PROYEK PENUNJANG: Para pekerja membangun plengsengan sungai sebelum dimulainya proyek pelebaran jembatan Dungus, Sukodono

Sidoarjo – Plengsengan sungai di sekitar jembatan Dungus, Kecamatan Sukodono, saat ini mulai dibenahi. Proyek ini untuk mendukung pengerjaan pelebaran jembatan Dungus. “Total ada 500 meter plengsengan yang akan dibangun di sisi timur dan barat jembatan. Masing-masing panjangnya 250 meter,” ujar konsultan proyek pelebaran jembatan Dungus, Sunaryo, kemarin (2/9).

Penguatan plengsengan dilakukan agar saat jembatan mulai dibangun penunjangnya sudah siap. Untuk itu, kendati bangunan belum dikerjakan, namun sarana pendukung akan tetap dibangun. Hal itu dilakukan agar proyek pembangunan jembatan Dungus yang menelan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar itu tidak molor dari jadwal.

Sebab dari hasil evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, proyek itu mengalami keterlambatan pembangunan sekitar 7 persen. Keterlambatan pembangunan karena belum terbebaskannya lahan yang dimanfaatkan untuk pelebaran jembatan. Termasuk belum dipindahnya saluran PDAM, saluran listrik PLN, dan saluran kabel Telkom.

(Sumber : Koran Radar “rud”)

SIDOARJO – Pasangan Saiful Ilah-MG Hadi Sujtipto (Suci) dipastikan akan dilantik pada 31 Oktober mendatang. Jadwal pelantikan pemenang pilkada 25 Juli lalu itu terpastikan setelah DPRD Sidoarjo menggelar paripurna usulan pengesahan pengangkatan bupati-wabup terpilih.

Ketua DPRD Sidoarjo - Dawud Budi Sutrisno,SH.,M.Hum

“Secepatnya kita akan mengusulkan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih ke Mendagri melalui Gubernur Jatim. Karena paripurna sudah menyepakatinya,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno,SH., M.Hum kepada Radar Sidoarjo seusai rapat paripurna, kemarin (2/9).

Sidang paripurna usulan pemberhentian bupati-wabup Sidoarjo 2005-2010 dan usulan pengesahan pengangkatan bupati-wabup terpilih digelar dengan kuorum. Ini berbeda dengan paripurna dengan agenda yang sama pada 25 Agustus, yang gagal digelar karena tidak kuorum.

Saat sidang, dari jumlah 50 anggota dewan, yang hadir mencapai 43 orang. Jumlah itu telah memenuhi kuorum sehingga usulan pengesahan dan pengangkatan bupati-wabup terpilih bisa langsung ditindak lanjuti. Rencananya pelantikan digelar 31 0ktober mendatang, bertepatan dengan habisnya masa jabatan bupati-wabup 2005-2010.

Namun karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari Minggu, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Jatim lebih dulu. Apakah akan tetap digelar pada hari Minggu, atau waktunya akan diajukan. “Kita konsultasikan dulu ke gubernur, apakah bisa dilanjutkan atau harus dimajukan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Terpisah, Wabup terpilih H MG Hadi Sutjipto mengucapkan terimaksih kepada seluruh warga Sidoarjo atas terselenggaranya pilkada 25 Juli yang aman dan damai. Termasuk bisa berjalan satu putaran yang dimenangkan pasangan Suci.

(Sumber : Koran Radar Surabaya ” rud”)

OPERASI KETUPAT: Kapolres Sidoarjo AKBP M Iqbal didampingi Komandan Kodim 0816 Sidoarjo Letkol Kav. Gathut SU mengecek kesiapan pasukan pengaman Lebaran, kemarin

SIDOARJO- Sebanyak 1. 500 personil gabungan, dari Polres, Dishub dan TNI mulai hari ini disiagakan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran.

Pasukan tersebut akan difokuskan untuk mengatur arus lalu lintas dan tindak kriminal. Hal ini di katakan Kapolres Sidoarjo, AKBP M. Iqbal, usai memimpin gelar pasukan di Mapolres Sidoarjo, kamis (02/09/2010).

Untuk pengamanan arus lalu lintas, anggota akan ditempatkan di beberapa titik jalur mudik yang menghubungkan kota Sidoarjo dengan kota lainya di Jawa Timur.

