Pendapat Bupati terhadap 3 Raperda TA 2012

Pendapat Bupati Sidoarjo terhadap 3 Raperda Inisiatif yang disampaikan DPRD TA 2012

BUPATI  SIDOARJO

PENDAPAT BUPATI SIDOARJO

TERHADAP  3 (TIGA) RAPERDA

 INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN;

YANG SAYA HORMATI :

-      WAKIL BUPATI;

-      REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;

-      PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-      SEKRETARIS DAERAH BESERTA JAJARANNYA;

-      PEJABAT INSTANSI  VERTIKAL;

-      PIMPINAN PARTAI POLITIK ;

PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH  TUHAN YANG MAHA KUASA,   KARENA LIMPAHAN RAHMAT DAN RIDHO-NYA DALAM SETIAP LANGKAH DAN USAHA KITA SEHINGGA KITA  SEKALIAN   MASIH  TETAP DIBERIKAN KESEHATAN, KEMAMPUAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN SIDOARJO.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI PERKENANKANLAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT BUPATI SIDOARJO TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SIDOARJO YAITU :

1. RAPERDA TENTANG PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN;
2. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO; DAN
3. RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

MENGENAI RAPERDA TENTANG PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, KAMI SANGAT SEPENDAPAT KARENA MERUPAKAN AMANAT PASAL 26 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH, YANG MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN TERKAIT PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERSEBUT, DALAM SUBSTANSI MATERI DAPATNYA DIATUR SECARA DETIL MENGENAI TATA CARA PENYERAHAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. DEMIKIAN JUGA MENGENAI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA DIATUR SECARA TEGAS PULA DALAM RAPERDA DIMAKSUD. MENGINGAT SAAT INI BANYAK TERJADI PARA PENGEMBANG PERUMAHAN TIDAK SEGERA MENYERAHKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAHKAN SERINGKALI PULA MENGALIHKAN PERUNTUKAN UNTUK LAHAN KOMERSIAL. HAL TERSEBUT PERLU DIATUR SECARA TEGAS DAN JELAS AGAR SUPAYA DAPAT DIJADIKAN LANDASAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DENGAN DITETAPKANNYA RAPERDA TENTANG PENYERAHAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG  AKUNTABEL DAN PERLU DISAMPAIKAN PULA PERLUNYA PENGATURAN PENYEDIAAN SARANA PEMAKAMAN UMUM PERUMAHAN KARENA PERSOALAN PEMAKAMAN SERINGKALI TERJADI ISU-ISU SEKULARISME DAN RASISME YANG BERUJUNG KETIDAKKONDUSIFAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN MENCEDERAI RASA KEADILAN MASYARAKAT, BAHKAN ADA ANEKDOT DI MASYARAKAT YANG MENYATAKAN “HIDUP SUSAH MATIPUN SUSAH.” OLEH KARENA ITU, PERLU DIPIKIRKAN DAN DIRUMUSKAN MENGENAI PENGATURAN PEMAKAMAN TERSEBUT, KARENA SETIAP PENGEMBANG TIDAK MUNGKIN BISA MENYEDIAKAN LAHAN PEMAKAMAN DI DALAM SATU KESATUAN KAWASAN PERUMAHAN SEBAB BERDAMPAK PADA NILAI JUAL KAVLING KOMERSIAL YANG MEREKA KEMBANGKAN, SEHINGGA PERLU DIATUR LEBIH LANJUT KONSEP PENGEMBANGAN MAKAM ESTATE UNTUK DIMANFAATKAN SECARA BERSAMA OLEH PARA PENGEMBANG PERUMAHAN, DAN PENYEDIAAN MAKAM ESTATE TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN  DENGAN MENGHITUNG PROSENTASE LAHAN PEMAKAMAN YANG HARUS DISEDIAKAN DARI NILAI SARANA, PRASARANA, UTILITAS PERUMAHAN YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING-MASING PENGEMBANG.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

BERIKUTNYA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO, DISAMPAIKAN BAHWA DI KABUPATEN SIDOARJO

TERDAPAT KURANG LEBIH 490 INDUSTRI BESAR DENGAN SERAPAN TENAGA KERJA SEKITAR KURANG LABIH 58.000 ORANG, KEMUDIAN INDUSTRI KECIL TERDAPAT KURANG LEBIH 5000 DENGAN TENAGA KERJA 83.000 ORANG SELANJUTNYA ADA KURANG LEBIH 170.000 KERAJINAN RAKYAT YANG MENYERAP TENAGA KERJA KURANG LEBIH 314.000 ORANG.

