Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke 155 Dengan semangat hari jadi ke 155 Kabupaten Sidoarjo, kita songsong pesta demokrasi yang aman demi kelanjutan pembangunan menuju Sidoarjo yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

0 comments

BUPATI  SIDOARJO

ASSALAMU’ALAIKUM  WR.WB.

BUPATI SIDOARJO, H. SAIFUL ILAH

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;

YANG SAYA HORMATI :

-         SDR. WAKIL BUPATI SIDOARJO ;

-         REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;

-         PARA KOMANDAN/  KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-         SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA PEJABAT PEMKAB DAN JAJARANNYA ;

-         PARA KEPALA INSTANSI  VERTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO ;

-         PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT ;

-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013, MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN RIDHO-NYA KITA DIBERI KEKUATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGABDIAN KITA KEPADA BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO. MUDAH – MUDAHAN SIDANG HARI INI BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

             APBD TAHUN ANGGARAN 2013 DISUSUN BERPEDOMAN PADA PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2013, AGAR TERWUJUD KETERPADUAN DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG LEBIH EFEKTIF DAN AKUNTABEL, DENGAN MENYELARASKAN DAN MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA SECARA TEPAT SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH.

TENTUNYA KITA SEMUA BERHARAP APA YANG AKAN DISEPAKATI   BERSAMA   SEBAGAIMANA   TERTUANG    DALAM   RANCANGAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 SERTA PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN YANG AKAN KITA LAKSANAKAN BERTUJUAN AKHIR SEMATA-SEMATA DEMI KEPENTINGAN  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. KERJA SAMA DAN KOORDINASI YANG BAIK DARI SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH SERTA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG SEMAKIN TINGGI MENJADI JAMINAN AKAN KESUKSESAN DAN TIDAK DIRAGUKAN LAGI BAKAL MENJADI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA KEMAKMURAN BERSAMA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERKENANKAN  KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO SECARA SISTEMATIS DAN BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. FRAKSI PAN – PKS;
  2. FRAKSI  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;
  3. FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;
  4. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI;
  5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT; DAN
  6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

 FRAKSI PAN – PKS,

FRAKSI  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA,

FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, DAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

BERKAITAN DENGAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN – PKS, FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI YANG MENGEMBALIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013, MAKA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA,  KAMI PIHAK EKSEKUTIF  MENGAPRESIASI DENGAN BAIK HAL TERSEBUT, SEIRING SEJALAN DINAMIKA DEMOKRASI, DENGAN  HARAPAN SEBAGAI BAGIAN KOREKSI DAN INTROSPEKSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO.  NAMUN DEMIKIAN TERHADAP PENOLAKAN DAN PENGEMBALIAN YANG DILAKUKAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH NASIONAL TAHUN 2010-2014 ADALAH INTERPRETATIVE YANG BERBEDA DENGAN PIHAK EKSEKUTIF MENGINGAT PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT ADALAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.  SEDANGKAN MEKANISME PENYUSUNAN APBD SESUAI DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DINYATAKAN BAHWA APBN/ APBD MEMPUNYAI FUNGSI OTORISASI, PERENCANAAN, PENGAWASAN, ALOKASI, DISTRIBUSI DAN STABILISASI. MAKNA YANG MENDALAM SESUAI NORMA HUKUM YANG DIATUR DALAM PASAL TERSEBUT ADALAH APABILA ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBIAYAAN BELUM DAPAT DIPENUHI MAKA DALAM KERANGKA PERENCANAAN MASIH BISA TERCOVER DALAM PERUBAHAN ANGGARAN SESUAI  MEKANISME  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN,  DISISI  LAIN  DISAMPING ALOKASI BELANJA MODAL YANG 18% TERSEBUT TERNYATA BELANJA PERAWATAN JALAN,  JEMBATAN, GEDUNG, PERALATAN KERJA SEPERTI HARDWARE DAN SOFTWARE COMPUTER YANG SELURUHNYA MASUK BELANJA MODAL BELUM DI PERHITUNGKAN.

