JAWABAN BUPATI TERHADAP PU FRAKSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2010

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;

YANG SAYA HORMATI :

-         REKAN-REKAN ANGGOTA MUSPIDA, SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMKAB SIDOARJO

-         PARA KOMANDAN / KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-         PIMPINAN PARTAI POLITIK ;

-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DENGAN ACARA JAWABAN ATAS  PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN  ANGGARAN 2010 DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT LAHIR DAN BATIN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN AMANAT PASAL 184 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENGAJUKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010  BERUPA LAPORAN KEUANGAN  YANG TELAH DIPERIKSA  OLEH  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. TERHADAP PENGAJUAN TERSEBUT, DEWAN  YANG TERHORMAT MENGETENGAHKAN BERBAGAI PERTANYAAN, PANDANGAN MAUPUN SARAN ATAU MASUKAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA. PADA KESEMPATAN INI PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN DAN MENYAMPAIKAN APRESIASI SERTA UCAPAN TERIMAKASIH ATAS PANDANGAN, SARAN ATAU MASUKAN SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN DAN KOMITMEN KUAT DARI DEWAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. JAWABAN, PENJELASAN SERTA PERNYATAAN TERSEBUT KAMI SAMPAIKAN SECARA SISTEMATIS DAN BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT :

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT;
   1. FRAKSI PKB ;
   2. FRAKSI PAN – PKS ;
   3. FRAKSI GOLONGAN KARYA  KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;
   4. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

1. TERHADAP PERTANYAAN TERKAIT BANYAKNYA ASET YANG BELUM DINILAI DAN DICATAT DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA:
   1. TELAH DIBENTUK TIM PENILAI INTERNAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENILAIAN ASET TETAP DAERAH (TERMASUK TANAH SELUAS 1.058.704 M² (SATU JUTA LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS EMPAT METER PERSEGI) SEBAGAI DASAR UNTUK PENCATATAN;
   2. TERHADAP ASET TANAH YANG BELUM MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN TELAH DIUPAYAKAN PROSES PELAKSANAAN MOU ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM RANGKA PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET.

2. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT KETERLAMBATAN SETOR KE KAS DAERAH OLEH BPPT DAPAT DIJELASKAN BAHWA HAL INI BUKAN MERUPAKAN KETERLAMBATAN SETOR KE KAS DAERAH, MELAINKAN KEKURANG TELITIAN/ TERTIB ADMINISTRASI PETUGAS BENDAHARA PENERIMA DALAM MENCANTUMKAN TANGGAL SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH). DALAM UPAYA MENGHINDARI KURANG TERTIBNYA ADMINISTRASI/ KETELITIAN PETUGAS BENDAHARA PENERIMA, SEJAK TAHUN 2011 SETORAN RETRIBUSI LANGSUNG DIBAYARKAN KE PETUGAS BANK JATIM YANG MEMBUKA LOKET PEMBAYARAN RETRIBUSI DI BPPT.

3. UNTUK PROYEK-PROYEK PEKERJAAN FISIK BANGUNAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN NILAI DI BAWAH RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) TIDAK DISERTAI JAMINAN PEMELIHARAAN, NAMUN DEMIKIAN SAMPAI DENGAN BULAN KE 6 (ENAM) TERHITUNG SEJAK PENYERAHAN PEKERJAAN (BULAN JUNI 2011) , FISIK BANGUNAN DALAM KONDISI BAGUS SEHINGGA TIDAK ADA BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH RSUD UNTUK PEMELIHARAAN, NAMUN DEMIKIAN PADA TAHUN ANGGARAN 2011  PEKERJAAN FISIK SEMUA KONTRAK KERJA SUDAH MEMUAT KLAUSUL JAMINAN PELAKSANAAN, MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN.

4.  A. SAAT INI PENYETORAN PAJAK BAIK PPN MAUPUN PPH DILAKUKAN SEBELUM ATAU BERSAMAAN DENGAN MEKANISME PENCAIRAN SP2D OLEH BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM ARTI PENCAIRAN LANGSUNG DIPOTONG, HAL INI BERBEDA DENGAN MEKANISME SEBELUMNYA YANG TIDAK LANGSUNG MELAKUKAN PEMOTONGAN PPN/ PPH MELAINKAN KONTRAKTOR MEMBAYAR PAJAK SETELAH MELAKUKAN PENCAIRAN SP2D

     B. PADA SAAT PENYUSUNAN RKA TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN BAIK PEMELIHARAAN RUTIN, BERKALA DAN REHABILITASI DIMASUKKAN DALAM BELANJA PEMELIHARAAN. NAMUN ATAS KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN YANG BERSIFAT MENAMBAH KAPASITAS, MENINGKATKAN FUNGSI, MENINGKATKAN EFISIENSI DAN ATAU MASA MANFAAT SEHARUSNYA MASUK DALAM BELANJA MODAL. DIMASA MENDATANG KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN YANG MENINGKATKAN NILAI EKONOMIS ASET AKAN DIMASUKKAN DALAM BELANJA MODAL.

   C. KETEBALAN HOTMIX DAN MUTU HOTMIX MERUPAKAN FAKTOR UTAMA DALAM MENENTUKAN BAIK BURUKNYA PEKERJAAN SEBUAH JALAN. NAMUN DEMIKIAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA :

• KETEBALAN HOTMIX YANG HARUS DIHAMPAR DISESUAIKAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG ADA SEJAK MULAI PELAKSANAAN PENGHAMPARAN HOTMIX YANG DIAWASI KONSULTAN PENGAWAS DAN PENGAWAS LAPANGAN SEDANGKAN PADA SAAT SERAH TERIMA PEKERJAAN DILAKUKAN CORE DRILL OLEH PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK MENGETAHUI KETEBALAN ASPAL HOTMIX SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERSYARATKAN.
• SEBELUM MELAKSANAKAN PENGHAMPARAN, PIHAK REKANAN DIWAJIBKAN MENYERAHKAN JOBMIX FORMULA ASPAL HOTMIX DARI ASHPALT MIXING PLANT (AMP) YANG DISESUAIKAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERSYARATKAN.

1. PENGGUNAAN DANA SECARA LANGSUNG SEBESAR RP. 1.354.641.590.- (SATU MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) YANG BERSUMBER DARI PT. ASKES DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011 DAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  NOMOR: 138/MENKES/PB/II/2009 DENGAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2009, BAHWA PT. ASKES MEMBAYAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) MELALUI DINAS KESEHATAN. KEDEPAN PENGGUNAAN DANA BERSUMBER DARI PT. ASKES TIDAK AKAN DIGUNAKAN SECARA LANGSUNG OLEH PPK TAPI DISETORKAN KE KAS DAERAH, SEDANGKAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK), DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN KEPADA PESERTA ASKES, DIANGGARKAN TERLEBIH DAHULU DALAM APBD MELALUI SKPDNYA.

1. INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR  SEBESAR RP. 218.518.042,21,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS DELAPAN BELAS RIBU EMPAT PULUH DUA RUPIAH DUA PULUH SATU SEN) YANG BELUM DIDUKUNG DATA, MASIH DALAM PROSES PENCOCOKAN BUKTI ANGSURAN DAN PENERIMAAN DANA BERGULIR YANG ADA DI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM. DENGAN PENERIMAAN SETORAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.