BERKAITAN DENGAN DATA DIMAKSUD, BERPEDOMAN PADA KETENTUAN HUKUM YAITU “EQUALITY BEFORE THE LAW” YANG ARTINYA SEMUA DIPERSAMAKAN DIHADAPAN HUKUM, MAKA APABILA KETENTUAN DALAM RAPERDA DIMAKSUD DIBERLAKUKAN, SELURUH PERUSAHAAN                       DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO DIWAJIBKAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PERDA DIMAKSUD.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL DIMAKSUD, MAKA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEADILAN DAN KESETARAAN ANTARA PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA, PENGATURAN MENGENAI PERDA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO, PERLU JUGA MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA. HAL TERSEBUT DIPANDANG PERLU AGAR IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN SIDOARJO SENANTIASA DAPAT KONDUSIF SEJALAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DALAM SUBSTANSI RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO, DIHARAPKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN KARENA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA HARUS DIDASARKAN PADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA, KARENA MERUPAKAN ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO DIHARAPKAN MAMPU MENJAWAB PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIDOARJO, SEHINGGA SUBSTANSI MATERI RAPERDA DIMAKSUD DIHARAPKAN TIDAK MENGATUR HAL-HAL YANG SUDAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, KARENA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG DIMAKSUD SUDAH MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA SERTA MENGENAI SANKSI PIDANA DAN ADMINISTRATIF TERKAIT APABILA TERJADI PELANGGARAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGENAI RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS YAITU PASAL 74 YANG MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI BIDANG DAN/ ATAU BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM WAJIB MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.

TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT, TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TEBATAS, MASIH PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. DISISI LAIN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TELAH MENETAPKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. DIMANA DALAM PERDA DIMAKSUD, SUDAH MENGATUR TERKAIT PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK SELURUH PERUSAHAAN BAIK BERSTATUS PUSAT, CABANG ATAU UNIT PELAKSANA YANG BERKEDUDUKAN DI WILAYAH JAWA TIMUR, NAMUN DEMIKIAN APABILA DI KABUPATEN SIDOARJO DIPANDANG PERLU DITETAPKAN PERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, SEHARUSNYA YANG DIATUR MENGENAI ASPEK KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN SAJA, PENGATURAN YANG LEBIH MENGIKAT TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN JUSTRU AKAN MENGAKIBATKAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DIMAKSUD KURANG MAKSIMAL KARENA PERAN INTERVENSI PEMERINTAH TERSEBUT JUSTRU TERKADANG DISALAHARTIKAN OLEH PARA PENGUSAHA SEBAGAI BENTUK PUNGUTAN BARU YANG TERLEGALISASI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

ADA PEPATAH “PENGALAMAN ADALAH GURU YANG TERBAIK”, BERDASARKAN HAL TERSEBUT, DALAM KERANGKA MINIMUM EFFECTIVE REGULATION (EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN), MAKA SUBSTANSI MATERI RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KAMI USULKAN UNTUK TIDAK MENGATUR HAL-HAL YANG TELAH DIATUR DALAM PERDA PROVINSI NAMUN HANYA MENGATUR HAL-HAL TERKAIT PROGRAM DAN KEGIATAN YANG PERLU DITAWARKAN KEPADA PERUSAHAAN UNTUK DILAKSANAKAN DALAM KERANGKA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG DIKOORDINASIKAN DALAM SUATU LEMBAGA TERTENTU YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH DIMAKSUD.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SIDOARJO. SELANJUTNYA AGAR RAPERDA TERSEBUT NANTINYA MENJADI LEBIH SEMPURNA  DAN IMPLEMENTATIF KIRANYA PERLU DILAKUKAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT  DALAM PASAL PER PASAL DENGAN MEMPERHATIKAN MASUKAN BERBAGAI STAKE HOLDER.

AKHIRNYA KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS UPAYA DAN KERJASAMANYA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. SEMOGA HAL TERSEBUT DAPAT MEMPERKAYA REGULASI DAERAH YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENJADI LANDASAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO YANG LEBIH BAIK.

KIRANYA  TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MERIDHOI SETIAP USAHA KITA DAN SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK SERTA BIMBINGAN KEPADA KITA SEMUA,  AMIN.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB