Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi Raperda RPJMD

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;

YANG SAYA HORMATI :

-         WAKIL BUPATI;

-         REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;

-         PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-         SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA JAJARANNYA ;

-         PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL;

-         PIMPINAN PARTAI POLITIK ;

-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

 

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010-2015 DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT LAHIR DAN BATIN. MUDAH – MUDAHAN SIDANG HARI INI MENDAPAT RIDHO ALLAH.

TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS BERBAGAI PANDANGAN, SARAN MAUPUN HIMBAUAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA, YANG BERGUNA DALAM RANGKA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO KHUSUSNYA KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 -2015.  RENCANA PEMBANGUNAN      JANGKA      MENENGAH     DAERAH    INI  MERUPAKAN   PENJABARAN ATAS VISI MISI DAN PROGRAM KAMI YAITU SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN, YANG PENYUSUNANNYA BERPEDOMAN PADA RPJPD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006 – 2025. SEBAGAI SUATU DOKUMEN RENCANA YANG PENTING, SUDAH SEPATUTNYA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DAN MASYARAKAT MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH PADA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN INI SERTA DIIKUTI DENGAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN REVIEW BERKALA ATAS IMPLEMENTASINYA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERKENANKANLAH  KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO SECARA SISTEMATIS DAN BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT :

1.            FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;

2.            FRAKSI  PAN – PKS;

3.            FRAKSI PDI PERJUANGAN;

4.            FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;

5.            FRAKSI  GERAKAN HATI NURANI; DAN

6.            FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

 

JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. TERHADAP VALIDATAS DATA YANG DISAJIKAN DALAM RPJMD DIDASARKAN PADA DATA PRIMER YANG DIDASARKAN PADA DOKUMEN DAN DATA SEKUNDER SETELAH DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN DINAS TEKNIS TERKAIT.

2.  UNTUK MEMUDAHKAN PEMAHAMAN ISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SERTA MEMPERKUAT KETETAPAN ANALISIS KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK ITU TELAH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN-PENYEMPURNAAN.

3. TERHADAP SARAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK MENYEMPURNAKAN DATA DALAM MENGUKUR TARGET DATA JUMLAH ANGKA KERJA, ANGKA KRIMINAL, PERKIRAAN USIA HARAPAN HIDUP, MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, JUMLAH KELOMPOK SENI BUDAYA, JUMLAH RAWAT JALAN, JUMLAH RAWAT INAP, BAKU MUTU AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DAN LIMBAH SUNGAI TELAH KAMI PERHATIKAN DAN TINDAK LANJUTI MELALUI PERBAIKAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN HAL TERSEBUT TELAH MENJADI PEMBAHASAN BERSAMA DALAM PANSUS RPJMD.

 

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1.      TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BERBASIS SKALA PRIORITAS SUDAH DIPERHATIKAN KARENA DALAM PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN SKPD SUDAH MEMPERTIMBANGKAN KETERKAITANNYA DENGAN INDIKATOR-INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN KARENA HAL TERSEBUT UNTUK PERENCANAAN KEGIATAN YANG MENJADI PRIORITAS TUPOKSI MASING-MASING SKPD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI TARGET YANG DIBEBANKAN DAN MENGHINDARKAN DARI KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF  DAN TERKESAN MENGHAMBURKAN ANGGARAN.

2. DASAR PENETAPAN ASUMSI KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11,60% (SEBELAS KOMA ENAM PULUH PERSEN) YANG TERKESAN KONSERVATIF ADALAH PENETAPAN ASUMSI PENDAPATAN ASLI               DAERAH (PAD) DIHITUNG BERDASARKAN POLA REALISASI PENERIMAAN SETIAP TAHUN DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), DISESUAIKAN PULA DENGAN KEWENANGAN PADA KABUPATEN SIDOARJO DALAM MELAKSANAKAN PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BESARANNYA TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

3. PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DIDASARKAN ATAS PP NOMOR 41 TAHUN 2007 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. SEDANG FORMASI PEGAWAI DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PADA ANALISA JABATAN.

 

BIDANG DAN URUSAN

1.  PENDIDIKAN

PENAMBAHAN DAYA TAMPUNG DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AKAN SENANTIASA DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH DALAM PENERIMAAN SISWA, SEDANGKAN UNTUK MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH PROGRAM WAJARDIKDAS 12 (DUA BELAS) TAHUN TETAP DILAKSANAKAN DAN SECARA SIMULTAN DITINGKATKAN KESADARAN ORANG TUA DAN SISWA TERHADAP PROGRAM DIMAKSUD. BERKENAAN DENGAN ADANYA SEKOLAH RUSAK SESUAI PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAMI SEPENDAPAT UNTUK SEGERA DILAKUKAN PERBAIKAN BAIK PADA SEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA SECARA BERTAHAP SETIAP TAHUNNYA BAIK MELALUI PEMBIAYAAN DARI APBD KABUPATEN SIDOARJO, APBD PROPINSI MAUPUN APBN DENGAN PROSENTASE UNTUK SEKOLAH DASAR (SD) SEBESAR 31% (TIGA PULUH SATU PERSEN), SLTP SEBESAR 9% (SEMBILAN PERSEN) DAN SLTA SEBESAR 4,5% (EMPAT KOMA LIMA PERSEN).

2. KESEHATAN

JAM PELAYANAN PUSKESMAS UNTUK RAWAT INAP ADALAH SESUAI DENGAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP YAITU :

HARI SENIN SAMPAI DENGAN KAMIS : JAM 7.00 – 14.00 WIB

HARI JUM’AT                                               : JAM 7.00 – 11.00 WIB

HARI SABTU                                                : JAM 7.00 – 12.30 WIB

SEDANGKAN  DI LUAR JAM PELAYANAN TETAP DILAKUKAN NAMUN MELALUI UNIT GAWAT DARURAT (UGD) DAN PELAYANAN RAWAT INAP BUKA SELAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM, DEMIKIAN JUGA PUSKESMAS SEDATI JAM PELAYANAN SESUAI JADWAL PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD. RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 SUDAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP KELAS II DAN KELAS III, UNTUK MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL (JAMINAN PERSALINAN) UNTUK IBU DAN BAYI DENGAN RESIKO TINGGI YANG BISA MENAMBAH 100 (SERATUS) TEMPAT TIDUR.

