Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

JAWABAN EKSEKUTIF – PU FRAKSI APBD 2009

0 comments

JAWABAN EKSEKUTIF - PU FRAKSI APBD 2009MENGAWALI PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN KEHADIRAT ALLAH SWT. ATAS LIMPAHAN RAHMAT RIDHO-NYA DALAM SETIAP LANGKAH DAN USAHA KITA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA RAPAT KETIGA DENGAN AGENDA JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DALAM KEADAAN SEHAT WAL ‘AFIAT.
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH PADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MENYEDIAKAN WAKTU DAN TEMPAT UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO, DEMIKIAN JUGA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KETUA FRAKSI DAN JURU BICARA FRAKSI YANG TELAH MEMBERIKAN ATAU MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009, SEHINGGA DAPAT MENGETAHUI, MEMAHAMI, MENYIKAPI SERTA MENINDAKLANJUTI ATAS PANDANGAN, SARAN MAUPUN HIMBAUAN DALAM RANGKA PERBAIKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KE DEPAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT ;
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 YANG SEDANG DAN TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN GUNA MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA DIAJUKAN DALAM KONDISI KRISIS EKONOMI GLOBAL YANG MAU TIDAK MAU SUKA TIDAK SUKA BERDAMPAK PADA KONDISI PEREKONOMIAN DI DALAM NEGERI. SEBAGAI- MANA TERMUAT DALAM BERITA BAIK MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTONIK, MAUPUN DI TATARAN LAPANGAN KHUSUSNYA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO BANYAK PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN KEUANGAN SEBAGAI DAMPAK DARI KRISIS TERSEBUT. AKIBAT LEBIH LANJUT ADALAH BAHWA PERUSAHAAN DIHADAPKAN PADA SITUASI SULIT UNTUK MELAKUKAN PENYELAMATAN YANG SALAH SATUNYA BERUPA RASIONALISASI PERSONIL.
KEKHAWATIRAN ADANYA GELOMBANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA INILAH YANG HARUS DISIKAPI SECARA CEPAT DAN BIJAK. DALAM MENYIKAPI KONDISI TERSEBUT, BEBERAPA HAL YANG DAPAT DILAKUKAN ADALAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN/PROYEK-PROYEK PADAT KARYA DAN MENYIAPKAN JARING PENGAMAN SOSIAL YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG RENTAN TERKENA IMBAS KRISIS. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG MERUPAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENGANTISIPASI DAN MEMENUHI TUNTUTAN PERKEMBANGAN, HARUS DAPAT MENJADI ALAT BAGI KITA DENGAN MEYUSUN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM YANG MANGAKOMODIR UPAYA-UPAYA DIATAS. CONTOH KONKRITNYA ADALAH ANTARA LAIN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SARANA-PRASARANA, PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK BLOCK GRANT PENDIDIKAN, BLOCK GRANT KESEHATAN, JUGA ANGGARAN UNTUK PROGRAM PEMBINAAN UMKM. SELAIN ITU JUGA DENGAN MELAKSANAKAN SECARA LEBIH OPTIMAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-MANDIRI). DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN SERTA UPAYA YANG OPTIMAL TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT MEMINIMALISIR DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL KHUSUSNYA DI KABUPATEN SIDOARJO.
TENTUNYA KITA SEMUA BERHARAP APA YANG AKAN DISEPAKATI BERSAMA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN YANG AKAN KITA LAKSANAKAN BERTUJUAN AKHIR SEMATA – SEMATA DEMI KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. KERJA SAMA DAN KOORDINASI YANG BAIK DARI SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH SERTA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG SEMAKIN TINGGI MENJADI JAMINAN AKAN KESUKSESAN DAN TIDAK DIRAGUKAN LAGI BAKAL MENJADI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA KEMAKMURAN BERSAMA. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN DAN HIMBAUAN YANG TELAH DISAMPAIKAN FRAKSI-FRAKSI DAN AKAN KAMI BACA SECARA BERURUTAN SESUAI DENGAN URUTAN PENYAMPAIAN FRAKSI SEBAGAI BERIKUT :
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ;
2. FRAKSI PDIP ;
3. FRAKSI PAN ;
4. FRAKSI PARTAI GOLKAR ;
5. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA KEADILAN.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
KABUPATEN SIDOARJO.
