Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi Terhadap 10 Raperda

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;
YANG SAYA HORMATI :
-    WAKIL BUPATI ;
-    REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;
-    PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;
-    SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA PEJABAT PEMKAB DAN JAJARANNYA ;
-    PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO ;
-    PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT ;
-    PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 10 (SEPULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN RIDHO-NYA KITA DIBERI KEKUATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGABDIAN KITA KEPADA BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO. MUDAH – MUDAHAN SIDANG HARI INI BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA.

TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS BERBAGAI PANDANGAN, SARAN MAUPUN HIMBAUAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA, YANG BERGUNA DALAM RANGKA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO KHUSUSNYA KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELAIN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG PENTING GUNA MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. PEMBERIAN KEWENANGAN YANG SEMAKIN BESAR KEPADA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, MENGHARUSKAN DAERAH MENINGKATKAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN PENGELUARANNYA YANG SEMAKIN BESAR, ANTARA LAIN MELALUI INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.  KEWENANGAN MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK MAUPUN RETRIBUSI INI HARUS DIDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG.

DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAERAH HARUS MENYUSUN PERATURAN DAERAH BARU TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MENGACU PADA UNDANG-UNDANG DIMAKSUD. DIPENGHUJUNG TAHUN 2011 INI, KITA BERLOMBA DENGAN WAKTU UNTUK DAPAT SEGERA MENYELESAIKAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KHUSUSNYA TENTANG RETRIBUSI DAERAH. HAL INI DIKARENAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  MEMBATASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH LAMA SAMPAI AKHIR TAHUN 2011. ARTINYA, PER JANUARI 2012 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH HARUS MENDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BARU. UNTUK ITU MELALUI FORUM INI MARILAH KITA MENYATUKAN KOMITMEN BERSAMA UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN AGENDA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERKENANKANLAH  KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO SECARA SISTEMATIS DAN BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT :

1.    FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;
2.    FRAKSI  GERAKAN HATI NURANI;
3.    FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;
4.    FRAKSI PARTAI DEMOKRAT;
5.    FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; DAN
6.    FRAKSI PAN – PKS.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1.    TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN YANG MASUK DALAM NOTICE STNK DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PADA DASARNYA DENGAN PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN YANG LANGSUNG TERSISTEMASI PEMBAYARANNYA DI SAMSAT PADA SAAT PERPANJANGAN STNK MENGUNTUNGKAN MASYARAKAT KARENA LEBIH RINGAN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN PADA SETIAP KALI PARKIR. SEDANGKAN IMPLEMENTASI DI LAPANGAN DALAM PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN YANG MASIH DITEMUKAN BEBERAPA KENDALA AKAN KAMI LAKUKAN PERBAIKAN DENGAN DUKUNGAN MASYARAKAT PENGGUNA PARKIR.

2.    STANDARISASI PELAYANAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN PADA DASARNYA TELAH KAMI LAKUKAN DIANTARANYA ADALAH ADANYA PETUGAS PARKIR, PEMBAGIAN ZONA PARKIR (TITIK-TITIK PARKIR), ADANYA POS PENGADUAN , RESPON ATAU TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN DAN LAIN-LAIN. NAMUN DEMIKIAN UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN AGAR SESUAI DENGAN STANDARISASI PELAYANAN AKAN TERUS KAMI LAKUKAN. SEDANGKAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN UNTUK SEMENTARA KAMI LAKUKAN MELALUI BANTUAN KEHILANGAN TERHADAP PENGGUNA PARKIR BERLANGGANAN. SAAT INI KAMI SEDANG MENGKAJI FORMAT YANG IDEAL DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN  KONSUMEN BAGI PENGGUNA PARKIR BERLANGGANAN.

3.    KAMI SEPENDAPAT TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PEMBERLAKUAN 1 (SATU) ZONA CELL PLANNING UNTUK 3 (TIGA) MENARA KARENA HAL TERSEBUT SELAIN TELAH DIRUMUSKAN DALAM RAPERDA YANG AKAN MENJADI PEMBAHASAN BERSAMA JUGA UNTUK MENGHINDARKAN SIDOARJO DARI HUTAN TOWER. SEDANGKAN TERHADAP TOWER YANG TIDAK BERIJIN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG TELAH TENTUKAN.

4.    TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT ADANYA PELANGGARAN IZIN BAGI BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI MAUPUN PERUBAHAN BANGUNAN MEMANG SEHARUSNYA DIBERIKAN SANKSI. UNTUK ITU KAMI AKAN LAKUKAN PENDATAAN ULANG DAN MENGINVENTARISIR PELANGGARAN TERSEBUT MELALUI KEGIATAN OPERASI SISIR SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI DIMAKSUD.
5.    PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  TENTANG PERLUNYA KEMUDAHAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT KAMI SANGAT SETUJU. OLEH KARENANYA DALAM RAPERDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSYARATAN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN DIANTARANYA ADALAH  MENEMPATKAN PAPAN PENGUMUMAN PADA LOKASI YANG AKAN DIBANGUN. SEDANGKAN TERKAIT USULAN PEMUTIHAN DISERTAI DENGAN BIAYA YANG MURAH DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  AKAN KAMI PERTIMBANGKAN DENGAN TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN KAJIAN YANG KOMPREHENSIF.

6.    TERHADAP BANGUNAN REKLAME DI SEPANJANG JALUR HIJAU ATAU PULAU JALAN  SAAT INI MASIH DIMUNGKINKAN, NAMUN DEMIKIAN APABILA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN BERPENDAPAT BAHWA BANGUNAN REKLAME DI SEPANJANG JALUR HIJAU ATAU PULAU JALAN PERLU DITERTIBKAN, HAL TERSEBUT MENJADI BAHAN PEMBAHASAN BERSAMA DALAM PENETAPAN RAPERDA IMB.

