamata yang enggan namanya disebutkan.

Semua itu terlihat di ruang tamu gedung DPRD Sidoarjo. Kerap terlihat tamu merokok di ruang tersebut. Mereka tidak berinisiatif memanfaatkan ruangan yang sudah disiapkan.

Padahal, prinsip mendirikan area merokok itu adalah mendukung program KTR dan KTM. Selain itu, termasuk upaya sosialisasi yang diwujudkan dalam bentuk ruangan. ”Setidaknya, kami dirikan tempat itu agar mereka tidak merokok di sembarang tempat,” tegas Kasatlantas AKP Ahrie Sonta menjelaskan soal area merokok di Samsat Sidoarjo.

Dari gambaran itu, muncul permasalahan. Sudah siapkah Sidoarjo menerapkan program KTR dan KTM? Bila nanti digedok, apakah Perda KTR dan KTM bisa terlaksana? Seandainya ada yang melanggar, sanksi apa yang akan dijatuhkan?