DIDALAM KETENTUAN PERMENDAGRI 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN  PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 YANG MEMERINTAHKAN UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA MODAL SEKURANG-KURANGNYA 29% MEMANG HAL TERSEBUT DILAKUKAN DALAM KONDISI IDEAL  DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SELARAS DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH NAMUN DENGAN  KETERBATASAN ANGGARAN SEPERTI KABUPATEN/KOTA LAIN DI JAWA TIMUR YANG TELAH DIEVALUASI RAPBD OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR, RATA-RATA BELANJA MODAL MASIH SEKITAR 10,12% – 21% CONTOHNYA KOTA PROBOLINGGO,   KOTA  MALANG, KABUPATEN GRESIK, DAN KABUPATEN MOJOKERTO,  TERKECUALI KOTA SURABAYA YANG PENDAPATAN ASLI DAERAH   (PAD) CUKUP BESAR KEMAMPUAN BELANJA MODAL SUDAH 29%

                  BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT MAKA  PENYEMPURNAAN DRAF RAPERDA TELAH KAMI LAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BERDASARKAN PRINSIP PRINSIP EFESIEN EFEKTIF, BERHASIL SERTA BERDAYA GUNA DENGAN HARAPAN PROSES PEMBAHASAN ANGGARAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.  JANGAN SAMPAI PENGEMBALIAN RAPERDA DALAM RANGKA MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NAMUN JUSTRU SEBALIKNYA ADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG DILANGGAR.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

               SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN ADANYA SINYALEMEN KETIDAKKONSISTENAN TIM ANGGARAN DALAM MENGALOKASIKAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN KEUANGAN DISAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN MENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2012, SELURUH PIHAK YANG AKAN MENERIMA HARUS SUDAH TERTUANG DALAM KUA PPAS YANG SESUAI JADWAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA AKHIR BULAN JULI, BERTITIK TOLAK KETENTUAN PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 DIMAKSUD DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH DITETAPKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG PADA PASAL 8 AYAT 1 DAN AYAT 2 SEBAGAI BERIKUT:

  1. PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAERAH, MASYARAKAT, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAPAT MENYAMPAIKAN USULAN HIBAH SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI ;
  2. USULAN HIBAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA BULAN MEI;

KETENTUAN REGULASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD MERUPAKAN AMANAT/PERINTAH DARI PASAL 42 AYAT (1) PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 YANG SECARA HUKUM TELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 21 DESEMBER 2011 SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA DIPEDOMANI DAN DITAATI BERSAMA.

   SELANJUTNYA UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL HARUS DIVERIFIKASI DAN DITELITI SERTA MENDAPATKAN REKOMENDASI SKPD TERKAIT.  BERTITIK TOLAK DENGAN KEWENANGAN ATAU WETMATEG UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN REKOMENDASI TIDAK DIPERKENANKAN MELAMPAUI BULAN MEI MAKA SECARA ADMINISTRASI UNTUK MENGAKOMODIR PERMOHONAN YANG TERLAMBAT ATAU PENGATURAN TANGGAL TIDAK DIMUNGKINKAN SEBAB SELURUH DOKUMEN SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN SUDAH MENGUNAKAN           E-OFFICE SEHINGGA  SANGAT BERESIKO APABILA DILAKUKAN MENGINGAT ADANYA RECORD COMPUTER  YANG TERMONITOR SISTEMATIS.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT MAKA ADA BEBERAPA MATERI KESEPAKATAN YANG SECARA ADMINISTRATIF TIDAK DAPAT TERPENUHI SEHINGGA TIDAK DIMUNGKINKAN UNTUK DIMASUKKAN DALAM RAPBD 2013, SEBAB APABILA DIPAKSAKAN AKAN MENGANDUNG KONSEKWENSI HUKUM YANG TENTUNYA TIDAK KITA INGINKAN BERSAMA DAN DISISI LAIN

PARA PEJABAT PIMPINAN INSTANSI/ SKPD PEREKOMENDASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ADA TANGGUNGGUGAT SECARA HUKUM SEHINGGA SECARA ADMINISTRATIF PULA PELAKSANAAN REKOMENDASI SULIT DILAKUKAN.