7.    PENGIRIMAN RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KE DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA MEMANG SEHARUSNYA DISERTAI DENGAN NASKAH AKADEMIS. NAMUN DEMIKIAN NASKAH AKADEMIS TERSEBUT BARU KAMI KIRIMKAN KE DPRD PADA TANGGAL 28 NOPEMBER 2011.

8.    TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PEMBERIAN FIT BACK PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DISERTAI DENGAN PERBAIKAN PELAYANAN BERUPA PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA AKAN KAMI PERHATIKAN DAN TINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN KEMAMPUAN APBD KARENA HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN ASAS EARMARKING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

9.    OPERASIONALISASI KOLAM RENANG GOR TELAH MEMPERHATIKAN BAKU MUTU AIR, BAHKAN TELAH DILAKUKAN UJI MUTU OLEH PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKAN OLAH RAGA SD-MI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR.

10.    UPAYA UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI LAKUKAN MELALUI PEMBUKAAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT WISATA BARU SEPERTI PESISIR PANTAI TLOCOR JABON.
11.    TERKAIT PERLUNYA PENAMBAHAN JUMLAH PANGKALAN PEMADAM KEBAKARAN MINIMAL 3 (TIGA) TITIK TELAH KAMI RENCANAKAN MELALUI PEMBANGUNAN POS SEKTOR TERUTAMA DI WILAYAH YANG BERPOTENSI KEBAKARAN TINGGI YAITU DI KECAMATAN TAMAN, KECAMATAN WARU DAN KECAMATAN KRIAN.

12.    OBYEK RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ADALAH PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA. SEDANGKAN YANG TERMASUK KATEGORI ALAT PEMADAM KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA TELAH DIRUMUSKAN DALAM RAPERDA DIMAKSUD. SEDANGKAN TERKAIT PERLUNYA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN APK AKAN KAMI PERHATIKAN DAN LAKSANAKAN. SEDANGKAN KENDALA YANG DIHADAPI DILAPANGAN ADALAH KETERBATASAN SDM, SARANA DAN PRASARANA. UNTUK PERMASALAHAN INI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DAPAT DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN.

13.    TERKAIT PENTINGNYA TINGKAT KESELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM PROSES PEMBERIAN IMB AKAN KAMI PERHATIKAN. SEDANGKAN TERKAIT PEMBERIAN IMB TELAH MELIBATKAN SATKER YANG MEMBIDANGI.

14.    TERHADAP USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF KEPADA RT/RW YANG DIMASUKKAN DALAM DANA ADD DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SESUAI KETENTUAN PASAL 26 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MENJADI DASAR PENYUSUNAN RAPERDA PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPUNYAI FUNGSI PEMBINAAN YANG DIANTARANYA ADALAH MEMBERIKAN BANTUAN PEMBIAYAAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN TERMASUK RT MAUPUN RW. DALAM PELAKSANAANNYA TENTUNYA HAL TERSEBUT DILAKUKAN SESUAI MEKANISME DAN PROSEDUR YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

15.    PADA SAAT INI UNTUK BIAYA PENGOBATAN PADA MASYARAKAT MISKIN KUOTA MAUPUN  NON KUOTA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DALAM PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA SEDANGKAN MASYARAKAT SIDOARJO  SELAIN  YANG  TERDAFTAR PADA JAMKESMAS DAN JAMKESDA

UNTUK BEROBAT KE PUSKESMAS DAN JARINGANNYA,  RETRIBUSI PENDAFTARANNYA GRATIS SEDANGKAN APABILA ADA TINDAKAN DIKENAKAN RETRIBUSI SESUAI DENGAN PERDA YANG BERLAKU. DALAM PERKEMBANGAN KE DEPAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PASAL 19 MENYEBUTKAN BAHWA JAMINAN KESEHATAN DISELENGGARAKAN SECARA NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP ASURANSI SOSIAL DAN PRINSIP EKUITAS. SERTA PADA PASAL 20 MENYEBUTKAN BAHWA PESERTA JAMINAN KESEHATAN ADALAH SETIAP ORANG YANG TELAH MEMBAYAR IURAN ATAU IURANNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH. SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH BERUPAYA DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO. SEDANGKAN SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENGGUNA JASA PELAYANAN TERTUANG PADA RAPERDA, SEDANGKAN SANKSI BAGI PELAKU PELAYANAN MENGACU PADA PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

16.    TERHADAP USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK DIBENTUK BLUD MENGENAI PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA BLUD ADALAH PENGELOLAAN KEUANGAN YANG MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS BERUPA KELELUASAAN UNTUK MENERAPKAN PRAKTEK-PRAKTEK BISNIS  YANG SEHAT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN  KEPADA MASYARAKAT SEPERTI PENERIMAAN KEUANGAN DARI MASYARAKAT YANG LANGSUNG DAPAT DIMANFAATKAN DALAM PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH. UNTUK SAAT INI PENGELOAAN SAMPAH DENGAN SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBELANJAAN DENGAN MODEL BLUD BELUM MENDESAK.

17.    SANKSI KEPADA PENEGAK HUKUM TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEDANGKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT, MAUPUN BADAN USAHA, PERUSAHAAN DIATUR DI RAPERDA DIMAKSUD.

18.    DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DISEBUTKAN BAHWA PEMBERIAN INSENTIF DITETAPKAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEDANGKAN USULAN PENUANGAN PROSENTASE BESARAN INSENTIF MENJADI BAHAN PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

I

1.    PENGORGANISASIAN TERHADAP JURU PARKIR DALAM PELAYANAN PARKIR TELAH KAMI LAKUKAN, NAMUN DEMIKIAN OPTIMALISASI PENGORGANISASIAN TERUS KAMI LAKUKAN DENGAN MELALUI PEMBENAHAN-PEMBENAHAN.

2.    JAWABAN TERKAIT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR YANG BELUM NAMPAK ADA UPAYA PERBAIKAN, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

3.    VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM PENENTUAN TARIF RETRIBUSI DIANTARANYA ADALAH :
A.    BIAYA PENYEDIAAN JASA;
B.    KEMAMPUAN MASYARAKAT;
C.    ASPEK KEADILAN; DAN
D.    EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ATAS PELAYANAN.

