Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H

JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

0 comments

BUPATI  SIDOARJO

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

BUPATI SIDOARJO, H. SAIFUL ILAH

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;

YANG SAYA HORMATI :

-         SDR. WAKIL BUPATI SIDOARJO ;

-         REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;

-         PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-         SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA PEJABAT PEMKAB DAN JAJARANNYA ;

-         PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO ;

-         PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT ;

-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG MAHA KUASA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  TERHADAP  RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT LAHIR DAN BATIN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENGUKIR PRESTASI LAGI DENGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK TINGKAT MADYA YANG TELAH DISAMPAIKAN KEMARIN TANGGAL 3 OKTOBER 2012 OLEH MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. MUDAH-MUDAHAN PRESTASI DEMI PRESTASI YANG TELAH DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TETAP DAPAT DIPERTAHANKAN BAHKAN DITINGKATKAN SEIRING DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAPAT KAMI GARIS BAWAHI ISU-ISU YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

  1. OPTIMALISASI POTENSI PENDAPATAN;
  2. PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;
  3. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR DAERAH;
  4. PENGATASAN KEMISKINAN;
  5. PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.  PENGEMBANGAN PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN KEBUTUHAN DAERAH MENGINGAT PEMERINTAH DAERAH MASIH MENGALAMI KETERGANTUNGAN YANG BESAR PADA ANGGARAN DARI PEMERINTAH PUSAT. SELAIN ITU PENERIMAAN APBD YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIDAK MAMPU MENUTUPI KEBUTUHAN DANA UNTUK PEMBIAYAAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN UPAYA NYATA MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN PELAYANAN DASAR, PENANGANANNYA DIAKUI MASIH BELUM MAKSIMAL. OLEH KARENANYA PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA KEDUA BIDANG INI MENJADI PRIORITAS DAN PELAKSANAANNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH, DPRD DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT.

SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR DAERAH MERUPAKAN HAL YANG PENTING DALAM MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR YANG KURANG MEMADAI DAPAT MENJADI KENDALA DALAM KEGIATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA UMUMNYA. UNTUK ITU KEBERLANJUTAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR HARUS MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA DALAM PELAKSANAANNYA.

KEMISKINAN MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG KOMPLEKS.  PENANGANANNYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA PARSIAL NAMUN HARUS DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DAN SIMULTAN YANG MELIBATKAN BERBAGAI SEKTOR.  TELAH DILAKSANAKAN BERBAGAI MACAM PROGRAM DAN KEGIATAN  DALAM RANGKA PENGATASAN KEMISKINAN. NAMUN DI TENGAH UPAYA UNTUK SEMAKIN MENAJAMKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ITU, PERLU DICARI METODE EVALUASI DAN MONITORING YANG TEPAT AGAR KUALITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENJADI SEMAKIN BAIK. DENGAN INDIKATOR-INDIKATOR YANG OBYEKTIF DAN TERUKUR PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN MENJADI LEBIH MUDAH MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN DARI BERBAGAI SEGI AGAR PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENJADI LEBIH BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) DAN TIDAK BERSIFAT CHARITY.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MERUPAKAN ISU YANG PALING MENGEMUKA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PUBLIK DEWASA INI. TUNTUTAN KUAT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ADALAH SEJALAN DENGAN MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. POLA-POLA LAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIANGGAP TIDAK SESUAI LAGI BAGI TATANAN MASYARAKAT YANG TELAH BERUBAH, DIMANA DI MASA LALU NEGARA ATAUPUN PEMERINTAH SANGAT DOMINAN, MENJADIKAN MASYARAKAT MENJADI PIHAK YANG SANGAT DIABAIKAN DALAM SETIAP PROSES PEMBANGUNAN. OLEH KARENA ITU TUNTUTAN ITU MERUPAKAN HAL YANG WAJAR DAN SEHARUSNYA DIRESPON OLEH PEMERINTAH DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG TERARAH PADA TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,  SALAH SATUNYA ADALAH  MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN.

SELANJUTNYA IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO YANG KAMI SAMPAIKAN SESUAI DENGAN URUTAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. FRAKSI PKB
    1. FRAKSI PAN – PKS;
    2. FRAKSI PDI PERJUANGAN;
    3. FRAKSI GOLONGAN KARYA  KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;
    4. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI; DAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

  1. PENDAPATAN DAERAH 

TERKAIT DENGAN PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH TERUS DIOPTIMALKAN DENGAN MELAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI RIIL DI LAPANGAN.

  1. BELANJA DAERAH

KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH TENTUNYA BERIMPLIKASI TERHADAP KENAIKAN BELANJA DAERAH. HAL INI DIPENGARUHI ANTARA LAIN OLEH ADANYA PERGESERAN ANTAR KEGIATAN SERTA MENGAKOMODIR KEGIATAN BARU.

-            SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA YANG DAPAT MEMUASKAN MASYARAKAT. UNTUK ITU SETIAP TAHUN DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG SALAH SATU INDIKATORNYA ADALAH MELALUI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM). BAHKAN PEMERINTAH DAERAH TERUS MENDORONG PENYELENGGARAAN STANDAR BAKU MUTU INTERNASIONAL PADA BEBERAPA PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MELALUI STANDARISASI ISO, DAN SETIAP TAHUNNYA DIPROGRAMKAN TERUS BERTAMBAH JUMLAH PELAYANAN PUBLIK YANG BERSTANDAR ISO DAN ADANYA SOP PADA SETIAP UNIT LAYANAN.

-            KAMI MENGAPRESIASI USULAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA AGAR MEMBERIKAN ANGGARAN YANG CUKUP UNTUK BISA MEMANFAATKAN KEMUTAKHIRAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG ADA SAAT INI. PERLU DIKETAHUI BAHWA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN SIDOARJO MASIH ADA KEKURANGAN TERUTAMA PADA INFRASTRUKTUR JARINGAN (INTERNET DAN INTRANET). PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012, BAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUDAH MENGANGGARKAN UNTUK PEMBENAHAN PUSAT KONEKSI JARINGAN YANG ADA DI BAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN INSTALASI ULANG SERVER LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DENGAN LKPP. KARENA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 WAKTUNYA TERBATAS, MAKA PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR JARINGAN SECARA KESELURUHAN AKAN KAMI USULKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2013.

-            BAHWA TUGAS-TUGAS UNTUK MELAKUKAN FASILITASI DAN PEMBINAAN KEPADA PEMERINTAH DESA AGAR SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU SUDAH MERUPAKAN TUGAS ATRIBUTIF DARI CAMAT SEBAGAIMANA DIATUR PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN UNTUK MEMPERKUAT PERAN CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TELAH DITETAPKAN KEWENANGAN DELEGATIF DARI BUPATI KEPADA CAMAT SEBAGAIMANA DIATUR PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2009.

SEJAK DITETAPKANNYA PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, YANG MENGARAHKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SECARA TERTIB, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, SEMENJAK TAHUN 2011 TELAH DILAKSANAKAN PELATIHAN BERUPA PRAKTEK SECARA LANGSUNG PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES OLEH INSTANSI TERKAIT YAITU DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO KEPADA PARA PENGELOLA KEUANGAN DESA YAITU KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN BENDAHARA DESA AKAN TETAPI MENGINGAT KETERBATASAN ANGGARAN MAKA PELAKSANAAN PELATIHAN DIMAKSUD DILAKUKAN SECARA BERTAHAP, BAHWA SELAIN PELAKSANAAN PELATIHAN UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL YANG PALING UTAMA ADALAH PERAN CAMAT DALAM MEMFASILITASI, MEMBINA DAN MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SECARA KONTINYU DAN BERKESINAMBUNGAN AGAR SEDINI MUNGKIN JIKA TERJADI PENYIMPANGAN DAPAT SEGERA DISELESAIKAN.

-            HARAPAN DAN SARAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAMI PERHATIKAN, NAMUN PERLU DIPAHAMI BAHWA INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA LEBIH MENGUTAMAKAN PEMBINAAN TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. TERHADAP TEMUAN-TEMUAN YANG SIFATNYA MATERIIL DAN DIDUKUNG BUKTI YANG AKURAT SERTA BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH, INSPEKTORAT AKAN MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TEGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

-            REHABILITASI RUSANG PELAYANAN PBB DAN PENINGKATAN SARANA  DAN PRASARANA MEMANG PERLU DILAKUKAN, DEMIKIAN JUGA PENINGKATAN PEMBANGUNAN KANTOR UPTD PAJAK DAERAH BESERTA PERANGKAT PENDUKUNGNYA HAL INI UNTUK MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PERCEPATAN PENDAERAHAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN. KEDEPAN JUGA AKAN DILAKUKAN DENGAN PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PENUNJANG LAINNYA.

-            TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ATAS USAHA KAMI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO, DIMANA PADA SAAT INI CAKUPAN PELAYANAN KAMI MASIH SEBESAR 30%, JAUH DIBAWAH TARGET YANG DIHARAPKAN. DENGAN DUKUNGAN  INI, KAMI AKAN BERUSAHA MENJALANKAN AMANAH TERSEBUT DENGAN KERJA KERAS, KERJA CERDAS, DAN KERJA CEPAT UNTUK MENCAPAI TARGET LAYANAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS.

-            PEMBANGUNAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DI KAWASAN PASAR INDUK AGROBISNIS  PUSPA AGRO DI JEMUNDO TAMAN, JELAS BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP PENERIMAAN/ PENDAPATAN KABUPATEN SIDOARJO KHUSUSNYA DARI RETRIBUSI RPH. TERKAIT DENGAN MASALAH TERSEBUT ADA BEBERAPA DASAR YANG BISA DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MENDIRIKAN RPH BARU YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ANTARA LAIN BERDASARKAN  PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 TENTANG PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMENSIA DAN UNIT  PENANGANAN DAGING (MEAT, CUTTING, PLANT):

  1. PASAL 38 AYAT (1), IZIN MENDIRIKAN RPH DIBERIKAN OLEH BUPATI;
  2. PASAL 6 AYAT (2), LOKASI RPH HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. TIDAK BERADA DI DAERAH RAWAN BANJIR, TERCEMAR ASAP, BAU, DEBU DAN KONTAMINAN LAINNYA.
    2. TIDAK MENIMMBULKAN GANGGUAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.
    3. LETAKNYA LEBIH RENDAH DARI PERMUKIMAN.
    4. MEMPUNYAI AKSES AIR BERSIH YANG CUKUP UNTUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN DAN KEGIATAN PEMBERSIHAN.
    5. TIDAK BERADA DEKAT DENGAN INDUSTRI LOGAM DAN KIMIA.
    6. MEMPUNYAI LAHAN YANG CUKUP UNTUK PENGEMBANGAN RPH.

DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA SEHARUSNYA PERAN PEMERINTAH PROVINSI ADALAH SEBAGAI PEMBINA/ KOORDINATOR DAN BUKAN SEBAGAI KOMPETITOR BAGI PEMERINTAH KABUPATEN.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAKA TIDAK SELAYAKNYA PEMERINTAH PROVINSI MENDIRIKAN RPH BARU DI KABUPATEN SIDOARJO YANG PADA SAAT INI TELAH MEMILIKI 3 BUAH RPH YANG MASIH OPERASIONAL. SELANJUTNYA, TERKAIT DAMPAK NEGATIF PENDIRIAN RPH BARU DI KAWASAN PUSPA AGRO, KAMI AKAN SEGERA MELAKUKAN KAJIAN.

-            KEBIJAKAN PENGALIHAN TUGAS PEMBANGUNAN DAN REHAB FISIK BERAT DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENJUNJUNG PRINSIP PROFESIONALISME. DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ADALAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG. UNTUK MENJAMIN OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERADA DI DALAMNYA AKAN TERUS DITINGKATKAN BAIK JUMLAHNYA MAUPUN KUALITASNYA.

-            PERTAMA-TAMA KAMI  SAMPAIKAN APRESIASI ATAS KESEPAHAMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN YANG TELAH DITEMPUH, SELANJUTNYA DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA KEGIATAN FISIK, KHUSUSNYA REHAB SD DAN PUSKESMAS PADA  TAHUN 2013 AKAN DIDAHULUI DENGAN PERENCANAAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR KEGIATAN FISIK YANG AKAN DILAKSANAKAN BERJALAN EFEKTIF. KEDEPAN KEBIJAKAN YANG SERUPA UNTUK KEGIATAN FISIK LAINNYA AKAN DIBERLAKUKAN DENGAN MELIHAT KETERSEDIAAN ANGGARAN.

PADA PRINSIPNYA KAMI MEMILIKI RENCANA YANG SAMA DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA BAHWA  PRODUKTIFITAS KINERJA SKPD HARUS DIDUKUNG DENGAN KETERSEDIAAN TEKNOLOGI INFORMASI, BILAMANA SKPD TERKAIT MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENYEDIAKAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI YANG MEMADAI, MAKA KAMI SEPAKAT PERLU DISEDIAKAN ANGGARAN UNTUK ITU.

TERKAIT DENGAN KONDISI JALAN, IRIGASI DAN DRAINASE, PADA                  TAHUN 2012 INI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MULAI MENYUSUN SISTEM INFORMASI JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN YANG AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBUATAN DATABASE PADA                 TAHUN 2013. DIHARAPKAN DENGAN ADANYA DATABASE, KONDISI DAN PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA SETIAP TAHUN ANGGARAN DAPAT TERPANTAU.

KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DRAINASE DI KAWASAN YANG DIKUASAI OLEH INVESTOR PERUMAHAN MAUPUN NON PERUMAHAN TELAH DIEVALUSI OLEH TIM KAJIAN DRAINASE BAIK UNTUK KEPENTINGAN INTERNAL KAWASAN INVESTOR, MAUPUN KAWASAN DI SEKITARNYA, SEDANGKAN DRAINASE DI LUAR PENGUASAAN INVESTOR, KAMI MASIH MELAKUKAN IDENTIFIKASI/ PENDATAAN MELALUI SURVEY JARINGAN DRAINASE PADA ANGGARAN 2012. DAN PADA TAHUN 2013 AKAN DILANJUTKAN DENGAN RENCANA INDUK SISTEM JARINGAN DRAINASE KABUPATEN SIDOARJO.

ADAPUN KAJIAN DARI SISI KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN FISIK SEKOLAH DAN PUSKESMAS, MASIH DILAKUKAN OLEH MASING-MASING SKPD TEKNIS  SEHINGGA LEBIH TERARAH DAN TEPAT SASARAN.

-            RUMUSAN LANGKAH-LANGKAH KONKRIT DALAM PENANGANAN MASALAH BANJIR, TELAH DILAKUKAN DENGAN MELIBATKAN BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. NAMUN DEMIKIAN, INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR BERUPA SALURAN DAN SUNGAI TETAP HARUS DILAKUKAN PENGERUKAN DENGAN ANGGARAN TAHUN 2012 SEBESAR                                       4,6 MILYAR RUPIAH. SEDANGKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF DILAKUKAN DENGAN MENGUBAH POLA HIDUP MASYARAKAT DENGAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI.

-            KAMI SAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN YANG KAMI LAKUKAN TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PENCEMARAN. SEIRING DENGAN BERKEMBANGNYA JUMLAH PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO, MAKA DAPAT DIPERKIRAKAN AKAN MENINGKAT PULA KASUS-KASUS PENCEMARAN YANG TERJADI. OLEH KARENA ITU, KEDEPAN KAMI AKAN MENAMBAH SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI DI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  DALAM HAL INI PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (PPLHD) DAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (PPNS-LH), MELALUI PENDIDIKAN DI BIDANG PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PNS DENGAN PERSYARATAN TERTENTU. TERKAIT DENGAN LABORATORIUM PENGUJIAN LIMBAH YANG TERAKREDITASI, KAMI MENARGETKAN TERLAKSANA PADA TAHUN 2014. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MEMPEROLEH DANA ALOKASI KHUSUS SEJUMLAH 1,1 MILYAR RUPIAH UNTUK PEMBELIAN PERALATAN LABORATORIUM, SEDANGKAN PEMBANGUNAN LABORATORIUMNYA DIDANAI DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2012. DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN INI, KAMI USULKAN SEJUMLAH 100 JUTA RUPIAH UNTUK FINISHING PEMBANGUNAN GEDUNG DIMAKSUD.

-            DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG ADA DI SEKOLAH INKLUSI  KAMI APRESIASI. TERKAIT DENGAN PENDIRIAN SEKOLAH BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS AKAN KAMI KEMBANGKAN DI SETIAP KECAMATAN TERDAPAT LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA JENJANG TK, SD, SMP, SMA/ SMK.

-            ADAPUN UNTUK PEMBENAHAN SEKOLAH-SEKOLAH YANG RUSAK AKAN DIPERHATIKAN UNTUK PENANGANANNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SKALA PRIORITAS DAN KEMAMPUAN ANGGARAN.

-            PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK SMKN WARU MASIH PROSES ADVICE PLAN  TERKAIT DENGAN TATA RUANG DAN LUASAN. SEDANGKAN UNTUK SMKN PRAMBON, SAAT INI SUDAH PENYELESAIAN PETA BIDANG DAN SELANJUTNYA DILAKUKAN PENGADAAN TANAH OLEH PANITIA PENGADAAN TANAH KABUPATEN SIDOARJO. TERKAIT REALISASI PENGADAAN LAHAN UNTUK GEDUNG SERBA GUNA, SAAT INI TELAH SAMPAI PADA PROSES PELAKSANAAN FEASIBILITY STUDY (STUDI KELAYAKAN) LOKASI GEDUNG SERBA GUNA, UNTUK SELANJUTNYA DILAKSANAKAN PROSES PENGADAAN TANAH SESUAI LOKASI YANG DITENTUKAN BERDASARKAN FEASIBILITY STUDY DIMAKSUD.

-            SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, MAKA DINAS KESEHATAN BERUPAYA SETIAP TAHUN DENGAN MENGANGGARKAN PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI  PADA  PUSKESMAS, SEDANGKAN UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN KETENAGAAN TELAH DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

SEDANGKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PONKESDES, KAMI TELAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP BIDAN DAN PERAWAT DENGAN MATERI PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN, SERTA TELAH MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI DENGAN PENILAIAN PONKESDES BERPRESTASI DENGAN HASIL KRITERIA BAIK (66,95% DARI 125 PONKESDES), CUKUP (27,12%), KURANG (5,93%).

DARI HASIL EVALUASI MOHON SEKIRANYA HONOR PERAWAT PONKESDES                 DITINGKATKAN, KARENA HONORNYA SEJAK TAHUN 2012 MASIH RP. 500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PER BULAN.

-            KAMI SANGAT MEMAHAMI SARAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT KEKURANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO. SEBAGAI INFORMASI, SAAT INI JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ADALAH SEBANYAK 17 ORANG, MEMANG JUMLAH TERSEBUT DARI SEGI RASIO BELUM MEMADAI, NAMUN JUMLAH TERSEBUT SUDAH CUKUP BANYAK DIBANDINGKAN DENGAN KOTA/ KABUPATEN LAIN DI JAWA TIMUR. DIRENCANAKAN SETIAP TAHUN DITAMBAH MINIMAL 2 ORANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN HASIL DARI REKRUTMEN CPNAS MAUPUN DARI PNS YANG BERMINAT SAMPAI DIPEROLEH JUMLAH/ RASIO YANG MEMADAI.

-            TERKAIT DENGAN HONORARIUM PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) SEBAGAI UJUNG TOMBAK DI LINI LAPANGAN AKAN DIPERHATIKAN DAN DIPROGRAMKAN TAHUN 2013 SESUAI DENGAN KONDISI ANGGARAN SYANG ADA.

-            KAMI SAMPAIKAN APRESIASI ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP KINERJA PENYULUH, DENGAN ADANYA PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN AKAN BERBANDING LURUS DENGAN PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN DAN PERIKANAN, BAIK PENYULUH PNS MAUPUN TENAGA HARIAN LEPAS, TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP). PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENYULUH PERTANIAN DAN PERIKANAN ADALAH PENDAMPING UTAMA  PARA PETANI DAN KELOMPOK TANI, OLEH SEBAB ITU PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSI PENYULUH PERLU MENDAPAT PERHATIAN ANTARA LAIN MELALUI KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA, BANTUAN BIAYA OPERASIONAL. PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS. APABILA SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH TINGGI DAN MUMPUNI, MAKA DAPAT MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN PETANI.