Seperti Jalan raya Mliriprowo kec. Tarik, jalan raya Porong, jalan raya Terosobo Taman, Jalan raya Prambon, beserta terminal Purabaya Bungurasih dan Bandara Juanda.

Khusus untuk pengamanan tindak kriminal selama arus mudik dan balik lebaran, anggota juga ditempatkan dibeberapa pusat perbelanjaan, pemukiman warga, dan sentra keramaian di Sidoarjo.

“Fokus pengamanan Polres Sidoarjo, lebaran tahun ini adalah arus lalu lintas dan tindak criminal, “ ujar Kapolres Sidoarjo, AKBP M. Iqbal.

Sementara itu, guna menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik pada lebaran tahun ini, Polres Sidoarjo juga menyiapkan tujuh Pos pantau yang bisa digunakan pemudik untuk beristirahat dan berbuka puasa.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com “Arip”)

SIDOARJO – Kendati mengalami kesulitan finansial, namun keluarga Aburizal Bakrie tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sosial dampak luapan lumpur di Porong, Sidoarjo. Korban lumpur yang masuk peta terdampak sesuai Perpres 14/2007 terkait proses jual-beli aset tanah dan bangunan, cicilannya juga akan segera dibayar.

“Keluarga Bakrie tetap berkomitmen untuk menuntaskan pembayaran aset warga terdampak sesuai Perpres 14/2007,” tegas Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darussalam Tabusalla saat bertemu dengan warga terdampak lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, dan Renokenongo, Kecamatan Porong, serta Kedungbendo, Ketapang, Gempolsari, Kecamatan
Tanggulangin, di Sun Hotel Sidoarjo, kemarin (2/9).

Lebih lanjut dikatakan, lantaran mengalami kesulitan keuangan maka pembayaran aset tanah dan bangunan terdampak lumpur akan tetap diangsur. Sebab menurut Andi, sejauh ini kondisi perusahaan keluarga Bakrie sedang mengalami kesulitan keuangan. Andi juga mengakui, akibat kesulitan keuangan itu membuat PT MLJ terlambat membayar cicilan ganti rugi selama empat bulan.

Kendati begitu pihaknya menegaskan jika menjelang Lebaran PT MLJ akan merealisasikan pembayaran untuk bulan keempat. Dan setelah itu diupayakan bertahap untuk membayar angsuran yang terlambat. “Keluarga Bakrie akan terus menunjukkan komitmennya sesuai kondisi perusahaan. Jika kondisi membaik, tentunya akan diikuti dengan kebaikan dalam nilai angsuran yang diberikan,” tegas pria yang lama menjadi pengurus PSSI Pusat ini.

Andi juga menegaskan, pihaknya tidak melarang warga berjuang dengan LSM dalam menyelesaikan dampak bencana lumpur. Tapi tentunya harus duduk bersama mencari kesamaan pandangan dan solusi, bukannya malah menuntut di luar kemampuan keluarga Bakrie. “Musyawarah bersama itulah jalan yang terbaik untuk mendapatkan solusi,” pungkasnya.

Ketua Pansus Lumpur - H. Sulkan Wariono

Di sisi lain, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Sulkan Wariono berharap pembayaran ganti rugi warga korban lumpur yang menjadi tanggung jawab PT MLJ segera dituntaskan. Komitmen untuk menyelesaikan persoalan sosial dampak lumpur harus benar-benar diikuti dengan langkah konkret. “Harapan kami keterlambatan pembayaran bisa segera dilunasi. Apalagi menjelang Lebaran seperti ini korban lumpur juga butuh dana,” ujar Sulkan.

(Sumber : Koran Radar Surabaya “rud”)

Apalagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) saat menerima dana ini, tidak memiliki pedoman yang pasti berapa sebenarnya angka bagi hasil yang mesti didapatkan Sidoarjo.

Sekretaris Komisi B - Aditya Nindyatman, ST

Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo Aditya Nindyatman, berdasarkan UU No 33 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 dan 3 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bagi hasil gas bumi yang diperoleh kabupaten penghasil  adalah sebesar 6 %.

“Dengan mekanisme sekarang ini, kita tidak tahu berapa besar bagi hasil yang diperoleh pemkab untuk hasil gas bumi selama ini,” terangnya.

Untuk itu, melalui Banggar, DPRD meminta kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo, untuk tidak pasif terhadap perolehan dana bagi hasil sumber daya alam yang ada.

“Kita desak agar eksekutif turut aktif dalam untuk melakukan penghitungan secara terperinci terhadap dana bagi hasil sumber daya alam ini. Sehingga masyarakat tahu berapa sebenarnya dana yang menjadi hak penduduk Sidoarjo,” ulas Aditya lagi.

Sementara itu, dalam rapat Paripurna pengesahan peraturan daerah tentang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009, Kamis (2/9/2010), Banggar melalui H.Sulamul H Nurmawan selaku juru bicaranya, juga meminta eksekutif mampu menaikkan nilai bagi hasil sumber daya alam ini.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com “Abidin”)

Salah satu langkah pantauan itu, dengan melakukan Inspeksi Mendadak di PT AIM Biscuit Gedangan, dan PT Avian Paint Buduran, Jum’at (3/9/2010).

Dalam sidak yang dipimpin langsung ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Machmud ini, tidak ditemukan pelanggaran terkait pembayaran THR kepada karyawan masing masing perusahaan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo - M. Machmud, SE

Selain AIM Biscuit, pembayaran THR di PT Avian Paint juga tidak mengalami masalah. Malahan di perusahaan cat tembok ini, pembayaran THR diatas aturan yang ditetapkan Permenaker No 4/ 1994 tentang pemberian THR.

“ PT Avian Paint Buduran lebih baik, karena sisitem pembayaran THR diatas 1 kali gaji,” ungkap Machmud lagi. Dari data yang dikeluarkan PT Avian Paint, untuk karyawan yang bekerja selama satu tahun namun dibawah 2 tahun, mendapatkan THR 1 bulan gaji ditambah 75 % dari gaji.

Untuk karyawan yang bekerja selama 10 tahun namun dibawah 11 tahun, mendapatkan 2 bulan gaji ditambah 20 % gaji. Sedangkan karyawan yang bekerja diatas 15 tahun, mendapatkan THR 2 bulan gaji ditambah 45 % dari jumlah gaji.

Sementara itu, hingga saat ini masih ada sekitar 60 perusahaan di Sidoarjo yang belum ada kepastian untuk membayar THR. Namun ke 60 perusahaan ini, masih menyatakan sanggup untuk membayar THR nya. “Masih ada kesanggupan namun pastinya kapan masih belum tahu,” terang Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo  Nugroho.

(Sumber : www.kabarsidoarjo.com “Abidin”)

Sidoarjo – Lebaran sebentar lagi. Arus mudik pun akan padat. Ini berpengaruh pada arus lalu lintas. Aksi pemblokiran Jalan Raya Porong yang dilakukan warga korban lumpur Lapindo, membuat kepolisian ‘ketir-ketir’, dalam mengatur arus lalu lintas. Polisi pun berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada warga korban lumpur, agar tidak mengulangi aksinya.

“Kita akan melakukan pendekatan persuasif, membimbing masyarakat dan jangan memblokir lagi, apalagi pada operasi ketupat,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Badrodin Haiti, kepada wartawan usai memimpin Apel Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat Semeru 2010, di mapolda, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (2/9/2010).

Ruas Jalan Raya Porong merupakan jalan arteri yang menghubungkan Kota Surabaya dengan daerah-daerah pantai utara seperti Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi dan Malang menjadi perhatian kepolisian.

Mantan Kapolres Surabaya Timur ini mengimbau, kepada warga Porong agar tidak melakukan aksi pemblokiran Jalan Raya Porong.

“Kemarin sudah dirapatkan di Kementerian PU, Muspida, maupun perwakilan warga juga ikut. Hasilnya, perwakilan warga juga puas, dan kita berharap tidak ada pemblokiran,” tandasnya.

(Sumber : www.detik.com “roi/wln”)

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati;

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan; serta

Para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Juru Bicara Banggar DPRD - H. Sulamul Nurmawan, STh

Dalam mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna Rapat Ke – 4 dengan acara pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, dalam keadaan sehat lahir dan batin.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada forum yang terhormat ini.

Kami ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 pada Rapat Paripurna Rapat ke – 1 beberapa waktu yang lalu.

Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah bekerja secara maraton untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, yang secara langsung telah melakukan hearing atau dengar pendapat dengan dengan mitra kerja terkait, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah yang telah mengagendakan dan menentukan jadwal dan acara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, yang semuanya itu telah dilaksanakan berdasarkan pada asas efesiensi dan efektifitas dengan tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan sehingga tercipta kondisi yang mantab, tertib dan penuh rasa tanggungjawab.

Adapun hasil rangkaian kegiatan tersebut selengkapnya dapat disampaikan dalam Laporan Badan Anggaran sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan mekanisme penyusunan dan penatausahaan, pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah serta sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Hadirin rapat Dewan yang terhormat,

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, dapat kita lihat apakah program-program dan kebijakan tahunan yang telah dituangkan dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2009 dapat terealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 juga sebagai sarana untuk mengadakan evaluasi tentang keberhasilan perencanaan program-program maupun upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 terdiri atas Struktur Pendapatan, Struktur Belanja dan Struktur  Pembiayaan yang kesemuanya berbasis kepada kinerja, maka dengan dilakukannya Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana upaya intensifikasi terhadap penggalian sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Sidoarjo dengan target yang telah ditetapkan. Demikian juga dari sisi belanja dan pembiayaan, kita dapat melihat efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengunaan anggaran.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka disusunlah Laporan Badan Anggaran yang memiliki ruang lingkup pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Derah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I.     PENDAHULUAN

II. URAIAN KEGIATAN

III. KESIMPULAN

IV. PENUTUP

II.    URAIAN KEGIATAN

Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannya Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 oleh Saudara Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pembahasan bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan baru kemudian ditindaklanjuti rapat bersama dengan SKPD.

Dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, dapat disampaikan beberapa garis besar pokok pembahasan, sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

1)       Pendapatan    Rp. 1.408.999.721.588,09 ( 1 TRILIUN 408 MILYARD 999 JUTA 721 RIBU 588 RUPIAH 09 SEN ).

2)       Belanja   Rp. 1.371.659.766.870,92 ( 1 TRILIUN 371 MILYARD 659 JUTA 766 RIBU 870 RUPIAH 92 SEN ).

Surplus    Rp.     37.339.954.717,17 ( 37 MILYARD 339 JUTA 954 RIBU 717 RUPIAH 17 SEN ).

3)       Pembiayaan

1. Penerimaan                                            Rp.    144.445.579.447,53 ( 144 MILYARD 445 JUTA 579 RIBU 447 RUPIAH 53 SEN ).

1. Pengeluaran                                           Rp.      42.271.000.000,00 ( 42 MILYARD 271 JUTA RUPIAH ).

Jumlah Pembiayaan Netto                    Rp.    102.174.579.447,53  ( 102 MILYARD 174 JUTA 579 RIBU 447 RUPIAH 53 SEN ).

1. Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 secara terperinci antara lain :

1)       Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan  berjumlah  :   Rp.      68.432.437.813,09 ( 68 MILYARD 432 JUTA 437 RIBU 813 RUPIAH 09 SEN ).

a. Anggaran Pendapatan                                Rp. 1.340.567.283.775,00 ( 1 TRILIUN 340 MILYARD 567 JUTA 283 RIBU 775 RUPIAH ).

b. Realisasi                                                           Rp. 1.408.999.721.588,09 ( 1 TRILIUN 408 MILYARD 999 JUTA 721 RIBU 588 RUPIAH 09 SEN ).

2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah     :   Rp.       72.014.995.449,61 ( 72 MILYARD 014 JUTA 995 RIBU 449 RUPIAH 61 SEN ).

a. Anggaran Belanja                                        Rp. 1.443.674.762.320,53 ( 1 TRILIUN 443 MILYARD 674 JUTA 762 RIBU 320 RUPIAH 53 SEN ).

b. Realisasi                                                 Rp. 1.371.659.766.870,92 ( 1 TRILIUN 371 MILYARD 659 JUTA 766 RIBU 870 RUPIAH 92 SEN ).

3)  Selisih Anggaran dengan realisasi

Surplus / deficit sejumlah        :                  Rp.   140.447.433.262,70 ( 140 MILYARD 447 JUTA 433 RIBU 262 RUPIAH 70 SEN ).

a. Surplus / Defisit setelah perubahan                ( Rp.   103.107.478.545,53 ) ( 103 MILYARD 107 JUTA 478 RIBU 545 RUPIAH 53 SEN ).

b. Realisasi                                                   Rp.     37.339.954.717,17  ( 37 MILYARD 339 JUTA 954 RIBU 717 RUPIAH 17 SEN ).