4.    TERKAIT DENGAN BESARNYA RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN YANG DIRASAKAN BELUM BERDAMPAK PADA OPTIMALISASI PELAYANAN, MENJADI PERHATIAN DAN KOMITMEN BERSAMA. UNTUK ITU KEDEPAN DIUPAYAKAN PERBAIKAN  SECARA TERUS MENERUS DENGAN DUKUNGAN KECUKUPAN/ KETERSEDIAAN ANGGARAN.

5.    DAPAT KAMI JELASKAN COSTING OPERASIONAL PARKIR BERLANGANAN SEBAGAI BERIKUT:
PENDAPATAN PARKIR BERLANGGANAN DITARGET SEBESAR                       RP. 18.100.000.000,- (DELAPAN BELAS  MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH), SEDANGKAN  UNTUK BIAYA OPERASIONAL ANTARA LAIN:
a.    BELANJA JASA ATAU TENAGA JURU PARKIR SEBESAR                                     RP. 3.367.800.000,00, (TIGA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH);
b.    BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI SEBESAR                                 RP. 3.280.512.850,00 (TIGA  MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH  JUTA LIMA RATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH);
c.    BELANJA PREMI ASURANSI PARKIR BERLANGGANAN SEBESAR                   RP. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH),
SEHINGGA PENDAPATAN DARI HASIL PARKIR BELANGGANAN SEBESAR RP. 11.251.687.150,- (SEBELAS MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH).
6.    PADA DASARNYA PARKIR BERLANGGANAN DIBERLAKUKAN DALAM RANGKA  MEMBERIKAN   KERINGANAN RETRIBUSI YANG DITARIK KEPADA MASYARAKAT. DISAMPING ITU PARKIR BERLANGGANAN DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH. TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT  PARKIR BERLANGGANAN KAMI BERUPAYA TERUS-MENERUS MENGURANGI KOMPLAIN MASYARAKAT MELALUI BERBAGAI UPAYA ANTARA LAIN PENYEDIAAN POS PENGADUAN PARKIR BERLANGGANAN, PENEGAKAN DISIPLIN JURU PARKIR, TERMASUK PEMECATAN JIKA DIKETAHUI ADA JURU PARKIR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN.

II

1.    SEHUBUNGAN DENGAN TEMUAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERKAIT LEMAHNYA PENGAWASAN IZIN GANGGUAN, KAMI AKAN LEBIH MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN BAIK PRA MAUPUN PASCA PERIZINAN, SALAH SATUNYA MEMAKSIMALKAN OPERASI SISIR, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEMINIMALISIR PELANGGARAN IZIN GANGGUAN.

2.    PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI IZIN GANGGUAN SUDAH DILAKUKAN, NAMUN KAMI AKAN LEBIH MENGINTENSIFKAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA SKPD TEKNIS TERKAIT, TERMASUK FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASCA PERIZINAN ITU DIKELUARKAN.

3.    SEHUBUNGAN DENGAN TEMUAN KURANGNYA KOORDINASI ANTARA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA AKAN KAMI TINDAK LANJUTI DENGAN MENGINTENSIFKAN FUNGSI KOORDINASI SEBAGAIMANA KAMI JELASKAN DIATAS.

4.    ANTISIPASI TERHADAP DAMPAK YANG DITIMBULKAN DALAM PROSES PENERBITAN PERIZINAN, TELAH KAMI LAKUKAN DENGAN PEMBERIAN KEBIJAKAN BARU TERKAIT PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN, YAITU MELALUI PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA LOKASI YANG AKAN DIBANGUN.                      HAL TERSEBUT TELAH DITUANGKAN DALAM PERSYARATAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN.

5.    MEKANISME DAN PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN, TENTUNYA HAL TERSEBUT MENCERMINKAN JUGA PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK, SEHINGGA DAPAT BERDAMPAK PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, INOVASI DAN TEROBOSAN BARU DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA PERIODIK PERLU TERUS DILAKUKAN, SEHINGGA LEBIH MEMPERCEPAT DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT MAUPUN PELAKU USAHA DALAM MEMPEROLEH LEGALITAS IZIN SERTA PENGEMBANGAN USAHANYA.

III

1.    TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB, KEPADA PEMILIKNYA TELAH DIBERIKAN SURAT TEGURAN DAN PERINGATAN UNTUK SEGERA MENGURUS/ MELENGKAPINYA.

2.    VARIABEL-VARIABEL DALAM PENENTUAN TARIF IMB TELAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN KAMI TUANGKAN DALAM NASKAH AKADEMIK RAPERDA IMB.

3.    SANKSI PELANGGARAN TERHADAP IMB DIBERIKAN SESUAI DENGAN TAHAPAN DALAM MEKANISME YANG TELAH DITENTUKAN.

4.    TENGARA MASIH ADANYA BANGUNAN YANG MELANGGAR SEMPADAN SUNGAI AKAN KAMI LAKUKAN PENDATAAN GUNA MEMBERIKAN SANKSI ATAS PELANGGARAN TERSEBUT.

5.    JAWABAN TERKAIT PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN IZIN TELAH KAMI SAMPAIKAN SEBELUMNYA.

6.    SARAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, KAMI PERHATIKAN. BAHWA PENERBITAN IMB SUDAH MENGACU/ SESUAI DENGAN RTRW DAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) YANG TELAH DITERBITKAN.

7.    SARAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI KAMI PERHATIKAN. KAMI AKAN MENGHIMBAU KEPADA PEJABAT BESERTA JAJARANNYA UNTUK SEGERA MENGURUS IMB DAN IZIN-IZIN LAINNYA.

IV

1.    SAAT INI SEDANG DILAKUKAN UPAYA PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TOWER YANG TIDAK BERIZIN MAUPUN YANG BELUM DIGUNAKAN BERSAMA  DENGAN MEMBERIKAN TEGURAN DAN PERINGATAN.  APABILA HAL TERSEBUT TIDAK DIHIRAUKAN AKAN DILAKUKAN PENGHENTIAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN PENCABUTAN IZIN DAN PEMBONGKARAN.