-            KAMI SAMPAIKAN APRESIASI ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT ANGGARAN UNTUK PROGRAM SOSIALISASI KEARSIPAN BAGI KEPALA DESA/ LURAH. PROGRAM DIMAKSUD SELARAS DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, SERTA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN. MELALUI PROGRAM TERSEBUT DIHARAPKAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN KHUSUSNYA DI DESA DAN KELURAHAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEKALIGUS DALAM RANGKA PERSIAPAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 SEBAGAI TAHUN TERTIB ARSIP.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI   PAN-PKS.

 

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PAN-PKS

  1. BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
  1. PADA PRINSIPNYA KAMI SEPAKAT DENGAN SARAN FRAKSI PAN-PKS AGAR MENINJAU KEMBALI KEGIATAN FISIK YANG MEMBUTUHKAN WAKTU YANG PANJANG DENGAN PERTIMBANGAN ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2012 YANG SANGAT PENDEK.
  1. PENGADAAN MOBIL PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 DIUSULKAN DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :
    1. DIPRIORITASKAN BAGI SKPD YANG BELUM MEMILIKI KENDARAAN OPERASIONAL;
    2. MENGGANTI MOBIL OPERASIONAL YANG SUDAH LAMA KARENA BIAYA PERAWATAN YANG SANGAT MAHAL DAN MENYIKAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH AGAR MENGGUNAKAN KENDARAAN YANG EFISIEN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KARENA LARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI;
    3. PADA TAHUN ANGGARAN 2013 NANTI, PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL DITIADAKAN, KECUALI UNTUK PELAYANAN, SEPERTI AMBULANCE, MOBIL SAMPAH DAN MOBIL PMK.
  1. PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA SDM GUNA OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA TERUTAMA KEGIATAN LAYANAN UMUM DI KECAMATAN SUDAH  LAMA MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH. SALAH SATU KEBIJAKAN YANG DIAMBIL PEMERINTAH DAERAH ADALAH DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT, YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2008. PERATURAN BUPATI TERSEBUT TIDAK AKAN EFEKTIF APABILA TANPA DUKUNGAN SARANA, PRASARANA DAN SDM YANG CUKUP. OLEH KARENA ITU LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBIAYAAN DI SELURUH KECAMATAN TELAH DILAKSANAKAN. DEMIKIAN JUGA ASPEK SDM, TELAH DIADAKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDISTRIBUSIAN TENAGA-TENAGA MUDA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI MOTOR DARI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA                          DI KECAMATAN.

B.    BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

1.     KENAIKAN TARGET PENERIMAAN MELALUI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) MENJADI RP. 2.400.000.000,00 (DUA MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) MEMANG CUKUP BERAT, MENGINGAT RPH KRIAN YANG CUKUP DOMINAN KONTRIBUSINYA DALAM PENERIMAAN PENDAPATAN MASIH DALAM TAHAP PEMBANGUNAN DAN SAMPAI SAAT INI BELUM DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PEMOTONGAN YANG LAYAK DAN JUMLAH SAPI YANG DIPOTONG MASIH DIDOMINASI OLEH SAPI BETINA.

        DISISI LAIN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KHUSUSNYA PASAL 18 AYAT (2) YANG MELARANG PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF YANG MANA HARUS SEGERA DITERAPKAN, SELAIN ITU PENERIMAAN DARI PRODUK DAGING BESERTA OLAHANNYA (KULIT IMPORT DAN BUKAN DAGING IMPORT) TIDAK BISA DIPREDIKSI NILAINYA KARENA DISESUAIKAN DENGAN PERMINTAAN PASAR. DENGAN DEMIKIAN KEMAMPUAN KAMI UNTUK MENAIKKAN TARGET PENDAPATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2012 SEBESAR RP. 2.000.000.000,00 (DUA MILYAR RUPIAH) DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA PENERIMAAN PAD DARI RUMAH POTONG HEWAN SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2012 SEBESAR    RP. 1.385.014.850,00  (SATU MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA EMPAT BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN PERHITUNGAN ASUMSI RATA-RATA TIAP BULAN SEBESAR RP. 169.312.750,00 (SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH) SEHINGGA PENERIMAAN RETRIBUSI RPH 4 BULAN TERAKHIR SEBESAR RP.677.251.000,00 (ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH) SEDANGKAN TARGET PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN APBD SEBESAR RP.1.400.000.000,00 (SATU MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)  .

  1. DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN AIR BAGI PETANI TERUTAMA PADA`MUSIM KEMARAU TELAH DILAKUKAN UPAYA-UPAYA ANTARA LAIN MELALUI PENGADAN POMPA AIR. PADA TAHUN ANGGARAN 2013 TELAH DIRENCANAKAN PENGADAAN POMPA AIR SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT. NAMUN APABILA HASIL IDENTIFIKASI DI LAPANGAN MASIH MEMERLUKAN POMPA AIR YANG LEBIH DARI JUMLAH TERSEBUT DATAS MAKA AKAN KAMI PRIORITASKAN.
  1. PROGRAM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN SIDOARJO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) MUNCUL SETIAP TAHUN DISEBABKAN POTENSI UMKMK CUKUP BESAR. SESUAI DENGAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) TAHUN 2008 BAHWA JUMLAH UMKM SEBANYAK 169.673 UNIT DAN JUMLAH KOPERASI SEBANYAK 1.285 UNIT, HAL INI MEMERLUKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI LAINNYA SECARA TERUS MENERUS, MENGINGAT JUMLAH OBYEK YANG DIBINA TIDAK SEIMBANG DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH UMKMK YANG SANGAT BANYAK. NAMUN DEMIKIAN UPAYA YANG TELAH KAMI LAKUKAN MEMBAWA HASIL YANG CUKUP SIGNIFIKAN, DAPAT DILIHAT PADA INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2010 SEBESAR 5,11% TAHUN 2011 SEBESAR 6,88 % DAN TAHUN 2012 DIPREDIKSIKAN AKAN MENINGKAT LAGI.
  1. OPTIMALISASI DANA BERGULIR YANG BELUM TERSERAP DIKARENAKAN MEKANISME PROSEDUR PENYALURAN CUKUP LAMA DAN MEMAKAN WAKTU SERTA MELIBATKAN BEBERAPA INSTANSI TERKAIT. BAGI PEMINJAM YANG BELUM MENGEMBALIKAN PINJAMAN DANA BERGULIR KAMI BERUPAYA UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN SECARA RUTIN. SEDANGKAN PEMIKIRAN MENGENAI DANA BERGULIR UNTUK DIUBAH PERUNTUKAN HIBAH MASIH AKAN KAMI KAJI LEBIH LANJUT.
  1. PEMERINTAH DAERAH MEMAHAMI LATAR BELAKANG WACANA PERUBAHAN DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR. BAHKAN HAL TERSEBUT SUDAH MERUPAKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. TETAPI DALAM PERATURAN DAERAH TERSEBUT DISYARATKAN HARUS DILAKUKAN STUDI KELAYAKAN TERLEBIH DAHULU. STUDI KELAYAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN TERNYATA MENYIMPULKAN BAHWA DINAS PASAR KABUPATEN SIDORJO BELUM LAYAK DIUBAH MENJADI PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR, DAN MEREKOMENDASIKAN DILAKUKANNYA PENINGKATAN KINERJA INTERNAL DINAS PASAR UNTUK MENGOPTIMALKAN FUNGSI PELAYANAN UMUM DAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. NAMUN DEMIKIAN SARAN DARI FRAKSI PAN-PKS MENJADI MASUKAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KINERJANYA DINAS PASAR.
  1. KAMI AKAN FOKUS TERHADAP POTENSI YANG ADA DAN PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.
  1. SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA YANG MEMUASKAN MASYARAKAT,  SEHINGGA TERCAPAI ZERO COMPLAIN. UNTUK ITU PEMERINTAH DAERAH SETIAP TAHUN MENYELENGGARAKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. SALAH SATU INDIKATORNYA ADALAH MELALUI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM), BAHKAN PEMERINTAH DAERAH MENDORONG PENYELENGGARAAN STANDAR BAKU MUTU INTERNASIONAL PADA BEBERAPA PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SKPD MELALUI STANDARISASI ISO, DAN SETIAP TAHUNNYA DIPROGRAMKAN TERUS BERTAMBAH PELAYANAN PUBLIK YANG BERSTANDAR ISO DAN ADANYA SOP PADA SETIAP UNIT LAYANAN.
  1. PEMBANGUNAN RUSUNAWA KABUPATEN SIDOARJO DILAKSANAKAN DILAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH, SEDANGKAN BANGUNANNYA MERUPAKAN BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA). AGAR PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERSEBUT DAPAT BERHASIL GUNA DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE), PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO CQ. DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DIHIMBAU OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN PENGHUNIAN. DASAR YANG DIPAKAI ADALAH SERAH TERIMA PENGELOLAAN RUSUNAWA DARI PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA) KEPADA BUPATI SIDOARJO. SAMPAI SAAT INI SECARA TERUS MENERUS DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH DAN TAHAP-TAHAP AGAR SERAH TERIMA ASET TERSEBUT DAPAT SEGERA TERLAKSANA.
  1. PENGGUNAAN ALAT BERAT (MESIN GILAS) YANG KAMI MILIKI HANYA DIPAKAI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN JALAN KONSTRUKSI   SEDANGKAN PEKERJAAN PELAPISAN ULANG (OVERLAY) DILAKUKAN SEPENUHNYA OLEH PIHAK KETIGA (ASPHALT MIXING) SEHINGGA POTENSI PENDAPATAN HANYA DIDAPATKAN DARI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN. KEDEPAN KAMI AKAN MELAKUKAN KAJIAN  POTENSI PENDAPATAN PENGGUNAAN ALAT BERAT BEKERJASAMA DENGAN TIM PENILAI INDEPENDEN AGAR LEBIH TRANSPARAN PENDAPATANNYA.
  1. PENGELOLAAN ALAT BERAT SUDAH DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN DENGAN MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN ALAT BERAT YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA DINAS PU PENGAIRAN. PEMAKAIAN ALAT BERAT DIKATEGORIKAN :
    1.  PEMAKAIAN OLEH DINAS UNTUK PEKERJAAN DARURAT/ SWAKELOLA;
      1.  PEMAKAIAN OLEH PIHAK KETIGA, DIKENAKAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT SESUAI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2012;
      2.  PEMAKAIAN POLA SHARING DENGAN INSTANSI/ DESA UNTUK   PELAYANAN MASYARAKAT TANPA DIKENAKAN RETRIBUSI
  1. TERHADAP PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN KAMI AKAN TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWAS PETUGAS PARKIR DAN KEPADA PETUGAS PARKIR YANG MELANGGAR KETENTUAN AKAN DIAMBIL TINDAKAN TEGAS.
  1. REALISASI PERALIHAN PAENGELOLAAN PARKIR DI RSUD DARI DINAS PERHUBUNGAN KEPADA RSUD MEMANG MEMERLUKAN PERSIAPAN DAN PENDEKATAN KHUSUS, KARENA BUKAN HANYA ANTARA RSUD DAN DINAS PERHUBUNGAN YANG TERKAIT, TETAPI ADA PIHAK KETIGA YANG TERLIBAT UNTUK ITU DIPERLUKAN WAKTU PERSIAPAN DAN PENATAANNYA
  1. DATA POTENSI PAJAK DAERAH MENGGAMBARKAN KONDISI POTENSI PAJAK YANG TELAH KAMI PEROLEH MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PAJAK, SEDANGKAN  PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TENTANG PERLUNYA PENAMBAHAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK DAERAH AKAN KAMI  PERHATIKAN
  1. PENYERAHAN PBB  PEDESAAN DAN PERKOTAAN  (PBB P2) TERMASUK KEWENANGAN MENETAPKAN NJOP YANG DISERAHKAN KE PEMERINTAH DAERAH BELUM GENAP 1 TAHUN. AGAR TIDAK TERJADI PERUBAHAN YANG FRONTAL DAN MENIMBULKAN GEJOLAK PADA WAJIB PAJAK, MAKA PENETAPAN NJOP TAHUN LALU SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SISTEM INFORMASI OBYEK PAJAK (SISMIOP) YANG DIBUAT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( DJP ) DAN SECARA PERIODIK DILAKUKAN PERUBAHAN. UNTUK ITU, KEDEPAN PENETAPAN NJOP AKAN KAMI LAKUKAN PERUBAHAN SECARA BERTAHAP DENGAN MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH, SEBAGAI BERIKUT :
    1. SURVEI HARGA PASAR DALAM RANGKA PENYUSUNAN BANK DATA NILAI PASAR PROPERTI ( BDNPP ) ;
      1. PENYEMPURNAAN DATA SPACIAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN PETA BLOK DAN PETA ZONA NILAI TANAH ;
      2. PENGKAJIAN ULANG TERHADAP HARGA SATUAN MATERIAL DAN UPAH KERJA PADA SYSTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN OBYEK PAJAK (SISMIOP) DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) SEBAGAI DASAR PENETAPAN NJOP ;
      3. PENGKAJIAN ULANG TERHADAP KLASIFIKASI NJOP DALAM RANGKA PENETAPAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN.
      4. 1.   INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI TELAH KITA LAKUKAN, DEMIKIAN JUGA   PENDAERAHAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN TELAH DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP  MELALUI KEGIATAN PEMBUATAN BANK DATA NILAI PASAR, PEMBUATAN APLIKASI PELAYANAN SATU TEMPAT (PST) PBB SERTA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG). DEMIKIAN JUGA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG INFORMASI PAJAK SERTA PERBAIKAN SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN.
      5. NILAI AKUMULASI TERHADAP TUNGGAKAN PBB BERDASARKAN PERHITUNGAN DARI DIRJEN PAJAK SEBESAR 167 MILYAR RUPIAH YANG TERHITUNG MULAI TAHUN 1994 S/D 2011. HAL INI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM BERITA ACARA PENYERAHAN URUSAN KEPADA KABUPATEN SIDOARJO.
  1. SARAN FRAKSI PAN – PKS TERKAIT PERLUNYA MEMASUKKAN KOMPONEN TUNGGAKAN PBB DALAM PENETAPAN TARGET AKAN KAMI PERHATIKAN.
  1. USULAN FRAKSI PAN – PKS  TERHADAP KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR 30 MILYAR RUPIAH AKAN KAMI PERTIMBANGKAN  SEPANJANG PERHITUNGAN POTENSI RIIL MEMUNGKINKAN.
  1. C.           BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
  1. BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN ANGGARAN  DILAKUKAN SECARA TERTIB, TRANSPARANSI, EFEKTIF, EFESIEN BERTANGGUNGJAWAB, BERKEADILAN, BERKEPATUTAN, MANFAAT DAN EKONOMIS. SEHINGGA PENGELOLAAN ANGGARAN SEPENUHNYA BERDASARKAN ASAS MANFAAT DAN EKONOMIS UNTUK SILPA TAHUN 2012 TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK BELANJA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA TERINCI DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2012.
  1. PENGADAAN TANAH UNTUK KEBUTUHAN SEKOLAH SMK, MERUPAKAN PERWUJUDAN VISI, MISI BUPATI YAITU ADANYA SEKOLAH VOKASI, SEHINGGA PENGADAAN TANAH SMK MENJADI PENTING, SEDANGKAN PENGADAAN BELUM TEREALISASI  DIKARENAKAN KENDALA TEKNIS DILAPANGAN, MAKA PENGADAAN AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