4)       Selisih Anggaran dengan realisasi  Penerimaan Pembiayaan sejumlah              Rp.       1.061.899.098,00 ( 1 MILYARD 061 JUTA 899 RIBU 098 RUPIAH ).

a.  Anggaran Penerimaan Pembiayaan            Rp.   145.507.478.545,53  ( 145 MILYAR 507 JUTA 478 RIBU 545 RUPIAH 53 SEN ).

b.  Realisasi                                                                 Rp.   144.445.579.447,53 ( 144 MILYARD 445 JUTA 579 RIBU 447 RUPIAH 53 SEN ).

5)  Selisih Anggaran dengan realisasi  Pengeluaran Pembiayaan sejumlah              Rp.          129.000.000,00 ( 129 JUTA RUPIAH ).

a.   Anggaran Pengeluaran Pembiayaan       Rp.     42.400.000.000,00  ( 42 MILYARD 400 JUTA RUPIAH ).

b.   Realisasi                                                Rp.     42.271.000.000,00 ( 42 MILYARD 271 JUTA RUPIAH ).

6)    Selisih Anggaran dengan relisasi Pembiayaan Netto sejumlah  ( Rp.          932.899.098,00 ) ( 932 JUTA 899 RIBU 098 RUPIAH ).

a.   Anggaran Pembiayaan netto                            Rp.   103.107.478.545,53 ( SERATUS TIGA MILYARD SERATUS TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH LIMA PULUH TIGA SEN ).

b.   Realisasi                                                 Rp.   102.174.579.447,53 ( SERATUS DUA MILYARD SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH LIMA PULUH TIGA SEN ).

7)       Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran dan belanja daerah posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

a.   Jumlah Aset                                           Rp. 5.878.216.025.828,29  ( 5 TRILIUN 878 MILYARD 216 JUTA 025 RIBU 828 RUPIAH 29 SEN ).

b.   Jumlah Kewajiban                               Rp.        4.469.249.579,70 ( 4 MILYARD 469 JUTA 246 RIBU 579 RUPIAH 70  SEN ).

c.   Jumlah Ekuitas Dana                          Rp. 5.873.746.776.248,59 ( 5 TRILIUN 873 MILYARD  746 JUTA 776 RIBU 248 RUPIAH 59 SEN ).

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2009, sebagai berikut :

a.  Saldo Kas Per 1 Januari 2009                    Rp.    136.407.478.545,53 ( 136 MILYARD 407 JUTA 478 RIBU 545 RUPIAH 53 SEN ).

b.  Saldo Kas 31 Desember 2009              Rp.    139.514.534.164,70 ( 139 MILYARD 514 JUTA 534 RIBU 164 RUPIAH 70 SEN ).

III. KESIMPULAN

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Dalam realisasinya, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

Berdasarkan kesimpulan diatas, Badan Anggaran pada akhirnya berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, telah memenuhi syarat dan selanjutnya Badan Anggaran mengusulkan pada Rapat Dewan bahwa penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 dengan sisa lebih perhitungan sebesar Rp. 139.514.534.164,70 ( Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliyard Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah Tujuh Puluh Sen ) Disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sebelum mengakhiri penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, kami juga menyampaikan beberapa Rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada masa yang akan datang, antara lain :

I. PENDAPATAN

1. Merekomendasikan kepada Eksekutif untuk melakukan penghitungan ulang secara transparan terkait bagi hasil minyak / gas dengan Dirjen Migas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Perlunya peningkatan potensi Pendapatan Daerah secara transparan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo seperti menerapkan On Line Billing Sistem pada Pajak Restoran dan Pajak Hotel
3. Perlunya data potensi sebagai alat ukur untuk menghitung target pendapatan secara proporsional di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

II. BELANJA DAERAH

1. Pemberian honorarium dan insentif supaya dikurangi dan selanjutnya menggunakan merit sistem ( berdasarkan beban dan prestasi kerja)
2. Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Langsung terlalu tinggi, ke depan harus dikurangi sehingga menjadi proporsional prosentasenya ;
3. Penerimaan Pegawai Negeri dan Honorarium ke depan harus dibatasi (tanpa mengesampingkan permasalahan yang sudah ada) agar tidak membebani APBD khususnya Anggaran Belanja Tidak Langsung, mengingat Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2009 lebih dari 50% ;

III. PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

IV. PENUTUP

Demikian Pendapat Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya. Serta memberi kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas –tugas kita selanjutnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 2 September 2010

BADAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Juru Bicara,

T t d

H. SULLAMUL H. NURMAWAN, S.Th.I

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG SAYA HORMATI,

1. SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO
2. SDR. ANGGOTA MUSPIDA KABUPATEN SIDOARJO
3. SDR.  PARA KOMANDAN, KEPALA KESATUAN TNI DAN POLRI
4. SDR. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
5. SDR PARA PIMPINAN ORMAS, WARTAWAN DAN

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

Bupati Sidoarjo - Drs. H. Win Hendrarso, M.Si

MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2010 SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SESUAI PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG  PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG DIJABARKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 DAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAHWA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN APBD APABILA TERJADI :

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

PADA PELAKSANAAN APBD HINGGA PERTENGAHAN TAHUN ANGGARAN 2010 TELAH TERJADI PERUBAHAN-PERUBAHAN ASUMSI PADA KEBIJAKAN UMUM APBD 2010, BERIKUT INI AKAN SAYA SAMPAIKAN RINGKASAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGRAN 2010 SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA, PENDAPATAN DAERAH. PADA KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2010, PENDAPATAN  ASLI DAERAH DITETAPKAN SEBESAR RP. 288.731.706.905.00 (288 MILYAR 731 JUTA 706 RIBU 905 RUPIAH) TERJADI PERUBAHAN MENJADI RP. 296.343.872.396,04              (296 MILYAR 343 JUTA 872 RIBU 396 RUPIAH 04 SEN) ATAU NAIK SEBESAR 2,64%. KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH INI DISEBABKAN TERJADI KENAIKAN PADA RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH. ADAPAUN RINCIANNYA SEBAGAI BERIKUT : PAJAK DAERAH DITETAPKAN SEBESAR RP. 140.050.000.000,00 (140 MILYAR 50 JUTA RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN. PADA SISI RETRIBUSI DAERAH SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 44.756.339.324,00 (44 MILYAR 756 JUTA        339 RIBU 324 RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI   RP. 48.281.845.824,00 (48 MILYAR 281 JUTA 845 RIBU 824 RUPIAH) ATAU TERJADI KENAIKAN SEBESAR 7,88 %. SEDANGKAN PADA SISI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 8.010.286.695,00 (8 MILYAR 10 JUTA  286 RIBU 695 RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI  RP. 9.161.945.686,04 (9 MILYAR 161 JUTA 945 RIBU 686 RUPIAH 4 SEN) ATAU NAIK SEBESAR 14,38 %. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 95.915.080.886,00 (95 MILYAR   915 JUTA 80 RIBU 886 RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI   RP. 98.850.080.886,00 (98 MILYAR 850 JUTA 80 RIBU 886 RUPIAH) ATAU NAIK  SEBESAR 3,06%.

DANA PERIMBANGAN SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 946.526.266.714 (946 MILYAR 526 JUTA 266 RIBU 714 RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN  MENJADI RP. 947.398.271.931,00 (947 MILYAR 398 JUTA 271 RIBU 931 RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 0,09%. KENAIKAN INI MELIPUTI DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 223.848.092.714,00  (223 MILYAR 848 JUTA 92 RIBU 714 RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP. 224.720.097.931,00 (224 MILYAR 720 JUTA 97 RIBU  931 RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 0,39%, SEDANGKAN DANA ALOKASI UMUM SEBESAR RP.666.336.274.000,00 (666 MILYAR 336 JUTA  274 RIBU RUPIAH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBESAR  RP. 56.341.900.000,00  (56 MILYAR 341 JUTA 900 RIBU RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 210.411.570.057,35 (210 MILYAR 411 JUTA 570 RIBU   57 RUPIAH 35 SEN) SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP.332.431.578.566,00 (332 MILYAR 431 JUTA 578 RIBU 566 RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 57,99%. KENAIKAN INI MELIPUTI DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH LAINNYA SEBESAR  RP. 119.707.918.057,35 (119 MILYAR 707 JUTA 918 RIBU 57 RUPIAH  35 SEN) SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP. 134.277.971.099,00  (134 MILYAR 277 JUTA 971 RIBU 99 RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 12,17%. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS SEMULA SEBESAR  RP. 22.867.801.000,00 (22 MILYAR 867 JUTA 801 RIBU RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP. 151.593.646.856,00 (151 MILYAR 593 JUTA 646 RIBU 856 RUPIAH) ATAU KENAIKAN SEBESAR 562,91%. SEMENTARA PADA BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH LAINNYA SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP. 38.042.440.000,00 (38 MILYAR 42 JUTA 440 RIBU RUPIAH) SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP. 31.559.960.611,00 (31 MILYAR 559 JUTA  960 RIBU 611 RUPIAH) ATAU BERKURANG SEBESAR 17,04%.

