Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Implementasi PP 58/2005 di Setwan Ditambah Satu Bagian Lagi

0 comments

Implementasi PP 58/2005 di Setwan Ditambah Satu Bagian LagiSusunan organisasi Sekretariat DPRD diatur dalam Perda yang khusus mengatur sekretariat dewan bersama sekretariat daerah. Ini merupakan Perda yang mendasari Perda sebelumnya yaitu Perda No.4 Tahun 2001. Sekretariat DPRD telah beberapa kali melakukan perubahan pada susunan organisasinya. Perubahan terakhir menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perangkat hukum tersebut, disyaratkan adanya jabatan baru di bagian keuangan yang bertugas mengelola keuangan di DPRD. “Mengakomodasi ketentuan dalam PP 58 tahun 2005, susunan organisasi Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo bertambah satu Bagian Keuangan. Nantinya ada pejabat penata usaha keuangan yang barada pada bagian keuangan,” ungkap Drs. Pono Soebiyanto, M.Si, Sekretaris DPRD. Menurut Pono, pejabat tersebut kurang tepat kalau hanya dijabat dengan eselon empat, karena tugas-tugasnya terkait dengan hal-hal teknis pengelola keuangan yang biasanya dihandle oleh pejabat setingkat kepala bagian. Sekretariat DPRD juga telah mengusulkan Perda tentang Susunan Organisasi Sekretariat DPRD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kab Sidoarjo. ” Yang baru ada hanya pejabat Kasubag Anggaran sedangkan pejabat di bagian Kabag Keuangan belum ada dan masih menunggu keputusan Baperjakat. Namun, kami sudah mengusulkan Perda tersebut ke Bupati,” jelas Pono. Inilah yang esensial membedakan susunan Sekretariat Dewan lama dan baru, yaitu di Bagian Keuangan. Di samping itu, ada pejabat struktural yang nantinya digabung. Sebagaimana diketahui, susunan Sekretariat Dewan yang lama hanya terdiri dari dua kepala bagian dan tiga kasubbag. “Yang baru nanti menjadi tiga kabag masing-masing mendapat bagian dua pejabat setingkat kasubbag,” ungkapnya. Pono juga mengharapkan Perda yang saat ini sudah disahkan dan tinggal menuggu persetujuan Gubernur itu nantinya mampu memberi layanan kepada anggota dan pimpinan DPRD yang lebih maksimal terutama dibagian pengelolaan keuangan, yang konskuensinya memberi dampak pelayanan secara umum kepada masyarakat di Kab. Sidoarjo. ( Perda No. 17 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo).
(Sumber : Majalah Parlementaria Edisi I Volume 3 Tahun 2006)


Beri Komentar