3.      UNTUK MENYAMPAIKAN DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN ANGGARAN SENANTIASA DILAKUKAN PADA SAAT HEARING DENGAN KOMISI NAMUN APABILA SUDAH MENYANGKUT DOKUMEN PAJAK DAN RETRIBUSI DISAMPAIKAN BERDASARKAN PROSEDUR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. TERHADAP KRITIK FRAKSI PAN-PKS TERKAIT KUALITAS AIR, MOHON KIRANYA KAMI DIBERI ALAMAT YANG DETAIL UNTUK SEGERA KAMI TINDAKLANJUTI DILAPANGAN, KARENA AIR YANG DIPRODUKSI DAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH PDAM KE PELANGGAN TELAH MELALUI PROSES PRODUKSI SESUAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM. PENGAWASAN KUALITAS AIR DIDISTRIBUSI KHUSUSNYA PARAMETER KEKERUHAN AIR DILAKUKAN SECARA PEREODIK SETIAP 2 (DUA) JAM OLEH OPERATOR DIINSTALASI PENGOLAHAN AIR PDAM.
  1. TERKAIT DENGAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN DIDAERAH MILIK JALAN DAN TROTOAR SUDAH DILAKUKAN PENERTIBAN OLEH SATPOL PP SECARA RUTIN, NAMUN UNTUK YANG AKAN DATANG PERLU KITA CARIKAN SOLUSI PENATAAN PKL DILOKASI FASUM ATAU FASOS DAN LAHAN/ BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH, SEHINGGA PKL TIDAK LAGI BERJUALAN DI TEPI JALAN.
  1. BAHWA DALAM MENENTUKAN TITIK REKLAME DITIANG-TIANG LISTRIK                            DI PULAU JALAN TELAH DISESUAIKAN  DENGAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERATURAN YANG BERLAKU, BAIK YANG MENYANGKUT ESTETIKA, KEAMANAN SERTA BATAS PANDANG BAGI PENGGUNA JALAN  YANG MELINTAS. SEDANGKAN ALIRAN LISTRIK MASING-MASING REKLAME MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKLAME. DAN APABILA DITEMUKAN KETIDAKSESUAIAN AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN DAN PENINJAUAN KEMBALI SAAT IZIN TERSEBUT BERAKHIR
  1. PENDIRIAN REKLAME HARUS SESUAI DENGAN TITIK-TITIK REKLAME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN MEMPERHATIKAN ESTETIKA DAN KEAMANAN. DAN BAGI REKLAME YANG BERDIRI ATAU TERPASANG DILUAR TITIK REKLAME YANG TELAH DITETAPKAN, SEGERA KAMI TERTIBKAN MELALUI SKPD TEKNIS SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN YANG LEBIH INTENSIF DAN EFEKTIF.
  1. PENGAWASAN BANGUNAN PADA SAAT  PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK DILAKUKAN OLEH KONSULTAN PENGAWAS BERPEDOMAN PADA BESTEK/ SPESIFIKASI TEKNIS YANG TELAH DITENTUKAN. APABILA PELAKSANAAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN BERPENGARUH PADA FISIK BANGUNAN MAKA AKAN DIKENAKAN DENDA/ TUNTUTAN GANTI RUGI. SELANJUTNYA UPAYA PEMBINAAN KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS AKAN SENANTIASA DILAKUKAN SEBAGAIMANA HARAPAN FRAKSI PAN-PKS.
  1. PENAMBAHAN LUMEN UNTUK LAMPU PJU BERLOKASI DITEMPAT STRATEGIS MULAI TAHUN 2009 SUDAH DIKERJAKAN DIBEBERAPA TEMPAT SEPERTI PINTU MASUK BY PASS KRIAN DAN BALONGBENDO DAN JALAN RAYA PINTU KELUAR TOL PORONG.
  1. D.           BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
  1. TERHADAP PERBEDAAN PERSEPSI TUPOKSI SKPD, SEHINGGA MENIMBULKAN OVERLAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN, LANGKAH UNTUK MEMINIMALISIR HAL TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN MELALUI PENYUSUNAN RUMUSAN TUPOKSI SKPD YANG LEBIH JELAS, TEGAS DAN DIUPAYAKAN TIDAK MENIMBULKAN MULTITAFSIR. DISAMPING ITU, JUGA DILAKSANAKAN ASISTENSI DAN KOORDINASI TERHADAP PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH SKPD.
  1. SKPD DIBENTUK UNTUK MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI BIDANG URUSANNYA DENGAN MENJUNJUNG PRINSIP PROFESIONALISME. MEMANG PEMBANGUNAN PRASARANA SKPD MERUPAKAN KEWENANGAN DINA SPU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, TETAPI KEGIATAN YANG SIFATNYA PEMELIHARAAN SEBENARNYA MENJADI KEWENANGAN SKPD YANG BERSANNGKUTAN. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ATAU PERBAIKAN PRASARANA SERINGKALI DISEBABKAN OLEH PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG HARUS DILALUI. NILAI PENGADAAN YANG TINGGI MENGHARUSKAN PROSES PENGADAANNYA MELALUI TAHAPAN LELANG YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN MEMAKAN WAKTU YANG SANGAT LAMA, SEHINGGA PELAKSAANNYAPUN MENJADI TERKESAN SANGAT LAMBAN.