3. EKONOMI

UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIANTARANYA ADALAH OPTIMALISASI BUMDES DAN PEMBERDAYAAN UKM. AGAR OPTIMALISASI DAN PEMBERDAYAAN TERSEBUT DAPAT TERLAKSANA DIANTARANYA ADALAH PELAKSAAN PEMBERIAN DANA BERGULIR PADA UKM DAN MELAKUKAN PEMBINAAN PADA BUMDES. PENATAAN PKL DI KABUPATEN SIDOARJO PERLU MELIBATKAN DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN MENGHIMBAU KEPADA PEMILIK MALL, HYPERMART UNTUK DAPAT MENYEDIAKAN LAHAN/TEMPAT SEBESAR 5% (LIMA PERSEN) DARI LUASAN LAHAN UNTUK PKL, HAL INI DIHARAPKAN DAPAT MENAMPUNG PKL SEHINGGA MENGURANGI KERUWETAN PKL YANG BERADA DI SEKITARNYA. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEDANG MELAKUKAN PENDATAAN ASET-ASET DAERAH DAN MERENCANAKAN AREA MANA YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SENTRA PKL. SEBAGAIAN BESAR ATAU 70% (TUJUH PULUH PERSEN) PKL YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO ADALAH MAKANAN SEHINGGA SANGAT MUNGKIN DIBENTUK SENTRA PKL MAKANAN YANG DAPAT DIJADIKAN WISATA KULINER DI KABUPATEN SIDOARJO.

 

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA SENANTIASA DILAKUKAN ANTARA LAIN :

-       POTENSI WISATA RELIGI DILAKUKAN REHABILITASI DAN PERAWATAN SITUS BERSEJARAH,

-     UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DIBIDANG KULINER DILAKUKAN DENGAN PEMBANGUNAN SENTRA-SENTRA KULINER SESUAI CIRI KHAS MENU YANG DISEDIAKAN DENGAN MEMANFAATKAN ASET-ASET DAERAH MAUPUN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN TANPA MERUSAK TATA KOTA DAN KETERTIBAN UMUM,

-   UNTUK WISATA BUDAYA DILAKUKAN PENGGALIAN POTENSI BUDAYA SETEMPAT DENGAN PELAKSANAAN EVENT-EVENT/LOMBA/FESTIVAL POTENSI BUDAYA SIDOARJO, SEDANGKAN UNTUK WISATA PESISIR MASIH  DILAKUKAN KAJIAN OLEH SALAH SATU INVESTOR DAN DIHARAPKAN HAL TERSEBUT DAPAT DIREALISASIKAN SECEPATNYA.

4. TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN BLK OLEH PEMERINTAH DIRENCANAKAN DILAKUKAN PADA ASET EX PT. SIDOARJO MEMBANGUN 2002 DI KECAMATAN TULANGAN, YANG SAAT INI MASIH PROSES SERTIFIKASI MENJADI ASSET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DIATUR DALAM MOu YANG TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KARENA MENYANGKUT KERJASAMA PEMANFAATAN ASET DAERAH. DENGAN PEMBANGUNAN BLK DIHARAPKAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT SIDOARJO UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN DAN MENGURANGI PENGANGGURAN.

5. PEKERJAAN UMUM

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK, TERUTAMA BANGUNAN GEDUNG, PELAKSANAANNYA AKAN DIBATASI SESUAI FUNGSI DARI GEDUNG DAN ALOKASI ANGGARAN YANG TERSEDIA. HINGGA SAAT INI PROSES PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN MASIH MENGGUNAKAN PENDEKATAN FUNGSI UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DARI SEGI PEMBIAYAAN. KEDEPAN KAMI AKAN MENGUPAYAKAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PERENCANAAN, TERUTAMA DARI SISI TAMPILAN ARSITEKTURAL, DENGAN MEMPRESENTASIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN SIDOARJO, DENGAN PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA.

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMBANGUNAN JALAN ADALAH DILUAR JALAN YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH PROVINSI (JALAN ARTERI PRIMER DAN ARTERI SKUNDER), UNTUK PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN YANG MELINTASI ANTAR DESA DAN ANTAR KECAMATAN DILAKUKAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN YANG DALAM PELAKSANAANNYA MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN FASILITAS JALAN ANTARA LAIN SALURAN AIR DAN PENERANGAN JALAN DENGAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TERKAIT. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA – GEMPOL DAN ARTERI PORONG ADALAH KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) SESUAI TARGET SELESAI PEMBANGUNAN TAHUN 2012.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI PAN – PKS.

 

JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM

FRAKSI PAN – PKS

1. DOKUMEN RPJMD TAHUN 2011-2015 MERUPAKAN DOKUMEN YANG MENJADI ACUAN DAERAH (EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF) DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) TAHUN MAUPUN PEMBANGUNAN TAHUNAN (DOKUMEN RKPD). EKSEKUTIF DALAM MEMPROYEKSIKAN KENAIKAN PENDAPATAN PERTAHUNNYA PADA RPJMD SUDAH MELALUI BERBAGAI KAJIAN POTENSI DAN ASUMSI TERUKUR TERHADAP PERENCANAAN PENDAPATAN DALAM LIMA TAHUN KEDEPAN, SEHINGGA DALAM PEMBAHASAN KUA PPAS DAN RAPBD UNTUK LIMA TAHUN KEDEPAN AKAN KONSISTEN DENGAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT. NAMUN DEMIKIAN APABILA ADA PERUBAHAN-PERUBAHAN ASUMSI YANG DIGUNAKAN, TETAP AKAN DISESUAIKAN. HAL INI DIDASARKAN PADA BAB X RPJMD YANG MENGATUR TENTANG PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN YANG MENYEBUTKAN KAPASITAS DAN KERANGKA PENDANAAN BERSIFAT INDIKATIF. DALAM PELAKSANAANNYA DIMUNGKINKAN BERUBAH SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH, EKONOMI REGIONAL, EKONOMI NASIONAL DAN GLOBAL YANG BERPENGARUH TERHADAP KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