2.    TITIK-TITIK  TOWER YANG DIZINKAN PADA PRINSIPNYA TELAH MENGACU PADA TATA RUANG YANG TERTUANG DALAM CELL PLANING, NAMUN DEMIKAN ADA SEBAGIAN TOWER YANG DIDIRIKAN SEBELUM PROSES IZIN DILAKUKAN, SEHINGGA ADA TOWER YANG TIDAK MASUK DALAM CELL PLANING.
3.    SESUAI RAPERDA YANG KAMI AJUKAN, KETENTUAN MENGENAI PENGGUNAAN 1 (SATU) TOWER DIGUNAKAN MINIMAL OLEH 3 (TIGA) OPERATOR BUKAN OLEH 3 (TIGA) OPERATOR. OLEH KARENANYA 1 (SATU) TOWER DIMUNGKINKAN UNTUK DIPERGUNAKAN OLEH LEBIH DARI 3 (TIGA) OPERATOR DENGAN KETENTUAN SESUAI DENGAN KEKUATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TOWER.

4.    UNTUK TOWER YANG SUDAH BERDIRI DAN MEMILIKI IZIN, TELAH DILAKUKAN PERHITUNGAN KONSTRUKSI OLEH KONSULTAN DAN DIKLARIFIKASI OLEH DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.

5.    DENGAN BERLAKUNYA PERDA TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA, MENJADI DASAR PELAKSANAAN PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

6.    TITIK KOORDINAT YANG DITENTUKAN MELALUI GPS, DIJADIKAN ACUAN DALAM PENENTUAN TITIK LOKASI. PERGESERAN DARI TITIK LOKASI DAPAT DILAKUKAN DENGAN TOLERANSI RADIUS MAKSIMUM 300 M (TIGA RATUS METER) DARI TITIK KOORDINAT YANG TELAH DITENTUKAN. PERGESERAN DIMAKSUD DAPAT DILAKUKAN KARENA KONDISI ALAM, BANGUNAN ATAU SEBAB LAINNYA.

V.

1.    DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENYEBUTKAN BAHWA PELAYANAN KESEHATAN TERMASUK                    DI PUSKESMAS MERUPAKAN JENIS PELAYANAN JASA PUBLIK, DIMANA SETIAP PUSKESMAS MENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN TUJUAN TERWUJUDNYA BATASAN DAN HUBUNGAN YANG JELAS TENTANG HAK, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN SELURUH PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.
BENTUK JAMINAN PELAYANAN TERTUANG DALAM  DOKUMEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SETIAP JENIS PELAYANAN KESEHATAN, ANTARA LAIN MELIPUTI :
A.    PERSYARATAN PELAYANAN;
B.    BESARNYA TARIF/ BIAYA PELAYANAN;
C.    LAMA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN;
D.    PROSEDUR PENYELESAIAN PELAYANAN;
E.    HASIL PELAYANAN YANG AKAN DITERIMA OLEH PELANGGAN;
F.    KOMPETENSI PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PROSES PEMBERIAN/ PENYELESAIAN PELAYANAN;
G.    SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
H.    PELAYANAN INFORMASI;
I.       PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT;
J.    PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA PELAYANAN PUBLIK ATAS ADANYA KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN, BISA BERUPA PEMBERIAN PERHATIAN KHUSUS DAN TINDAKAN YANG SESUAI SEBATAS KEMAMPUAN PUSKESMAS TERHADAP PENERIMA PELAYANAN.
SELAIN ITU, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA DARI HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN SETIAP TAHUN OLEH PIHAK KETIGA, DARI SEGI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT RATA-RATA PELAYANAN PUSKESMAS ADALAH BAIK.

VI.

1.    USULAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI ATAS RENCANA PENGHAPUSAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN STAN                       DI PASAR, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HANYA SEBATAS PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/ SEDERHANA BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN KHUSUS DISEDIAKAN UNTUK PEDAGANG, TIDAK TERMASUK IZIN PEMAKAIAN STAN.

2.    UNTUK PENERTIBAN DAN PENATAAN STAN DI AREA PASAR, KAMI PERHATIKAN.

3.    ATAS USULAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI AGAR SEGERA DILAKUKAN PERUBAHAN DARI DINAS PASAR MENJADI PD PASAR, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA MENDASARKAN PADA HASIL RAPAT DENGAN PANSUS DPRD KABUPATEN SIDOARJO DAN PENGURUS HIMPUNAN PEDAGANG PASAR (HPP) KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 25  PEBRUARI 2011, BAHWA :
A.    PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BELUM PERLU MENGUBAH BENTUK UNIT KERJA DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR; DAN
B.    UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PASAR DAERAH, DIUPAYAKAN PEMBENAHAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIANYA.

VII.

1.    DENGAN ADANYA PERDA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO AKAN MENGOPTIMALKAN PETUGAS UNTUK MENGADAKAN SOSIALISASI SECARA MAKSIMAL SERTA MENYEBARKAN BROSUR DAN PAMFLET DI WILAYAH SIDOARJO.
PADA HAKEKATNYA, PENARIKAN RETRIBUSI HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH, NAMUN DEMIKIAN OLEH KARENA KETERBATASAN ARMADA, MAKA PENANGANAN PENGANGKUTAN SAMPAH MASIH DIRASAKAN KURANG MAKSIMAL.               UNTUK ITU KEDEPAN KAMI AKAN UPAYAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ARMADA PENGANGKUT SAMPAH SEHINGGA PENINGKATAN PELAYANAN DAPAT TERLAKSANA.

2.    PANDANGAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TENTANG PERLUNYA PENAMBAHAN 10 (SEPULUH) ARMADA TRUK UNTUK SETIAP TAHUN ANGGARAN AKAN KAMI PERHATIKAN, TENTUNYA DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN DAN KAJIAN TENTANG KEBUTUHAN RIIL PENGANGKUTAN SAMPAH.