3      PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2011 MERUPAKAN PROGRAM PENDATAAN BARU YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH  PADA TAHUN 2011 SEBAGAI TINDAK LANJUT UP DATING  PPLS 2008 YANG DIDALAMNYA ADA BEBERAPA PARAMETER BARU DENGAN TUJUAN MENGAKOMODIR RUMAH TANGGA DENGAN PENDAPATAN PERKAPITA 40 % MENENGAH KEBAWAH. KABUPATEN SIDOARJO SENDIRI BERDASARKAN HASIL PPLS TAHUN 2011 TERDAPAT 99.492 (SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA) RUMAH TANGGA SASARAN ATAU SEBANYAK 375.061 PENDUDUK MISKIN. SAAT INI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MELALUI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) SEDANG MENYUSUN DRAF KRETERIA RUMAH TANGGA MISKIN BARU DILUAR DATA PPLS  TAHUN 2011 SESUAI KARAKTERISTIK LOKAL WILAYAH SERTA SEDANG MELAKUKAN KOORDINASI SECARA AKTIF DENGAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K ) DAN BPS UNTUK MENYUSUN MEKANISME VERIFIKASI DAN UP DATING DATA PPLS 2011 DENGAN TUJUAN AGAR PROGRAM-PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO DAPAT BERJALAN EFEKTIF,  EFESIEN, TEPAT SASARAN DAN BERKELANJUTAN.

4.      DISAMPAIKAN BAHWA PROGRAM JAMKESMAS ADALAH PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI APBN, SEMENTARA JAMKESDA PENDANAANNYA BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAN SHARING DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. DITENGARAI PEMOHON SKTM DARI WAKTU KEWAKTU SEMAKIN BESAR MEMANG TIDAK DAPAT DI PUNGKIRI. NAMUN DEMIKIAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TERUS MENERUS BERUPAYA AGAR PEMOHON SKTM BENAR-BENAR SELEKTIF BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DAN BETUL-BETUL MEMBUTUHKAN PELAYANAN KESEHATAN. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO JUGA BERUSAHA UNTUK MENAMBAH ALOKASI PENDANAAN KHUSUSNYA JAMKESDA DAN SKTM MELALUI PAK 2012 KURANG LEBIH 8 MILYAR.

  1. MENGENAI FENOMENA KEBIASAAN GAYA HIDUP MASYARAKAT YANG KURANG MENGEDEPANKAN ASPEK KESEHATAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DENGAN MEMBUANG HAJAT DI PINGGIR SUNGAI DAN SEBAGAINYA TELAH DILAKUKAN UPAYA-UPAYA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI POLA HIDUP SEHAT. NAMUN DEMIKIAN PERMASALAHAN URBANISASI SEBAGAI IMBAS DARI PENDUDUK MUSIMAN YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP BERDAMPAK PULA PADA PENYALAHGUNAAN SUNGAI SEBAGAI SARANA YANG LAIN. DAN KAMI SEPENDAPAT PADA TAHUN ANGGARAN MENDATANG PERLU DIBUAT UPAYA PROGRAM JAMBANISASI.
  1. TERHADAP PERLUNYA PERLUASAN KESEMPATAN MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT PADA SETIAP JENJANG SATUAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA UNTUK MASYARAKAT YANG TINGGAL                         DI DAERAH TERPENCIL, TERKAIT HAL TERSEBUT PADA DASARNYA KITA SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN AKSES PENDIDIKAN MELALUI PENDIRIAN SEKOLAH SATU ATAP DENGAN DIIKUTI PENINGKATAN SARANA PRASARANA , INSENTIF GURU, PENGADAAN TANAH. NAMUN DEMIKIAN KE DEPAN AKAN KITA KEMBANGKAN LAGI SESUAI DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN KHUSUSNYA UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN.
  1. BAHWA PERLUNYA PENGAWASAN YANG KETAT TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN ATAU PERBAIKAN SEKOLAH, UNTUK ITU SELANJUTNYA AKAN KAMI OPTIMALKAN PENGAWASAN DI LAPANGAN BAIK DARI PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN MAUPUN KONSULTAN PENGAWAS.
  1. TERHADAP PENAMBAHAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN APBD 2012 INI DAN APBD 2013 MENDATANG, UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, BAIK UNTUK FAKTOR INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL, HAL INI TENTUNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN SKALA PRIORITAS, WAKTU DAN KEMAMPUAN ANGGARAN.
  1. JAWABAN TERKAIT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH INKLUSI LANJUTAN DI JENJANG SMA DAN SMK, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.
  1. JAWABAN TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN YANG BELUM TERKOORDINASI BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MELALUI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) SEBAGAI SATU-SATUNYA WADAH KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TERUS BERUPAYA MENGKOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN SEMUA PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DILAKUKAN OLEH SKPD,  SALAH SATUNYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DENGAN TUJUAN TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH PROGRAM BAIK PROGRAM YANG BERSUMBER DARI APBN MAUPUN APBD. PERTEMUAN-PERTEMUAN/ RAPAT  KOORDINASI SUDAH DI LAKUKAN DAN PROSES PERUMUSAN KRITERIA WARGA MISKIN SEDANG DALAM TAHAP PENGKAJIAN-PENGKAJIAN. KEDEPAN PARA PEMOHON SKTM HARUS BENAR-BENAR MERUJUK BERDASARKAN BASIS DATA TERPADU PPLS 2011, SEHINGGA TIDAK TERJADI KERANCUAN PENANGANAN PADA WARGA MISKIN YANG MENGGUNAKAN SKTM.
  1. PERAN PUSKESMAS UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SEHAT SENANTIASA DILAKUKAN MELALUI UPAYA SOSIALISASI KESEHATAN KELUARGA BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU.
  1. KONDISI PADA SAAT SEKARANG YANG MERUPAKAN PUSKESMAS PELAYANAN  KESEHATAN KANDUNGAN DAN KELAHIRAN EMERGENCY DASAR SEJUMLAH 6 (ENAM) PUSKESMAS YAITU (KRIAN, TARIK, TAMAN, WARU, PORONG, JABON) SEDANGKAN PADA TAHUN 2013 AKAN DIUSULKAN PENGEMBANGAN REHABILITASI PUSKESMAS PUSKESMAS PELAYANAN  KESEHATAN KANDUNGAN DAN KELAHIRAN EMERGENCY DASAR SESUAI DENGAN BUKU STANDAR PUSKESMAS YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR. ADAPUN PUSKESMAS YANG AKAN DIKEMBANGKAN ADALAH PUSKESMAS SEDATI, SUKODONO, WARU DAN BALONGBENDO.
  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI ATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA LAIN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951, UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003, YANG ANTARA LAIN MEMUAT KETENTUAN BAHWA DALAM PENEGAKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN LEBIH MENGEDEPANKAN  PEMBINAAN, SEHINGGA MEKANISME YANG DILAKUKAN MELALUI PEMBINAAN-PEMBINAAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM DILAKUKAN PRO YUSTISIA SEHINGGA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN TERKESAN LAMBAN/ KINERJANYA KURANG BAIK.
  1. PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI  TEMBAKAU (DBHCT) DILAKUKAN SESUAI DENGAN  JUKLAK DAN JUKNIS YANG TELAH DITENTUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR JAWA TIMUR, HARAPAN FRAKSI PAN-PKS UNTUK MEMPERGUNAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU BAGI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI PENGANGGURAN AKAN DIKOORDINASIKAN LEBIH LANJUT DENGAN MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR JAWA TIMUR.
  1. SUDAH DILAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN NYATA BERUPA PELATIHAN KETRAMPILAN DAN BANTUAN PERALATAN SARAN USAHA BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KHUSUSNYA ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, WANITA TUNA SUSILA DAN ANAK CATAT. KEDEPAN AKAN LEBIH DITINGKATKAN BAIK VOLUME MAUPUN SASARANNYA SEHINGGA TUJUH CABANG PMKS PRIORITAS YAITU YANG TERKAIT DENGAN KETELANTARAN, KECACATAN, KETUNASUSILAAN, PENYIMPANGAN PERILAKU, KORBAN BENCANA DAN/ ATAU KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAPAT TERATASI SECARA MAKSIMAL BAIK DENGAN MENGGUNAKAN APBD MAUPUN MENGADAKAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA. HAL TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM MENYELENGGARAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA.
  1. BURSA KERJA ONLINE MULAI BERJALAN DI WEBSITE INFO KERJA YANG DAPAT DIAKSES DI 18 KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DIHARAPKAN MASYARAKAT DAPAT MENGAKSES DAN MEMANFAATKAN INFO TERSEBUT DALAM MENCARI PELUANG PEKERJAAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PAN-PKS, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

I.