        1. DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA BANGUNAN FISIK PENGAIRAN YANG RUSAK DIBEBERAPA TEMPAT ANTARA LAIN DISEBABKAN

1. 1. UMUR BANGUNAN;
   2. KONDISI ALAM;
   3. KONDISI TANAH YANG TIDAK STABIL.

SEDANGKAN PROSES PELELANGAN DALAM PENENTUAN PEMENANG TENDER TELAH MENGACU PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

  DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN – PKS

  JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PAN – PKS

I.

 1. TERHADAP TUNGGAKAN PPJ PLN TELAH TERBAYAR LUNAS TERHITUNG PADA BULAN MEI 2011 SEBESAR RP. 5.300.000.000,00 (LIMA MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH). SEDANGKAN TERHADAP PIUTANG PAJAK RESTORAN AKAN KAMI LAKUKAN PENAGIHAN SECARA INTENSIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

 2. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2010 TIDAK BISA TERCAPAI DISEBABKAN KARENA MASIH SULITNYA PENERTIBAN JAGAL UNTUK LANGSUNG MEMBAYAR RETRIBUSI SEBELUM TERNAKNYA DIPOTONG SEHINGGA BANYAK TERJADI RETRIBUSI TERUTANG. DISAMPING ITU, PETUGAS KURANG BERANI UNTUK MEMINTA PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG MENUNGGAK.

SEDANGKAN MENGENAI INFORMASI ADANYA KOLUSI ANTARA PEGAWAI DAN JAGAL, KAMI TELAH BERUPAYA UNTUK MENEKANNYA SEKECIL MUNGKIN.

 3. TERRHADAP PIUTANG BAGI HASIL RETRIBUSI TERMINAL PURABAYA TELAH KAMI LAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN REALISASI PIUTANG DIMAKSUD MENUNGGU BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI TERSEBUT.

1. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH KAMI LAKUKAN DALAM MENGGALI POTENSI PAJAK ANTARA LAIN DENGAN CARA :
   1. SOSIALISASI TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG TELAH DIUNDANGKAN, SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
   2. INTENSIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK
   3. EKSENTIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK BARU

1. DALAM PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) PBB KAMI TELAH MELAKUKAN BEBERAPA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :
   1. BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, NJOP ADALAH HARGA RATA-RATA YANG DIPEROLEH DARI TRANSAKSI JUAL BELI YANG TERJADI SECARA WAJAR DAN BILAMANA TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI JUAL BELI, NJOP DITENTUKAN MELALUI PERBANDINGAN HARGA DENGAN OBYEK LAIN YANG SEJENIS, ATAU NILAI PEROLEHAN BARU, ATAU NJOP PENGGANTI ;
   2. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SECARA RUTIN MELAKUKAN REKLASIFIKASI DAN PENYEMPURNAAN NJOP SEIRING DENGAN DINAMIKA HARGA PASAR TANAH YANG TERJADI DI MASYARAKAT, DENGAN TETAP MEMPRIORITASKAN WILAYAH YANG PERKEMBANGANNYA CUKUP PESAT. KEGIATAN INI DILAKSANAKAN SECARA MASSAL DENGAN SATUAN WILAYAH DESA/KELURAHAN TIDAK DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN NJOP SECARA BERSAMAAN PADA TAHUN YANG SAMA;

C. UNTUK MENGHINDARI REAKSI DAN GEJOLAK DARI MASYARAKAT, DIUPAYAKAN KENAIKAN NJOP TIDAK TERLALU JAUH DARI NJOP TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA KENAIKAN TERSEBUT DIBUAT BERTAHAP DENGAN HARAPAN SAMPAI PADA POSISI TERTENTU NJOP SUDAH MENDEKATI HARGA PASAR

BERDASARKAN BEBERAPA HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA DALAM HAL PENETAPAN BESARNYA NJOP, DISAMPING TETAP MENGEDEPANKAN ASAS KEADILAN JUGA MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY) DAN REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KENAIKAN NJOP YANG CUKUP SIGNIFIKAN

1. TERHADAP TUNGGAKAN SEBESAR RP. 56. 000.000.000,00 (LIMA PULUH ENAM MILYAR RUPIAH) TERJADI AKIBAT AKUMULASI TUNGGAKAN YANG DISEBABKAN OLEH TERBITNYA SPPT GANDA;PERMOHONAN PEMBETULAN PBB  ATAS KETETAPAN

     – BANYAKNYA WAJIB PAJAK YANG BERDOMISILI DI LUAR SIDOARJO;

     -BANYAKNYA TANAH SENGKETA.

 2.  KAMI AKAN LEBIH MENGINTENSIFKAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA SKPD TEKNIS TERKAIT, SEPERTI DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PU CIPTA KARYA, BPPT, SATPOL PP MAUPUN DINAS/ INSTANSI TERKAIT LAINNYA TERMASUK FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASCA PERIJINAN ITU DIKELUARKAN. PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO) DILAKUKAN SETIAP 3 TAHUN, DIMANA PADA TAHUN 2007 JUMLAH IZIN GANGGUAN (HO) BARU DAN PERPANJANGAN SEBANYAK 633 PERUSAHAAN SEDANGKAN PADA TAHUN 2010 REALISASI IZIN GANGGUAN SEBANYAK 809 PERUSAHAAN ATAU 68 PERUSAHAAN PERBULAN. KEDEPAN OPERASI TIM SISIR IMB DAN IZIN LAINNYA AKAN LEBIH DIOPTIMALKAN.

1. INDIKATOR KEMISKINAN YANG SUDAH MENDAPAT KESEPAKATAN DAN BERLAKU SECARA NASIONAL SEBAGAIMANA DITETAPKAN OLEH BPS YAITU :
   1. LUAS LANTAI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 8 M² PERORANG;
      1. JENIS LANTAI DARI TANAH/BAMBU/KAYU MURAHAN;
      2. DINDING DARI BAMBU/RUMBIA/KAYU MURAHAN/TEMBOK TANPA PLESTER;
         1. TIDAK MEMILIKI WC SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DENGAN ORANG LAIN;
            1. TIDAK MENGGUNAKAN LISTRIK;
            2. AIR MINUM BERASAL DARI SUNGAI ATAU AIR HUJAN;
            3. MENGGUNAKAN KAYU BAKAR, ARANG, MINYAK TANAH UNTUK MEMASAK;
            4. KONSUMSI DAGING, SUSU, AYAM SATU MINGGU SEKALI;
            5. HANYA MEMBELI PAKAIAN BARU SATU STEL SATU TAHUN;
            6. HANYA SANGGUP MAKAN 2 KALI SEHARI;
            7. TIDAK SANGGUP MEMBAYAR BIAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS/POLIKLINIK;
            8. SUMBER PENGHASILAN KEPALA RUMAH TANGGA ADALAH PETANI DENGAN LUAS LAHAN 0,5 Ha,  BURUH TANI, NELAYAN, BURUH BANGUNAN, BURUH PERKEBUNAN DENGAN PENDAPATAN DIBAWAH RP.600.000,00 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) PER BULAN;
            9. TIDAK BERSEKOLAH/TIDAK TAMAT SD/HANYA SD;
            10. TIDAK MEMILIKI TABUNGAN/BARANG YANG MUDAH DIJUAL DENGAN NOMINAL RP.500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SEPERTI SEPEDA MOTOR, EMAS, PERAK, KAPAL MOTOR DLL.