 BERKAITAN DENGAN BEBERAPA HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN SESUNGGUHNYA APA YANG DILAKUKAN EKSEKUTIF ADALAH PRINSIP KEHATI- HATIAN AGAR SEMUA PIHAK TIDAK TERJERUMUS PERMASALAHAN HUKUM DIKEMUDIAN HARI SEHINGGA PENGALOKASIAN DANA HIBAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR  DAN TATA CARA BERDASARKAN PERUNDANG UNDANGAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN-PKS, FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BELANJA DAERAH

UNTUK PEMENUHAN PROPORSI BELANJA MODAL SEBESAR 29 % DARI TOTAL APBD 2013 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013, MAKA TELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN-PENYESUAIANTERHADAP SEMUA JENIS BELANJA, BAIK BELANJA PEGAWAI MAUPUN BELANJA BARANG/JASA UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN BELANJA MODAL AGAR MENDEKATI 29 % TOTAL APBD 2013.

BIDANG PEMERINTAHAN, APARATUR PEMERINTAH DAN HUKUM

SEIRING DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN, MAKA PEMERINTAH DAERAH MELALUI  BPMPKB KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENGADAKAN SOSIALISASI PADA CAMAT, KEPALA DESA/KELURAHAN, PENGURUS LMPD/K, KETUA RT DAN RW DI KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 26 SAMPAI DENGAN 28 NOPEMBER 2012 DI GEDUNG DELTA GRAHA (LANTAI III). SEHUBUNGAN DENGAN MASALAH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGURUS RT DAN RW BPMPKB TELAH MEMINTA DATA KEPADA PARA CAMAT UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN NAMA-NAMA KETUA RT DAN RW DI WILAYAHNYA UNTUK KELENGKAPAN DARI PROSES PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DIMAKSUD. BPMPKB SESUAI TUGAS, POKOK DAN FUNGSI SEOPTIMAL MUNGKIN AKAN MEREALISASIKAN BANTUAN KEUANGAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN PERUNTUKANYA.

KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS MUTU PELAYANAN TELAH DIAWALI DENGAN MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA MASING-MASING SKPD DAN UNIT-UNIT LAYANAN, SELANJUTNYA DIARAHKAN DAN DIDORONG MENUJU STANDAR MUTU INTERNASIONAL (ISO).

SKPD YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO ANTARA LAIN:
BPPT;
RSUD;
BADAN LINGKUNGAN HIDUP;
PUSKESMAS SUKODONO;
PUSKESMAS TAMAN;
SMAN I SIDOARJO;
SMAN I KRIAN;
SMKN I BUDURAN;
SMKN II BUDURAN;
SMKN III BUDURAN;
PENINGKATAN SEMBER DAYA MANUSIA DILAKUKAN DENGAN MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN, WORK SHOP DAN LOKA KARYA.

KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, HAL TERSEBUT TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN :
PELAYANAN DILUAR JAM KERJA, DILUAR KANTOR ANTARA LAIN :
ONE DAY SERVICE OLEH BPPT;
PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN;
MOBIL KTP KELILING OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
OPERASI SISIR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.
PELAYANAN DILUAR JAM KERJA, DIDALAM KANTOR ANTARA LAIN :
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO;
PELAYANAN RAWAT INAP DIPUSKESMAS.

BERDASARKAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS YANG TEPAT UNTUK DAERAH, DAN SESUAI DRAFT HASIL EVALUASI PILOT PROJECT PENATAAN PNS DENGAN LOKUS PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINYATAKAN BAHWA :
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PNS ANTAR SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KE SKPD LAINNYA YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF DAN TEKNIS, DENGAN DIBEKALI KEDIKLATAN.
JABATAN-JABATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN ANTARA LAIN ADALAH PETUGAS KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN, CARAKA, TRANSPORTASI (PENGEMUDI), DAN MAKANAN MINUMAN (CATERING DAN PENYAJI MAKANAN), SEHINGGA PNS PADA JABATAN DIMAKSUD SAAT INI SEBAGIAN TELAH DIPINDAHKAN KE JABATAN LAIN PADA SKPD LAIN DENGAN DIBEKALI KEDIKLATAN.
KAJIAN FORMASI UNTUK MENCAPAI “MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI” DAPAT DILAKUKAN APABILA TIDAK MENAMBAH TENAGA BARU SEHINGGA TIAP-TIAP PEGAWAI AKAN MENDAPATKAN PENAMBAHAN TUGAS.

MASUKAN UNTUK INTEGRASI DATA MEMANG DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN   YANG MERUPAKAN IMPIAN KITA BERSAMA UNTUK MEWUJUDKANNYA.
SEJALAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG STRATEGI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT YAITU INTERGRASI DATA DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MELAKSANAKAN KETERPADUAN DAN KONSISTENSI LANGKAH, MELALUI PERENCANAAN KEGIATAN/ ANGGARAN, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SERTA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN, MELAUI E-GOVERNMENT.
PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI SITEM MANAJEMEN DATA BASE YANG SEKARANG DILAKSANAKAN DAPAT MENGSENERGIKAN ANTARA APLIKASI DAN DATA BASE PADA JARINGAN KOMPUTER, SEHINGGA DAPAT TERINTREGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA DIMASING-MASING SKPD YANG SELANJUTNYA DAPAT DIREALISASIKAN DAN MASYARAKAT MENDAPAT MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA.

BIDANG PENDAPATAN DAN EKONOMI DAERAH

KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA, OLEH KARENANYA KAMI SELALU BERUPAYA UNTUK MENGEVALUASI PERBAIKAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN, UTAMANYA  TERHADAP JUKIR NAKAL YANG MASIH MEMBERATKAN MASYARAKAT.
UPAYA PERBAIKAN YANG KAMI LAKUKAN UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN  SAAT INI ANTARA LAIN:

MEMAKSIMALKAN PARA KARYAWAN – KARYAWATI  DINAS PERHUBUNGAN SECARA MENYELURUH UNTUK PENGAWASAN;
AKAN MEMAKSIMALKAN PELAKSANA YANG TERCANTUM  DALAM MOU, KARENA SAMA – SAMA PUNYA HAK DAN KEWAJIBAN;
SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN AKAN DIADAKAN OPERASI GABUNGAN SECARA TERTUTUP KEPADA JUKIR YANG NAKAL;
BAJU SERAGAM LENGKAP BAGI JUKIR UNTUK MEMBEDAKAN JUKIR LIAR;
PENGAWAS`PARKIR DENGAN BEBAN TUGASNYA 1 (SATU) PENGAWAS  10 (SEPULUH) ORANG JURU PARKIR;
PENINDAKAN TERHADAP JURU PARKIR NAKAL BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA;
PEMBINAAN KEPADA PENGAWAS DAN JURU PARKIR SATU BULAN SEKALI;
PENERAPAN SANKSI KEPADA JURU PARKIR NAKAL DAN SECARA TEGAS BEKERJA SAMA DENGAN PETUGAS TERKAIT.

TERKAIT  DENGAN PROSES DAN MEKANISME PENGAJUAN KREDIT BAGI UMKM YANG KESULITAN UNTUK MENGAJUKAN KREDIT UMKM, KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENGAJUAN KREDIT SEBENARNYA TIDAK TERLALU SULIT. HANYA SAJA PROSESNYA YANG AGAK LAMA KARENA MELALUI BEBERAPA TAHAP  MULAI DARI SURVEY  KEBERADAAN USAHA SAMPAI  REALISASI, YANG MEMERLUKAN WAKTU PALING CEPAT 1 BULAN DAN DI LAKSANAKAN ANTAR INSTANSI TERKAIT,  HAL INI MEMBUAT BEBERAPA UMKM MERASA DI PERSULIT.