  1. SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN AKAN KAMI PERHATIKAN, WALAUPUN SAAT INI TELAH DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL DENGAN  PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN APLIKASI INFORMASI PAJAK SECARA INTRANET SERTA PENINGKATAN SDM MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BERBASIS KOMPUTER, HAL INI DILAKUKAN UNTUK MENGURANGI KEBOCORAN PENERIMAAN DAERAH SERTA DAPAT MEMONITOR PENGAWASAN INTERNAL BAGI PELAKSANAAN OLEH APARATUR.
  1. JAWABAN TERKAIT PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.
  1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN BANYAKNYA TERJADI PERGESERAN ANGGARAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN  BAHWA PERUBAHAN APBD                      TAHUN 2012 MERUPAKAN BAGIAN DARI PERENCANAAN TAHUN 2012 SEHINGGA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN APBD 2012 TELAH DISESUAIKAN DAN MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012, UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN DALAM APBD TAHUN 2012 NAMUN TIDAK DAPAT TEREALISASI KEMUDIAN DIALIHKAN PENGGUNAANNYA, HAL INI DISEBABKAN ANTARA LAIN TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANGAN DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT. NAMUN DEMIKIAN PENGALIHAN PENGGUNAAN ANGGARAN TERSEBUT TETAP MENGACU PADA ARAHAN-ARAHAN DALAM PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012.
  1. JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN MARAKNYA PENGAJUAN ANGGARAN DI POSTING PELATIHAN, SOSIALISASI, PENINGKATAN KAPASITAS DAN BINTEK DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PELAKSANAAN KEGIATAN TERMASUK PELATIHAN, SOSIALISASI, PENINGKATAN KAPASITAS DAN BINTEK PADA MASING-MASING SKPD TELAH MENGACU PADA DOKUMEN PERENCANAAN MASING-MASING SKPD YANG BERUPA RENSTRA SKPD. DI DALAM DOKUMEN RENSTRA, TELAH TERCANTUM TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING SKPD SEHINGGA KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM APBD DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU.
  1. KOORDINASI DAN SINERGITAS TETAP KITA LAKUKAN, NAMUN DEMIKIAN                   DI DALAM PROSES PENYUSUNANNYA ADA PERGESERAN-PERGESERAN KEGIATAN PADA SKPD YANG TIDAK SUBSTANSIAL DAN AKAN KAMI SESUAIKAN.
  2. II.
  1. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PELAYANAN PADA MASYARAKAT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. PEMBERIAN ANGGARAN YANG CUKUP UNTUK KELANCARAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN, KHUSUSNYA PADA LPSE TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.
  1. TERKAIT PERKELAHIAN/ TAWURAN ANTAR PELAJAR MEMANG PERLU KITA ANTISIPASI  MESKIPUN  TINGKAT TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR TERSEBUT SANGAT MINIM DI KABUPATEN SIDOARJO, ADAPUN ANTISIPASI TERSEBUT DIANTARANYA SUDAH KITA LAKUKAN ANTARA LAIN MELALUI DORONGAN PARA SISWA LEBIH MEMANFAATKAN WAKTUNYA UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN POSITIF YAKNI DENGAN KEGIATAN OLAHRAGA, KESENIAN, PRAMUKA DAN EKSTRAKURIKULER LAINYA, DISAMPING ITU MENGOPTIMALKAN KOMUNIKASI ANTAR SISWA DENGAN KEGIATAN OSIS DAN PARA KEPALA SEKOLAH.
  1. KHUSUS TERHADAP PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH TERMASUK KERJASAMA LUAR NEGERI, RENCANA STRATEGIS KE DEPAN, KERANGKA KERJASAMA INI AKAN TERUS KITA KEMBANGANKAN, SEBAGAIMANA SALAH SATU MISI PEMBANGUNAN DAERAH, YAKNI “MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MEMILIKI DAYA SAING DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL”.

PADA PRIPSIPNYA KAMI SANGAT SEPENDAPAT, BILAMANA PENGEMBANGAN KERJASAMA TERSEBUT PERLU DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA, TERMASUK PENGANGANGGARANNYA. KAMI BERHARAP DUKUNGAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAPAT TERUS DIKEMBANGKAN.

  1. BAHWA ALOKASI BELANJA UNTUK DINAS PERHUBUNGAN SETIAP TAHUN MENGALAMI PENINGKATAN, PENINGKATAN BELANJA SETIAP TAHUN INI SELAIN UNTUK MENGIMBANGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAN JUGA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PARKIR BAGI MASYARAKAT SEHINGGA DIDALAM PAK TAHUN 2012, USULAN ANGGARAN PERUBAHAN APBD DINAS PERHUBUNGAN DISETUJUI SEMUANYA SEBESAR 1,043 MILYAR RUPIAH.
  1. KEGIATAN PERAWATAN TANGGUL-TANGGUL TELAH MENJADI PERHATIAN DINAS PU PENGAIRAN TAHUN ANGGARAN 2012, SEBAGAI CONTOH :
    1. KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN SEKUNDER KEMASAN II DI DESA URANGANGUNG KECAMATAN SIDOARJO
    2. KEGIATAN REHAB/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN KETAWANG DI DESA NGARES REJO KECAMATAN SUKODONO ;
    3. KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN KEDUNG PLOSO KECAMATAN TARIK ;
    4. KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN BOKONG KECAMATAN PRAMBON ;
    5. KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN PEJARAKAN KECAMATAN JABON ;
    6. KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI SALURAN KEMASAN I KECAMATAN WONOAAYU.

UNTUK TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA AKAN KAMI TINGKATKAN.

  1. PENGAWASAN BESTEK DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI DILAKUKAN OLEH KONSULTAN PENGAWAS NAMUN DEMIKIAN DALAM PELAKSANAAN SERAH TERIMA PEKERJAAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN JUGA DILAKUKAN VERIFIKASI OLEH PANITIA PENERIMA HASIL KERJAAN APABILA DITEMUKAN HASIL PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI BESTEK AKAN DILAKUKAN DENDA/ TUNTUTAN GANTI RUGI SEDANGKAN APABILA BANGUNAN MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DAPAT PULA DIKENAKAN SANKSI PIDANA.
  1. MASUKAN YANG DIBERIKAN UNTUK MENGINVENTARISASI KERUSAKAN JALAN – JALAN DI WILAYAH KECAMATAN JABON AKAN DILAKUKAN DAN SEGERA DILAKSANAKAN PENANGANAN KERUSAKAN JALAN, BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN SKALA PRIORITAS UNTUK PENANGANANNYA.
  1. PROGRAM PEMBANGUNAN PJU DI KABUPATEN SIDOARJO  YANG SAMPAI SAAT INI BARU MENCAPAI JUMLAH 17.772 TITIK ATAU 63% SEHINGGA UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET 29.000 TITIK PERLU ADANYA PENAMBAHAN ANGGARAN
  1. PELAKSANAAN TAMBAL SULAM DILAKUKAN TERHADAP KERUSAKAN/ KEMATIAN TANAMAN, SEDANGKAN PEMBANGUNAN BARU TETAP JUGA DILAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.
  1. SEBAGAIAN BESAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO SUDAH MEMILIKI  IPAL, TETAPI PEMANFAATANNYA BELUM MAKSIMAL, ADAPUN  TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP ANATARA LAIN :
    1. MELAKUKAN PENGAWASAN RUTIN UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN, KEMUDIAN AKAN DITINGKATKAN MENJADI PENGAWASAN TERKAIT DENGAN PENAATAN REGULASI DI BIDANG LINGKUNGAN DAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN SKALA NASIONAL.
    2. MELAKSANAKAN WORKSHOP DAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT DENGAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH.
    3. MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRASI HINGGA KE PENEGAKAN HUKUM KEPADA PERUSAHAAN YANG MELANGGAR REGULASI.

ADAPUN YANG TELAH DI KENAKAN SANKSI SAAT INI SEBANYAK 60 PERUSAHAAN.

  1. TERKAIT KEBERADAAN RPH KRIAN APAKAH MASIH LAYAK ATAU TIDAK, KAMI AKAN MELAKUKAN KAJIAN SECARA KOMPERHENSIP SEHINGGA NANTINYA DIPEROLEH SUATU KESIMPULAN APAKAH RPH KRIAN MASIH LAYAK DIPERTAHANKAN DENGAN BERBAGAI UPAYA PERBAIKAN SECARA MENYELURUH ATAU RPH KRIAN HARUS DIRELOKASI. NAMUN SAMBIL MENUNGGU PROSES PADA SAAT INI TELAH KAMI LAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKAN BAIK TEMPAT PEMOTONGAN MAUPUN PENGELOAAN LIMBAHNYA SEHINGGA DAPAT MEMINIMALISIR DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN.
  1. TIDAK BENAR KALAU ADA INFORMASI BAHWA KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEROLEHAN MEDALI EMAS DALAM PON XVIII DI RIAU. PERLU KAMI JELASKAN BAHWA 69 ORANG ATLET DAN OFICIAL DARI KABUPATEN SIDOARJO IKUT MEMPERKUAT KONTINGAN JAWA TIMUR DAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEROLEHAN MEDALI ANTARA LAIN : 7 MEDALI EMAS, 10 MEDALI PERAK DAN 5 MEDALI PERUNGGU. DAN KONI KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENYIAPKAN BONUS BAGI ATLET YANG BERPRESTASI.
  1. PEMBANGUNAN FASILITAS BARU UNTUK SARANA OLAHRAGA SEBAGAIMANA MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  AKAN KAMI PERHATIKAN DAN SEGERA DITINDAKLANJUTI.
  1. TIDAK TERCOVERNYA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PENDATAAN LANJUTAN UNTUK PROGRAM BEDAH RUMAH DALAM PERUBAHAN APBD 2012, HAL INI DIKARENAKAN SUMBER DATA PPLS                 TAHUN 2011 YANG LENGKAP BY NAME, BY ADDRESS SERTA BY CHARACTER  TELAH DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO TERMASUK DIDALAMNYA KEGIATAN BEDAH RUMAH (REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI), SEHINGGA TIDAK PERLU LAGI ADA PENDATAAN LANJUTAN DENGAN DEMIKIAN KAMI TINGGAL MENCARI, MEMILIH DAN MEMPRIORITASKAN PENERIMAAN MANFAAT.
  1. PERNYATAAN BELUM TERCOVERNYA PROGRAM KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMAHAMAN DAN KEWAJIBAN ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA TIDAK SEMUANYA BENAR, KARENA DARI 2.243 PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO, SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2012 HANYA KURANG DARI 20 PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA DAN UNJUK RASA, SEMUA PENYEBAB UNJUK RASA BUKAN DARI UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), HANYA ADA 1 (SATU) PERUSAHAAN SEDANGKAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN PENYEBABNYA KARENA PARA PEKERJA/ BURUH BELUM DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK. KAMI SETUJU HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN SIDOARJO KURANG BERFUNGSI DENGAN BAIK MEMANG DEMIKIAN, NAMUN SEMUANYA BUKAN MASALAH PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN AKAN TETAPI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PARA PIHAK YAITU PARA PEKERJA/ BURUH DAN SERKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PERUSAHAAN DENGAN PENGUSAHA  PERLU DITUMBUH KEMBANGKAN MELALUI LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT, MESKIPUN DENGAN TERBATASNYA MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL, YAITU 8 (DELAPAN) ORANG YANG SUDAH MENDAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) DARI KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DAN PENGAWAS KETENAGA KERJAAN SEBANYAK 14 (EMPAT BELAS) ORANG YANG TIDAK SEIMBANG DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO, NAMUN KAMI TETAP BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPASI MOGOK KERJA DAN UNJUK RASA. DISAMPING HAL TERSEBUT DI KABUPATEN SIDOARJO JUGA TELAH DIBENTUK TIM DETEKSI DINI (TDD) SEBAGAI LANGKAH ANTISIPASI MOGOK KERJA, YANG SASARAN UTAMANYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG  RAWAN MOGOK KERJA ATAU UNJUK RASA.
  1. APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KAMI SEPENDAPAT  DIMANA UNTUK PELAYANAN PUSKESMAS SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) TINGKAT I DIBERLAKUKAN :