2. SEBAGAIMANA TELAH KAMI JELASKAN PADA FRAKSI PKB, BAHWA FORMASI PEGAWAI DISESUAIKAN KEBUTUHAN DISAMPING ITU SEBAGAI DAERAH PENYANGGA KOTA SURABAYA, KAMI MEMERLUKAN JUMLAH PEGAWAI YANG CUKUP BANYAK, KHUSUSNYA PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. DIMANA PADA SEKTOR PENDIDIKAN KHUSUSNYA GURU SD NEGERI (GURU KELAS DAN GURU OLAH RAGA) MEMBUTUHKAN KURANG LEBIH 800 GURU DAN MEMBUTUHKAN BANYAK TENAGA KESEHATAN DARI DAMPAK PENAMBAHAN JUMLAH DAN PENINGKATAN TIPE PUSKESMAS YAITU DARI RAWAT JALAN MENJADI RAWAT INAP SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PADA RSUD KABUPATEN SIDOARJO. APABILA DIKOMPARASIKAN DENGAN  JUMLAH PENDUDUK SIDOARJO DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PEGAWAI TIDAK MENCAPAI  1 % YAITU JUMLAH PENDUDUK KURANG LEBIH 1.987.000 JIWA SEDANGKAN JUMLAH PEGAWAI PADA BULAN DESEMBER 16.114. POSISI INI MENURUN SETIAP BULAN KARENA ADA PEGAWAI YANG BERHENTI KARENA PENSIUN/MENINGGAL DUNIA YANG RATA-RATA 30 SAMPAI DENGAN 40 ORANG PER BULAN. PERLU KAMI SAMPAIKAN JUGA BAHWA DARI 16.114 PEGAWAI, KOMPOSISI PEGAWAI TERBANYAK ADALAH TENAGA PELAYANAN DASAR DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, YAITU JUMLAH TENAGA GURU SEBANYAK 9.226 SEDANGKAN TENAGA KESEHATAN SEBANYAK 1.271. PADA TAHUN 2010, PEGAWAI YANG DIANGKAT DIBANDINGKAN DENGAN PEGAWAI YANG PENSIUN/BERHENTI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENUNJUKKAN PERTUMBUHAN NEGATIF, PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBANYAK 221 ORANG DIBANDINGKAN PEGAWAI YANG PENSIUN ATAU BERHENTI SEBANYAK 465 ORANG, UNTUK ITU REKRUTMEN PEGAWAI SETIAP TAHUN DILAKUKAN BERDASARKAN PRIORITAS FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI YAITU UNTUK MENCUKUPI TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN DENGAN TETAP MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS UMUM LAINNYA. PERLU KAMI SAMPAIKAN JUGA BAHWA BELANJA PEGAWAI ADALAH SEBESAR 42,24 % DARI TOTAL BELANJA APBD.

3. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PAN  – PKS BAHWA PENDIDIKAN MENJADI SALAH SATU PILAR UTAMA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA. UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT TENTUNYA DIPERLUKAN BERBAGAI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN. OLEH KARENA ITU DALAM DOKUMEN RPJMD TELAH DIJABARKAN MELALUI 14 PROGRAM DENGAN DILENGKAPI INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN. SEHINGGA MENURUT PENDAPAT KAMI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN SUDAH TERGAMBAR DALAM RPJMD.

4. KAMI BERUPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUSKESMAS SECARA BERTAHAP DIANTARANYA MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA SEHINGGA PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT DAPAT TERLAKSANA.

TERKAIT DENGAN KEPASTIAN DAN EFISIENSI ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TELAH DITETAPKAN UNTUK KEPESERTAAN JAMKESMAS SEBANYAK 193.394 JIWA DAN KEPESERTAAN JAMKESDA SEBANYAK 27.224 JIWA. TERHADAP PERUBAHAN KEPESERTAAN TERSEBUT AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KEPESERTAAN OLEH TKPK (TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN) KABUPATEN SIDOARJO.

5. TERHADAP RILIS ANGKA KEMISKINAN SETIAP TAHUN MEMANG BELUM DILAKUKAN KARENA UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI ATAU UPDATING DATA KEMISKINAN DENGAN 14 INDIKATOR MENJADI KEWENANGAN BPS.

6. GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN,   SALAH SATU UPAYA YANG DILAKUKAN  ADALAH MELALUI PEMBERIAN DANA BERGULIR.  AGAR  PROGRAM DANA BERGULIR TERSEBUT  BERHASIL DENGAN BAIK MAKA UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DIANTARANYA ADALAH DENGAN MEMPERMUDAH PROSEDUR DAN PERSYARATAN PINJAMAN DANA BERGULIR YAITU :

1.      PINJAMAN KURANG DARI RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) TANPA JAMINAN

2.      PINJAMAN RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN RP. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN JAMINAN, TANPA MELALUI SID (SISTEM INFORMASI DEBITUR)

3.      NILAI JAMINAN SEMULA 80 % DARI NILAI PLAFON DITURUNKAN MENJADI 30 % DARI PLAFON.

SEDANGKAN USULAN FRAKSI PAN – PKS AGAR   PEMBERIAN DANA BERGULIR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN,   DILAKUKAN DALAM SATU ATAP MELALUI BLUD SEHINGGA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN AKAN KAMI PERHATIKAN DAN PERTIMBANGKAN.

7. DALAM UPAYA MENGATASI PENGANGGURAN DAN MASALAH SOSIAL YANG TIMBUL AKIBAT TIDAK SEIMBANGNYA ANGKA KELULUSAN DAN JUMLAH LAPANGAN PEKERJAAN YANG TERSEDIA PADA DASARNYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI  PENDEKATAN SEBAGAI BERIKUT  :

A.  MENGARAHKAN ANAK DIDIK LULUSAN SMP/SEDERAJAT UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN KE SMK DAN MEMBATASI PENDIRIAN SMA-SMA BARU

B. PENAMBAHAN JUMLAH LAPANGAN PEKERJAAN DENGAN JALAN MENARIK INVESTOR UNTUK MASUK DI KABUPATEN SIDOARJO

C.   PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CALON TENAGA KERJA

SEDANGKAN JAWABAN TERKAIT PENDIRIAN BLK PUSAT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

8. DALAM MENANGGAPI PERMASALAHAN SUSUTNYA LAHAN PERTANIAN DAN TAMBAK AKIBAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN, MAKA KAMI TELAH MENGUPAYAKAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN BAIK YANG DIDUKUNG DARI ANGGARAN DANA APBD KABUPATEN SIDOARJO,APBD PROVINSI MAUPUN DANA APBN.

ADAPUN KEGIATAN-KEGIATAN TERSEBUT MELIPUTI :

1.   IDENTIFIKASI POTENSI LAHAN

2.   PEMANFAATAN LAHAN SECARA MAKSIMAL DENGAN MENGUSAHAKAN TANAMAN YANG SESUAI

3.   MEMPERTAHANKAN LAHAN KONSERVASI

4.   SOSIALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

5.   MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DENGAN MENYEDIAKAN BANTUAN BENIH/BIBIT UNGGUL, PUPUK BAIK ORGANIK MAUPUN NON ORGANIK SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT), SEKOLAH LAPANGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT)

6.   SOSIALISASI PENERAPAN GOOD AGRICUTURAL PRACTICES (GAP) / STANDART OPERATIONAL PROCEDURS (SOP) SAYUR DAN BUAH BAGI PETANI PELAKU DAN PETUGAS.

7.  PERBAIKAN INFRASTRUKTUR SALURAN IRIGASI JARINGAN IRIGASITINGKAT USAHA TANI (JITUT), JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES) DAN JALAN USAHA TANI (JUT)

8.   PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK PERTANIAN PRODUKTIF

9.  MEKANISME PERTANIAN DENGAN MEMBANTU ALSINTAN ANTARA LAIN : HAND TRAKTOR, POMPA AIR, MIST BLOWER, POWER TREASER.

10. KOORDINASI DAN SINERGITAS PROGRAM ANTAR SKPD MEMANG PERLU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KE DEPAN, DAN KAMI  SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN TERUS AKAN MENGUPAYAKAN.

11. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN FRAKSI PAN-PKS ATAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA INVESTASI YANG MASUK DAN TERSEBAR KESELURUH WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO MEMBAWA DAMPAK KERUSAKAN JALAN MENGINGAT SEBAGIAN BESAR JALAN KABUPATEN MAUPUN JALAN DESA KATEGORI JALAN KELAS III YANG DILEWATI KENDARAAN – KENDARAAN KELAS I DAN II SEHINGGA DENGAN KETERBATASAN ANGGARAN, KAMI BERUPAYA UNTUK TETAP MERENCANAKAN SESUAI KEBUTUHAN DAN MEMPERTAHANKAN SERTA MEMPERBAIKI JALAN SESUAI DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA

12. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN DILAKUKAN MELALUI UPAYA-UPAYA PENANGANAN SAMPAH SECARA TERPADU MULAI DARI PROSES PEMBUANGAN AWAL SAMPAI AKHIR DENGAN MENERAPKAN KONSEP 3 R (RECYCLE, REDUCE DAN RE-USE) DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :

A.  PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN PADA SKALA LINGKUNGAN DILAKUKAN DENGAN PENYEDIAAN TPS YANG TERSEBAR PADA WILAYAH SSWP

B.   UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH SECARA MANDIRI

C. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN SKALA KABUPATEN DILAKUKAN DENGAN PENYEDIAAN SARANA/PRASARANA PENANGANAN SAMPAH TERPADU PADA TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR (TPA) DI JABON TERKAIT DENGAN PERENCANAAN DAN PENATAAN KOTA TERUTAMA LAHAN TERBUKA HIJAU DAN TAMAN KOTA PEMDA TELAH MENYUSUN MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2010 YANG MENETAPKAN 30 % DARI WILAYAH PERKOTAAN DIGUNAKAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU YANG MELIPUTI 20 % RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIC DAN 10 % RUANG TERBUKA HIJAU PRIVATE.

13. TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG TELAH DIBERIKAN DALAM PENERTIBAN DI ALUN-ALUN DAN UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN KEGIATAN PENERTIBAN DITEMPAT-TEMPAT LAIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKAN.

14. KAMI TIDAK MENERAPKAN SISTEM KUOTA ATAU DENGAN MEMBATASI BERDIRINYA PASAR MODERN. PENDIRIAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN MENGACU PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN BEBERAPA ASPEK BAIK EKONOMI, SOSIAL, KEPADATAN PENDUDUK, ARUS LALU LINTAS DAN KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL. SEGMENTASI KONSUMEN SUDAH TERBENTUK DENGAN SENDIRINYA, SEHINGGA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL TIDAK DIKHAWATIRKAN AKAN TERSAINGI DENGAN BERDIRINYA PASAR MODERN, NAMUN PASAR TRADISIONAL PERLU DITINGKATKAN DAN DIREVITALISASI SEHINGGA TERCIPTA PASAR TRADISIONAL YANG SEMI MODERN.

15. RENCANA PENGGUNAAN GEDUNG EKS DINAS SOSIAL UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KESENIAN BAGI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, AKAN KAMI PERTIMBANGKAN MENGINGAT GEDUNG DIMAKSUD TELAH DIGUNAKAN SEBAGAI KANTOR DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL. USULAN / MASUKAN DARI FRAKSI PAN – PKS SANGAT BAIK SEKALI KALAU KITA KAITKAN DENGAN EFESIENSI AKAN TETAPI GEDUNG YANG AKAN DIRENCANAKAN ITU TIDAK HANYA DIPERUNTUKKAN SEBAGAI GEDUNG KESENIAN NAMUN JUGA DIGUNAKAN UNTUK GEDUNG SERBA GUNA, SEHINGGA DIBUTUHKAN TANAH/ LAHAN MINIMAL 1 HA. DENGAN DEMIKIAN DIPERLUKAN LAHAN BARU YANG REPRESENTATIVE DAN STRATEGIS SERTA PENEMPATAN ANGGARAN SESUAI DENGAN TUPOKSI DINAS YANG TEPAT.

16. PERMASALAHAN LUMPUR MEMANG TIDAK MASUK DALAM ISU STRATEGIS RPJMD, NAMUN MASUK DALAM ISU STRATEGIS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANAN BENCANA, SEHINGA PENANGANAN DAMPAK LUAPAN LUMPUR TETAP MENJADI PRIORITAS BAGI PEMKAB SIDOARJO. PEMKAB SIDOARJO SELAMA INI TELAH MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN PUSAT DALAM PERENCANAAN PENYELESAIAN DAN ANTISIPASI MASALAH YANG AKAN TIMBUL SEBAGAI DAMPAK LUAPAN LUMPUR

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PAN – PKS, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

 

JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. KONSULTASI PUBLIK TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010. TAHAPANNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMBAHASAN PROYEKSI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

2. SOSIALISASI RANCANGAN RPJMD

3. FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) DENGAN STAKEHOLDERS GUNA PEMBAHASAN DAN PENAJAMAN VISI MISI RPJMD

4. FGD DENGAN SEMUA SKPD, LSM DAN PERGURUAN TINGGI GUNA MENJARING ISU-ISU STRATEGIS

5. MUSRENBANG RPJMD

KOORDINASI DENGAN DAERAH SEKITAR SEBAGAI BAGIAN DARI KONSULTASI PUBLIK  TELAH DILAKUKAN PADA WAKTU EVALUASI DI PROPINSI YANG MENGHADIRKAN PERWAKILAN DARI DAERAH PERBATASAN (SURABAYA, GRESIK, MOJOKERTO, PASURUAN) DAN HASILNYA TELAH DIMASUKAN KEDALAM RANCANGAN AKHIR RPJMD

2. DOKUMEN RPJPD MERUPAKAN PEDOMAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO UNTUK KURUN WAKTU 20 TAHUN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT TAHAPAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN DI MANA SETIAP TAHAPAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN AKAN DIEVALUASI KESELARASANNYA DENGAN RPJPD. NAMUN KARENA ADANYA PERUBAHAN PEDOMAN PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD DAN RENJA SKPD MENGACU PADA PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010, MAKA DOKUMEN RPJPD AKAN KITA REVIEW SESUAI DENGAN PEDOMAN TERSEBUT.

3. JAWABAN TERKAIT DENGAN TIDAK MASUKNYA PERMASALAHAN LUMPUR DALAM ISU STRATEGIS RPJMD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS, SEDANGKAN SKENARIO YANG AKAN DILAKUKAN APABILA LUAPAN LUMPUR BERHENTI DALAM WAKTU DEKAT DAN APABILA LUAPAN LUMPUR TIDAK BERHENTI DALAM WAKTU YANG PANJANG, SESUAI DENGAN PERDA RTRW NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI GEOLOGI.