1. PADA KEGIATAN REHABILITASI SEKOLAH-SEKOLAH PADA TAHUN 2010 BELUM MENDAPAT ANGGARAN, KECUALI PADA SEKOLAH-SEKOLAH TERTENTU YANG BERSIFAT EMERGENCY. PADA TAHUN 2010 SUDAH PERNAH KAMI USULKAN KURANG LEBIH 90 LEMBAGA SEKOLAH, NAMUN BELUM ADA REALISASINYA. SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPIKAN BAHWA UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN  NEGERI  (SDN/SMPN/SMAN/SMKN) JUMLAH SEKOLAH YANG RUSAK BERAT  SDN = 634 KELAS, SMPN = 34 KELAS, SMAN = 3 KELAS DAN SMKN = O KELAS. SEDANGKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA (SDS/ SMPS/ SMAS/ SMKS) SUDAH DIATASI DENGAN PROGRAM BLOCK GRANT PENDIDIKAN. TAHUN 2010 DANA BLOCK GRANT PENDIDIKAN SEJUMLAH 41 RKB (RUANG KELAS BARU) DAN 45 REHAB DENGAN TOTAL NILAI  Rp.4.895.000.000 (EMPAT MILYAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

1. KAMI TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA DALAM RANGKA MENGURANGI PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN ANTARA LAIN MELALUI KEGIATAN
   1. BINTEK-BINTEK NORMA KETENAGA KERJAAN
      1. PEMERIKSAAN SECARA RUTIN SESUAI DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN
      2. MENGUTAMAKAN TINDAK LANJUT PENANGANAN MASALAH YANG MASUK MELALUI :
      3. PENGADUAN PEKERJA/BURUH, SERIKAT PEKERJA/BURUH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
      4. REKOMENDASI HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SIDOARJO.
         1. MELALUI TINDAKAN PRO JUSTISIA BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI UPAYA PERUBAHAN YANG DILAKUKAN.

II.

1. TERHADAP SARAN FRAKSI PAN – PKS BAHWA LAPORAN BELANJA HIBAH PENDIDIKAN DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN MELAMPIRKAN RINCIAN DAN TEMPAT LOKASI KEGIATAN AKAN KAMI PERHATIKAN. HAL TERSEBUT SEJALAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG AKAN DIBERLAKUKAN MULAI TAHUN 2012.

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN – PKS TENTANG MEKANISME BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU-GURU TPQ AKAN KAMI EVALUASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAANNYA.

1. TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT KEKURANGAN PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI OBAR ABIR SEPANJANG 20 METER DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PELAKSANAAN NORMALISASI DIMAKSUD TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN KONTRAK. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA PERUBAHAN MC- 0 (TITIK AWAL)  DI SEBELAH BARAT YANG TERHAMBAT ADANYA PERUMAHAN, SEHINGGA MC- 0 (TITIK AWAL) BERUBAH KE SEBELAH TIMUR JEMBATAN. DENGAN ADANYA PERUBAHAN MC- 0 (TITIK AWAL) TERSEBUT PELAKSANAAN PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI OBAR ABIR TETAP SESUAI DENGAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN KONTRAK.

1. PENARIKAN GURU SWASTA HENDAKNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP KARENA KEKURANGAN GURU TERBANYAK ADA DI SEKOLAH DASAR, KELEBIHAN GURU PADA SMP, SMA DAN SMK UNTUK MATA PELAJARAN TERTENTU. SEDANGKAN PNS DPK YANG ADA MAYORITAS PADA SMP,SMA DAN SMK SERTA PADA TK SWASTA. GURU PNS PADA TK SWASTA DAPAT DITARIK DISEKOLAH NEGERI APABILA PADA SEKOLAH TK SWASTA TERSEBUT SUDAH ADA GURU YANG SERTIFIKASI, KARENA SEKOLAH TK PADA UMUMNYA ADALAH BERSIFAT AMAL, GAJINYA DIBAWAH UMK (KETENTUAN DPK KARENA SEKOLAH BERSIFAT AMAL), APABILA DIMINTA UNTUK PENARIKAN GURU PNS PADA SEKOLAH SWASTA MAKA PERLU DUKUNGAN DAN KESAMAAN PERSEPSI DAN SIKAP ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SEBAGAI KEBIJAKAN DAERAH.

PENERIMAAN CPNS DARI PELAMAR UMUM URGENSINYA ADALAH UNTUK PERSIAPAN KADERISASI PEGAWAI (USIA MUDA, FRESH GRADUATE, BERKOMPETENSI) HAL INI AGAK SULIT DIPEROLEH DARI UP GRADE TENAGA HONORER YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNSD, PENERIMAAN DARI CPNS UMUM SIFATNYA SUPER PRIORITAS DAN MINUS GROWTH, DISISI LAIN PERLU PENATAAN ULANG PEGAWAI BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH.

1. PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER DAN WAVE LAN (JARINGAN AREA LOKAL) SEBESAR RP. 260.900.000 (DUA RATUS ENAM PULUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH). HAL INI DILAKUKAN KARENA JARINGAN KOMPUTER WAVE LAN YANG ADA UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI 18 KECAMATAN BANYAK MENGALAMI  GANGGUAN, KARENA PENGGUNA FREKWENSI JARINGAN KOMPUTER WAVE LAN SEMAKIN TINGGI YANG BERAKIBAT KONEKSI DATA BASE KEPENDUDUKAN MENJADI TERGANGGU DAN BERAKIBAT PULA PELAYANAN MENJADI TERGANGGU. MELALUI KEGIATAN INI BERTUJUAN AGAR KONEKSI DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENJADI LANCAR DAN TIDAK TERGANGGU OLEH PENGGUNA FREKWENSI JARINGAN KOMPUTER WAVE LAN YANG LAIN.

• PEMELIHARAAN TOWER WAVE LAN SEBESAR RP. 104.000.000,00 (SERATUS EMPAT JUTA RUPIAH) DIPERGUNAKAN UNTUK MEMPERBAIKI, MENGGANTI KOMPONEN TOWER YANG SUDAH TERPASANG DAN MENGALAMI KERUSAKAN ATAU AUS DI 18 KECAMATAN.
• PEMELIHARAAN TOWER SEBESAR RP. 96.300.000,00 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SESUAI RINCIAN PADA DPPA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 DIPERGUNAKAN UNTUK PENGAMANAN TOWER DAN PERANGKAT JARINGAN KOMPUTER WAVE LAN, BERUPA PENGGANTIAN PENGAMANAN PETIR PADA TOWER DAN PENGGANTIAN PENGAMANAN PETIR PADA RADIO WIRELESS DAN ANTENA.