1. TERIMA KASIH SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERDA AKAN KAMI PERHATIKAN, KAMI AKAN TERUS BERUPAYA UNTUK MELAKSANAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR SECARA OPTIMAL. TERHADAP KENDALA-KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA TERSEBUT, AKAN DIUSAHAKAN PENYELESAIANNYA DENGAN TETAP BERPEGANG PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA ETIKA BERORGANISASI DALAM PEMERINTAHAN.
2. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PENAMBAHAN ANGGARAN KECAMATAN UNTUK MENUTUP PEMBIAYAAN PENGURUSAN KTP GRATIS, KAMI PERTIMBANGKAN SEBAGAI PRIORITAS. KEDEPAN ANGGARAN DI KECAMATAN AKAN TERUS DIUPAYAKAN UNTUK DITAMBAH, KARENA HAL INI BUKAN SAJA TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM HAL PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, TETAPI JUGA UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN NASIONAL DALAM HAL TERTIB ADMINISTRASI DAN PENERAPAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) NASIONAL YANG SUDAH HARUS TUNTAS DI TAHUN 2011.
3. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PERLUNYA TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PELATIHAN BAGI PERANGKAT DESA, SEDANG UNTUK TAHUN 2009 KAMI TELAH MEMPROGRAMKAN/MELAKSANAKAN PELATIHAN BAGI PERANGKAT DESA UNTUK PENINGKATAN SDM,
4. KAMI SEPENDAPAT DENGAN USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DESANYA TERDAMPAK OLEH LUAPAN LUMPUR. KAMI SUDAH MELAKSANAKAN SEJAK TAHUN 2008 DENGAN MEMBAGI DALAM 3 (TIGA) KATEGORI :
A. DESA YANG MEMPUNYAI DANA KOMPENSASI, MENDAPAT INSENTIF LEBIH KECIL ;
B. DESA YANG TIDAK PUNYA KOMPENSASI, MENDAPAT INSENTIF SEDANG ;
C. SEDANGKAN DESA YANG TERKENA DAMPAK LUAPAN KORBAN LUMPUR, MENDAPAT INSENTIF LEBIH BESAR.
5. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PENGGANTIAN ASET DESA YANG DINYATAKAN TIDAK LAYAK HUNI OLEH PEMERINTAH KAMI PERHATIKAN, UNTUK PENGGANTIAN ASET DESA KAMI MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YAITU MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP ASET DESA YANG KENA DAMPAK LUAPAN LUMPUR DAN SUDAH KAMI USULKAN KEPADA BPLS GUNA PENYELESAIAN GANTI RUGINYA AGAR ASET DESA TIDAK HILANG.
6. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT UNTUK MEMPERBANYAK BUKU SEJARAH KABUPATEN SIDOARJO SERTA MENJADIKAN REFERENSI DAN KOLEKSI BUKU SEJARAH KABUPATEN SIDOARJO DI PERPUSTAKAAN AKAN KAMI PERHATIKAN DAN KAMI PERTIMBANGKAN.
7. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PENGANGGARAN PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLU DITINGKATKAN AKAN KAMI SESUAIKAN BESARAN ANGGARANNYA DENGAN BESARAN KEGIATAN.
8. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PENGANGGARAN RENCANA PERUBAHAN DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN PASAR AKAN KAMI PERTIMBANGKAN.
9. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PENGAMANAN ASET DAERAH DALAM BENTUK SERTIFIKASI UNTUK TAHUN 2009 KAMI PROGRAMKAN SESUAI KEBUTUHAN DAN SKALA PRIORITAS.
10. USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PERLU DIKEMBALIKANNYA PENGELOLAAN PARKIR KEPADA MASING-MASING SKPD PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT.
11. UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PADA PERCETAKAN PT. DELTA GRAFIKA TERUS DILAKUKAN, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEPERTI KEPRES NOMOR 80 TAHUN 2003.
12. SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AGAR MENINDAK TEGAS TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL YANG MEMANIPULASI DATA AKAN KAMI PERHATIKAN DAN TINDAK LANJUTI, SEDANGKAN TIM INTENSIFIKASI AKAN MENGINTENSIFKAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK KURANG PATUH/MELANGGAR.
13. DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEBERSIHAN PASAR, KAMI SETUJU TERHADAP SARANA DAN PRASARANA YANG KURANG REPRESENTATIF UNTUK MENDAPATKAN PRIORITAS PADA TAHUN ANGGARAN 2009, OLEH SEBAB ITU TERHADAP USULAN PENAMBAHAN TRUK SAMPAH PASAR AKAN DIPERTIMBANGKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA.
14. PENGANGKATAN DALAM JABATAN BAIK MUTASI MAUPUN PROMOSI MERUPAKAN HAL YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN UNTUK MENJAMIN KELANGSUNGAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN DISIPLIN ILMU YANG DIMILIKI DAN KEAHLIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERSEBUT, SEHINGGA MENGARAH PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN PADA AKHIRNYA BERMUARA PADA PELAYANAN TERBAIK PADA MASYARAKAT.
15. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT YANG MENYATAKAN BAHWA MASIH BANYAK PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN GEDUNG SEKOLAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN BESTEK DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN GEDUNG SEKOLAH TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KONTRAK DAN BESTEKNYA, NAMUN AGAR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TERSEBUT TIDAK MENYIMPANG DARI BESTEKNYA, MAKA UPAYA YANG KAMI LAKUKAN DIANTARANYA DENGAN MENGEFEKTIF-KAN FUNGSI-FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI LAPANGAN, BAIK YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH MAUPUN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM HAL INI OLEH KONSULTAN PENGAWAS, SEDANGKAN BADAN PENGAWASAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN SUDAH JADI. UPAYA LAIN YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH MELAKUKAN PENENTUAN PENGGUNAAN MATERIAL BANGUNAN YANG TEPAT, YANG TERSEDIA DIPASARAN, SERTA PENYUSUNAN BESTEK YANG LEBIH DETAIL UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PELANGGARAN.
16. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT DENGAN BIAYA SEKOLAH GRATIS (SPP DAN BUKU PELAJARAN), DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA UNTUK SPP GRATIS SEDANG KAMI RUMUSKAN PELAKSANAANNYA, SEDANGKAN UNTUK BUKU PELAJARAN, SEKOLAH SUDAH DAPAT ALOKASI PENGADAAN BUKU DARI BOS SEBANYAK 3 (TIGA) BUKU WAJIB DITAMBAH DANA BLOCK GRANT BUKU PELAJARAN TAHUN 2008 SEHINGGA TAHUN 2009 TINGGAL MENAMBAH VOLUME UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TERSEBUT.
17. PERMINTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PERIJINAN TRANSPORTASI JURUSAN KRIAN-SEPANJANG DITERUSKAN KE KARANGNONGKO SUKODONO AKAN KAMI PERHATIKAN DAN AKAN SEGERA KAMI LAKUKAN PENGKAJIAN TRAYEK ANGKUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
18. MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TENTANG ADANYA SMA NEGERI DI KECAMATAN SUKODONO DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :
– PEMERINTAH PUSAT TELAH MENETAPKAN KEBIJAKAN BAHWA RASIO SMA DAN SMK 40 : 60, KEDEPAN 30 : 70 SEHINGGA KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKOLAH BARU LEBIH DIARAHKAN KE SMK.
– TERKAIT KEBIJAKAN DI ATAS, PEMERINTAH PUSAT MENYEDIAKAN DANA SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENDIRIAN SMK, SEDANGKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYEDIAKAN LAHAN DAN TENAGA (SDM) SEHINGGA PRIORITAS ANGGARAN DI ALOKASIKAN UNTUK PENDIRIAN SMK.
19. PENGASPALAN JALAN KUWENI SAMPAI LUWUNG AKAN KAMI PERHATIKAN DAN KAMI ANGGARKAN UNTUK TAHUN 2009.
20. SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 AKAN KAMI REALISASIKAN MELALUI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KADIN DAN PERGURUAN TINGGI SESUAI DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA. KEDEPAN KERJASAMA INI LEBIH DITINGKATKAN.
21. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PEMASANGAN PJU PADA JALAN-JALAN ANTAR DESA, DAN PERAWATAN SERTA PEMBANGUNAN TAMAN DI SELURUH KECAMATAN, KAMI SETIAP TAHUN BERUPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PJU DI SELURUH DESA/KECAMATAN DI KAB. SIDOARJO TERUTAMA PADA JALAN DESA YANG MENJADI PENGHUBUNG ANTAR KECAMATAN, GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PARA PEMAKAI JALAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN UNTUK MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS MAUPUN TINDAK KRIMINALITAS. SEDANGKAN UNTUK KEGIATAN PERAWATAN DAN PEMBANGUNAN TAMAN BARU DI SELURUH KECAMATAN AKAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.
DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN SIDOARJO.
1. BAHWA MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, PENGANGGURAN, DAN PENGATASAN KEMISKINAN, MASIH MENJADI PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2009. ADAPUN ALOKASI ANGGARAN UNTUK BIDANG PENDIDIKAN SUDAH LEBIH DARI 20% SESUAI DENGAN SE MENDAGRI NOMOR: 903/2706/SJ TANGGAL 8 SEPTEMBER 2008.
UNTUK BIDANG KESEHATAN ALOKASI ANGGARAN SUDAH MENCAPAI 14,38 % DARI TOTAL APBD TAHUN 2009. SEDANGKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN WALAUPUN SECARA RIIL HANYA TERALOKASIKAN 1,27 % DARI APBD 2009, NAMUN SECARA TIDAK LANGSUNG DANA UNTUK MENDUKUNG PENGATASAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN SUDAH TERALOKASIKAN SEBESAR 11,83 %.
2. PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2009 TELAH DILAKUKAN MULAI PROSES INVENTARISASI, KLARIFIKASI, SINKRONISASI & SELEKSI USULAN PROGRAM/ KEGIATAN YANG TERPADU DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN. DIMANA PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DENGAN FORUM SKPD DIUSULKAN MELALUI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TERTUANG DALAM RKPD, KUA DAN PPAS, SEHINGGA BENAR-BENAR MERUPAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT.
3. DALAM PENEMPATAN PERSONALITY SKPD DI PEMKAB SIDOARJO TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU YAKNI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 13 TAHUN 2002, KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMER 13 TAHUN 2002, PERMENDAGRI NOMER 5 TAHUN 2005, HASIL ANJAB DAN ATURAN-ATURAN LAIN SEBAGAI PENDUKUNG, TENTUNYA DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PENEMPATAN PEGAWAI BERDASARKAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI, DEDIKASI, LOYALITAS DAN MORALITAS YANG BAIK DAN LEBIH PENTING LAGI DEMI TERWUJUDNYA PRINSIP THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE. SELANJUTNYA SARAN/USULAN DARI FRAKSI PDI P AKAN KAMI PERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN.
4. DI DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 DIAWALI DARI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN PRIORITAS DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN.
TERKAIT DENGAN MASIH ADANNYA TEMUAN DI LAPANGAN BERUPA PUNGUTAN-PUNGUTAN YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PEMBUATAN KTP, KAMI AKAN TERUS MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN SERTA MENAMPUNG SARAN DAN MASUKAN. DISAMPING ITU JUGA DILAKUKAN SOSIALISASI PROGRAM KTP GRATIS. NAMUN HAL YANG LEBIH PENTING ADALAH PERLU ADA ALOKASI ANGGARAN YANG MEMADAI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN UNTUK DAPAT MENCEGAH PUNGUTAN-PUNGUTAN DITINGKAT BAWAH.
2. PELAYANAN DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT DI PERTANAHAN TELAH DIATUR DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.1 TAHUN 2005 TENTANG STANDART PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BERUPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, OLEH KARENA ITU BILA ADA OKNUM YANG MELAKUKAN PUNGUTAN DI LUAR KETENTUAN AGAR DISAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO. DALAM RANGKA PERCEPATAN SPOPP UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU TELAH DITETAPKAN PERATURAN KEPALA BPN RI NO. 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN SPOPP.
3. SARAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERKAIT PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK SOSIALISASI PARKIR BERLANGGANAN AKAN DIPERHATIKAN DAN DIUPAYAKAN UNTUK DIANGGARKAN PADA RAPBD TAHUN 2009.
4. UNTUK ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (DAD) SUDAH KAMI ALOKASIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2009 SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEDANGKAN UNTUK PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUDAH KAMI ANGGARKAN TAHUN ANGGARAN 2009 PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PERANGKAT DESA/KADES.
