Pimpinan & Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 dan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke - 153

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

0 comments

Oleh Humas DPRD Sidoarjo tgl. Oct 13, 2011 jam Features, Info Khusus

  FRAKSI PAN – PKS

BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

  1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS BAHWA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN KINERJA. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR PEMERINTAH DESA MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENYEIMBANGKAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MENYELENGGARAKAN RODA PEMERINTAHAN. UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TELAH DILAKSANAKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MENGARAH PADA PENGUATAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, DIANTARANYA   ADALAH :

Wakil Bupati H. MG Sutjipto, SH, MM

1).   PENATAAN PERANGKAT DESA :

A.  PENETAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, YANG MENGATUR PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP SESUAI UMK, PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SEBAGAINYA ;

B. PENETAPAN  PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERIAN SANKSI ;

C. PENYUSUNAN  DATA  BASE  PERANGKAT  DESA, YANG MENGARAH PADA PENGUATAN PENGAWASAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA.

2).   PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN              KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA :

A. TELAH DILAKSANAKAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN 2011 SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ;

B. TELAH DILAKUKAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA ;

3).   PENYUSUNAN  DAN  PELAKSANAAN  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI PEMERINTAH DESA.

  1. BAHWA DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2011 TERKAIT DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AKAN MEMBERIKAN PELUANG BAGI APARAT PENGAWASAN UNTUK LEBIH OPTIMAL DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KARENA DALAM PERATURAN BUPATI DIMAKSUD TELAH DITENTUKAN TENTANG JAM KERJA, HARI KERJA DAN SANKSI SECARA JELAS BAGI APARAT PEMERINTAH DESA YANG MELANGGAR. SEDANGKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN BUPATI DIMAKSUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIARAHKAN PENGELOLAANNYA SECARA TERTIB, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

  1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN DARI FRAKSI PAN-PKS TERKAIT OPTIMALISASI PEMBERIAN LAYANAN DI KECAMATAN. BERDASARKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN YANG TELAH KAMI LAKUKAN PADA TAHUN 2011, KAMI TELAH MENGINVENTARISASI DAN MENGIDENTIFIKASI KEKURANGAN ATAUPUN HAMBATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DIANTARANYA ADALAH PERFORMA KANTOR PELAYANAN YANG KURANG MEMADAI, KEWENANGAN YANG MASIH MINIM SERTA SDM YANG BELUM MEMADAI. OLEH KARENA ITU, PERLU PENGUATAN KAPASITAS KECAMATAN MELALUI PEMBERIAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN, PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN, PEMBEKALAN / BINTEK PENINGKATAN SDM APARATUR, SERTA MEREHABILITASI GEDUNG KANTOR PELAYANAN DI 18 KECAMATAN YANG AKAN KAMI MULAI PADA TAHUN ANGGARAN 2012. DISAMPING ITU PERLU DILAKUKAN REVISI PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENGUATAN KEWENANGAN CAMAT KHUSUSNYA DIBIDANG PELAYANAN.

  1. KOORDINASI  LINTAS SATUAN KERJA, TERKAIT DENGAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TELAH DILAKUKAN DINAS TERKAIT SESUAI DENGAN TUPOKSI  DAN UNTUK SELANJUTNYA AKAN KAMI TINGKATKAN.

  1. PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN LIAR SUDAH DILAKUKAN NAMUN PERLU DITINGKATKAN INTENSITAS KEGIATANNYA. SEDANGKAN UNTUK TOWER YANG TIDAK BERIZIN TELAH KAMI LAKUKAN PENERTIBAN, UNTUK SELANJUTNYA AKAN KAMI TINGKATKAN PENGAWASANNYA. MENGENAI PENAMBAHAN PERSONIL SATPOL PP DAN STAF TRANTIB DI KECAMATAN AKAN KAMI UPAYAKAN PENAMBAHANNYA .

  1. SESUAI DENGAN PERATURAN BERSAMA MENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI, MENDAGRI DAN MENKEU NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB8/2011, 800-632 TAHUN 2011, 141/PMK.-01/2011 TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAGI DAERAH YANG BELANJA PEGAWAINYA KURANG DARI 50% DARI TOTAL APBD DAPAT DIBERIKAN FORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, SEPERTI GURU, DOKTER, BIDAN DAN PERAWAT. NAMUN DEMIKIAN DARI SISI WAKTU PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SUDAH TIDAK MEMUNGKINKAN MELAKUKAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KARENA SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA KEPASTIAN TERTULIS DARI KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENDAPATKAN TAMBAHAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN 2011.

SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PERHITUNGAN PNS DENGAN BERPEDOMAN PADA PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS UNTUK DAERAH DAN DAERAH DIMINTA UNTUK MENGIRIMKAN HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN DIMAKSUD PALING LAMBAT PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2011 KE BKD PROVINSI JAWA TIMUR.

  1. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN, KHUSUSNYA IMB DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR  PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN, SEHINGGA DAPAT BERDAMPAK PADA PENINGKATAN PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI DAERAH. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT INOVASI DAN TEROBOSAN BARU DALAM PELAYANAN PERIZINAN SECARA PERIODIK PERLU TERUS DILAKUKAN, SEHINGGA LEBIH MEMPERCEPAT DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT MAUPUN PELAKU USAHA DALAM MEMPEROLEH LEGALITAS IZIN SERTA PENGEMBANGAN USAHANYA.

  1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERLUNYA VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) YANG MARAK AKHIR-AKHIR INI KAMI PERHATIKAN,  HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAMI SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO.

  1. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM E-KTP, MENJADI BAHAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN PERTIMBANGAN ADANYA PENAMBAHAN DIMAKSUD  PELAKSANAAN    E-KTP SESUAI TARGET YANG TELAH DIRENCANAKAN. ADAPUN TARGET PENYELESAIAN E-KTP ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
    1. BANTUAN PERALATAN UNTUK PEREKAMAN DATA E-KTP DARI KEMENDAGRI SEBANYAK 36 UNIT / PAKET YANG TERSEBAR DI 18 KECAMATAN SE KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RINCIAN MASING-MASING KECAMATAN MENDAPATKAN 2 UNIT / PAKET PERALATAN DENGAN ASUMSI TARGET PENYELESAIAN 1 UNIT PERALATAN 1 HARI +  150 WAJIB KTP ;
    2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PAK DISETUJUI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2011 + 70 HARI , DENGAN DEMIKIAN PERHITUNGAN TARGET PENYELESAIANNYA ADALAH 36 UNIT X 70 HARI X 150 WAJIB KTP = 378.000 WAJIB KTP. SEDANGKAN WAJIB KTP DI KABUPATEN SIDOARJO + 1,4 JUTA WAJIB KTP, SEHINGGA YANG BELUM TEREKAM DATANYA SEBESAR + 1.022.000 WAJIB KTP.