VIII.

1.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA SANKSI BAIK PADA MASYARAKAT MAUPUN PETUGAS/ PEMBERI PELAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

2.    JAWABAN TERKAIT PENGELOLAAN KOLAM RENANG DI GOR, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

3.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KESEIMBANGAN ANTARA KENAIKAN RETRIBUSI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

4.    TERHADAP USULAN PERLU TERSEDIANYA FASILITAS OLAH RAGA DI DESA DAN DI KECAMATAN, KAMI PERHATIKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAIK DARI SEGI PENYEDIAAN LAHAN MAUPUN PEMBANGUNAN GEDUNG JUGA PENYEDIAAN FASILITAS SERTA BIAYA PEMELIHARAAN.

5.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KESEIMBANGAN ANTARA KENAIKAN RETRIBUSI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN. SEDANGKAN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SEBAGIAN RETRIBUSI UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN, KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

6.    OLEH KARENA RAPERDA YANG KAMI AJUKAN HANYA MENGATUR RETRIBUSI, MAKA KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI BAHWA PENCABUTAN HANYA DILAKUKAN SEBATAS KETENTUAN TERKAIT RETRIBUSI.
7.    TERHADAP PERLUNYA PENYEMPURNAAN RAPERDA TERKAIT TATA NASKAH, PENULISAN DAN DASAR REGULASI AKAN DILAKUKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN BERSAMA.

8.    JAWABAN TERKAIT OPERASIONALISASI KOLAM RENANG DI GOR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

9.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KHUSUSNYA PENCIPTAAN TEMPAT WISATA BARU, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

IX.

1.    PELIBATAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM PENYUSUNAN SITE PLAN TELAH DIAKOMODIR DALAM MASUKNYA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEBAGAI ANGGOTA TIM SITE PLAN.

2.    BENTUK PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PENGGUNA ALAT PEMADAM KEBAKARAN BERUPA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. SEDANGKAN TINDAKANNYA ADALAH PEMENUHAN KELAIKAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

3.    KETENTUAN INTENSITAS PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BUKAN HANYA DALAM RANGKA MENGETAHUI TARGET PENDAPATAN, NAMUN UTAMANYA ADALAH UNTUK PEMENUHAN KELAIKAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN GUNA MENJAMIN KESELAMATAN DARI BAHAYA KEBAKARAN.

4.    JAWABAN TERKAIT KLASIFIKASI, JENIS DAN JUMLAH ALAT PEMADAM KEBAKARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI   INDONESIA PERJUANGAN.

5.    SARAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TERKAIT PERLUNYA PELAKSANAAN PENDATAAN AKAN KAMI PERHATIKAN, KEDEPAN AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG ADA. NAMUN DEMIKIAN, YANG LEBIH PENTING ADALAH PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN KARENA PADA DASARNYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DILAKUKAN SETELAH ADANYA PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN (APK).

X.

1.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA                 RT/ RW, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

2.    KETENTUAN PERALIHAN DIMAKSUDKAN ADALAH UNTUK MENJEMBATANI KEBIJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA ATURAN BARU AGAR TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN ATAS ADANYA KEBIJAKAN BARU TERSEBUT. UNTUK ITU KAMI SEPENDAPAT DENGAN USULAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TENTANG PERLUNYA ATURAN PERALIHAN  DALAM RAPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN  KELURAHAN KHUSUSNYA TERKAIT KELANJUTAN MASA BAKTI RT MAUPUN RW.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

•    PENANGANAN TERHADAP JUKIR-JUKIR NAKAL MELALUI PENGAWAS KOORDINATOR MEMANG DIPERLUKAN. NAMUN DEMIKIAN PERLU DICARI FORMAT YANG IDEAL AGAR PEMBENTUKAN PENGAWAS KOORDINATOR DAPAT BERFUNGSI SECARA OPTIMAL.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA DIADAKAN POSKO PENGADUAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR YANG CUKUP BESAR AKAN TETAPI TIDAK DIIMBANGI DENGAN PELAYANAN YANG OPTIMAL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT COSTING OPERASIONAL PARKIR BERLANGANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    TERIMA KASIH ATAS USULAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT PERLUNYA MEMPERBANYAK TITIK PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO AKAN KAMI PERHATIKAN DAN DIKAJI LEBIH LANJUT.

RAPERDA IZIN GANGGUAN

•    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN GANGGUAN DAN BERPOTENSI MELANGGAR IZIN GANGGUAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, SEDANGKAN TERKAIT PENINDAKAN DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

•    JAWABAN TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI IZIN GANGGUAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSEDUR PERIZINAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
RAPERDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

•    JAWABAN TERKAIT BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT VARIABEL-VARIABEL DALAM PENENTUAN TARIF IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT LEMAHNYA SANKSI PELANGGARAN IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

•    JAWABAN TERKAIT BANGUNAN YANG MELANGGAR SEMPADAN SUNGAI  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT PERLU DIPERHATIKANNYA PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSEDUR PERIZINAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT USULAN PEMBERIAN IMB HARUS MEMPERHATIKAN TATA RUANG  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

RAPERDA PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI BERSAMA

•    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA TOWER YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DAN BELUM BERSAMA  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA BANGUNAN TOWER YANG KURANG MEMPERHATIKAN KAIDAH TATA RUANG  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI
•    JAWABAN TERKAIT PENGGUNAAN 1 (SATU) TOWER UNTUK  3 (TIGA) OPERATOR  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA TOWER YANG KURANG MEMPERHATIKAN KONSTRUKSI BANGUNAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT KESERIUSAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN TOWER YANG EKSISTING NAMUN TIDAK BERIZIN DAN BERSAMA  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

•    JAWABAN TERKAIT PENENTUAN TITIK KOORDINAT KURANG IMPLEMENTATIF  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

RAPERDA PELAYANAN KESEHATAN

PADA PASAL 5 RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HANYA DIBATASI PADA PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA, SEDANGKAN DI RUMAH SAKIT YANG TELAH BERSTATUS BLUD DIBERLAKUKAN TARIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT YAITU DENGAN PERDA TERSENDIRI.

RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH/ KEBERSIHAN

USULAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI SAMPAH/ KEBERSIHAN KHUSUSNYA PASAL 46 HURUF B TERKAIT OBYEK RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH MENDASARKAN PADA  PASAL 150 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

•    RAPERDA YANG KAMI AJUKAN KEPADA DPRD, HANYA MENGATUR MENGENAI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. SEDANGKAN MENYANGKUT PENGATURAN PENGELOLAAN PASAR AKAN DIATUR KEMUDIAN. SAAT INI PENGATURAN TENTANG TATA CARA MEMILIKI KIOS DAN LOS TELAH  DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI.

•    OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SESUAI UNDANG-UNDANG               NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH HANYA SEBATAS PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH DAN KHUSUSNYA DISEDIAKAN UNTUK PEDAGANG. NAMUN DEMIKIAN, REALITA YANG ADA TERDAPAT OBYEK RETRIBUSI TOKO DAN GUDANG DAN DIAKOMODIR MENJADI OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

RAPERDA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KESEIMBANGAN ANTARA PENGENAAN TARIF DAN PELAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA FASILITAS OLAHRAGA DI TINGKAT DESA DAN KECAMATAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

RAPERDA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

•    TERHADAP PENGGECEKAN DAN PENDATAAN ALAT KEBAKARAN AKAN DILAKUKAN  SETELAH  RAPERDA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN DISAHKAN KARENA MERUPAKAN  LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN DIMAKSUD.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KETERLIBATAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEBAGAI TIM PENYUSUNAN  SITE PLAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

RAPERDA PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

•    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA INSENTIF BAGI KETUA RT/RW TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

•    UNTUK KELEMBAGAAN  RT/ RW, LPMD/ LPMK DAN LEMBAGA LAINNYA TELAH KAMI USULKAN DALAM RAPERDA YANG SAAT INI DALAM PROSES PEMBAHASAN LEGISLATIF SEDANGKAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 77/HUK/2010 TENTANG PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1.    UPAYA MENDASAR DAN STRATEGIS YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBENAHAN SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI ADALAH MELALUI PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI DAERAH MAUPUN PERATURAN BUPATI TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD. SEDANGKAN PEMBENAHAN YANG MENYANGKUT APARATUR DILAKUKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KEGIATAN-KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA

2.    LANGKAH-LANGKAH RIIL YANG DILAKUKAN UNTUK MENEKAN PENYIMPANGAN ATAU KEBOCORAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI ADALAH :
A.    PEMUNGUTAN RETRIBUSI DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN (MISALNYA. KARCIS, KUPON, KARTU LANGGANAN);
B.    PEMBERIAN INSENTIF  KEPADA INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG    BERLAKU ;
C.    MEMBERIKAN SANKSI BAGI APARATUR YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI ;
D.     PEMBATASAN WAKTU UNTUK MENYETOR RETRIBUSI KE KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO KECUALI UNTUK DAERAH TERTENTU YANG HARUS DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI.

3.    JAWABAN TERKAIT KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERIZINAN GANGGUAN DAN PENGHENTIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

4     JAWABAN TERKAIT PERLU SEGERA DIBENTUKNYA BLUD PADA DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

5.    DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HANYA SEBATAS PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/ SEDERHANA BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN KHUSUS DISEDIAKAN UNTUK PEDAGANG, TIDAK TERMASUK GANTI NAMA, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN.
6.     PEMBENAHAN PASAR DAN PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN PERDA TIDAK HARUS MENUNGGU DISAHKANNYA RAPERDA BARU, NAMUN DILAKUKAN DALAM RANGKA PERBAIKAN PELAYANAN PASAR.  SEDANGKAN JAWABAN TERKAIT  PEMBENTUKAN PD PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

7.     JAWABAN TERKAIT NASKAH AKADEMIK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

8.    JAWABAN TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TELAH KAMI SAMPAIKAN  PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

9.    JAWABAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PADA KINERJA RT MAUPUN RW     TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

10.    JAWABAN TERKAIT PENGEMBANGAN WISATA YANG BERADA DI WILAYAH TLOCOR KECAMATAN JABON   TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1.    RAPERDA IZIN GANGGUAN.

JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

2.    RAPERDA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

A.    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA BANGUNAN TOWER YANG KURANG MEMPERHATIKAN KAIDAH TATA RUANG  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI
B.    ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.
C.    SESUAI KETENTUAN PASAL 124 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIRUMUSKAN BAHWA OBJEK RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ADALAH PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK TATA RUANG, KEAMANAN DAN KEPENTINGAN UMUM. DARI RUMUSAN INI DAPAT DIJELASKAN BAHWA YANG DAPAT DIKENAKAN RETRIBUSI ADALAH PEMILIK MENARA YANG MEMANFAATKAN RUANG BUKAN YANG MEMANFAATKAN MENARA.

3.    RAPERDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

A.    KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT COST RECOVERY PADA RETRIBUSI PARKIR DIKAITKAN DENGAN PELAYANAN PARKIR.
B.    TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN DISEMUA TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

4.    RAPERDA IMB

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA IMB SERTA IMPLEMENTASI DENGAN ADANYA PERDA INI DIHARAPKAN TERWUJUDNYA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIRIAN BANGUNAN.

5.    RAPERDA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

A.    KAMI SEPENDAPAT DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI HARUS DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN. UNTUK ITU SEBELUM MENYUSUN RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TELAH DILAKUKAN KAJIAN AKADEMIK SEBAGAI DASAR KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN. KAJIAN YANG DILAKSANAKAN TERDIRI DARI :
•    KAJIAN SURVEY BASIC NEED (SURVEY KEBUTUHAN DASAR) DENGAN TUJUAN UNTUK MENGGALI DATA KEBUTUHAN DAN HARAPAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN.
•    KAJIAN PERHITUNGAN UNIT COST (PERHITUNGAN BIAYA SATUAN) PADA PELAYANAN DIPUSKESMAS YANG MENGHASILKAN BIAYA SATUAN PADA MASING-MASING PRODUK PELAYANAN.