4. TERKAIT MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SELAMA 3 TAHUN SEBELUMNYA PADA PENDIDIKAN SD/MI,  PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA HAL INI DIKARENAKAN ANTARA LAIN :

- UNTUK PENURUNAN APM DIKARENAKAN ADA MUTASI SISWA KE DAERAH LAIN.

- SEDANGKAN UNTUK PENURUNAN APK DIKARENAKAN BERKURANGNYA ANAK USIA SEBELUM 7 TAHUN DAN DIATAS 12 TAHUN YANG BERSEKOLAH SD/MI.

OLEH KARENA ITU MESKIPUN TREN APM DAN APK TURUN NAMUN ANGKA MASIH DIATAS 100%, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA JUMLAH USIA ANAK SEKOLAH DI MASYARAKAT (USIA 7-12 TAHUN) SUDAH SELURUHNYA BERSEKOLAH. SELANJUTNYA UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN ANGKA APM  DAN APK SD/MI AKAN TERUS DIPERTAHANKAN LEBIH BESAR DARI 100% MELALUI KEBIJAKAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERMUTU.

5. JAWABAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN TERHADAP BANGUNAN SEKOLAH YANG RUSAK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SEDANGKAN KETERSEDIAAN DATA BASE PENDIDIKAN MEMANG PERLU SEHINGGA SARAN FRAKSI PDIP AKAN KAMI PERHATIKAN. ADAPUN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SIDOARJO, DIAMANATKAN ADA 14 PERATURAN BUPATI, SEDANGKAN YANG TELAH SELESAI SEBANYAK 5 BUAH PERATURAN BUPATI DAN YANG SAAT INI SEDANG DISUSUN SEBANYAK 4 BUAH PERATURAN BUPATI. OLEH KARENA ITU KITA BERHARAP MELALUI IMPLEMENTASI 14 BUAH PERATURAN BUPATI TERSEBUT MAMPU MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN MUTU PENDIDIKAN DI SIDOARJO.

6. KAMI TELAH BERUPAYA UNTUK MENEKAN ANGKA NDR (NET DEATH RATE) DENGAN MENYIAPKAN INSTALASI PELAYANAN INTENSIF TERPADU YANG MELAYANI KEGAWATAN JANTUNG (ICCU), KEGAWATAN PERSYARAFAN DAN PENYAKIT DALAM (ECU), KEGAWATAN BAYI (NICU), KEGAWATAN ANAK (PICU), KEGAWATAN UMUM (ICU). DILENGKAPI DENGAN PERALATAN-PERALATAN CANGGIH DAN DIDUKUNG OLEH DOKTER SPESIALIS DAN PERAWAT YANG BERSETIFIKAT ICU. UNIT INI MERUPAKAN UNIT TERINTEGRASI DAN SATU-SATUNYA YANG ADA DI JAWA TIMUR.

TERKAIT DENGAN KETENTUAN JAM KERJA PUSKESMAS, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

SEHUBUNGAN DENGAN BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN RAWAT INAP YANG BELUM DILENGKAPI DENGAN DOKTER JAGA, KAMI TELAH BERUPAYA MELALUI :

-   PENEMPATAN DOKTER PTT DAERAH PADA PUSKESMAS

-   PENGAJUAN TENAGA DOKTER MELALUI FORMASI PENGANGKATAN CPNS TENAGA DOKTER.

7. DENGAN MENJAMURNYA MINI MARKET (WARALABA) DISELURUH PELOSOK DESA SEHINGGA BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH, MAKA LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DI KABUPATEN SIDOARJO ADALAH DENGAN TERBITNYA PERATURAN BUPATI NOMER 20 TAHUN 2011 TANGGAL 9 MEI 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO. DENGAN TERBITNYA PERATURAN BUPATI DIHARAPKAN DAPAT MEMBATASI PENDIRIAN MINI MARKET KARENA SETIAP PENDIRIAN MINI MARKET HARUS MEMPERHATIKAN JARAK DENGAN PASAR TRADISIONAL MINIMAL 300 METER DAN BERSEDIA MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PEDAGANG KECIL ECERAN DI SEKITAR DALAM RADIUS 100 METER, SEHINGGA DIHARAPKAN TERJALIN HUBUNGAN YANG SINERGIS ANTARA TOKO MODERN DENGAN PEDAGANG KECIL ECERAN.

ADAPUN UPAYA KONGKRIT YANG KAMI LAKUKAN DALAM MENYIKAPI KEPEMILIKAN IZIN DALAM BERUSAHA  ADALAH ANTARA LAIN :

- KAMI TELAH BERUPAYA DENGAN MELAKUKAN KEGIATAN OPERASI SISIR YANG DILAKSANAKAN SECARA BERKALA, BAIK TERHADAP PEMBANGUNAN/PERUSAHAAN YANG BELUM MEMPUNYAI IJIN ATAU IJIN PERUSAHAAN YANG PERLU DIPERPANJANG.

- TERHADAP INVESTASI YANG BELUM MELENGKAPI LEGALITASNYA, KAMI BERUPAYA MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR SEGERA MELENGKAPI PERIJINAN YANG DIPERSYARATKAN.

-  TERKAIT DENGAN PERMINTAAN JENIS INVESTASI PENANAMAN MODAL, KAMI TELAH MEMETAKAN DALAM PERDA RTRW DAN SEGERA DITINDAK LANJUTI DENGAN PERDA RDTRK.

8. BAHWA RPJMD DISUSUN BERDASARKAN INDIKASI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DIDALAM RTRW. UNTUK PENYUSUNAN RDTRK SAMPAI TAHUN 2010 TELAH DISELESAIKAN  11 KECAMATAN  (KECAMATAN SIDOARJO, BUDURAN, CANDI, TARIK, JABON, SUKODONO, TAMAN, BALONGBENDO, GEDANGAN, WARU, PORONG) DAN 3 KECAMATAN (KREMBUNG, KRIAN DAN WONOAYU) DI TAHUN 2011, KEKURANGANNYA AKAN DISUSUN DI TAHUN MENDATANG.

9. DESAIN PERENCANAAN APARATUR DIDALAM PENGATURAN JUMLAH DAN FUNGSINYA DILAKUKAN BAIK DALAM JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG DENGAN PELAKSANAAN SEBAGAI BERIKUT :

A. JANGKA PENDEK             :  MELAKUKAN  PENGADAAN  PEGAWAI BARU DENGAN KOMPOSISI JUMLAHNYA LEBIH KECIL DARI JUMLAH PEGAWAI YANG PENSIUN.