 

SEDANGKAN UPAYA YANG TELAH KAMI LAKUKAN AGAR TIDAK TERJADI PUNGUTAN LIAR DALAM PELAKSANAAN E-KTP KABUPATEN SIDOARJO ADALAH MELALUI SURAT EDARAN YANG DIKIRIMKAN KEPADA CAMAT, KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN SE KABUPATEN SIDOARJO YANG BERISI LARANGAN UNTUK TIDAK MEMUNGUT BIAYA DENGAN DALIH APAPUN DAN  PELAKSANAAN MONITORING SECARA TERUS MENERUS DI KECAMATAN SE KABUPATEN SIDOARJO SELAMA PELAKSANAAN E KTP.

  1. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERLUNYA PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS LAYANAN YANG LEBIH REPRESENTATIF DAN MUDAH DI AKSES, KARENA HAL TERSEBUT  MENJADI PRASYARAT PELAYANAN YANG IDEAL. UNTUK ITU PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS LAYANAN YANG LEBIH  REPRESENTATIF  DAN MUDAH DI AKSES MENJADI PERHATIAN KAMI UNTUK PEMENUHANNYA KEDEPAN.

  1. TERHADAP SARAN DARI FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERLUNYA  MELAKUKAN KAJIAN ULANG DAN ADENDUM TERHADAP KERJASAMA  DAERAH DENGAN PIHAK LAIN AKAN KAMI PERHATIKAN.

  1. PADA TAHUN 2011 SUDAH TERBENTUK LPSE (LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK) SEHINGGA PROSES LELANG BARANG/ JASA SUDAH KE ARAH SISTEM YANG BERBASIS IT. DENGAN LPSE MAKA BIAYA PENGADAAN SUDAH BISA DITEKAN .

 

 

BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

  1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA  SEKTOR RETRIBUSI DAERAH  KAMI PERHATIKAN. ADAPUN UPAYA YANG TELAH KAMI LAKUKAN ADALAH MELAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH.

  1. PERGESERAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGURUKAN LAHAN UJI KIR DILAKUKAN KARENA TERBATASNYA WAKTU PELAKSANAAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA.

  1. PADA DASARNYA PARKIR BERLANGGANAN DIBERLAKUKAN DALAM RANGKA  MEMBERIKAN   KERINGANAN RETRIBUSI YANG DITARIK KEPADA

MASYARAKAT, DISAMPING ITU PARKIR BERLANGGANAN DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT  PARKIR BERLANGGANAN KAMI BERUPAYA TERUS-MENERUS MENGURANGI KOMPLAIN MASYARAKAT MELALUI BERBAGAI UPAYA ANTARA LAIN PENYEDIAAN POS PENGADUAN PARKIR BERLANGGANAN, PENEGAKAN DISIPLIN JURU PARKIR, TERMASUK PEMECATAN JIKA DIKETAHUI ADA JURU PARKIR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN. SEDANGKAN RANCANGAN PERDA RETRIBUSI PARKIR TELAH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DPRD UNTUK DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA.

  1. KAMI SEPENDAPAT TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PELAKSANAAN  PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO SECARA KONSEKUEN. KARENA PERATURAN BUPATI TERSEBUT TELAH MENGATUR PENATAAN MINIMARKET DENGAN MEMPERHATIKAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI YANG DITIMBULKAN.

  1. PADA DASARNYA KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN  FRAKSI PAN-PKS TENTANG PERLUNYA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN PENATAAN  PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL NAMUN DEMIKIAN PENGATURAN PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL SECARA TEKNIS TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

  1. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN  DARI  FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PENERTIBAN SEMPADAN SUNGAI. PADA TAHUN INI TELAH DILAKSANAKAN PENERTIBAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI, SEPERTI DISALURAN SEKUNDER KEMASAN I DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SUKODONO DAN DESA SARIROGO KECAMATAN SIDOARJO. KEDEPAN AKAN DILAKSANAKAN KEGIATAN PENERTIBAN YANG LEBIH INSENTIF DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DISEKITAR SALURAN.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN – PKS TERKAIT  PENINDAKAN TEGAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN.  SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAGI KEGIATAN BUANGAN LIMBAH YANG MELEBIHI BAKU MUTU SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF YAITU BERUPA TEGURAN 1 SAMPAI DENGAN 3 SERTA PENINDAKAN TEGAS BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH BERUPA :
    1.   PENUTUPAN OUTLET;
    2.   PAKSAAN PEMBUANGAN IPAL.

  1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN SECARA SKALA PRIORITAS DAPAT DIJELASKAN BAHWA HAL TERSEBUT TELAH DILAKUKAN MELALUI  PERENCANAAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN                          2010 – 2015. DALAM DOKUMEN RPJMD TERSEBUT DICANTUMKAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF MASING-MASING PRIORITAS SETIAP TAHUN, SEHINGGA ADA ARAHAN YANG JELAS.

  1. BAHWA PEMBANGUNAN PJU TELAH DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN MENJADI PRIORITAS SKPD TERKAIT, DAN DILAKSANAKAN SECARA MERATA SAMPAI KE TINGKAT DESA. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA RPAPBD T.A 2011 ADA PENINGKATAN SEBESAR RP. 2.034.995.500,00 (DUA MILYAR TIGA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) SEHINGGA SECARA KESELURUHAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN PJU SEBESAR                                 RP. 7.622.535.500,00 (TUJUH MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA ANTARA LAIN BERASAL DARI PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM. HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN YANG DIKENAL DENGAN EARMARKING.

BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT  PENYUSUNAN PERENCANAAN BISNIS ANGGARAN PADA RSUD.  PENYUSUNAN PERENCANAAN BISNIS ANGGARAN TELAH DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENDAPATAN DAN KEBUTUHAN RSUD YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA), HAL INI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG BLUD.

  1. PARAMETER KATEGORI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIDOARJO MENDASARKAN PADA 14 INDIKATOR YANG SECARA NASIONAL DIBERLAKUKAN SESUAI KETENTUAN BPS YANG DIJADIKAN DASAR PENETAPAN JAMKESMAS DAN HASIL VERIFIKASI SKTM. HAL TERSEBUT SUDAH DIAKOMODIR DALAM KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESMAS DAN JAMKESDA. TERHADAP UPAYA PEMUTAKHIRAN DATA TERSEBUT AKAN SEGERA DILAKUKAN DAN HASILNYA MENJADI DASAR PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI TERSEBUT.