ALOKASI BELANJA SEBESAR RP. 219.000.000 (DUA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH) BUKAN UNTUK BELANJA SOFTWARE KOMPUTER MELAINKAN UNTUK BELANJA PENGADAAN SERVER DATA BASE DAN PENGADAAN SERVER ANTI VIRUS YANG SEBELUMNYA BELUM DIMILIKI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO.

1. TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN-PKS ATAS PELAKSANAAN BEBERAPA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG TIDAK WAJAR, SESUAI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2011, INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO AKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SKPD TERSEBUT PADA BULAN SEPTEMBER 2011.

1. (1) KEGIATAN FASILITASI, KONSULTASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DIBIDANG CUKAI SUDAH MENGACU PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20 PMK.07/2009, PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2010 SERTA PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 DAN SELALU MELIBATKAN ASOSIASI PENGUSAHA ROKOK SIDOARJO (APERSID) YANG MERUPAKAN WADAH PERUSAHAAN ROKOK YANG ADA DI SIDOARJO.

(2)     TERHADAP PENINGKATAN HASIL BUDI DAYA TERNAK DENGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PELAKSANAANNYA MELALUI BEBERAPA TAHAP YAITU :

          1. TAHAP IDENTIFIKASI CPCL (CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI);

          2.  TAHAP VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI (DENGAN KADES/PAMONG DESA);

          3.  TAHAP PENENTUAN DAN PENETAPAN;

          4.  SOSIALISASI.

DENGAN MENDASARKAN PADA TAHAPAN TERSEBUT, MAKA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI DIBERIKAN KEPADA CALON PENERIMA SESUAI DENGAN KTP. SEHINGGA APABILA TERDAPAT CALON PENERIMA YANG BERASAL DARI DESA YANG TIDAK TERDAPAT PABRIK ROKOK NAMUN BEKERJA PADA PABRIK ROKOK DI DESA LAIN, MAKA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI DIBERIKAN PADA CALON PENERIMA DI DESA ASALNYA.

(3)     A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL ROKOK DAN ATAU PENGHASIL ROKOK TELAH BERKOORDINASI DENGAN APERSID DAN KECAMATAN.  BERDASARKAN PENJELASAN DAN ASISTENSI TERKAIT DANA CUKAI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR, BATASAN LINGKUNGAN YANG DIMAKSUD DIATAS ADALAH SAMPAI TINGKAT KECAMATAN. SEHINGGA CAKUPAN PROSES REKRUTMEN PENDIDIKAN JUGA LEBIH LUAS

B.  PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI DIFOKUSKAN KEPADA MANTAN PEKERJA ROKOK SERTA DILUAR LINGKUNGAN SEKITAR INDUSTRI ROKOK DENGAN DIBEKALI SKILL/KEAHLIAN  SEPERTI KETRAMPILAN MEMASAK, JAHIT BORDIR, SALON DAN LAIN-LAIN. SEDANGKAN TERHADAP PEKERJA DI INDUSTRI ROKOK DIBERIKAN SOSIALISASI TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

8.   UNTUK INVENTARISASI DANA BERGULIR TELAH DILAKUKAN SEJAK AWAL ADANYA DANA BERGULIR YAKNI SEJAK TAHUN 2002. MULAI TAHUN 2008 SELALU DILAKUKAN REKONSILIASI TIAP BULAN. UNTUK PENATAUSAHAAN DANA BERGULIR MULAI DICATAT TERTIB SEJAK TAHUN 2006

III.

1. PIUTANG BAGIAN LABA YANG TERCATAT DALAM NERACA TAHUN 2010 ADALAH SEBESAR RP.1. 378.279.849,08 (SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN SEN). SALDO PIUTANG BAGIAN LABA PDAM TERSEBUT SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2008 DARI HASIL PENELUSURAN LAPORAN KEUANGAN PDAM TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 ADALAH SEBESAR RP. 5.767.049.549,08 (LIMA MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH DELAPAN SEN). HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN PERDA PDAM TAHUN 1978 JUNCTO PERDA PDAM TAHUN 1987 BAHWA BAGIAN LABA PDAM ADALAH SEBESAR 55 % YANG TERDIRI DARI 25 % UNTUK APBD DAN 30 % UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH.

PADA TAHUN 2010 ADA PELUNASAN SEBESAR RP. 4.388.769.700,- (EMPAT MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH). SEDANGKAN BAGIAN LABA UNTUK TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 BELUM TERCATAT DALAM NERACA KARENA LAPORAN KEUANGAN BUMD AUDITED BELUM KELUAR, ATAS KEKURANGAN TERSEBUT AKAN DICATAT DALAM NERACA TAHUN 2011.

2.  KAMI AKAN MENINJAU KEMBALI/MENGEVALUASI ISI DARI PERJANJIAN KERJASAMA BOT SUN CITY ANTARA PEMKAB SIDOARJO DENGAN  PT. INDRACO.

  3.   PERHITUNGAN PENYUSUTAN YANG DILAKUKAN PDAM BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI OTODA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS DAN METODE SALDO MENURUN.

    2 .TERHADAP PENGGUNAAN SILPA RP. 55.000.000.000,00 (LIMA PULUH LIMA MILYAR RUPIAH) TELAH DIALOKASIKAN PADA KEBUTUHAN YANG MENDESAK DAN PRIORITAS. SEDANGKAN MENGENAI REVITALISASI PASAR TELAH DILAKSANAKAN MELALUI MEKANISME BTO (BANGUN, TRANSFER, KELOLA).

BAHWA PROSES DAN TAHAPAN KERJASAMA TELAH MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH.

 BAHWA KERJASAMA REVITALISASI PASAR KEPUH KIRIMAN DAN PASAR TULANGAN TELAH DILAKUKAN DALAM BENTUK BTO (BANGUN,SERAH,KELOLA) BUKAN BOT (BANGUN,KELOLA,SERAH).

 IV.

 TERHADAP PENYERTAAN MODAL SEBESAR RP. 1.500.000.000 (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MERUPAKAN HIBAH DARI PT. SIDOARJO MEMBANGUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI LAKUKAN KLARIFIKASI TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. DELTA MANDIRI NUGRAHA AGAR DAPAT DICATAT SEBAGAI INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

PERHITUNGAN PENYUSUTAN YANG DILAKUKAN PDAM BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI OTODA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS DAN METODE SALDO MENURUN.

     2. PADA DASARNYA KERJASAMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PAPA RON’S PIZZA, PONTI SPORT CANTINA, PUTT-PUTT GOLF DAN GAMES HANYA BERGANTI NAMA DAN TIDAK ADA PERUBAHAN KEPEMILIKAN KARENA PT. SETIA MANDIRI MITRATAMA, TBK BERUBAH MENJADI PT. ENTERTAINMENT INDONESIA YANG DIPERKUAT LEGALITASNYA DENGAN AKTA NOTARIS. SEDANGKAN MENGENAI KEKURANGAN BAYAR DARI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR PADA TAHUN 2010, PT ENTERTAINMENT INDONESIA BERSEDIA MEMBAYAR ROYALTI DIMAKSUD SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN.

 DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PAN-PKS, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSI  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

 

 SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN AKAN KAMI PERHATIKAN DI DALAM MENGGALI POTENSI PENDAPATAN SECARA MAKSIMAL DENGAN MELAKSANAKAN INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN, BAIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN KETENTUAN TENTANG DASAR PENGENAAN, HARGA DASAR/SATUAN DAN TARIF PAJAK.