B.    JAWABAN TERKAIT STANDARISASI PELAYANAN PUSKESMAS TERMASUK DIDALAMNYA PENGENAAN SANKSI BAGI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

C.    PEMENUHAN TENAGA PNS/CPNS DIPENUHI SESUAI PERSETUJUAN DARI KEMENTRIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI, SEDANGKAN PEMENUHAN KEKURANGAN PNS TENAGA KESEHATAN DIPENUHI OLEH TENAGA NON PNS, KHUSUS UNTUK DOKTER DAN BIDAN SAAT INI SEBAGIAN DIPENUHI DARI TENAGA PTT. HAL INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PP 48/2005 JO PP 43/2007, SEDANGKAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DILUAR DOKTER DAN BIDAN DAPAT DIPENUHI OLEH TENAGA NON PNS MELALUI PENGERAH JASA TENAGA KERJA.

6.    RAPERDA PELAYANAN PASAR.

A.    JAWABAN TERKAIT PENGHAPUSAN RETRIBUSI SEWA BANGUNAN, PERPANJANGAN, BALIK NAMA DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN TELAH KAMI SAMPAIKAN FRAKSI DEMOKRAT.

B.     KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PKB TENTANG PERLUNYA PENATAAN AREAL PARKIR DIWILAYAH PASAR. SEDANGKAN MENGENAI KEWENANGAN PENGELOLAAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN HAL  TERSEBUT  SESUAI  DENGAN  TUGAS POKOK DAN

FUNGSI YANG TELAH DITETAPKAN BAIK DALAM PERATURAN DAERAH MAUPUN PERATURAN BUPATI. DEMIKIAN JUGA TERKAIT PENERTIBAN PARA PEDAGANG DIAREA PASAR YANG MENGUNAKAN JALAN SERTA LORONG PASAR.

7.    RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

SAMPAI SAAT INI UNTUK PELAYANAN PERSAMPAHAN MASIH SEBATAS DAERAH PERUMAHAN DAN WILAYAH YANG PADAT PENDUDUKNYA, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN MASIH TERBATASNYA KENDARAAN OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH. KENDARAAN OPERASIONAL UNTUK PENGANGKUTAN SAMPAH KE TPA SEJUMLAH 25 UNIT. SEDANGKAN KELUHAN DARI KALANGAN INDUSTRI YANG SUDAH MEMBAYAR RETRIBUSI SAMPAI SAAT INI BELUM TERLAYANI SECARA MAKSIMAL DIKARENAKAN JANGKAUAN JARAK DAN TERBATASNYA KENDARAAN OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH.

8.    RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN SERTA RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

A.    PADA PRINSIPNYA KAMI SEPAKAT BAHWA DALAM PENGURUSAN IMB MENDATANG PERLU DILENGKAPI REKOMENDASI SURAT KETERANGAN DARI IPK (INSTITUSI PEMADAM KEBAKARAN) SEDANGKAN UNTUK BANGUNAN YANG TELAH ADA, KAMI AKAN MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP KETERSEDIAAN DAN KELAIKAN APK SETELAH DI SAHKANNYA PERDA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

MADAM KEBAKARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

C.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA POS PANTAU DISETIAP WILAYAH RAWAN KEBAKARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

9.    RAPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

ORGANISASI KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN  SESUAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PASAL 4 AYAT (1) RAPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN  KELURAHAN, MERUPAKAN UNSUR PEMBANTU YANG SEKALIGUS SEBAGAI MITRA DARI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN. UNTUK MENUNJANG KELANCARAN KINERJA TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN DAN HAK LEMBAGA KEMASYARAKATAN, DIPERLUKAN PEMBIAYAANNYA YANG DAPAT BERSUMBER DARI BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN, ATAU DESA/ KELURAHAN, SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA-USAHA LAIN YANG SAH SERTA SUMBER-SUMBER LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

10.    RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TELAH MEMPERHITUNGKAN PRINSIP DAN SASARAN TARIF RETRIBUSI. OLEH KARENA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TERMASUK DALAM GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN YANG LAYAK, TENTUNYA PENETAPAN TARIF DISESUAIKAN DENGAN HARGA PASAR YANG ADA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PAN – PKS.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN-PKS

A.    RAPERDA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1.    JAWABAN TERKAIT ADANYA BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
2.    JAWABAN TERKAIT VARIABEL-VARIABEL DALAM PENENTUAN TARIF RETRIBUSI IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
3.    JAWABAN TERKAIT SANKSI PELANGGARAN IMB TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
4.    JAWABAN TERKAIT PELANGGARAN SEMPADAN SUNGAI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
5.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

B.    RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

1.    JAWABAN TERKAIT TOWER YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DAN BELUM BERSAMA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
2.    JAWABAN TERKAIT BANGUNAN TOWER YANG BERDIRI TIDAK SESUAI DENGAN REKOMENDASI TATA RUANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
3.    JAWABAN TERKAIT KETENTUAN 1 (SATU) TOWER MINIMAL UNTUK                  3 (TIGA) OPERATOR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
4.    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA PENDIRIAN TOWER YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KONSTRUKSI BANGUNAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
5.    JAWABAN TERKAIT UPAYA PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TOWER YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
6.    JAWABAN TERKAIT PENENTUAN TITIK KOORDINAT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