  1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERMASALAHAN PEREKRUTAN TENAGA NON PNS PADA RSUD BLUD KAMI PERHATIKAN. DISAMPING ITU KAMI TELAH BERUSAHA MENGOPTIMALISASIKAN TENAGA YANG ADA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERBAIKAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI JAMKESDA NON KUOTA/ SKTM. BAHWA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN SUDAH ADA KETENTUAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIPENUHI OLEH PASIEN SEHINGGA AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN. KAMI SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN JAMKESDA / SKTM, BAHKAN UNTUK PELAYANAN INTENSIF TERPADU, HEMODIALISIS DAN ENDOSKOPI TIDAK MEMBEDAKAN STATUS PASIEN.

  1. TERIMAKASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PENTINGNYA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENDIDIKAN, KINERJA GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH. UNTUK ITU AKAN KAMI TINGKATKAN PENGAWASAN ANTARA LAIN MELALUI PEMBINAAN APARATUR, PENINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI, PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI, DAN KHUSUSNYA UNTUK SEKOLAH PADA DAERAH TERPENCIL AKAN LEBIH KAMI PERHATIKAN, DENGAN MEMBERIKAN INSENTIF GURU SERTA PERBAIKAN SARANA PRASARANANYA.

  1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT  KAJIAN SELEKTIF PADA SEKOLAH YANG BERLABEL RSBI AKAN KAMI PERHATIKAN, KAJIAN TERSEBUT DIANTARANYA ADALAH :
    1. PROSENTASE KEBERHASILAN NILAI UJIAN NASIONAL (UNAS).
    2. PROSENTASE PENYERAPAN LULUSAN DI SEKOLAH FAVORIT UNTUK JENJANG BERIKUTNYA DAN ATAU DI PERGURUAN TINGGI (PT) TERAKREDITASI.
    3. PENGUASAAN PADA RANAH KOGNITIF, AFEKTIF  DAN PSIKOMOTOR.
    4. PENGUASAAN DAN KEMAMPUAN KEMANDIRIAN BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS.
    5. ADANYA PROGRES APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI.

  1. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DALAM RANGKA MENAMPUNG LULUSAN SLTP KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS SEHINGGA PEMBELIAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH SMK DI KECAMATAN WARU DAN PRAMBON UNTUK SEGERA DIREALISASIKAN DAN PROSES PENGADAANNYA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PAN-PKS, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

  1. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN KINERJA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.   SEDANGKAN TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT INDISIPLINER APARATUR PEMERINTAH DESA, PENGENAAN SANKSI DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG OLEH PEJABAT YANG BERWENANG  SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA. DENGAN PERATURAN BUPATI DIMAKSUD, PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT DAN DIHARAPKAN AKAN MEREDUKSI JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

  1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG HARUS DIDUKUNG DENGAN SARANA PRASARANA SERTA PERSONIL YANG MEMADAI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA DALAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1.  SARAN DAN USULAN AKAN DIPERHATIKAN UNTUK PENGADAAN MOBIL DINAS OPERASIONAL DALAM RANGKA  AGAR LEBIH EFEKTIF DAN EFESIEN SESUAI TUPOKSI MASING-MASING SKPD UNTUK KELANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

  1. JAWABAN TERKAIT PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN LIAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA EVALUASI BEBAN KERJA PEGAWAI DI MASING-MASING SKPD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. UPAYA MENARIK INVESTASI MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN KITA BERSAMA DI SEMUA SEKTOR, DAN PEMBERDAYAAN INVESTASI DAERAH PERLU DILAKUKAN TERHADAP SEMUA KOMPONEN YAITU PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA. SALAH SATUNYA DAN YANG SUDAH DILAKUKAN ADALAH MELALUI PROMOSI INVESTASI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI.

  1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA DILAKUKAN KAJIAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP MEKANISME DAN PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN KHUSUSNYA IMB, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN E-KTP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG HARUS DIDUKUNG DENGAN SARANA PRASARANA SERTA PERSONIL YANG MEMADAI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS. SEDANGKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN KANTOR KECAMATAN SUKODONO DAN GEDANGAN AKAN KAMI PERTIMBANGKAN MELALUI SEBUAH KAJIAN YANG KOMPREHENSIF.

  1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA  MELAKUKAN KAJIAN ULANG DAN ADENDUM TERHADAP KERJASAMA  DAERAH DENGAN PIHAK LAIN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. BAHWA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BELUM DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA SEDANGKAN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR BELUM DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DIMAKSUD. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT, PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN DENGAN MENYUSUN BERBAGAI STANDAR PELAYANAN SEPERTI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA UNIT PELAYANAN. UNTUK ITU KAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN IMPLEMENTASI SPM, SPP, DAN SOP PADA UNIT PELAYANAN. SEDANGKAN PENYUSUNAN PERDA PELAYANAN PUBLIK AKAN KAMI TINDAK LANJUTI SETELAH KELUARNYA PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009.

  1. JAWABAN TERKAIT PERUBAHAN SISTEM PELAYANAN YANG BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. UPAYA-UPAYA INTERVENSI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN YANG SUDAH DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO ANTARA LAIN:

       – REHAB RUMAH

       – BLOCK GRANT DESA

       – BLOCK GRANT KESEHATAN

       – BLOCK GRANT PENDIDIKAN

       – BOS

       – PNPM MANDIRI PERDESAAN/ PERKOTAAN

      – PROGRAM PERCEPATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP), DAN LAIN LAIN.

       ADAPUN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN SAAT INI SEDANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG YAITU BPS (BADAN PUSAT STATISTIK) DENGAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS)                            TAHUN 2011, DENGAN DEMIKIAN UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN HARUS MENUNGGU HASIL DARI PENDATAAN BPS KABUPATEN SIDOARJO.

  1. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK, SANGAT DIPENGARUHI BANYAK FAKTOR YANG SATU SAMA LAIN SALING BERKAITAN. DIMULAI DARI PROSES PENGADAAN REKANAN, BAIK KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU HINGGA PENGAWASAN PELAKSANAAN SESUAI KONTRAK YANG DISEPAKATI.

       UNTUK MENJAGA KUALITAS AGAR SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS DILAKUKAN SITE MEETING ATAU RAPAT DILAPANGAN SECARA PERIODIK YANG TERDIRI DARI UNSUR DINAS TEKNIS, KONSULTAN PERENCANA, KONSULTAN PENGAWAS DAN KONTRAKTOR PELAKSANA. SITE MEETING DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI PRESTASI FISIK YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN MEMBAHAS RENCANA KERJA AKHIR PROYEK. SEHINGGA DIHARAPKAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITENTUKAN DAPAT DIPENUHI.