DENGAN DEMIKIAN SECARA KESELURUHAN PENDAPATAN DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SEBESAR Rp. 1.445.669.543.676,35  (1 TRILYUN 445 MILYAR 669 JUTA 543 RIBU 676 RUPIAH 35 SEN) DAN SETELAH PERUBAHAN MENJADI RP. 1.576.173.722.893,04 (1 TRILYUN   576 MILYAR 173 JUTA 722 RIBU 893 RUPIAH 4 SEN) SEHINGGA TERJADI KENAIKAN SEBESAR RP. 130.504.179.216,69 (130 MILYAR 504 JUTA  179 RIBU 216 RUPIAH 69 SEN) ATAU  9,03%.

KEDUA, BELANJA DAERAH. KONSEKUENSI DARI KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH MAKA PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMPROYEKSIKAN BELANJA DAERAH  YANG MELIPUTI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG.

PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010 INI DIPERKIRAKAN KENAIKAN BELANJA DAERAH SEBESAR RP. 130.288.633.722,31 (130 MILYAR   288 JUTA 633 RIBU 722 RUPIAH 31 SEN) ATAU TERJADI KENAIKAN SEBESAR 8,41% DARI BELANJA DAERAH SEBELUM PERUBAHAN  RP. 1. 548.893.544.341,35 (1 TRILYUN 548 MILYAR 893 JUTA 544 RIBU 341 RUPIAH 35 SEN) SEHINGGA TOTAL BELANJA SECARA KESELURUHAN PADA PERUBAHAN APBD 2010 SEBESAR RP. 1.679.182.178.063,66  (1 TRILYUN 679 MILYAR 182 JUTA 178 RIBU 63 RUPIAH 66 SEN).

PREDIKSI BELANJA TERSEBUT DIRENCANAKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG SEMULA SEBESAR RP. 1.037.653.112.390,35 (1 TRILYUN 37 MILYAR 653 JUTA 112 RIBU 390 RUPIAH 35 SEN) MENJADI Rp. 1.103.382.211.854,93 (1 TRILYUN 103 MILYAR 382 JUTA 211 RIBU 854 RUPIAH 93 SEN) ATAU MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 6,33% YANG EKUIVALEN DENGAN RP. 65.729.099.464,58 (65 MILYAR 729 JUTA 99 RIBU 464 RUPIAH 58 SEN). SEDANGKAN PADA BELANJA LANGSUNG SEMULA SEBESAR RP. 511.240.431.951 (511 MILYAR 240 JUTA 431 RIBU 951 RUPIAH) MENJADI RP. 575.799.996.208,73 (575 MILYAR 799 JUTA 996 RIBU 208 RUPIAH 73 SEN) ATAU MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 12,63% YANG EKUIVALEN DENGAN Rp. 64.559.534.257,73 (64 MILYAR 599 JUTA 534 RIBU 257 RUPIAH 73 SEN).

KETIGA, PEMBIAYAAN DAERAH. SEPERTI HALNYA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PADA PEMBIAYAAN DAERAH JUGA MENGALAMI PERUBAHAN, YANG SEMULA SEBESAR RP. 103.224.000.665,00 (103 MILYAR 224 JUTA 665 RUPIAH) MENJADI RP. 103.008.455.170,62 (103 MILYAR 8 JUTA 455 RIBU 170 RUPIAH 62 SEN) ATAU 0,21% YANG EKUIVALEN DENGAN RP. 215.545.494,38 (215 JUTA 545 RIBU  494 RUPIAH 38 SEN). PEMBIAYAAN DAERAH TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