1. BAHWA PADA DASARNYA PENYUSUNAN PROGRAM/ KEGIATAN PADA MASING-MASING SKPD SUDAH MENERAPKAN KAIDAH–KAIDAH PERENCANAAN YANG ADA WALAUPUN MASIH TERDAPAT KEGIATAN YANG PERLU DIUPAYAKAN AKURASINYA DALAM PERENCANAAN. SEDANGKAN TERHADAP BELANJA TAHUN 2010 YANG TIDAK TERSERAP SEBESAR 6,73 % ATAU TERSERAP 93,27 % DI NILAI SANGAT WAJAR, KARENA HAL TERSEBUT DAPAT MENUNJUKAN ADANYA PENGHEMATAN PADA BELANJA PEGAWAI, MODAL DAN PENGADAAN BRANG/ JASA LAINNYA.

1. PENINGKATAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI SANGAT BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT (BESARAN GAJI, REMUNERASI, SERTIFIKASI), KEBIJAKAN SEKTORAL (PERINTAH PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PEMBENTUKAN SATUAN ORGANISASI BARU DI DAERAH), PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PNS, SERTA PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN ANGGARAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ITU SENDIRI (PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DAERAH) PADA MASING-MASING SKPD, KARENA PENINGKATAN PRIORITAS AKAN BERIMBAS PADA KEBUTUHAN AKAN PEGAWAI/BELANJA PEGAWAI.

            PENERIMAAN CPNS DARI PELAMAR UMUM URGENSINYA ADALAH UNTUK PERSIAPAN KADERISASI PEGAWAI (USIA MUDA,  FRESH GRADUATE, BERKOMPETENSI), HAL INI AGAK SULIT DIPEROLEH DARI UP GRADE TENAGA HONORER YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNSD, PENERIMAAN DARI CPNS UMUM SIFATNYA SUPER PRIORITAS DAN MINUS GROWTH, DISISI LAIN PERLU PENATAAN ULANG PEGAWAI BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH.

TERKAIT PENARIKAN GURU SWASTA, JAWABAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

1. JAWABAN TERKAIT TUNGGAKAN PPJ PLN, PIUTANG PAJAK RESTORAN SERTA PIUTANG BAGI HASIL RETRIBUSI TERMINAL PURABAYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

 2. JAWABAN TERKAIT LABA BERSIH PDAM YANG HARUS DISETOR KE KAS DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

 MENANGGAPI PERTANYAAN FRAKSI PDI-P TERKAIT RETRIBUSI PARKIR, KAMI SEPENDAPAT DAN SEPAHAM, NAMUN DEMIKIAN ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, PASAL 4 AYAT 1 S/D 3, MENJELASKAN BAHWA PELAYANAN PARKIR HARUS DILENGKAPI DENGAN FASILITAS PARKIR;
   1. UNTUK PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERUPA RAMBU-RAMBU DAN MARKA PARKIR.
   2. UNTUK PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR ( RSUD, PASAR, PUSKESMAAS DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG LAIN HARUS DILENGKAPI DENGAN SQUAR PARKING/PALANG PINTU, LAMPU PENERANGAN, DAN FASILITAS PENUNJANG YANG LAIN AGAR MASYARAKAT MERASA TERLAYANI DENGAN BAIK.
   3. MASALAH TARIKAN GANDA, AKAN SEGERA KAMI TUNTASKAN, JUKIR NAKAL AKAN KAMI CABUT SURAT TUGASNYA, KAMI GANTI DENGAN JUKIR BARU, PROGRAM KAMI KEDEPAN, PEREKRUTAN TENAGA JUKIR SECARA PROFESSIONAL, DENGAN MENGEDEPANKAN SKILL, PENGETAHUAN TENTANG LALU LINTAS SERTA DIDIDIK DISIPLIN DAN ETIKA, SEHINGGA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT AKAN SEMAKIN BAIK DAN TIDAK ADA JUKIR YANG MENARIK LAGI.

BERDASARKAN PENJELASAN DIATAS MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PARKIR BERLANGGANAN AKAN BERJALAN DENGAN BAIK, TERGANTUNG KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, HARUS PUNYA PERSEPSI YANG SAMA DALAM MENYIKAPI PARKIR BERLANGGANAN, OLEH KARENANYA PARKIR BERLANGGANAN HARUS TETAP DIPERTAHANKAN, KARENA MANFAATNYA KEMBALI KEPADA MASYARAKAT.

 4.      JAWABAN TERKAIT ASET YANG TERLETAK DISEBELAH BARAT TERMINAL BUNGURASIH (WARU) YANG DIPIHAK KETIGAKAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

 5.  JAWABAN TERKAIT KERJASAMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUT-PUT GOLF TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI      PAN – PKS.

 6.   TIDAK TERCOVERNYA ANGGARAN PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB) BAIK DISEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA UNTUK LEMBAGA SLTP DIKARENAKAN SANGAT TERBATASNYA ANGGARAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) TAHUN 2010, TETAPI UNTUK RUANG KELAS BARU RKB PADA TAHUN 2010 SUDAH TERBANGUN 9 LOKASI SLTP DENGAN SUMBER DANA DARI PUSAT (DANA ALOKASI KHUSUS).

  DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

  JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

 FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

  SESUAI KETENTUAN PASAL 298 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011, BUPATI MENYAMPAIKAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DPRD PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 TELAH KAMI SAMPAIKAN KE DPRD UNTUK DILAKUKAN PEMBAHASAN GUNA MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 MELALUI SURAT NOMOR: 970/2605/404.3.15/2011 PERIHAL: PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010. OLEH KARENANYA BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TANGGAL PENYAMPAIAN RAPERDA TERSEBUT DAPAT DIKATAKAN BAHWA ALOKASI WAKTU PEMBAHASAN SUDAH SESUAI DENGAN ATURAN YANG ADA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

      JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

 BIDANG PENDAPATAN :

 1.    A.    ADANYA KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DISAMPING  KARENA PENERIMAAN DARI ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN JUGA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. ADAPUN TERKAIT DENGAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN ALOKASI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH/ PEMERINTAH PROVINSI. DAN ALOKASI PENDAPATAN TIDAK DAPAT DIPREDIKSI KARENA HAL INI TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN ADA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

B.    JAWABAN TERKAIT LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGGALI POTENSI PAJAK TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

 C.    KAMI AKAN MENINDAKLANJUTI SARAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PIUTANG SECARA INTENSIF, AGAR DAPAT SEGERA DIMASUKAN KE KAS DAERAH UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS KAS DAERAH.

 D.    PENURUNAN PENDAPATAN DARI POS HASIL KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DIKARENAKAN PDAM DELTA TIRTA TIDAK MENYETORKAN SEPENUHNYA LABA YANG DIPEROLEH DALAM 1 TAHUN TAKWIM. HAL INI DILAKUKAN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TAHUN SEBELUMNYA.

 E.    TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI PERMAINAN KETANGKASAN, HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN DAN PERTIMBANGAN KAMI.