  1. SARAN DAN PERTIMBANGAN TERKAIT PERLUNYA EFISIENSI DALAM PENGADAAN BARANG KAMI PERHATIKAN DAN TERHADAP PENGHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ATAU OE (OWNER ESTIMATE) DALAM PELAKSANAAN TENDER DILAKUKAN BERDASARKAN HASIL SURVEY LAPANGAN/ PASAR SESUAI STANDAR DAN SPESIFIKASINYA DITAMBAH DENGAN PAJAK DAN KEUNTUNGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA.

  1. PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2011, KAMI MEMPRIORITASKAN PEMELIHARAAN JALAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI KOLEKTOR PRIMER DAN LOKAL PRIMER GUNA MEMPERLANCAR KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN ANGGARAN.
  2. JALAN DIDESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO YANG SELAMA INI KONDISI BERUPA JALAN TANAH, TERUS DILAKUKAN PENINGKATAN, KHUSUSNYA JALAN TANAH YANG ADA DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINGKATKAN MENJADI JALAN LINGKUNGAN YANG BERPAVING. SAAT INI BANYAK PROGRAM PEMAVINGAN JALAN LINGKUNGAN MISALNYA PROGRAM BLOCK GRANT DESA, PNPM MANDIRI, PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PROGRAM LAINNYA YANG DIBIAYAI DARI APBD KABUPATEN, PROVINSI DAN APBN.

  1. PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PJU AKAN DIPERHATIKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETERSEDIAAN ANGGARAN.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KOTA, KEDEPAN HAL TERSEBUT AKAN LEBIH DIPERHATIKAN.

  1. SALAH SATU HAL TERPENTING DALAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI ADALAH KETERSEDIAAN AIR DISAMPING KETERSEDIAAN BENIH BERMUTU, PEMUPUKAN BERIMBANG DAN PENGENDALIAN HAMA/ PENYAKIT. MESKIPUN DEBIT AIR UNTUK                    AIR IRIGASI SANGAT MENCUKUPI NAMUN APABILA TIDAK DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI, MAKA DEBIT AIR YANG MENCUKUPI TERSEBUT TIDAK DAPAT MENJANGKAU SAMPAI LAHAN SAWAH MILIK PETANI.

PERLU DIKETAHUI BAHWA PANJANG JARINGAN IRIGASI TERSIER DAN KUARTER DI KABUPATEN SIDOARJO SEPANJANG 2.294.058 METER DENGAN TINGKAT  KERUSAKAN/ BELUM TERSENTUH PEMBANGUNAN HAMPIR MENCAPAI 70 PERSEN YAITU SEPANJANG 1.835.246,4 METER. AGAR HAL TERSEBUT DAPAT SEGERA TERATASI, TIDAK ADA JALAN LAIN KECUALI ADANYA KEGIATAN REHABILITASI/ PEMBANGUNAN PADA JARINGAN IRIGASI TERSIER DAN KUARTER. HARAPAN KAMI, DENGAN DIBANGUNNYA JARINGAN IRIGASI  DUMAKSUD, TATA TANAM DAN POLA TANAM DAPAT TERWUJUD SEHINGGA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI DAPAT MENINGKAT. NAMUN DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI KEUANGAN DAERAH.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TENTANG PERLUNYA PENAMBAHAN ANGGARAN PROGRAM OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA KHUSUSNYA PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN SALURAN TAMBAK, AKAN KAMI PERHATIKAN DAN OPTIMALKAN DENGAN KEGIATAN NORMALISASI SALURAN/ SUNGAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI PENDANGKALAN SUNGAI SEHINGGA SUPLAI AIR KE TAMBAK LEBIH LANCAR DAN BUDIDAYA IKAN/ UDANG                          DI TAMBAK DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.
  2. TERKAIT PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN  LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO, TELAH DISUSUN/ DILAKSANAKAN PROGRAM/ KEGIATAN PENGENDALIAN LIMBAH SEBAGAI BERIKUT:
  •  UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 :
  1. SOSIALISASI PROGRAM PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER);
  2. BINTEK PENGAWASAN LINGKUNGAN UNTUK APARAT WILAYAH KECAMATAN DAN DESA;
  3. PENGAWASAN TERHADAP INDUSTRI POTENSI PENCEMARAN;
  • UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 :
  1. PROGRAM ENVIRONMENTAL PERFORMANCE RATING TERHADAP INDUSTRI;
  2. BINTEK OPERATOR IPAL/ INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH;
  3. PROGRAM POS PENGADUAN TERPADU (INTEGRASI BLH PROVINSI DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP);
  4. KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN SIDOARJO;
  5. PENINGKATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN YANG TERAKREDITASI;
  6. KAJIAN-KAJIAN/ PENELITIAN TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN SUATU USAHA.

25. KAMI SANGAT SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DALAM RANGKA MENAMPUNG LULUSAN SLTP,  OLEH KARENA ITU PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH, TENTUNYA DAPAT SEGERA DIREALISASIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN STUDI KELAYAKAN.

26.  TERHADAP MASUKAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN AGAR SKPD LEBIH INOVATIF DALAM MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN YANG LEBIH OPTIMAL DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DIIMBANGI DENGAN ANGGARAN YANG PROPORSIONAL, AKAN KAMI PERHATIKAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

1.   A.  JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

B. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PENGAWASAN KEUANGAN DESA  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

C. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERUPA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PERSIONIL AKIBAT PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS

D.  BAHWA PERDA MERUPAKAN PRODUK BERSAMA ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, APABILA DALAM IMPLEMENTASI DARI PERDA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DIMAKSUD  DIANGGAP TELAH MERUGIKAN BANYAK PIHAK MAKA PERLU KITA KAJI KEMBALI TERKAIT PASAL-PASAL YANG MERUGIKAN BANYAK PIHAK UNTUK PEMBENAHAN KEDEPAN DALAM PENYUSUNAN PERDA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MENGINGAT BAHWA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BERLAKU AZAS RETROAKTIF ATAU BERLAKU SURUT .