PADA SISI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TERJADI KENAIKAN SEBESAR  RP. 227.870.116,62 (227 JUTA 870 RIBU 116 RUPIAH 62 SEN) ATAU 0,15%, DARI SEMULA RP. 149.050.000.000,00 (149 MILYAR 50 JUTA RUPIAH) SEHINGGA MENJADI SEBESAR RP. 149.277.870.116,62  (149 MILYAR 277 JUTA 870 RIBU 116 RUPIAH 62 SEN). KENAIKAN TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA PENAMBAHAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMYA (SILPA) SEBESAR RP. 124.534.164,70 (124 JUTA 534 RIBU 164 RUPIAH 70 SEN) YANG SEMULA RP. 139.390.000.000,00 (139 MILYAR 390 JUTA RUPIAH) BERUBAH MENJADI RP. 139.514.534.164,70 (139 MILYAR 514 JUTA 534 RIBU 164 RUPIAH 70 SEN) DAN PENERIMAAN PIUTANG DAERAH SEBESAR  RP. 103.335.951,92 (103 JUTA 335 RIBU 951 RUPIAH 92 SEN).

SELANJUTNYA PADA SISI PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUGA MENGALAMI PERUBAHAN SEBESAR RP. 443.415.611,00 (443 JUTA  415 RIBU 611 RUPIAH). YANG SEMULA RP. 45.825.999.335,00 (45 MILYAR 825 JUTA 999 RIBU 335 RUPIAH) NAIK MENJADI RP. 46.269.414.946,00 (46 MILYAR 269 JUTA 414 RIBU 946 RUPIAH). KENAIKAN INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN POKOK UTANG SEBESAR RP. 443.415.611,00 (443 JUTA 415 RIBU 611 RUPIAH).

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

RINCIAN  PENDAPATAN SERTA BELANJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DOKUMEN KUA PPAS, AGAR DIDISKUSIKAN DAN DIBAHAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD, UNTUK SELANJUTNYA DAPAT DISEPAKATI BERSAMA ANTARA PIHAK LEGISLATIF DAN PIHAK EKSEKUTIF DALAM WAKTU YANG TIDAK TERLALU LAMA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK DAPAT DIBAHAS LEBIH LANJUT. ATAS PERHATIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAHASAN KUA PERUBAHAN DAN PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010, SEBELUMNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN, PETUNJUK DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO YANG KITA CINTAI INI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SIDOARJO, 2 SEPTEMBER 2010

BUPATI SIDOARJO

T t d

Drs. H. WIN HENDRARSO M.Si

]]> http://dprd-sidoarjokab.go.id/sambutan-bupati-kua-dan-ppas-perubahan-apbd-ta-2010.html/feed 0 http://dprd-sidoarjokab.go.id/tuntut-thr-buruh-serbu-dinsosnaker.html http://dprd-sidoarjokab.go.id/tuntut-thr-buruh-serbu-dinsosnaker.html#comments Thu, 02 Sep 2010 05:46:02 +0000 Kahumas http://dprd-sidoarjokab.go.id/?p=6490

TERTAHAN: Massa buruh tidak bisa masuk ke halaman Kantor Dinsosnaker Sidoarjo, kemarin

SIDOARJO – Ratusan buruh PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), pabrik pakan udang di Tropodo, Waru, mendatangi kantor Dinsosnaker Sidoarjo, kemarin (1/9). Buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) ini memperjuangkan hak yang salah satunya mengenai pemberian uang tunjangan hari raya (THR).

“Uang THR yang diterima buruh yang sudah bekerja 1,5 tahun hingga 2 tahun hanya Rp 100 ribu. Yang bekerja 30 tahun pun diberi Rp 300 ribu,” kata Sulis Setyowati, koordinator aksi. Selain THR, mereka juga menuntut agar perusahaan memberikan upah lembur yang layak.

Sebab, menurut buruh, upah yang diberikan selama ini berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 6 ribu. “Paling tidak harusnya Rp 7 ribu hingga Rp 12 ribu. Ini tidak sesuai UMK (upah minimum kabupaten, red),” tambah Sulis. Tuntutan lainnya agar anggota SPBI diikut-sertakan secara keseluruhan dalam
program Jamsostek.

Kenyataanya belum semua buruh diikutsertakan. Sulis mengatakan, sudah berkali-kali buruh turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Baik ke dinas terkait maupun DPRD Sidoarjo. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respons positif. “Akhirnya kami turun ke jalan lagi,” cetus Sulis. Dalam aksi kemarin, beberapa perwakilan buruh diterima pejabat Dinsosnaker guna membahas tuntutan mereka.

(Sumber : Koran Radar Surabaya “nug”)