 F.     BAHWA ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG BERUPA BARANG TIDAK BERGERAK BAIK  (TANAH DAN BANGUNAN) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010 ASET   ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

• TANAH BERSERTIFIKAT  SEBANYAK 332 BIDANG ;
• TANAH DALAM PROSES ADMINISTRASI SERTIFIKASI SEBANYAK 15 BIDANG ;
• TANAH DALAM PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI SEBANYAK 886 BIDANG.

G.  1.   PENDIRIAN TOWER YANG KURANG LENGKAP PERIZINANNYA AKAN KAMI TERTIBKAN MELALUI SKPD TEKNIS TERKAIT SESUAI ATURAN YANG BERLAKU, DENGAN MENGIRIMKAN SURAT PERINGATAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN IZIN, SERTA MENGINTENSIFKAN PENGAWASAN DILAPANGAN. SEDANGKAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN (HO), MAKA 3 (TIGA) BULAN SEBELUM HABIS MASA BERLAKUNYA DIKIRIMKAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK SEGERA MENGURUS PERPANJANGAN IZINNYA.

2.   SEBELUM DILAKUKAN PEMBONGKARAN TERHADAP TOWER YANG TIDAK BERIZIN, MAKA PERLU DILAKUKAN FUNGSI KOORDINASI DIANTARA SKPD TEKNIS TERKAIT, SEPERTI  SATPOL PP, DINAS PU. CIPTA KARYA & TATA RUANG, DINAS PERHUBUNGAN, BPPT MAUPUN  INSTANSI  TERKAIT LAINNYA,  TERMASUK KETERSEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PEMBONGKARAN TOWER.

  H.  1.  DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PENDIRIAN WARALABA/ MINIMARKET, KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MENERAPKAN SISTEM KUOTA KARENA DAPAT DIPASTIKAN BAHWA SETIAP RENCANA PENDIRIAN OUTLET,  PIHAK PENDIRI TELAH MELAKUKAN SURVEY YANG MATANG/ CERMAT SERTA  MEMPERHATIKAN RTRW DAN JARAK DENGAN PASAR TRADISIONAL SEHINGGA SECARA OTOMATIS FAKTOR JARAK ANTAR MINIMARKET DENGAN BRAND/ NAMA YANG SAMA, LETAKNYA AKAN BERJAUHAN. TERKECUALI BISA JADI JARAK ANTAR MINIMARKET YANG MENJADI PESAINGNYA LETAKNYA BISA BERDEKATAN. NAMUN DAMPAK DARI PERSAINGAN TERSEBUT MASYARAKAT KONSUMEN AKAN LEBIH DIUNTUNGKAN KHUSUSNYA DARI SISI HARGA PRODUK YANG LEBIH KOMPETITIF.

 2. FILOSOFI DARI ADANYA PERATURAN BUPATI  NOMOR 20 TAHUN 2011 SALAH SATUNYA BAHWA SETIAP MINIMARKET WAJIB MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PEDAGANG KECIL ECERAN YANG ADA DI SEKITARNYA DALAM RADIUS 100 M BAIK DALAM BENTUK PENDAMPINGAN LANGSUNG MANAJEMEN MAUPUN BANTUAN SARANA USAHA BAGI PEDAGANG KECIL ECERAN, MENYEDIAKAN RUANG USAHA DALAM AREAL MINIMARKET, MENJADI PEMASOK BARANG DAGANGAN BAGI PEDAGANG KECIL SEHINGGA DAPAT DIHARAPKAN TOKO MODERN DAN PEDAGANG KECIL/ TRADISIONAL DAPAT SECARA BERSAMA DAN BERSINERGI UNTUK DAPAT MENGEMBANGKAN USAHA PEDAGANG KECIL.

 BIDANG BELANJA :

 1.   A.  TERHADAP ANALISA PARTAI DEMOKRAT  TERHADAP REALISASI BELANJA APBD TAHUN 2010 DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA DI DALAM KOMPONEN BELANJA LANGSUNG, SEBESAR 67 % TIDAK HANYA  UNTUK GAJI PEGAWAI SAJA, LEBIH DARI ITU ADA KOMNPONEN LAIN MISALNYA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG SECARA RIIL ITU MERUPAKAN BELANJA PUBLIK YANG LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT.
• BEGITU JUGA BELANJA LANGSUNG SEBESAR 33 % DI DALAMNYA MASIH TERDAPAT BELANJA UNTUK PNS YANG BERUPA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR. TETAPI DALAM HAL INI PEMBERIANNYA SUDAH DILAKUKAN SECARA SELEKTIF.
• TERHADAP SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK TIDAK MENERIMA PNS SELAMA 3 TAHUN MENDATANG DAPAT DIJELASKAN BAHWA :
  • SECARA  UMUM KENAIKAN BELANJA PEGAWAI BUKAN DISEBABKAN KARENA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TETAPI LEBIH DI SEBABKAN ADANYA KEBIJAKAN KENAIKAN GAJI, TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG ITU SEMUA MERUPAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT ;
  • PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKUKAN PADA SETIAP TAHUN SUDAH MENERAPKAN MINUS GROWTH YAITU DARI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN SETIAP TAHUN + 500 ORANG, TETAPI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SETIAP TAHUN + 250 ORANG ;
  • PENGENDALIAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PEGAWAI PERLU DILAKUKAN, TETAPI UPAYA PEMENUHAN PORPOSI KEKURANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JOB – JOB TERTENTU JUGA PERLU DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

 B.  PENGALOKASIAN  ANGGARAN BELANJA APBD  SUDAH  BERPEDOMAN PADA PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DAN PERUBAHANNYA,  NAMUN DEMIKIAN  MASIH PERLU DITINGKATKAN, MISALNYA :

1. ANGGARAN BERBASIS KINERJA SUDAH DITERAPKAN PADA DOKUMEN – DOKUMEN PERENCANAAN, BAIK RPJMD, RKPD MAUPUN RENSTRA DAN RENJA SKPD, ATAS ANGGARAN YANG DI ALOKASIKAN SELALU DIKAITKAN DENGAN TARGET DAN INDIKATOR KINERJA YANG DITENTUKAN.
2. PENETAPAN SATUAN HARGA BARANG DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUDAH KITA LAKSANAKAN DAN TERUS AKAN DIKEMBANGKAN.
3. WALAUPUN BELUM TUNTAS KAJIAN ANALISIS STANDAR BELANJA SUDAH DIMULAI DAN AKAN DILANJUTKAN.