E.  JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PENINGKATAN KANTOR PELAYANAN YANG REPRESENTATIF DI KECAMATAN SUKODONO DAN KECAMATAN GEDANGAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

2.  A. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA TINDAKAN RILL TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN/BANGUNAN LIAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

B. JAWABAN TERKAIT PENGADAAN MOBIL DINAS YANG DIPRIORITASKAN UNTUK OPERASIONAL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

C.   JAWABAN TERKAIT KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA UNTUK PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

3. JAWABAN TERKAIT REKRUTMEN PEGAWAI BARU (CPNS) TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

4. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN KINERJA BPPT DAN PERLUNYA PROMOSI UNTUK PENINGKATAN INVESTASI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

5.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN KHUSUSNYA IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

6.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA VERIFIKASI DAN VALIDASI LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT  PELAKSANAAN PROGRAM E-KTP SERTA JAMINAN TIDAK ADANYA PUNGUTAN LIAR DALAM PENANGANANNYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KAJIAN DAN ADENDUM TERHADAP KERJASAMA DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  PAN-PKS.

9.    JAWABAN TERKAIT   PERLUNYA PERDA PELAYANAN PUBLIK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

10.  JAWABAN TERKAIT   PROSES LELANG BARANG/JASA YANG BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT) TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

11.  JAWABAN TERKAIT PARKIR BERLANGGANAN DAN NON BERLANGGANAN   TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT   PERGESERAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGURUKAN LAHAN UJI KIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP PENGERUKAN SALURAN TAMBAK TELAH KAMI OPTIMALKAN PELAKSANAANNYA.

15.  JAWABAN TERKAIT PRIORITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN JALAN  YANG RUSAK  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

16.  JAWABAN TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KOTA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

17. JAWABAN TERKAIT PROGRAM PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

18. JAWABAN TERKAIT JARINGAN IRIGASI YANG BERUPA JITUT DAN JIDES  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

19. JAWABAN TERKAIT BERKURANGNYA HASIL PANEN TAMBAK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

20.  TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN ULAMA TERKAIT PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH TANPA PROSES  PENGELOLAHAN LIMBAH (IPAL) DAN AKAN KAMI TINGKATKAN PELAKSANAANNYA.

21.  A.   UNTUK MENUNJANG KEMAMPUAN PENYULUH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN TELAH KAMI LAKUKAN BERBAGAI UPAYA, ANTARA LAIN :

-      PRASARANA KENDARAAN OPERASIONAL /RODA DUA;

-      SARANA DEMO (PERCONTOHAN) YANG BERUPA BENIH UNGGUL, PUPUK;

-      DIADAKAN FORUM-FORUM PENYULUHAN;

-      BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM;

-      PENGIRIMAN TENAGA PENYULUH UNTUK MENGIKUTI DIKLAT DIBIDANG PENYULUHAN SEPERTI : KE BLPP  MALANG DAN BOGOR.

B.    PADA DASARNYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MEMILIKI PANDANGAN YANG SAMA UNTUK MENGOPTIMALKAN KINERJA SELURUH SKPD, TERMASUK BADAN KETAHANAN PANGAN. KHUSUS TERKAIT PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN KETAHANAN PANGAN MENJADI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN, AKAN DIUSULKAN PADA SAAT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

22. BERDASARKAN LAPORAN RSUD PENDAPATAN SAMPAI DENGAN ANGGARAN 2011 TERDAPAT PENINGKATAN 8,2% DARI TARGET YANG DITETAPKAN. ADAPUN UTANG PIUTANG YANG TERJADI ADALAH HAL YANG TIDAK BISA DIHINDARI, NAMUN DEMIKIAN NILAI UTANG YANG MENJADI TANGGUNGAN LEBIH KECIL  DARIPADA NILAI PIUTANG  PADA PIHAK KSO (KERJASAMA OPERASIONAL).  HAL INI DIKARENAKAN PROSES PELAYANAN PASIEN RSUD TIDAK HANYA MENANGANI PEMBAYARAN TUNAI AKAN TETAPI LEBIH BANYAK PADA KSO (KERJASAMA OPERASIONAL) SEBAGAI PENJAMIN SEPERTI: ASKES SOSIAL, ASKES SWASTA, JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMSOSTEK YANG PEMBAYARANNYA DENGAN SISTEM PIUTANG.

23.  JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN POTENSI RETRIBUSI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

24     TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA BERKAITAN DENGAN OPERASIONALISASI RAWAT INAP KELAS I RSUD AKAN SESEGERA MUNGKIN DILAKSANAKAN SETELAH TENAGA KEPERAWATAN DIPENUHI.

25     JAWABAN TERKAIT PENAMBAHAN JUMLAH RUANG KELAS BARU UNTUK SMU MAUPUN SMK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

26     TERKAIT ADANYA TENDER ULANG PENGADAAN BUKU PADA DINAS PENDIDIKAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA DARI SELURUH PESERTA LELANG TIDAK ADA YANG LULUS EVALUASI BAIK ADMINISTRASI MAUPUN TEKNIS. KARENA TIDAK ADA YANG LULUS, MAKA LELANG DIKATAKAN GAGAL. SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, MAKA SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN TENDER ULANG. TERHADAP HAL TERSEBUT DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA SAAT INI MASIH DALAM PROSES.

27.   TERKAIT PERMASALAHAN SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO YANG SEMAKIN MENUMPUK SERTA TIDAK DIIMBANGI DENGAN JUMLAH ARMADA DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR AKAN KAMI TIDAK LANJUTI DENGAN:

A.    PENAMBAHAN ARMADA ;

B.    MENAMBAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BARU DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL.

YANG KAMI USULKAN DALAM PAPBD TA 2011.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

 

 

  1. JAWABAN TERKAIT PROGRAM PEMASANGAN PJU SECARA MERATA SAMPAI KE TINGKAT DESA DAN PENGALOKASIAN SEBAGIAN PEROLEHAN PPJ UNTUK PEMBANGUNAN PJU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. SESUAI DENGAN RENCANA KEBUTUHAN PENERANGAN JALAN UMUM, UNTUK DAERAH KEDUNGBOCOK HINGGA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK TELAH TERPASANG SECARA KESELURUHAN, NAMUN DEMIKIAN APABILA PANDANGAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI MENGANGGAP MASIH KURANG SEHINGGA MENYEBABKAN RAWAN KECELAKAAN DAN PENJAMBRETAN, MAKA HAL TERSEBUT AKAN KAMI LAKUKAN KAJIAN LEBIH LANJUT GUNA PEMECAHAN PERMASALAHANNYA.

  1. UNTUK PENINGKATAN HASIL PANEN TAMBAK BAIK TAMBAK UDANG MAUPUN BANDENG, KAMI SELALU MEMPROGRAMKAN KEGIATAN PEMBINAAN SERTA PELATIHAN TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT PADA UDANG DAN BANDENG PADA SETIAP TAHUN ANGGARAN. TERKAIT DENGAN BERKURANGNYA HASIL PANEN TAMBAK, HAL TERSEBUT MENJADI BAHAN EVALUASI KAMI UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN SERTA PERBAIKAN SARANA PRASARANA BERUPA PEMELIHARAAN SALURAN TAMBAK.