B. JANGKA MENENGAH      : MELAKSANAKAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI.

C. JANGKA PANJANG          : PENATAAN   PEGAWAI   BERDASARKAN PRIORITAS FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI, KHUSUSNYA TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN DENGAN TETAP MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS LAINNYA DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL ANALISA JABATAN DAN BEBAN KERJA

10. TERKAIT SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG LAZIM DISEBUT LIPONSOS (LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL), KAMI TELAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SARANA PMKS  YANG DIBANGUN MULAI TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RENCANA LOKASI EX. SMAN 02 SIDOARJO DENGAN KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG + 500 PMKS YANG SELANJUTNYA JUGA DIPAKAI SEBAGAI SARANA PEMBINAAN. SEDANGKAN TERKAIT  PROGRAM BANTUAN REHAB RUMAH MISKIN KAMI  TELAH BERUPAYA MEMPERBAIKI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SESUAI DATA PADA TAHUN 2005 SEBANYAK 7.019 RUMAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2011  RUMAH YANG TELAH DIREHAB SEBANYAK 6.819. SEHINGGA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TINGGAL 200 DAN BERHARAP SESUAI DENGAN ALOKASI ANGGARAN YANG ADA PADA TAHUN 2012 TELAH TERSELESAIKAN. TERKAIT SINYALEMEN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN BANTUAN REHAB RUMAH MISKIN KAMI TELAH MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN DILAPANGAN SERTA MENINGKATKAN MONITORING DAN EVALUASI.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

 

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

1. A.   TARGET PENENTUAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN KE TAHUN MENGALAMI KENAIKAN DAN TERKAIT DENGAN DANA PERIMBANGAN TIDAK DAPAT DIPREDIKSI KARENA TERGANTUNG DARI PEMERINTAH PUSAT.

B.    TERJADINYA KENAIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA RPJMD TAHUN 2005-2010 DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD 2010-2015 DISEBABKAN  SEBAGAI BERIKUT :

-  ADANYA PERHITUNGAN RENCANA KENAIKAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PNS SERTA PEMBERIAN GAJI KE 13 SETIAP TAHUN, SEDANGKAN PEROLEHAN DAU TIDAK SEBANDING LURUS DENGAN KEBUTUHAN GAJI DIKABUPATEN SIDOARJO.

- ADANYA KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

-  ADANYA KEWAJIBAN DANA PENDAMPING 10 % YANG DIALOKASIKAN DIBELANJA BANTUAN SOSIAL SEPERTI :

A.  DIBELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN (JAMKESMAS DARI PUSAT, JAMKESDA DARI PROPINSI, PENDAMPINGAN PNPM PEDESAAN/ PERKOTAAN, BANTUAN REHAB RUMAH MISKIN)

B.  BELANJA BANTUAN PENDAMPINGAN BOS DILEMBAGA PENDIDIKAN.

C.  BELANJA BANTUAN ORGANISASI KEAGAMAAN.

-    ADANYA IMPLIKASI KENAIKAN BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA APABILA TERDAPAT KENAIKAN BAGI HASIL PAAK DAERAH,  SEDANGKAN KENAIKAN BELANJA LANGSUNG DISEBABKAN KARENA  KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEMAKIN MENINGKAT.

C.   JAWABAN TERKAIT KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DATA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

D. FORMAT RPJMD MENGACU KEPADA PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SECARA KONSISTEN TELAH DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010-2015.

2. A.    JAWABAN TERKAIT PENYELESAIAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

B.  JAWABAN TERKAIT PENYELESAIAN SARANA PENDIDIKAN ATAU GEDUNG SEKOLAH YANG KONDISI BANGUNANNYA  MEMPRIHATINKAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

C.   SARAN FRAKSI GOLKAR PKNU TERKAIT PERENCANAAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS SAMPAI KEJENJANG S2 AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN ANGGARAN.

3.A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BELUM DIRASAKAN SECARA MAKSIMAL KARENA KAMI MENGALAMI KETERBATASAN ANTARA LAIN:

-        SUMBER DAYA MANUSIA BAIK TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS MASIH KURANG MEMADAI;

-       SARANA DAN PRASARANA MASIH TERBATAS;

-      LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEMAKIN MENINGKAT.

B.   PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA KUNJUNGAN RAWAT JALAN DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO KURANG LEBIH 1000 PASIEN PERHARI DAN KUNJUNGAN PASIEN YANG TERBANYAK ADALAH POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM, POLI SPESIALIS BEDAH DAN SPESIALIS PENYAKIT JANTUNG. SEDANGKAN KUNJUNGAN POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM SETIAP HARI MENCAPAI 300 PASIEN DENGAN LAYANAN 5 SUB POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM DENGAN RATA-RATA KUNJUNGAN 60 PASIEN PERSUB POLI DAN PEMERIKSAAN PERPASIEN MEMBUTUHKAN WAKTU 10 MENIT SEHINGGA DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM MENYELESAIKAN LAYANAN SELAMA 10 JAM. PADA SPESIALIS JANTUNG SETIAP HARINYA MENCAPAI 125 PASIEN PERHARI DENGAN 2 DOKTER SPESIALIS, RATA-RATA PEMERIKSAAN PASIEN DIBUTUHKAN WAKTU 10 MENIT SEHINGGA DOKTER SPESIALIS JANTUNG MENYELESAIKAN LAYANAN SELAMA 10 JAM.

4. A. PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN SUDAH KAMI LAKUKAN MELALUI PROGRAM REVITALISASI PROGRAM KB DENGAN KEGIATAN ANTARA LAIN PELAYANAN KB GRATIS BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I. SOSIALISASI METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG BERSAMA-SAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN MITRA KERJA.

B.    PEMBERIAN DANA BERGULIR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, AGAR DILAKUKAN DALAM SATU ATAP (BLUD) YANG HARUS DIPERDAKAN AKAN KAMI PERHATIKAN DAN AKAN KAMI PERTIMBANGKAN.

5. SESUAI DENGAN PERDA RTRW NO 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009-2029 MENGATUR TENTANG KETENTUAN DAN PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN RUANG (POLA DAN KETENTUAN PERIJINAN, PENGENAAN SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANA).

PELANGGARAN PERDA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN TANPA MENGAJUKAN IJIN. PELANGGARAN TERHADAP PERDA TERSEBUT AKAN DILAKUKAN SATU PENGAWASAN SINERGIS ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DI WILAYAH KECAMATAN MAUPUN DESA.

6. PADA DASARNYA KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN MENGUNTUNGKAN BAIK DITINJAU DARI SISI MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH, NAMUN DALAM IMPLEMENTASINYA MASIH TERDAPAT KEKURANGAN YANG PERLU DILAKUKAN PEMBENAHAN.