 BIDANG LAIN – LAIN :

 A.  JAWABAN TERKAIT ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

 B. SAMPAI DENGAN SAAT INI HAMPIR SEMUA INVESTASI  JANGKA PANJANG BAIK PERMANEN MAUPUN NON PERMANEN SUDAH ADA BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN DISIMPAN DI KUASA BUD PADA DPPKA, YAITU :

• SAHAM PADA PT BPR DELTA ARTHA SEBESAR  RP 7.200.000.000,00 (TUJUH MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH)  ATAU 7.200 (TUJUH RIBU DUA RATUS) SAHAM,  DENGAN NILAI  PER  SAHAM SEBESAR  RP. 1.000.000,00 (SATU JUTA) ;
• SAHAM PADA PT BANK JATIM SEBESAR RP 7.056.000.000,00 (TUJUH MILYAR LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH) ATAU 7.056 SAHAM, DENGAN NILAI PER SAHAM  SEBESAR RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH);
• BUKTI PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN PDAM DELTA TIRTA MASIH PERLU ADA KONFIRMASI TERKAIT PENYERTAAN MODAL PADA SAAT PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH. TETAPI SEBAGAIN BESAR BUKTI PENYERTAAN SUDAH ADA YAITU :
  • PD ANEKA USAHA BUKTI PENYERTAAN SEBESAR RP. 3.000.000.000,00 (TIGA MILYAR RUPIAH) + RP 393.515.150,00                   (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) (SESUAI PERDA PENDIRIAN PD ANEKA USAHA) ;
  • PDAM DELTA TIRTA, BUKTI PENYERTAAN SEBESAR RP. 78.502.030.606,00 (TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR LIMA RATUS DUA JUTA TIGA PULUH RIBU ENAM RATUS ENAM RUPIAH).

 DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

JAWABAN  ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI  KEBANGKITAN BANGSA

  PENDAPATAN DAERAH :

 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG MASIH DIBAWAH 80% (DELAPAN PULUH PERSEN) YAITU :

1. WISMA PARIWISATA SEBESAR 58,38% (LIMA PULUH DELAPAN KOMA TIGA PULUH DELAPAN PERSEN) DIKARENAKAN  BERKURANGNYA TINGKAT HUNIAN DARI OBYEK PAJAK TERSEBUT SERTA TIDAK ADANYA PENAMBAHAN JUMLAH OBYEK PAJAK, OBYEK PAJAK MASIH TETAP 3 (TIGA)
2. PAGELARAN KESENIAN/ MUSIK/ TARI/ BUSANA SEBESAR 51,07% (LIMA PULUH SATU KOMA NOL TUJUH PERSEN) DIKARENAKAN PENDAPATAN DARI SEKTOR TERSEBUT TERMASUK KEGIATAN INSIDENTIL DIMANA KEGIATANNYA DILAKSANAKAN SEWAKTU-WAKTU TERGANTUNG DARI EVENT-EVENT PENYELENGGARAAN.
3. BALAP KENDARAAN BERMOTOR SEBESAR 13,85% (TIGA BELAS KOMA DELAPAN PULUH LIMA PERSEN) DIKARENAKAN KEGIATANNYA DILAKSANAKAN TERGANTUNG EVENT-EVENT.
4. PERTANDINGAN OLAH RAGA SEBESAR 51,30% (LIMA PULUH SATU KOMA TIGA PULUH PERSEN) DIKARENAKAN KEGIATANNYA DILAKSANAKAN TERGANTUNG EVENT-EVENT.
5. SEMUA JENIS REKLAME DIBAWAH 60% (ENAM PULUH PERSEN), KECUALI REKLAME PAPAN SEBESAR 100,68% (SERATUS KOMA ENAM PULUH DELAPAN PERSEN) DIKARENAKAN KEGIATANNYA DILAKSANAKAN TERGANTUNG EVENT-EVENT.
6. RETRIBUSI TERMINAL SEBESAR 23,27% (DUA PULUH TIGA KOMA DUA PULUH TUJUH PERSEN) HAL TERSEBUT DIKARENAKAN BELUM DISETORKANNYA PENDAPATAN DARI TERMINAL PURABAYA SURABAYA OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN HAL TERSEBUT MENJADI PIUTANG KITA;
7. PENDAPATAN DAERAH DARI PDAM SEBESAR 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DIKARENAKAN PDAM BELUM MEMBAYAR SEPENUHNYA PROSENTASE PENDAPATAN DARI KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2010 AKIBAT PEMBAYARAN KEWAJIBAN/ UTANG PDAM TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. TIDAK DIPENUHINYA PEMBAYARAN PENDAPATAN DARI KEUNTUNGAN BERSAMA DENGAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN/ UTANG PDAM TERSEBUT AGAR LIKUIDITAS KEUANGAN TETAP TERJAGA.

PENJUALAN RUMAH JABATAN/ DINAS SEBESAR 52,98% (LIMA PULUH DUA KOMA SEMBILAN PULUH DELAPAN PERSEN) AKAN DILAKUKAN PENAGIHAN SECARA INTENSIF, KARENA PEMBELI RUMAH DINAS TERSEBUT SEBAGIAN BESAR PANSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN DENGAN CARA MENGANGSUR.

1. PENDAPATAN DARI KONTRIBUSI PT. SETYA MANDIRI MITRATAMA Tbk (PUT-PUT) SEBESAR 22,41% (DUA PULUH DUA KOMA EMPAT PULUH SATU PERSEN) KAMI TELAH MENGIRIMKAN SOMASI 1 DAN SOMASI 2  PT. SETIA MANDIRI SANGGUP MEMBAYAR ROYALTY SEKALIGUS DENDA DENGAN CARA MENGANGSUR.

 

 -         TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PENDAPATAN RETRIBUSI IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) SEBESAR 120,39% (SERATUS DUA PULUH KOMA TIGA PULUH SEMBILAN PERSEN), SEDANGKAN MASIH BANYAKNYA  POTENSI YANG BELUM TERGALI SARAN AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN LEBIH MENGOPTIMALKAN FUNGSI KOORDINASI ANTAR SKPD TEKNIS TERKAIT DALAM HAL PENGAWASAN PRA DAN PASCA PERIZINAN, SALAH SATU NYA MEMAKSIMALKAN TIM SISIR IMB DAN IZIN LAINNYA, TIM INTENSIFIKASI RETRIBUSI SERTA PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN IMB RUMAH TINGGAL DIBAWAH 200M² KEPADA CAMAT, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM MENGGALI POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

-         JAWABAN TERKAIT PIUTANG BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

-         TERHADAP PIUTANG PPh JASA GIRO PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEBESAR RP. 2.100.000.000,00 (DUA MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH) YANG PADA TAHUN 2010 TIDAK ADA PENGURANGAN PIUTANG SAMA SEKALI ITU DIKARENAKAN DENGAN ADANYA PEMOTONGAN PPh DARI PENERIMAAN JASA GIRO PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG TERLANJUR DILAKUKAN OLEH BANK, SKPD TERKAIT YAITU DINAS PENDAPATAN SUDAH MENYAMPAIKAN SURAT PERMINTAAN RESTITUSI KEPADA BANK-BANK YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENERIMAAN JASA GIRO PADA TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011, DARI 4 (EMPAT) BANK YAITU BANK JATIM, BPR DELTA ARTHA, BTN DAN BNI, SEDANGKAN 2 (DUA) BANK LAIN, YAITU BANK BNI SUDAH MENINDAKLANJUTI DENGAN PENYAMPAIAN SURAT RESTITUSI PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO SEBAGAI INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN RESTITUSI PAJAK, NAMUN SAMPAI SEKARANG MASIH BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK/KPP MADYA DAN BTN BELUM MENINDAKLANJUTI PERMASALAH TERSEBUT

-         TERHADAP REALISASI PENDAPATAN 2010 DARI DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YAITU BBNKB. PBBKB YANG TELAH MELAMPAUI DIATAS 100% (SERATUS PERSEN) NAMUN DALAM NERACA TERDAPAT PIUTANG DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBESAR Rp. 2.794.692.171,00 (DUA MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU SERATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH), BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBESAR Rp. 5.132.223.056,00 (LIMA MILYAR SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU LIMA PULUH ENAM RUPIAH), DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SEBESAR Rp. 5.932.834.071,00 (LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH PULUH SATU RUPIAH). REALISASI PENDAPATAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAMPAUI 100% NAMUN DALAM NERACA PIUTANG DENGAN BESARAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN FRAKSI PKB  HAL INI DIKARENAKAN YANG TERCATAT DALAM NERACA TAHUN 2010 BERDASARKAN HASIL AUDIT BPK RI DAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 315 TAHUN 2011 TENTANG PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN SUMBANGAN PIHAK III (SPIII) KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN KAS TAHUN ANGGARAN 2010.