  1. JAWABAN TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN  LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. SARAN DAN PERTIMBANGAN DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERKAIT PENINJAUAN ANGGARAN GEDUNG KESENIAN AKAN KAMI PERHATIKAN GUNA EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN DEPAN.

  1. UNTUK REHAB GEDUNG PUSKESMAS TAMAN DAN MEDAENG, DIBUTUHKAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR DAN TIDAK DIANGGARKAN PADA              TAHUN 2011, NAMUN AKAN DIPRIORITASKAN UNTUK TAHUN 2012. UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2011 TELAH DIANGGARKAN UNTUK PERBAIKAN PAGAR PUSKESMAS TAMAN DAN PEMBUATAN SKETSEL RUANGAN PUSKESMAS MEDAENG KECAMATAN WARU.

  1. PADA PRINSIPNYA, PENGERAHAN TENAGA KERJA MELALUI PERUSAHAAN OUTSOURCING DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 13                  TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. MENGENAI ADANYA PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAMPAI DENGAN SAAT INI TELAH DILAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENYIMPANG, NAMUN BELUM SAMPAI PADA TINDAKAN REPRESIF PROJUSTISIA.

  1. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM, BAHWA PENETAPAN TITIK PJU DIPRIORITASKAN PADA JALAN KABUPATEN DAN POROS DESA. SEDANGKAN PEMBANGUNAN PJU DIPERUMAHAN AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN SKALA PRIORITAS.

  1. SESUAI DENGAN KEPADATAN VOLUME KENDARAAN DAN KEPADATAN PENDUDUK, KAMI SEPAKAT TERHADAP PELEBARAN JEMBATAN DESA WAGE, NAMUN MENGINGAT KETERBATASAN WAKTU PELAKSANAAN  FISIK, MAKA PELAKSANAAN PELEBARAN JEMBATAN DI DESA WAGE DIRENCANAKAN TAHUN 2012.

  1. TERIMAKASIH ATAS SARAN DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERHADAP KEBERADAAN SEKOLAH DASAR YANG PERLU DIREGROUPING. SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA UNTUK SAAT INI REGROUPING SEDANG DIPROSES SEBANYAK 8 LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN WARU. HARAPANNYA PADA TAHUN AJARAN 2012/2013 REGROUPING TERSEBUT TERLAKSANA.

  1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN E-KTP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. UPAYA PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERDA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK/ BELUM BERIZIN, TELAH DILAKUKAN DAN AKAN TERUS DITINGKATKAN PENGAWASANNYA.

  1. JARING ASPIRASI MASYARAKAT ANGGOTA DPRD SUDAH TERAKOMODIR DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA DAN DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI DI MASING-MASING SKPD.

UNTUK JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2011, PERLU DISAMPAIKAN BAHWA SEBAGIAN BESAR BAHKAN HAMPIR SELURUHNYA TEREALISASI, KALAUPUN ADA SEBAGIAN KECIL USULAN KEGIATAN HASIL JARING ASMARA TIDAK TEREALISASI, HAL INI DISEBABKAN KONDISI DAN SASARAN KEGIATAN TERSEBUT SETELAH DISURVEI TIDAK SESUAI, BAIK DARI SEGI ANGGARAN MAUPUN KEWENANGAN PELAKSANAANNYA SEHINGGA ADA KEGIATAN YANG TIDAK TEREALISASI DAN ADA YANG DIPINDAH KE LOKASI LAIN.

  1. UPAYA PENINGKATAN POTENSI PENDAPATAN TERUS AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KAPASITAS KEUANGAN DAERAH. TERKAIT DENGAN ALOKASI ANGGARAN DAN PIUTANG JAMKESDA TETAP AKAN MENJADI PERHATIAN SAMBIL MEMBENAHI PENGATURAN SISTEM DAN PROSEDUR PENANGANAN JAMKESDA.

DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA ALOKASI ANGGARAN UNTUK JAMKESDA UNTUK RPAPBD MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR RP. 6.219.134.741,00 (ENAM MILYAR DUA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH) SEHINGGA TOTAL KESELURUHAN SEBESAR   RP. 20.969.134.741,00 (DUA PULUH MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH).

  1. JAWABAN TERKAIT REALISASI RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PENDIRIAN SEKOLAH SMKN, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS

  1. TERIMAKASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERKAIT NORMALISASI SALURAN SUNGAI, KEDEPAN KAMI AKAN LEBIH MENINGKATKAN KUALITAS PEKERJAAN DENGAN LEBIH MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN DIMAKSUD.

  1. JAWABAN TERKAIT PENGAWASAN KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI PERJUANGAN INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PENGHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ATAU OE (OWNER ESTIMATE) DALAM PELAKSANAAN TENDER TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. PENGELOLAAN SALURAN MANGETAN KANAL MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS PU. PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR. TETAPI DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAANNYA KHUSUSNYA UNTUK KERUSAKAN PLENGSENGAN YANG MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT SEKITAR SALURAN TERSEBUT, DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN SIDOARJO TELAH MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DINAS PU. PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR GUNA PELAKSANAAN PERBAIKANNYA.

  1. JAWABAN TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PJU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KOTA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA WONOKARANG, SAAT INI KAMI MASIH MELAKUKAN PERENCANAAN TEKNIS SEDANGKAN PELAKSANAAN FISIK PEMBANGUNAN JEMBATAN DIANGGARKAN TAHUN 2012.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1.      PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN  2011 TELAH DISESUAIKAN DENGAN KUA PPAS 2011 DAN IMPLEMENTASINYA TERMUAT DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI MASING-MASING SKPD.

2.      PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2011 TETAP AKAN MENGACU PADA KUA DAN PPAS,  KARENA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 KUA DAN PPAS  MENJADI DASAR DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERMASUK DIDALAMNYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

3.      KAMI SEPENDAPAT ATAS PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT TENTANG PERLUNYA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN DIDUKUNG OLEH DATA YANG                    UP TO DATE KARENA HAL TERSEBUT MENJADI DASAR PERENCANAAN BERIKUTNYA TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

4.      PENDATAAN ASET SUDAH DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP SESUAI DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP TAHUN ANGGARAN SERTA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK PERCEPATAN PROSES SERTIFIKASI ATAS ASET-ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

5.      JAWABAN TERKAIT KOORDINASI  LINTAS SATUAN KERJA DALAM    PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SEDANGKAN KHUSUS PERMASALAHAN CV  BERUANG PERKASA DI DESA SEDURI KECAMATAN BALONGBENDO AKAN DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA.