7. BAHWA PENDIRIAN TOWER YANG TIDAK MEMILIKI PERIJINAN SEGERA KAMI TERTIBKAN SESUAI  PERATURAN YANG BERLAKU DAN AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN YANG LEBIH INTENSIF DAN SELEKTIF, BAIK SAAT PERMOHONAN AWAL MAUPUN PASCA PERIJINAN TERSEBUT DIKELUARKAN. DALAM TAHUN INI PERATURAN DAERAH TENTANG TOWER SUDAH MASUK DALAM PROLEGDA SEHINGGA DIHARAPKAN MENJADI PAYUNG HUKUM DALAM PENDIRIAN DAN PENERTIBAN TOWER.

8. PEMBANGUNAN BILLBOARD DI JALAN S. PARMAN WARU MEMANG TERJADI PELANGGARAN DAN SUDAH DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH OLEH SKPD TERKAIT DENGAN MEMBERIKAN PERINGKATAN TERTULIS DAN TEGORAN UNTUK SEGERA DILAKUKAN PEMBONGKARAN DAN APABILA BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN BELUM DIBONGKAR, MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN. SELANJUTNYA AKAN MENJADI PERTIMBANGAN KAMI DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN IJIN TERHADAP TITIK REKLAME DENGAN MEMPERHATIKAN ESTIKA KEINDAHAN DAN KEAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN.

9. PENERTIBAN BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEMPADAN YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG IRIGASI SUDAH DITINGKATKAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG ADA YAITU PEMBERIAN SURAT TEGURAN DAN DITINDAK LANJUTI DENGAN PEMBONGKARAN YANG MERUPAKAN KEGIATAN YANG TELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN INSTANSI TERKAIT MISALNYA :

A.    PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG MELANGGAR DIJALAN RAYA CEMENGKALANG

B.    PENGHENTIAN PEMBANGUNAN PASAR LOKAL DI DESA SIDOKERTO KECAMATAN BUDURAN

C.    SOSIALISASI PENERTIBAN BANGUNAN DAN SEMPADAN SALURAN DI DESA SARIROGO KECAMATAN SIDOARJO

10. DALAM RPJMD 2010-2015 SEBENARNYA TELAH KAMI PROYEKSIKAN PENGADAAN SARANA YANG MUTLAK DIPERLUKAN BAIK UNTUK PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MAUPUN MASALAH SOSIAL KHUSUSNYA PMKS YAITU BLK DAN LIPONSOS. DIAKUI BAHWA PADA SAAT INI PENGAWASAN NORMA-NORMA KETENAGAKERJAAN MASIH BELUM OPTIMAL MENGINGAT JUMLAH PENGAWAS YANG TIDAK SEIMBANG DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG ADA. UNTUK ITU MENGENAI PENINGKATAN ATAU OPTIMALISASI PENGAWAS TERHADAP NORMA-NORMA KETENAGAKERJAAN DIPERUSAHAAN TELAH KAMI RENCANAKAN SECARA PROGRESIF DALAM LIMA TAHUN KEDEPAN DENGAN PENAMBAHAN JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SEBANYAK 5 ORANG SETIAP TAHUNNYA. SEHINGGA KURUN WAKTU LIMA TAHUN KEDEPAN JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AKAN MENJADI 2 KALI LIPAT YAITU 29 ORANG, SEMENTARA INI HANYA ADA 14 ORANG.

11. DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYULUHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SIDOARJO MEMANG SANGAT DIPERLUKAN ADANYA REVISI/ PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN KETAHANAN PANGAN MENJADI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN. UNTUK ITU HARUS DILAKUKAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

12. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PARA PETANI, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENYEDIAKAN DANA BERGULIR UNTUK PENGENDALIAN HARGA PANGAN UTAMANYA GABAH/BERAS SEJAK TAHUN 2004. PENERIMA DANA BERGULIR DIWAJIBKAN MEMBELI GABAH/BERAS PETANI DENGAN HARGA PATOKAN PEMERINTAH (HPP). DENGAN ADANYA DANA BERGULIR HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI RELATIF STABIL BAHKAN DIATAS HPP SEHINGGA PETANI TETAP MENDAPAT KEUNTUNGAN. JUMLAH DANA BERGULIR TAHUN 2010 MENCAPAI 3,6 MILYAR YANG BERASAL DARI APBD KABUPATEN SIDOARJO DAN 1,6 MILYAR DARI APBD PROPINSI.

13. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK MULAI DARI PROSES PENGADAAN REKANAN, KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN TELAH KAMI LAKUKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU, NAMUN TERKAIT DENGAN MUTU BANGUNAN DIPENGARUHI BANYAK FAKTOR YANG SALING BERKAITAN. JIKA MASIH DIDAPATKAN HASIL KINERJA DILAPANGAN YANG DIANGGAP BELUM MEMENUHI HARAPAN AKAN DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PERMASALAHAN TERSEBUT, TERMASUK JIKA DIPERLUKAN MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA PIHAK TERKAIT AGAR PEMILIHAN KONSULTAN PERENCANA, KONSULTAN PENGAWAS DAN KONTRAKTOR PELAKSANA DILAKUKAN LEBIH BAIK LAGI. SEBAGAI GAMBARAN PADA TAHUN YANG LALU KAMI TELAH MEMBERLAKUKAN SANKSI BERUPA DENDA PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN HINGGA MEMASUKAN REKANAN DALAM DAFTAR BLACKLIST (DAFTAR HITAM SELAMA 2 TAHUN).

14. BAHWA RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD DIJADIKAN DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD, SELANJUTNYA RPJMD DIJADIKAN DASAR FINALISASI RENSTRA SKPD. SEHINGGA ADA HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG SALING TERKAIT DAN SINERGIS ANTARA RPJMD DAN RENSTRA SKPD. TETAPI PAGU INDIKATIF ANGGARAN YANG TERDAPAT DALAM RENSTRA SKPD HARUS DIDASARKAN PAGU INDIKATIF DAN KEMAMPUAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH YANG TERTUANG DI DALAM RPJMD BERDASARKAN PLOTTING ANGGARAN PER SKPD YANG DISESUAIKAN SKALA PROGRAM PRIORITAS DALAM RPJMD.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN HATI NURANI.

 

JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERAKAN HATI NURANI

1. RANCANGAN RPJMD YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA DPRD MERUPAKAN HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR. TERHADAP HAL TERSEBUT TELAH MENJADI MATERI PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN PANSUS DEMI PENYEMPURNAANNYA. UNTUK ITU KAMI TELAH MEMPERBAIKI DOKUMEN TERSEBUT DAN AKAN SEGERA KAMI PERBAIKI RANCANGAN AKHIR RPJMD DIMAKSUD.