TERHADAP POTENSI PASAR YANG TIDAK SEBANDING DENGAN HASIL PENDAPATAN PASAR KARENA  MASIH ADANYA BEBERAPA TOKO DAN GUDANG, KIOS DAN LOS YANG BUKA TUTUP. SEDANGKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENYESUAIKAN AKTIFITAS BERJUALAN PEMAKAIAN STAND. (JIKA PEMAKAIAN STAND BERJUALAN, MAKA DIPUNGUT RETRIBUSI DAN JIKA TIDAK BERJUALAN MAKA TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI).

KEGIATAN USAHA PERHOTELAN TERMASUK DALAM KATEGORI KEGIATAN USAHA REKREASI HIBURAN UMUM (RHU) SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN. DALAM HAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA REKREASI HIBURAN UMUM (RHU) TELAH DILAKUKAN KEGIATAN YANG TERINTERGRASI OLEH SKPD TERKAIT.

TERKAIT PENINGKATAN PAJAK RESTORAN DAN HAL INI TELAH DILAKUKAN SETIAP TAHUN DAN DITUANGKAN DALAM KEGIATAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH, ADAPUN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN ANTARA LAIN :
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK RESTORAN;
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK RESTORAN;
PENGAWASAN KEPATUHAN DAN KEPATUTAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

PERLUNYA DILAKUKAN EVALUASI AGAR NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR WAJAR, TELAH DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN IMPLEMENTASI PENDAERAHAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN BAIK MELALUI KAJIAN KLASIFIKASI NJOP MAUPUN SURVEY BANK DATA NILAI PASAR. HAL INI TERKAIT DENGAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

BIDANG PEMBANGUNAN

UPAYA MEMPERGUNAKAN ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN SESUAI ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT, TELAH DILAKUKAN DAN DILAKSANKAN.
DATA KONDISI JALAN DILAKUKAN EVALUASI SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN. DATA KONDISI JALAN RUSAK PADA AWAL TAHUN 2012 ADALAH SEPANJANG 142,22 KM. DATA SEMENTARA JALAN RUSAK SAMPAI TRIBULAN III TAHUN 2012 SEPANJANG 97,86 KM. SEHINGGA TELAH BERKURANG SEBESAR 44.36 KM YANG NANTINYA AKAN DISELESAIKAN PERBAIKAN PADA TAHUN 2013.
KAMI SAMPAIKAN BAHWA PERENCANAAN JALAN AGAR BERTAHAN JANGKA PANJANG SANGAT TERGANTUNG BERBAGAI ASPEK ANTARA LAIN :
KEMAMPUAN ANGGARAN;
VOLUME DAN TONASE KENDARAAN YANG MELINTAS;
JENIS KONSTRUKSI DAN DRAINASE JALAN.
DENGAN PENYEDIAAN ANGGARAN YANG MEMADAI KAMI BERUSAHA MEMENUHI KETENTUAN TEKNIS PERENCANAAN JALAN SEDANGKAN ASPEK YANG LAIN PERLU DIKORDINASIKAN DENGAN INSTANSI LAIN.
UNTUK MENUJU LABORATORIUM TERAKREDITASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO TELAH MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :
MEMBANGUN GEDUNG LABORATORIUM SESUAI STANDAR LABORATORIUM TERAKREDITASI (TAHUN ANGGARAN 2012) SUDAH PROSES FINISHING UNTUK LANTAI 1, SEDANGKAN UNTUK PEMBANGUNAN  LANTAI 2 DIANGGARKAN PADA 2013;
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM SESUAI DENGAN STANDAR ALAT LABORATORIUM TERAKREDITASI. DIDANAI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2012 DAN DITUNJANG DARI DANA PENDAMPING APBD HINGGA BERJUMLAH 1,3 MILYAR SAAT INI ALAT SUDAH DIKIRIM DAN DALAM PROSES PEMASANGAN;
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LABORATORIUM DAN NILAI TAHUN 2012 SUDAH TERPENUHI (SESUAI STANDAR SDM TERAKREDITASI) NAMUN MASIH DIPERLUKAN TENAGA TAMBAHAN YAITU SARJANA KIMIA, SARJANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN D3 TEKNOLOGI INFORMASI;
DOKUMEN MUTU SEBAGAI PERSYARATAN LABORATORIUM TERAKREDITASI AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2013;
AWAL TAHUN 2014 MULAI PROSES AKREDITASI.
SEDANGKAN TERKAIT KANTOR BLH YANG TIDAK REPRESENTATIF PADA TAHUN 2013 KAMI AKAN MELAKUKAN FEASIBILITY STUDY (FS) TERLEBIH DAHULU UNTUK MENINGKATKAN STANDAR GEDUNG BLH YANG LAYAK.

PENINGKATAN KINERJA SKPD SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA MERUPAKAN HARAPAN KITA BERSAMA. BERBAGAI UPAYA DILAKUKAN AGAR HAL TERSEBUT DAPAT DICAPAI. MULAI DARI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD HINGGA PERUMUSAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH MASING-MASING SKPD. KAMI SEPAKAT BAHWA YANG TAK KALAH PENTING ADALAH PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SKPD DIDALAM PELAKSANAAN SETIAP TAHAPAN KEGIATAN. SEHINGGA SASARAN DARI KEGIATAN DIMAKSUD DAPAT DICAPAI SECARA OPTIMAL. HAL INILAH YANG MENJADI PERHATIAN KAMI DIDALAM PELAKSANAANNYA.
UPAYA REHABILITASI GEDUNG, BERTUJUAN AGAR GEDUNG DIMAKSUD DAPAT BERFUNGSI SESUAI STANDART YANG DITETAPKAN. PELIBATAN USER DALAM SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA DASARNYA HARUS DILAKUKAN, SESUAI KEBUTUHAN SKPD YANG MEMERLUKAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIMAKSUD SEHINGGA SENANTIASA MEMPERHATIKAN SARAN DAN USULAN SKPD TERSEBUT.  SARAN FRAKSI PKB AKAN KAMI PERHATIKAN DAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PERAWATAN SERTA PEMBANGUNAN TAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO AKAN DIUSULKAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN TENAGA KERJA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR, ADALAH KEBUTUHAN MUTLAK YANG HARUS DIPENUHI DAN TELAH MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA. BERBAGAI UPAYA DILAKUKAN AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN INI   MENDAPATKAN HASIL YANG OPTIMAL, BAIK DARI SEGI KUALITAS PEKERJAAN HINGGA EFISIENSI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN.
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH SARANA YANG ADA, PELAKSANAAN REHABILITASI TIDAK MUNGKIN DITUNTASKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN SAJA, TETAPI MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SUMBERDAYA YANG TERSEDIA DAN SKALA PRIORITAS YANG ADA.

TERHADAP SARAN FRAKSI PKB TERKAIT PENYAMAAN BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ANTARA SMP NEGERI DENGAN SMP SWASTA AKAN KAMI PERTIMBANGAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

TERKAIT PENGADAAN TANAH SMK PRAMBON DAN SMK WARU SUDAH MENCAPAI PROSES PENAWARAN. NAMUN DEMIKIAN TERKENDALA DENGAN BELUM ADANYA KESEPAKATAN HARGA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMILIK LAHAN.

UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB), BUKAN HANYA MELALUI OPTIMALISASI PENYULUHAN DI POSYANDU, AKAN TETAPI MELALUI PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA SIAGA AKTIF YANG MERUPAKAN WADAH BAGI MASYARAKAT DESA UNTUK MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH KESEHATANNYA. UNTUK ITU, DIHARAPKAN DUKUNGAN SEPENUHNYA TERHADAP PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT AGAR BERPOLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS), DALAM BENTUK OPTIMALISASI PROGRAM DESA SIAGA AKTIF DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BERDASARKAN BUKU PEDOMAN KERJA  PUSKESMAS JILID 1 BAB A DAN B, YANG DITERBITKAN OLEH DEPARTEMEN KESEHATAN  RI TAHUN 1991/1992 YANG DIMAKSUD DENGAN PUSKESMAS RAWAT INAP ADALAH PUSKESMAS YANG DIBERI TAMBAHAN RUANGAN DAN FASILITAS UNTUK MENOLONG PENDERITA GAWAT DARURAT BAIK BERUPA TINDAKAN OPERATIF TERBATAS MAUPUN RAWAT INAP SEMENTARA DENGAN :
KRITERIA
PUSKESMAS TERLETAK KURANG LEBIH 20 KM DARI RUMAH SAKIT
PUSKESMAS DI PIMPIN OLEH DOKTER DAN TELAH MEMPUNYAI TENAGA YANG MEMADAI
JUMLAH KUNJUNGAN PUSKESMAS MINIMAL 100 ORANG/HARI RATA – RATA.
PENDUDUK WILAYAH KERJA PUSKESMAS DAN PENDUDUK WILAYAH 3 PUSKESMAS DI SEKELILILINGNYA  MINIMAL RATA- RATA 20.000/PUSKESMAS.
PEMERINTAH DAERAH BERSEDIA UNTUK MENYEDIAKAN ANGGARAN RUTIN YANG MEMADAI
KETENAGAAN
DOKTER KEDUA DI PUSKESMAS TELAH MENDAPAT LATIHAN KLINIS
PERAWAT YANG TELAH DILATIH KLINIS SELAMA 6 BULAN
3 ORANG PERAWAT /BIDAN   YANG DIBERI TUGAS SECARA BERGILIR
1 ORANG PEKARYA KESEHATAN SMA
SARANA
RUANGAN YANG LEBIH LUAS
PERALATAN MEDIS YANG LEBIH LENGKAP
ALAT KOMUNIKASI
MENINDAK LANJUTI KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA MAKA PADA TAHUN MENDATANG SATU PUSKESMAS RAWAT JALAN AKAN DITINGKATKAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP SESUAI DENGAN KRITERIA TERSEBUT DIATAS, YAITU PUSKESMAS MEDAENG.
UPAYA UNTUK PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN DI PUSKESMAS DENGAN  MENINGKATKAN KWALITAS TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS SEBAGAI BERIKUT :
DINAS KESEHATAN MENYELENGGARAKAN DIKLAT MISALNYA PENANGANAN KEGAWAT    DARURATAN, SERVICE EXECELENT, ESQ DAN LAIN-LAIN.
KERJA SAMA ANTARA DINKES DENGAN RUMAH SAKIT UMUM SIDOARJO DALAM KEGIATAN   TRANSFER KNOWLEDGE DALAM PENANGANAN KASUS PENYAKIT.
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN INTERNAL OLEH KEPALA PUSKESMAS DAN DINKES.
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DENGAN ADANYA PUSKESMAS  DENGAN ISO    9001:2008.
MELAKUKAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)SETIAP TAHUN.
MELAKSANAKAN EVALUASI KINERJA PUSKESMAS DALAM PENCAPAIAN    PROGRAM DAN MANAJEMEN.
BEKERJA SAMA DENGAN RSUD DALAM TRANSFER KNOWLEDGE DARI DOKTER DI RSUD KE    DOKTER PUSKESMAS.