-       SELURUH KUNJUNGAN BAIK MISKIN MAUPUN NON MISKIN UNTUK RETRIBUSI LOKET GRATIS

-            PENDERITA NON MISKIN YANG MENDAPATKAN TINDAKAN MEDIS SEDERHANA DI PUSKESMAS DIKENAKAN PERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

-            KEMUDIAN PENDERITA MISKIN KARTU JASKESMAS DAN SKTM (SPM) YANG MENDAPATKAN TINDAKAN SEDERHANA DAN DIRAWAT INAP DI PUSKESMAS DI KENAKAN BIAYA SESUAI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, DIMANA PROSES KLIM ANGGARAN MELALUI DANA JASKESEMAS (APBN/BANSOS)

-             PENDERITA MISKIN DENGAN KARTU JASKESDA YANG MENERIMA TINDAKAN SEDERHANAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS HANYA DIKENAKAN PERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KOMPONEN BIAYA JASA PELAYANAN, BIAYA MAKAN PASIEN RAWAT INAP DAN TRANSPORT RUJUKAN BILA DI PERLUKAN  (RADIUS LEBIH KURANG 5 KM-RP 75.000,00 RADIUS LEBIH DARI 5 KM RP 100.000,00) DIMANA KLAIM ANGGARAN MELALUI ANGGARAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (APBD KABUPATEN SIDOARJO)

 

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

  1. UNTUK REHAB DAN PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU DILAKSANAKAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

  1. A.   UNTUK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DILAKSANAKAN MELALUI PROGRAM :
    1.                                   i.           JAMKESMAS YANG DANANYA BERASAL DARI APBN (BANTUAN SOSIAL);
    2.                                  ii.           JAMKESDA YANG DANANYA BERASAL DARI PEMBIAYAAN SHARING ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO;
    3.                                iii.           JAMKESDA NON KUOTA DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/ SURAT PERNYATAAN MISKIN, PERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2012 PEMBIAYAAN DARI APBD KABUPATEN SIDOARJO.
    4. SAAT INI KAMI SEDANG MERANCANG KAJIAN MENGENAI KONDISI PENCEMARAN BAKTERIOLOGIS DAN KIMIAWI PADA BADAN AIR DAN AIR SUMUR DI KABUPATEN SIDOARJO. HARAPANNYA ADALAH TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI KAJIAN KONDISI PENCEMARAN AIR OLEH BAKTERI, KIMIA, MAUPUN KAJIAN LOGAM BERAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT.

  1. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN, JALAN, NORMALISASI SALURAN DAN PJU SELALU DISESUAIKAN DENGAN MUSRENBANG DAN JARING ASPIRASI MASYARAKAT SERTA BERPEDOMAN PADA ASPEK TEKNIS MAUPUN ADMINISTRASI YANG TELAH DITETAPKAN NAMUN DEMIKIAN SARAN PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA AKAN KAMI PERHATIKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

  1. DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADA BIDANG PERTANIAN UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN MELALUI PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA IRIGRASI TERSIER YANG MANA PADA TAHUN ANGGRAN 2012 TELAH DILAKUKAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT) DESA DENGAN PANJANG SALURAN          +  6.767 M (KURANG LEBIH ENAM RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH METER), NAMUN MENGINGAT PANJANG SALURAN TERSIER YANG BERKONDISI KURANG BAIK DAN YANG BELUM DIREHABILITASI MASIH              + 984.730 M (KURANG  LEBIH SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH METER), MAKA DIWAKTU YANG AKAN DATANG AKAN KAMI USULKAN PERBAIKANYA SECARA BERTAHAP.

  1. ADAPUN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PERTANIAN ANTARA LAIN : ON FARM YAITU INTENSIFIKASI PERTANIAN DAN KETERSEDIAN SUPRODI (BENIH, PUPUK DAN OBAT-OBATAN). SERTA OFF FRAM  YAITU PENGADAAN DAN PENATAAN LUMBUNG PANGAN SERTA PENYULUHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BAGI PETUGAS DAN PETANI.

  1. KEGIATAN PEMELIHARAAN SALURAN TAMBAK MEMANG SUDAH DIUSULKAN SECARA RUTIN TIAP TAHUN ANGGARAN DAN PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN, SERTA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENDANGKALAN SALURAN TAMBAK DAN APRESIASI YANG MENDALAM ATAS PERHATIAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA MENGINGAT HASIL TAMBAK ADALAH ICON KABUPATEN SIDOARJO.

  1. JAWABAN TERKAIT PERUBAHAN ANGGARAN PADA SKPD YANG BERSIFAT KURANG MENDESAK DAN PRIORITAS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA TERJADI PERGESERAN ANGGARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. MASUKAN  PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN  PARKIR BERLANGGANAN KAMI AKAN LEBIH MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN TERHADAP JUKIR-JUKIR MELALUI PETUGAS PENGAWAS JUKIR YANG ADA DAN MELAKUKAN PENINDAKAN YANG TEGAS TERHADAP JUKIR YANG MELANGGAR KETENTUAN.

  1. PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI RETRIBUSI KOLAM RENANG DAN TENIS INDOOR DIAKUI MEMANG BELUM MENCAPAI TARGET, HAL INI DIKARENAKAN KEDUA SARANA OLAHRAGA TERSEBUT SAAT INI SEDANG DALAM PERBAIKAN SEHINGGA MEMPENGARUHI KUANTITAS PENYEWA/ PENGGUNA YANG PADA AKHIRNYA BERPENGARUH PADA PEMASUKAN RETRIBUSI. KEDEPAN AKAN KAMI PERHATIKAN KEMBALI MENGENAI KETERSEDIAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG KEDUA SARANA TERSEBUT DENGAN MAKSUD AGAR DAPAT BERSAING DENGAN SARANA-SARANA OLAHRAGA YANG DIMILIKI OLEH PIHAK SWASTA.

  1. JAWABAN TERKAIT PELATIHAN KEPADA BENDAHARA DESA DAN SEKRETARIS DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM   FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA  SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN HATI NURANI


JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

 FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

  1. JAWABAN TERKAIT ANGGARAN PEMBANGUNAN YANG BERSIFAT FISIK DAN  KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN WAKTU YANG PANJANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PERUBAHAN ANGGARAN PADA SKPD YANG BERSIFAT KURANG MENDESAK DAN PRIORITAS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA TERJADI PERGESERAN ANGGARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. JAWABAN TERKAIT OPTIMALISASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA DI KECAMATAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI           PAN – PKS.

  1. JAWABAN TERKAIT PEMENUHAN SARANA UNTUK PROSES AKSES INFORMASI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

  1. JAWABAN TERKAIT MARAKNYA TERJADINYA TAWURAN ANTAR SISWA DAN CLASH FISIK ANTAR DESA ATAUPUN ANTAR WILAYAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. UNTUK PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KHUSUSNYA BAGI PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN POLITIK MEMANG KURANG MAKSIMAL DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG ADA.  NAMUN DEMIKIAN  USULAN PELATIHAN DIMAKSUD AKAN DIRENCANAKAN PADA AKHIR TAHUN 2012 YANG BEKERJASAMA DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

  1. ANGGARAN VALIDASI DATA PEMILIH BUKAN MERUPAKAN BEBAN APBD, TETAPI TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM MELALUI APBN, TANGGUNG JAWAB APBD HANYA SEBATAS BANTUAN OPERASIONAL ITUPUN JIKA ADA PERMINTAAN DARI KPU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

9.      JAWABAN TERKAIT PELATIHAN KEPADA BENDAHARA DESA DAN SEKRETARIS DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

10.  TERKAIT SARAN PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN AKAN KAMI PERHATIKAN SESUAI DENGAN SKALA PRIORITAS DAN KEMAMPUAN ANGGARAN.

11.  JAWABAN TERKAIT PENGADAAN TANAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA   FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

  1. APRESIASI YANG DISAMPAIKAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI UNTUK MENGUKUR ATAS KEBERHASILAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JEJARING NYA, KAMI SEPENDAPAT. SELANJUTNYA MOHON DUKUNGAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA APARATUR KESEHATAN GUNA TERCAPAINYA VISI KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

  1. KETENTUAN PENGGUNAAN MATERAI DILAKSANAKAN OLEH RSUD DR. SOETOMO PER 1 SEPTEMBER 2012 DAN HAL TERSEBUT TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT. NAMUN SEBAGIAN MASYARAKAT MISKIN TIDAK MEMAHAMI YANG BERAKIBAT MUNCULNYA KERESAHAN. SELANJUTNYA MENYIKAPI PERMASALAHAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN UPAYA SOSIALISASI TERPADU DI PUSKESMAS-PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT YANG MENGUSULKAN RUJUKAN.

14.   PENATAAN PENGGUNA STAND DI AREA GOR SAAT INI SEDANG DALAM PROSES PENATAAN TERUTAMA DARI SISI REGULASINYA. MENGENAI USULAN MENGEMBALIKAN FUNGSI GOR SESUAI KEPERUNTUKANNYA, HAL INI AKAN KAMI BAHAS DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MENCARI ALTERNATIF- ALTERNATIF SOLUSI PENANGANAN PKL YANG SAAT INI UNTUK SEMENTARA DITEMPATKAN DI KAWASAN GOR.

  1. JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN FISIK PADA DINAS HARUS MELAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA OLEH DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

 

  1. PADA DASARNYA USULAN 3 (TIGA) UNIT MOBIL UNTUK OPERASIONAL DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KARENA KEBUTUHAN MOBIL SANGAT PRIORITAS UNTUK MEMENUHI OPERASIONAL PROGRAM KEGIATAN UPT, LIPONSOS SERTA UNTUK MELAKSANAKAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KE PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN MENUNJANG KEGIATAN DITEKSI DINI PEMOGOKAN TENAGA.

  1. APRESIASI DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI BAHWA OUTSOURCING YANG ADA DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO UNTUK KONTRAK PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE NOMOR 027/503/404.6.8/2012, PENGUPAHAN TENAGA KERJA TELAH SESUAI DENGAN UMK KABUPATEN SIDOARJO. DAN SELANJUTNYA DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SESUAI KONTRAK PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE DIMAKSUD.