-         REALISASI PENDAPATAN DARI BUNGA DANA BERGULIR KREDIT UMKMK SEBESAR 56,43% (LIMA PULUH ENAM KOMA EMPAT PULUH TIGA PERSEN) SEHINGGA MENUNJUKKAN MINIMNYA PENYERAPAN DANA BERGULIR KREDIT UMKMK SEMENTARA ITU TERJADI BANYAKNYA ANTRIAN UMKMK UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAU BANYAKNYA PINJAMAN YANG MACET HAL INI DIKARENAKAN BANYAK KENDALA, SEPERTI :

1. ADANYA PENGALIHAN SISTEM DARI YANG DIKELOLA OLEH SKPD KE BANK JATIM, SEHINGGA BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM BISA MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIKELUARKAN OLEH BANK;
2. SANKSI YANG SULIT DITERAPKAN KARENA PERJANJIAN AKAD KREDIT TIDAK DISAHKAN MELALUI NOTARIS, SEHINGGA MENGAKIBATKAN PEMINJAM KURANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR TUNGGAKAN PINJAMAN;
3. KEADAAN USAHA YANG MACET/ BANGKRUT SEHINGGA SULIT UNTUK DITAGIH LAGI;
4. KEADAAN DEBITUR YANG MASIH RELATIF RENDAH UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA.

SEDANGKAN UPAYA YANG DILAKUKAN ADALAH :

1. MENGADAKAN PENYEDERHANAAN TERHADAP PERSYARATAN PERMOHONAN DANA BERGULIR DENGAN CARA-CARA YAITU :
   1. BAGI PENGUSAHA PEMULA DIBERIKAN PLAFON KREDIT MAKSIMAL Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) TANPA AGUNAN;
   2. PEMBERLAKUAN SID (SISTEM INFORMASI DEBITUR) UNTUK KREDIT DIATAS Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
   3. BESARNYA JAMINAN SEMULA Rp. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) MENJADI Rp. 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) DARI PLAFON KREDIT.
   4. PENINGKATAN PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN, SEHINGGA DIDAPAT DATA YANG TEPAT DAN AKURAT, YANG AKAN LEBIH MEMPERMUDAH PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN LUNAK/DANA BERGULIR.
   5. MELAKSANAKAN PENAGIHAN RUTIN KEPADA UMKM MAUPUN KOPERASI YANG TIDAK LANCAR DALAM  MENGANGSUR PINJAMAN.

-         JAWABAN TERKAIT TUNGGAKAN PEMBAYARAN BAGI HASIL TERMINAL PURABAYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

-         TERIMA KASIH SARAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN DARI HASIL PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PIHAK KETIGA YANG PERLU DILAKUKAN KAJIAN KEMBALI TERHADAP  ISI DARI SEMUA PERJANJIAN KERJASAMA TERSEBUT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN PERKEMBANGAN TERKINI YANG DILAKUKAN MELALUI ADDENDUM AKAN KAMI PERHATIKAN GUNA MENGEVALUASI KEMBALI SEMUA PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASSET DAERAH.

 BELANJA DAERAH

 -         TERHADAP PENYERAPAN BELANJA MODAL YANG HANYA TERSERAP SEBESAR 46,76% (EMPAT PULUH ENAM KOMA TUJUH PULUH ENAM PERSEN) TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH, HAL INI DIKARENAKAN ADANYA KENDALA-KENDALA YANG SANGAT KOMPLEK ANTARA LAIN :

1. TANAH YANG DIRENCANAKAN ADALAH MILIK MASYARAKAT YANG BELUM ADA KEPASTIAN UNTUK DIJUAL/ DILEPAS;
2. SULITNYA NEGOSIASI HARGA KARENA HARGA APPRAISAL KURANG DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT;
3. KELAYAKAN LOKASI TERHADAP PEMBANGUNAN YANG DIRENCANAKAN SUDAH DITENTUKAN;
4. KETERBATASAN WAKTU YANG TERSEDIA;

  UNTUK PENGADAAN TANAH SARANA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN  KURSUS PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA TIDAK TEREALISASI KARENA MENDAPAT HIBAH TANAH DARI PT. SIDOARJO MEMBANGUN, SEDANGKAN PENGADAAN TANAH SARANA UMUM TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH  PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN YAITU UNTUK TPA DI DESA MERGOREJO KECAMATAN TARIK HANYA TEREALISASI SEBESAR  Rp. 49.718.000,-  ATAU 4,74% (EMPAT KOMA TUJUH PULUH EMPAT PERSEN) KARENA HASIL FEASIBILITY MERUPAKAN DAERAH PRODUKTIF. ATAS  LEMAHNYA PERENCANAAN TERSEBUT KAMI AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG. NAMUN DEMIKIAN TERHADAP PERSOALAN TERSEBUT KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN RENCANA PENGADAAN TANAH AKAN KAMI UPAYAKAN KETEPATANNYA SEHINGGA TIDAK BERPENGARUH PADA PENYERAPAN ANGGARAN.

-         PERMASALAHAN MINIMNYA PENYERAPAN BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KURSI SISWA, ALAT-ALAT LABORATORIUM KIMIA, ALAT-ALAT LABORIUM BAHASA, ALAT-ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH, BUKU BACAAN PERPUSTAKAAN, SARANA PRASARANA OLAH RAGA, DAN BELANJA MODAL PENGADAAN SARA PEMBELAJARAN SEKOLAH PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA KEGIATAN TERSEBUT ADALAH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DIMANA REGULASI DAN TURUNNYA DANA DARI PEMERINTAH TERLAMBAT SEHINGGA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAPAT MELANJUTKAN PADA TAHUN 2011 SEBAGAI DPA SKPD LANJUTAN DAN SAAT INI 5 (LIMA) PAKET KEGIATAN TERSEBUT TELAH SELESAI DILELANG.

 DEMIKIAN PENJELASAN KAMI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010.  APABILA DALAM PENJELASAN TERSEBUT MASIH DIPANDANG PERLU PENJABARAN LEBIH LANJUT, KIRANYA DAPAT KAMI TAMBAHKAN DALAM FORUM RAPAT-RAPAT DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SIDOARJO, 15  AGUSTUS  2011

BUPATI SIDOARJO,

TTD

H. SAIFUL ILAH