6.      JAWABAN TERKAIT PENGHENTIAN PENERIMAAN CPNS DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

7.      TERKAIT INOVASI SKPD DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN, TETAP BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENERUS MENGURANGI PENDUDUK MISKIN SESUAI DENGAN TARGET MAKRO KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

  1. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR RETRIBUSI DAERAH  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PENGGESERAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGURUKAN LAHAN UJI KIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN DUKUNGAN TERKAIT  PERMASALAHAN PEMBAYARAN JAMKESDA DI RSUD SIDOARJO. RSUD SIDOARJO DALAM PELAYANAN TIDAK MEMBEDAKAN TINGKAT STATUS SOSIAL MASYARAKAT DAN SUDAH BERUPAYA MENINGKATKAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN. TERKAIT DENGAN STATUS BLUD, SESUAI AMANAH YANG TERTUANG PADA PASAL 2 PERMENDAGRI NOMOR 61 TAHUN 2007, BLUD  BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DENGAN MENGUTAMAKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT  RENCANA PENDIRIAN GEDUNG SEKOLAH SMKN DI WARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PEMBENAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.  KAMI  JELASKAN BAHWA PENDIDIKAN BERKUALITAS DIPENGARUHI BERBAGAI MACAM FAKTOR SALAH SATUNYA ADALAH TENAGA PENDIDIK. UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, MUTLAK TENAGA PENDIDIKNYA HARUS BERKUALITAS. PEMERINTAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 BERUPAYA MEWUJUDKAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKUALITAS  MULAI DARI TINGKAT TK, SD, SMP, SMA, SMK DAN YANG SEDERAJAT   MINIMAL S1/D4 DAN PROFESSIONAL. UNTUK MENINGKATKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL S1/D4, PEMERINTAH MEMBERIKAN BEASISWA BAGI GURU YANG MENEMPUH S1 DALAM JABATAN.  SEDANGKAN UNTUK MEWUJUDKAN AGAR GURU PROFESIONAL PEMERINTAH MENEMPUH DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU.

         KUALITAS KINERJA GURU AKAN DINILAI MELALUI PENILAIAN KINERJA GURU. PADA SAAT INI UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA GURU SEDANG DIPERSIAPKAN  INSTRUMEN PENILAIAN MAUPUN PETUGAS YANG MENILAI. PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH SECARA BERTAHAP DIBERI PEMBEKALAN UNTUK PELAKSANAAN TERSEBUT. HASIL PENILAIAN DI HARAPKAN DAPAT MEMETAKAN KUALITAS KINERJA GURU.  DARI PEMETAAN TERSEBUT DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME GURU.

13.    TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT UNTUK MELAKUKAN KAJIAN KELAYAKAN PENDIRIAN SMP NEGERI, NAMUN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA DI WILAYAH TULANGAN, KESIAPAN TANAH UNTUK PENDIRIAN  SMPN 2 TULANGAN PERNAH DILAKUKAN, TETAPI KARENA   MASYARAKAT TULANGAN PADA SAAT ITU TIDAK MENGHENDAKI, MAKA TANAH TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN UNTUK SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  NAMUN DEMIKIAN  SAMPAI SAAT INI BELUM TEREALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TERSEBUT.

  1. TERHADAP PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM, PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI DAN PEMELIHARAAN JALAN UMUM WILAYAH I SAMPAI III DAN ANGGARAN UNTUK TENAGA PENYULUH SUDAH DIALOKASIKAN DAN DIPRIORITASKAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RPAPBD 2011.

  1. JAWABAN TERKAIT  PENURUNAN HASIL PANEN TAMBAK KARENA KURANGNYA SARANA PRASARANA BUDIDAYA KHUSUSNYA KEGIATAN NORMALISASI SALURAN TAMBAK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

  1. PERATURAN DAERAH TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH DITETAPKAN OLEH BUPATI BERDASARKAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI. TETAPI PERATURAN DAERAH TERSEBUT MASIH DALAM PROSES KLARIFIKASI GUBERNUR JAWA TIMUR. ADAPUN DOKUMEN TEKNIS RENCANA ZONASI KHUSUSNYA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK MELENGKAPI PERATURAN DAERAH TERSEBUT SEDANG   DALAM PROSES PENYUSUNAN PADA TAHUN 2011.

  1. MENANGGAPI PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BAHWA MASIH BANYAKNYA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN, YAITU PELANGGARAN HAK-HAK NORMATIF KETENAGAKERJAAN SEPERTI UMK DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN PEKERJA, MAKA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMASALAHAN TERSEBUT SECARA BERTAHAP DAN BERKESINAMBUNGAN KAMI MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN TINDAKAN REPRESIF  PROJUSTISIA SESUAI KEWENANGAN.

  1. TERKAIT IMPLEMENTASI PASAL 70 – 73 PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR, MENDASARKAN PADA HASIL RAPAT DENGAN PANSUS DPRD SIDOARJO DAN PENGURUS HIMPUNAN PEDAGANG PASAR (HPP) SIDOARJO PADA TANGGAL 25 PEBRUARI 2011 DAPAT KAMI SAMPAIKAN :
    1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BELUM PERLU MERUBAH BENTUK UNIT KERJA DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR ;
      1. UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PASAR DAERAH, DIUPAYAKAN PEMBENAHAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA  MANUSIANYA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI  KEBANGKITAN BANGSA

  1. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR RETRIBUSI DAERAH  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.
  2. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PEMBERIAN LAYANAN DI KECAMATAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.
  3. TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL BERUPA MOBIL DUMP TRUK, DENGAN TUJUAN UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN DAN MEMPERLANCAR OPERASIONAL KERJA SERTA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA PADA MASING-MASING SKPD.
    1. PENATAAN FORMASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG ADA, DIMAKSUDKAN AGAR BISA MENGHASILKAN PRODUKTIFITAS YANG TINGGI DARI MASING-MASING PEGAWAI. DALAM RANGKA PENATAAN FORMASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI TERSEBUT, SAAT INI SEDANG KAMI LAKUKAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS UNTUK DAERAH. DAERAH DIMINTA UNTUK MENGIRIMKAN HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN DIMAKSUD PALING LAMBAT PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2011 KE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. BERDASARKAN HASIL PENDATAAN TERSEBUT DIHARAPKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT MEMFASILITASI KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS LAPANGAN MISALNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / DINAS PERHUBUNGAN / DINAS KEBERSIHAN.
    2. BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011,                             800-632 TAHUN 2011, 141/PMK.01/2011 TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, ADA FORMASI YANG DIKECUALIKAN SELAMA MASA PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YAITU GURU DAN TENAGA KESEHATAN (DOKTER, BIDAN, PERAWAT). BERDASARKAN PENGECUALIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BERSAMA TERSEBUT, MAKA TERHADAP KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN BAIK DI RSUD MAUPUN DI PUSKESMAS DIPENUHI MELALUI :
      1. UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD), DIPENUHI DARI PENGANGKATAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
      2. UNTUK PUSKESMAS,  DIPENUHI MELALUI PROGRAM DOKTER PTT / BIDAN PTT PUSAT / DAERAH YANG MASIH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43  TAHUN 2007.

  1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG HANDAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, UNTUK ITU DIPERLUKAN SARANA PRASARANA PENUNJANG BAIK BERUPA HARDWARE MAUPUN SOFTWARE. SEDANGKAN DARI ASPEK KEBIJAKAN KAMI SENANTIASA BERUSAHA UNTUK MEMANGKAS BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENUNJANG INVESTASI DAERAH.

  1. TERHADAP HARAPAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA AGAR PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR TELAH DIAKOMODIR DALAM PERUBAHAN APBD TA 2011, BAHKAN DIALOKASIKAN DALAM PORSI YANG LEBIH BESAR DARIPADA SEKTOR LAINNYA.

  1. UNTUK MENUNJANG STABILITAS KEAMANAN YANG KONDUSIF AGAR SUPAYA BERDAMPAK POSITIF BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO, BAKESBANGPOL DAN LINMAS SENANTIASA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN PERAN SEBAGAI UNSUR PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. DALAM MENINGKATKAN KINERJA SEBAGAI PENJABARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TERSEBUT, DILAKUKAN UPAYA ANTARA LAIN MELAKUKAN SOSIALISASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, MENINGKATKAN STABILITAS KEMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA MENDORONG PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / LSM DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.
    1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN E-KTP DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN AGAR TIDAK TERJADI PUNGUTAN LIAR DALAM PENETAPAN                  E-KTP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA  MELAKUKAN KAJIAN ULANG DAN ADENDUM TERHADAP KERJASAMA  DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PERGESERAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN PENGURUKAN LAHAN UJI KIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2011, DANA JAMKESDA TELAH DITINGKATKAN SEBESAR Rp. 6.219.134.741,00 (ENAM MILYAR DUA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH) SEHINGGA MENJADI Rp. 20.969.134.741,00 (DUA PULUH MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH).

  1. UNTUK NORMALISASI SALURAN SECARA SWAKELOLA PADA PRINSIPNYA SANGAT MEMUNGKINKAN NAMUN SEHUBUNGAN DENGAN BANYAKNYA SALURAN YANG PERLU DINORMALISASI SEDANGKAN ALAT BERAT DINAS PU PENGAIRAN TERBATAS, MAKA DALAM RANGKA EFEKTIVITAS WAKTU MASIH DIPERLUKAN PEMANFAATAN MILIK SWASTA / PIHAK LAIN. UNTUK KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PENYEWAAN ALAT BERAT SETIAP TAHUN TARGET PENDAPATAN DAPAT DIPENUHI BAHKAN TERLAMPAUI.

  1. TERHADAP HARAPAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA AGAR PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI  ANTARA RPJMD DAN RENSTRA PERLU DISAMPAIKAN BAHWA UPAYA-UPAYA UNTUK  ITU TERUS DILAKUKAN, BAHKAN SUDAH DIRENCANAKAN UNTUK MENGEVALUASI DRAF RENSTRA SKPD YANG DISESUAIKAN DENGAN RPJMD, SEHINGGA VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN TETAP TERKOMUNIKASIKAN DAN TERKOORDINASIKAN, BAIK PADA RENCANA PEMBANGUNAN 5 (LIMA) TAHUNAN MAUPUN  1 ( SATU) TAHUNAN.

  1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERLAKU SEJAK TANGGAL 6 AGUSTUS 2010. NAMUN DEMIKIAN, TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI  2011 DAPAT BERPEDOMAN PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH BESERTA  PERUBAHANNYA. SEDANGKAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SEDANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TETAP BERPEDOMAN PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003.

SEDANGKAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PU PENGAIRAN SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGA PEMERIKSA INTERNAL

  1. UNTUK MENUNJANG TRANSPARANSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG / JASA, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENYIAPKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) YANG SECARA HUKUM DIPERINTAHKAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 UNTUK DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA TAHUN 2014.

  1. UNTUK MEMBENTUK LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSERTIFIKASI SUDAH DIALOKASIKAN PADA TAHUN 2012-2017 DAN KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK MENYIAPKAN PPNS MAUPUN TENAGA LABORATORIUM UNTUK MENUNJANG SDM LINGKUNGAN DIKABUPATEN SIDOARJO.

  1. JAWABAN TERKAIT REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK SMKN DI KECAMATAN PRAMBON DAN KECAMATAN WARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. TERHADAP ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN SARANA GEDUNG SEKOLAH SENANTIASA AKAN DILAKSANAKAN MENYESUAIKAN DENGAN SKALA PRIORITAS DAN TINGKAT KERUSAKAN SEKOLAH YANG ADA SESUAI HARAPAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

  1. UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN TERHADAP HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PERLU DIBERIKANNYA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH SECARA TERUS MENERUS DAN BERKELANJUTAN, MENGINGAT BANYAKNYA JUMLAH INDUSTRI YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO.

  1. UNTUK PENINGKATAN HONOR PETUGAS PPKBD DAN SUB PPKBD YANG DIRASAKAN MASIH SANGAT KECIL DAN TIDAK LAYAK DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN TUGAS YANG BERSANGKUTAN UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA, AKAN KAMI LAKUKAN EVALUASI GUNA PERBAIKANNYA SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.

  1. PROGRAM KERJA YANG TERTUANG DALAM DPA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG BELUM TEREALISASI SALAH SATUNYA ADALAH PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA. UNTUK ITU TERHADAP REALISASINYA AKAN KAMI UPAYAKAN DALAM SISA WAKTU TAHUN ANGGARAN 2011.

DEMIKIAN PENJELASAN KAMI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. APABILA DALAM PENJELASAN TERSEBUT MASIH DIPANDANG PERLU PENJABARAN LEBIH LANJUT, KIRANYA DAPAT KAMI TAMBAHKAN DALAM FORUM RAPAT-RAPAT DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SIDOARJO, 11 OKTOBER  2011

TTD


Beri Komentar