18         BERDASARKAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN RSUD BERKAITAN DENGAN KLAIM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESDA/ SKTM) TAHUN ANGGARAN 2012 SEBESAR RP.28.333.232.950,00 (DUA PULUH DELAPAN MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH) TELAH DISERAP UNTUK PEMBAYARAN PIUTANG TAHUN 2011 SEBESAR                                    RP. 6.626.962.711,00 (ENAM MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS SEBELAS RUPIAH) DAN KLAIM PELAYANAN TAHUN 2012 SEBESAR RP.17.088.282.257,00 (TUJUH BELAS MILYAR DELAPAN  PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH)  UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2012. SEHINGGA SISA ANGGARAN SEBESAR RP.4.617.987.982,00 (EMPAT MILYAR ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) DIPERKIRAKAN DANA TERSEBUT HANYA CUKUP UNTUK PEMBAYARAN KLAIM 1,5 BULAN KARENA RATA-RATA KLAIM TAGIHAN PERBULAN SEBESAR 2,8 MILYAR RUPIAH.

  1. JAWABAN TERKAIT MASIH OVERLAPPING TUPOKSI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

  1. BAHWA DENGAN TELAH DITERIMANYA BASIS DATA TERPADU  PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) 2011 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MELALUI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)  TELAH MELAKUKAN ADVOKASI/ SOSIALISASI KEPADA SELURUH SKPD, CAMAT SE KABUPATEN SIDOARJO SERTA STAKEHOLDERS BAHWA SELURUH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN HARUS MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) 2011. ADAPUN INDIKATORNYA MASIH RENDAH, HAL INI BUKAN KEWENANGAN DAERAH UNTUK MERUBAH SEDANGKAN KETIDAKSESUAIAN DENGAN OBYEKTIFITAS DILAPANGAN, PERLU UPDATING KEMBALI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH.

  1. BAHWA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD SETELAH PROSES PEMBUATAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DILAKUKAN OLEH SKPD YANG MEMBIDANGI, MAKA SKPD DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENCAIRANNYA KE DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.

  1. KEGIATAN SOSIALISASI DAN MONITORING PADA TRI BULAN IV AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN DESEMBER YANG MELIPUTI PENDISTRIBUSIAN, PEMBAYARAN SESUAI DENGAN KUALITAS YANG BERPEDOMAN PADA PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS RASKIN  APBN/ APBD TAHUN 2012.

 

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM   FRAKSI GERAKAN HATI NURANI,  SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  PARTAI DEMOKRAT.

 

 

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

  1.  PADA PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2012 INI, KEGIATAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MENJADI PERHATIAN BERSAMA DAN KAMI SEPAKAT ATAS PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

  1. ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASING – MASING SKPD SUDAH DI PERTANGGUNGJAWABKAN KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT BIDANG KEMISKINAN. BERDASARKAN HASIL PENDATAAN YANG             DILAKUKAN OLEH BPS BAHWA CAPAIAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN SIDOARJO MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 7,45 %, HAL TERSEBUT TELAH MELAMPAUI DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DI RPJMD YAITU SEBESAR 9,44 %. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TETAP BERKOMITMEN UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN – ANGGARAN YANG BERBASIS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. SEBAGAI GAMBARAN ANGGARAN PRO KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENGALOKASIKAN 17,40% DARI TOTAL KESELURUHAN APBD.

  1. ANGGARAN UNTUK KECAMATAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012 INI RATA – RATA SUDAH ADA PENINGKATAN KHUSUSNYA UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. DENGAN PENINGKATAN ANGGARAN INI DIHARAPKAN PELAYANAN DI KECAMATAN LEBIH MEMADAI.

  1. PENAMBAHAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN KPUD SIDOARJO BERSUMBER PADA APBN YANG DIATUR PADA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.  APABILA KPUD MEMBUTUHKAN FASILITASI ANGGARAN MAKA AKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SESUAI DENGAN KINERJA YANG AKAN DILAKUKAN.

  1. JAWABAN TERKAIT PERGESERAN ANGGARAN PADA SKPD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

  1. PELAKSANAAN PENDATAAN/ INVENTARISASI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BENTUK KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET UNTUK MEMPEROLEH VALIDITAS DATA YANG BERGUNA SEBAGAI SARANA PENUNJANG SERTIFIKASI  (HAK ATAS TANAH) ASET TANAH DIMANA SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP. PERLU DI SAMPAIKAN PULA   BAHWA ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG SUDAH BERSERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2011 SEBANYAK 270 YANG BERSERTIFIKAT SEDANGKAN UNTUK TAHUN 2012 PROSES PERSERTIFIKATAN KEBADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO SEBANYAK 10 .

  1. JAWABAN TERKAIT PENAMBAHAN ANGGARAN PADA BAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TELAH  KAMI  SAMPAIKAN PADA FRAKSI  PARTAI DEMOKRASI  INDONESIA PERJUANGAN.

  1. MASUKAN DARI FRAKSI DEMOKRAT AKAN KAMI PERHATIKAN, DAN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SAAT INI KAMI SUDAH BERUPAYA MENARIK INVESTOR DARI CHINA UNTUK MENANAMKAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI WILAYAH SIDOARJO (KECAMATAN WARU S/D SEDATI).

  1. BELUM TERWUJUDNYA TERWUJUDNYA GEDUNG SERBA GUNA DIKARENAKAN  ADANYA KENDALA PENGADAAN LAHAN YANG BELUM TEREALISASIKAN, NAMUN  TETAP AKAN KAMI REALISASIKAN KEMBALI.  TERKAIT SARAN SEBELUM PENYERTAAN MODAL DISAHKAN AGAR MEREVISI RPJMD AKAN KAMI PERTIMBANGKAN.

10.    JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN PARKIR BERLANGGANAN TELAH DISAMPAIKAN PADA FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

11.    HIMBAUAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AKAN KAMI PERHATIKAN DAN TAHUN 2012 TELAH MEMBANGUN TPS DI 7 KECAMATAN YAITU, KECAMATAN TULANGAN, KECAMATAN TAMAN, KECAMATAN WARU, KECAMATAN SUKODONO , KECAMATAN SEDATI , KECAMATAN PORONG DAN KECAMATAN KRIAN.

-     PENGADAAN TANAH TPA DI DESA KEBONAGUNG TAHAP II YANG     LUASNYA KURANG LEBIH 6 HEKTAR SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN.

-     PADA TAHUN 2012 SUDAH DIANGGARKAN PEMBANGUNAN PONDASI PAGAR TPA SEBAGAI PENAHAN LINDI SEHINGGA LINDI BISA MENGALIR KE INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBA ( IPAL) YANG SUDAH ADA SEHINGGA TIDAK MENGALIR KE SUNGAI ( SEBELAH SELATAN) TPA.

  1. JAWABAN TERKAIT PENATAAN PENGGUNAAN STAND DI AREA GOR TELAH DISAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

  1. SARAN DAN MASUKANNYA TENTANG PERLUNYA PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI TIM PENGAWAS LIMBAH.  UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, MAKA KAMI KEDEPAN AKAN MENINGKATKAN FUNGSI DAN PERAN DARI PETUGAS PENGAWAS DISAMPING MENAMBAH SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI DI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH/ PPLHD, PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP/PPNS-LH), DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG SEPERTI MEMBENTUK POS PENGADUAN (TERTULIS/SMS ONLINE/DLL), UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PENGADUAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI MELALUI ONLINE P3M .

  1.  MASUKAN DARI FRAKSI DEMOKRAT, PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN YANG MENGGUNAKAN SKTM KHUSUSNYA UNTUK PELAYANAN HEMODIALISA SUDAH DILAYANI SELURUHNYA OLEH RSUD KABUPATEN SIDOARJO DAN BERKAITAN DENGAN ITU PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENGUSULKAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN SEBESAR 12 MILYAR RUPIAH YANG TERDIRI DARI 5 MILYAR RUPIAH UNTUK RSUD DAN 7  MILYAR RUPIAH UNTUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

15.    KASUS KETENAGAKERJAAN YANG CUKUP MENONJOL ADALAH PELANGGARAN NORMATIF (TERMASUK DI DALAMNYA MASALAH UMK) OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCING. SEBENARNYA PERMASALAHAN TERSEBUT TIDAK HANYA MARAK DI KABUPATEN SIDOARJO SAJA NAMUN HAMPIR DI SEMUA KOTA/ KABUPATEN KANTONG-KANTONG INDUSTRI DI INDONESIA PERMASALAHAN TERSEBUT MUNCUL DISERTAI UNJUK RASA. UNTUK MENANGANI MASALAH TERSEBUT PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA SESUAI PERUNTUKAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU, YAKNI:

  1. MELAKUKAN PEMERIKSAAAN REGULER/ BERKALA KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
  2. MELAKUKAN PEMERIKSAAAN REGULER/ BERKALA KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN   OUTSOURCING
  3. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS PENGADUAN PEKERJA/  BURUH  ATAU SERIKAT  PEKERJA/ BURUH
  4. MEMBERIKAN NOTA PEMERIKSAAN/NOTA PERINGATAN KEPADA PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KETENTUAN NORMATIF.
  5.  MELAKUKAN TINDAKAN PRO YUSTISIA APABILA PADA BATAS WAKTU NOTA PERINGATAN, PERUSAHAAN BELUM BERSEDIA MELAKSANAKAN KETENTUAN NORMATIF

16.   JAWABAN TERKAIT  PENGADAAN LAHAN SMK BARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

DEMIKIAN JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO,  ADA PEPATAH MENGATAKAN TAK ADA GADING YANG TAK RETAK, DEMIKIAN JUGA DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAAN BELUM SEPENUHNYA SEMPURNA KARENA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MEMERLUKAN KEPEDULIAN DAN DUKUNGAN SEMUA PIHAK SERTA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO.  DAN SEMOGA SAUDARA-SAUDARA KITA YANG MENJALANKAN IBADAH HAJI DIBERIKAN KELANCARAN DAN KEMUDAHAN. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

 

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SIDOARJO, 4 OKTOBER  2012

       BUPATI SIDOARJO,

                                                                             H. SAIFUL ILAH


Beri Komentar