C.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

1.    JAWABAN TERKAIT PENGORGANISASIAN TERHADAP PARA PEMUNGUT PARKIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.
2.    JAWABAN TERKAIT COST ANALYSIS TERHADAP VARIABEL-VARIABEL PENENTUAN BESARAN NILAI TARIF RETRIBUSI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
3.    JAWABAN TERKAIT COSTING OPERASIONAL PARKIR BERLANGGANAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI. SEDANGKAN UNTUK PEMBAGIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DITETAPKANSEBAGAI BERIKUT :
•    PEMDA KABUPATEN SIDOARJO 77,5 % ;
•    DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR 15 % ;
•    POLRES SIDOARJO 7,5 %.
UNTUK BULAN JANUARI 2012 PEMBAGIAN PROSENTASE KERJASAMA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2011, DENGAN PEMBAGIAN SEBAGAI BERIKUT :
•    PEMDA KABUPATEN SIDOARJO MENJADI 82 % ;
•    DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR MENJADI 13 % ;
•    POLRES SIDOARJO MENJADI  5 %.
4.    JAWABAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PARKIR BERLANGGANAN DISEMUA TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA DITIADAKANNYA ZONA PARKIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

D.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

1.    JAWABAN TERKAIT PEMBERLAKUAN SANKSI BAIK KEPADA MASYARAKAT MAUPUN KEPADA PETUGAS MAUPUN PEMBERI PELAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.
2.    JAWABAN TERKAIT PENGELOLAAN KOLAM RENANG DI GOR  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.
3.    JAWABAN TERKAIT KESEIMBANGAN ANTARA KENAIKAN RETRIBUSI DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.
4.    JAWABAN TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA BAIK DI DESA MAUPUN DI KECAMATAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
5.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KESEIMBANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DENGAN PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.
E.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DITANGANI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN. SAMPAH MEDIS DARI RUMAH SAKIT DIKELOLA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH SENDIRI, SEDANGKAN DI UNIT PELAYANAN PUSKESMAS DIKELOLA SENDIRI. DI MASA YANG AKAN DATANG AKAN DIBENTUK UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG TUPOKSINYA TERMASUK PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DAN B3.

F.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN SERTA RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT KEBAKARAN.

1.     JAWABAN TERKAIT BENTUK PELAYANAN DAN WUJUD TINDAKAN KEPADA PENGGUNA ALAT PEMADAM KEBAKARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
2.    JAWABAN TERKAIT PELIBATAN BIDANG PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM TIM PENYUSUN SITE PLAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

G.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

1.    JAWABAN TERKAIT PENGURANGAN 4 (EMPAT) OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI DEMOKRAT.
2.    TERHADAP 4 (EMPAT) HAL YANG TIDAK TERMASUK OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AGAR TETAP MENJADI PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN MENJADI PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN BERSAMA.
3.    BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNAAN STAND, LOS, DAN TOGU PASAR ADALAH MEMPRIORITASKAN PEDAGANG LAMA YANG TELAH MENEMPATI KIOS, LOS DAN TOGU.
4.    RAPERDA YANG DIAJUKAN HANYA MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SEBAGAIMANA KAMI JELASKAN PADA FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
5.    JAWABAN TERKAIT PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

6.    RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TIDAK MENGKLASIFIKASIKAN PASAR BERDASARKAN JENIS DALAM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI. NAMUN, BERDASARKAN KLASIFIKASI TEMPAT YAITU PELATARAN, LOS DAN KIOS.
7.    JAWABAN TERKAIT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

H.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

1.    PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TENTANG PERLUNYA PERUBAHAN JUDUL RAPERDA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA JUDUL RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DISESUAIKAN DENGAN JENIS RETRIBUSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. SEDANGKAN TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG TIDAK DIATUR DALAM RAPERDA HAL TERSEBUT DIKARENAKAN RUMAH SAKIT BERBENTUK BLUD DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT UNTUK TARIF KELAS III HARUS DIATUR DENGAN PERDA TERSENDIRI.
2.    TIDAK DIMASUKKANNYA MATERI STANDAR DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN STANDAR DIMAKSUD MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA.
3.    RAPERDA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MEMANG DIPERLUKAN DAN SAAT INI SEDANG DALAM PROSES PEMBAHASAN NAMUN DI DALAMNYA TIDAK MENGATUR SISTEM KESEHATAN KABUPATEN, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN AKAN DIATUR DALAM PERDA TERSENDIRI YANG SAAT INI DALAM PROSES PEMBAHASAN.
4.    SANKSI PIDANA DALAM PERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPERLUKAN HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. SANKSI PIDANA DIKENAKAN DALAM HAL WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK MELAKSANKAN KEWAJIBANNYA SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH.

I.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

1.    JAWABAN TERKAIT BANYAKNYA PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN GANGGUAN DAN BERPOTENSI MELANGGAR IZIN GANGGUAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

2.    JAWABAN TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI IZIN GANGGUAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

3.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN GANGGUAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

4.    JAWABAN TERKAIT PERLUNYA MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSEDUR PERIZINAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

J.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN.

A.    KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PAN – PKS TERKAIT PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN SDM RT DAN RW SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS DEDIKASINYA. HAL TERSEBUT  TELAH DIATUR DALAM RAPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN DIMAKSUD.
B.    1.     KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PAN – PKS TERKAIT PERLUNYA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP KUALITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN. UNTUK ITU SETIAP TAHUN ANGGARAN KAMI PROGRAMKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DIMAKSUD.
2.    USULAN FRAKSI PAN – PKS TERKAIT PERLUNYA DIBERIKAN PENGHARGAAN BERUPA HONOR BULANAN ATAU INSENTIF PAJAK KEPADA RT DAN RW MENJADI PERTIMBANGAN KAMI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DENGAN BESARAN SESUAI KETENTUAN YANG DITETAPKAN.

DEMIKIAN PENJELASAN KAMI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP 10 (SEPULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. APABILA DALAM PENJELASAN TERSEBUT MASIH DIPANDANG PERLU PENJABARAN LEBIH LANJUT, KIRANYA DAPAT KAMI TAMBAHKAN DALAM FORUM RAPAT-RAPAT DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SIDOARJO,  6 DESEMBER  2011

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

H. MG HADI SUTJIPTO,SH.MM