2. JAWABAN TERKAIT VALIDITAS, KELENGKAPAN DAN FORMAT PENYAJIAN DATA YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN RPJMD   TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

3. VISI SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN DIDASARKAN PADA VISI MISI BUPATI TERPILIH YANG DITUANGKAN DALAM DOKUMEN RPJMD SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA, PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

4. RANCANGAN RPJMD TELAH DILAKUKAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI. HASIL RISET BALITBANGDA (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH) TENTUNYA SUDAH MENJADI SALAH SATU PERTIMBANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MELAKUKAN EVALUASI RPJMD TERSEBUT.

5. JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN LUMPUR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

6. JAWABAN TERKAIT KONSISTENSI PENULISAN BAB PER BAB DALAM DOKUMEN RPJMD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

7. PENETAPAN ASUMSI KENAIKAN PAD BERDASARKAN PADA TREN KENAIKAN  PAD TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

8. JAWABAN TERHADAP MASALAH KETERKAITAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM DENGAN DAERAH PERBATASAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PDI PERJUANGAN

9. RPJMD PERIODE SEBELUMNYA MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RPJMD.

10. PENENTUAN KATEGORI KEMISKINAN DIDASARKAN PADA 14 INDIKATOR YANG DITETAPKAN OLEH BPS (BADAN PUSAT STATISTIK).

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI GERAKAN HATI NURANI SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

 

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1.    DOKUMEN RPJPD MERUPAKAN PEDOMAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO UNTUK KURUN WAKTU 20 TAHUN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT TAHAPAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN DI MANA SETIAP TAHAPAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN AKAN DIEVALUASI KESELARASANNYA DENGAN RPJPD. NAMUN KARENA ADANYA PERUBAHAN PEDOMAN PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD DAN RENJA SKPD MENGACU PADA PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010, MAKA DOKUMEN RPJPD AKAN KITA REVIEW SESUAI DENGAN PEDOMAN TERSEBUT.

2.   JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN LUMPUR LAPINDO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

3.   DAERAH PESISIR TERMASUK DALAM SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN. KAWASAN PESISIR MERUPAKAN KAWASAN STRATEGIS YANG DIRENCANAKAN DIKEMBANGKAN DI 2 (DUA) KECAMATAN SEDATI DAN WARU, PENGGUNAAN KAWASAN INI UNTUK MENGOPTIMALKAN POTENSI PERIKANAN DAN WISATA KABUPATEN SIDOARJO TETAPI HARUS MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KEBERLANGSUNGAN EKOSISTEM SETEMPAT (DIKEMBANGKAN DENGAN KONSEP WISATA BAHARI BERBASIS EKOSISTEM DAN KERAKYATAN. KETERKAITAN DENGAN RPJMD DI STRATEGI II YAITU PEMBANGUNAN EKONOMI SINERGIS DENGAN POTENSI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN MELIPUTI INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA PERTANIAN BERBASIS AGROBIS, MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI SERTA PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA.

BEBERAPA PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO ANTARA LAIN :

-       PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

-       PENGEMBANGAN ECO TOURISM

-       REVITALISASI DAERAH PESISIR (MANGROVE)

4.    PENYELESAIAN PROSES SERTIFIKASI ASET-ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH TERCANTUM DALAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PADA KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN ASET. SEDANGKAN UNTUK PEMANFAATAN ASET YANG BELUM OPTIMAL, AKAN KAMI EVALUASI LEBIH LANJUT. DEMIKIAN JUGA PENAWARAN PENGELOLAAN KEMBALI TERHADAP ASET KEPADA PIHAK SWASTA YANG MEMBERIKAN KEUNTUNGAN.

5.   SARAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AKAN KAMI PERHATIKAN. SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PASAL 274 AYAT (5) BAHWA EVALUASI DILAKSANAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 5 (LIMA) TAHUN DENGAN MENGGUNAKAN HASIL EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA.

6.   PADA RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010-2015 TELAH MERUMUSKAN KEBIJAKAN UMUM PADA BAGIAN STRATEGI VI ADALAH MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DAN PENGEMBANGAN IKLIM IVESTASI SEKALIGUS MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (JALAN, PJU, DRAINASE DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH).

7. SASARAN BIDANG EKONOMI ADALAH:

A.  PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

B.  PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA

C.  PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR UMKM DAN KOPERASI

D.  PENINGKATAN PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA, DAN PERTANIAN BERBASIS AGROBIS.

E.  TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

F.   PENINGKATAN INVESTASI BAIK PMA MAUPUN PMDN

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO SEMPAT TERPURUK SELAMA TIGA TAHUN (2006-2008) AKIBAT MUSIBAH LUMPUR LAPINDO, MAKA TAHUN 2009 MERUPAKAN MOMENTUM KEBANGKITAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SIDOARJO. DATA MENUNJUKKAN PADA TAHUN 2009 PERTUMBUHAN EKONOMI MENGALAMI PENINGKATAN MENJADI 4,91% SETELAH SEBELUMNYA HANYA SEBESAR 4,83% DI TAHUN 2008. KEBANGKITAN INI DIMUNGKINKAN KARENA ADANYA PERBAIKAN ATAU PEMBENAHAN SARANA PRASARANA, UTAMANYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MENJADI JALUR DISTRIBUSI BARANG ATAU JASA DARI DAN KELUAR DAERAH. DARI DATA TERBARU TAHUN 2010 PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH BERADA PADA TAHAP RECOVERY DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN SEBESAR 5,62%. UPAYA YANG TERPENTING UNTUK TETAP MENINGKATKAN KINERJA PEREKONOMIAN ADALAH MENAIKKAN KEMBALI DAYA SAING DAN CITRA KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI SERTA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR.

8. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, BAHWA UPAYA MENARIK INVENTOR MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN KITA BERSAMA DISEMUA SEKTOR. KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YAITU MEMBANGUN KESAN POSITIF DENGAN MENGOPTIMALKAN PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM/ KEGIATAN MELALUI MEDIA MASSA/ ELEKTRONIK, SITUS DAN LAIN-LAIN, MEMANFAATKAN PELUANG INVESTASI MELALUI PROMOSI INVESTASI DAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN YANG ADA SECARA BERKELANJUTAN SEPERTI PAMERAN INVESTASI DAN PRODUK UNGGULAN, SERTA MEMBERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PENJELASAN KAMI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 – 2015. APABILA DALAM PENJELASAN TERSEBUT MASIH DIPANDANG PERLU PENJABARAN LEBIH LANJUT, KIRANYA DAPAT KAMI  TAMBAHKAN  DALAM FORUM RAPAT-RAPAT DI LINGKUNGAN DPRD.

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB

	SIDOARJO,  6  JUNI   2011   BUPATI SIDOARJO,   T t d H. SAIFUL ILAH