PELAYANAN POLI SEPESIALIS MEMANG DIBUTUHKAN KARENA PADA SAAT INI JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN KURANG LEBIH 1.100 PENGUNJUNG PERHARI, SEHINGGA TERJADI ANTRIAN YANG CUKUP PANJANG DALAM PELAYANAN, UNTUK ITU KAMI INGIN MEMPERPENDEK WAKTU TUNGGU PASIEN DENGAN MEMBANGUN POLI SPESIALIS PAVILIUN. UNTUK PASIEN RAWAT INAP KELAS III JUGA KITA UPAYAKAN PENAMBAHAN TEMPAT TIDUR. UNTUK RUANGAN HEMODIALISA KAMI MASIH BERUPAYA KE PERNEPHRI SURABAYA UNTUK MEMINTA PENAMBAHAN ALAT-ALAT HEMODIALISA TERSEBUT.

TERKAIT DENGAN PETUGAS KEAGAMAAN (MODIN WANITA), SELAMA INI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MEMBERIKAN PEMBINAAN SECARA TEKNIS TERUTAMA TERKAIT DENGAN PERAWATAN JANAZAH YANG BERPENYAKIT MENULAR (HIV/AIDS, HEPATETIS, DLL), ADAPUN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2013 SUDAH DIANGGARKAN UNTUK HONORARIUM PETUGAS MODIN WANITA SE-KABUPATEN SIDOARJO MASING-MASING DESA SEBANYAK 4 ORANG MASING-MASING SEBESAR RP. 120.000,00 PER-BULAN.

PERIHAL PESAN MORAL/ KALIMAT THAYIBAT, BAHWA AKHIR BULAN DESEMBER 2012 AKAN DIPASANG TULISAN DALAM BENTUK PESAN MORAL YANG RELIGIUS BERUPA ASMAUL HUSNA SEBANYAK 50 PASANG DENGAN UKURAN 1 X 1 M2 YANG MENEMPEL DI TIANG PJU, DI BEBERAPA TITIK JALAN PROTOKOL SEKITAR ALUN-ALUN, ADAPUN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2013 AKAN DIPASANG 49 ASMAUL HUSNA BERTEMPAT DI SEPANJANG JALAN WARU MENUJU SIDOARJO. DALAM HAL INI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SEBAGAI LEADING SEKTOR BEKERJASAMA DENGAN BAGIAN ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA KABUPATEN  SIDOARJO.
PADA PRINSIPNYA SEMUA PERUSAHAAN OUTSOURCING BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN HAK-HAK NORMATIF  KEPADA TENAGA KERJANYA TERMASUK DALAM HAL INI UMK. ADAPUN UNTUK PELAKSANAAN OUTSOURCING DI SKPD DIJUMPAI DI BAWAH UMK. INI PERLU KAJIAN BERSAMA KARENA SKPD MENERAPKANNYA ATAS DASAR ANGGARAN YANG ADA DALAM HAL INI APBD.
TINDAKAN TEGAS BELUM MENJADI PRIORITAS KARENA MASIH KONSENTRASI PADA PENGAWASAN OUTSOURCING DI PERUSAHAAN. APALAGI SEKARANG SUDAH ADA PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012 YANG ISINYA MEMBATASI JENIS PEKERJAAN YANG BISA DI OUTSOURCINGKAN. YAKNI HANYA MELIPUTI:
USAHA PELAYANAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE).
USAHA PENYEDIA MAKANAN BAGI PEKERJA/BURUH (CATERING).
USAHA TENAGA PENGAMAN (SECURITY/SATUAN PENGAMANAN).
USAHA JUASA PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN.
USAHA PENYEDIAAN ANGKUTAN BAGI PEKERJA/ BURUH.

DEMIKIAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO. BAGAIMANAPUN SELURUH DAYA DAN UPAYA TELAH KITA LAKUKAN BERSAMA DALAM MENGEMBAN AMANAT MASYARAKAT SIDOARJO DALAM MENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MUDAH-MUDAHAN KITA SENANTIASA DIKARUNAI PRIBADI-PRIBADI YANG DAPAT BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT SIDOARJO KHUSUSNYA DAN BANGSA INDONESIA PADA UMUMNYA

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
SIDOARJO, 18  DESEMBER  2012
BUPATI SIDOARJO,

H. SAIFUL ILAH


Beri Komentar