5. JAWABAN TERKAIT USULAN FRAKSI PDIP AGAR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DESANYA TERDAMPAK OLEH LUAPAN LUMPUR AGAR DIBERI INSENTIF TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
6. JAWABAN TERKAIT USULAN FRAKSI PDIP TERHADAP PENGGANTIAN ASET DESA YANG DINYATAKAN TIDAK LAYAK HUNI OLEH PEMERINTAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
7. JAWABAN TERKAIT USULAN FRAKSI PDIP AGAR MEMPERBANYAK BUKU SEJARAH KABUPATEN SIDOARJO MENJADIKAN REFERENSI DAN KOLEKSI BUKU SEJARAH KABUPATEN SIDOARJO DI PERPUSTAKAAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
8. JAWABAN TERKAIT USULAN FRAKSI PDIP AGAR PENGANGGARAN RENCANA PERUBAHAN DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN PASAR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
9. UANG MAKAN BAGI PNS UNTUK TAHUN 2008 SEDANG DALAM PROSES REALISASI, SEDANGKAN UNTUK PELAKSANAAN LPJ BAGI CPNS, PEMKAB SIDOARJO TELAH MEMBERIKAN BANTUAN/ KERINGANAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN BAGI CPNS YANG BESARNYA BANTUAN DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN YANG ADA.
10. JAWABAN TERKAIT USULAN FRAKSI PDIP MENGENAI TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PENGAMANAN ASET DAERAH DALAM BENTUK SERTIFIKASI UNTUK TAHUN 2009 TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
11. PANDANGAN FRAKSI PDIP TERKAIT PESIAPAN PROLEGDA TAHUN 2009 AKAN DIPERHATIKAN DAN DITINDAKLANJUTI.
12. SARAN FRAKSI PDIP TERHADAP TINDAK-LANJUT DARI PEMBAHASAN PERDA HIBURAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TELAH KAMI PERHATIKAN YAITU DENGAN MELAKUKAN PENYUSUNAN RAPERDA DIMAKSUD.
13. SARAN FRAKSI PDIP AGAR MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN WAJIB PAJAK KAMI PERHATIKAN DAN PADA AKHIR DESEMBER 2008, KAMI AKAN MELAKUKAN TAGIHAN PAKSA TERHADAP BEBERAPA WAJIB PAJAK RESTORAN, APABILA SAMPAI TAHAPAN TAGIHAN PAKSA TIDAK MEMBAYAR, MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN PENYITAAN ASET.
14. UNTUK MENGATASI KELANGKAAN PUPUK DI KABUPATEN SIDOARJO TELAH DIAMBIL LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :
• TELAH DISELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI TANGGAL 21 NOPEMBER 2008 DENGAN PRUDUSEN, DISTRIBUTOR, DAN TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DENGAN AGENDA MEMBAHAS KEBUTUHAN PUPUK DI KABUPATEN SIDOARJO.
• MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI TANGGAL 24 NOPEMBER 2008 DENGAN PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR DALAM RANGKA PERSIAPAN MUSIM TANAM TAHUN 2008 DIAWALI PADA BULAN OKTOBER 2008 S/D MARET 2009.
• MENGAJUKAN TAMBAHAN PUPUK KEPADA BAPAK GUBENUR DAN SUDAH DIREALISASIKAN TAMBAHAN PUPUK, KHUSUS UNTUK KABUPATEN SIDOARJO MENJELANG MUSIM TANAM SEBESAR 1.100 TON.
• SOSIALISASI PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK SEBAGAI ALTERNATIVE PENGGANTI PUPUK KIMIA TERUS DITINGKATKAN DAN PENGGUNAANNYA SUDAH MULAI DIADOPSI OLEH PETANI.
DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA REALISASI TANAM DI KABUPATEN SIDOARJO BARU MENCAPAI 30% DARI AREAL MUSIM TANAM SEKARANG (MUSIM HUJAN), SEDANG REALISASI PENDISTRIBUSIAN SUDAH BERADA DI KELOMPOK TANI MASING-MASING BERDASARKAN REALISASI TANAM.
15. PEMBINAAN TERHADAP SENTRA-SENTRA KERAJINAN TAS, BATIK, SEPATU, KRUPUK, BORDIR, EMAS-PERAK DAN LAIN-LAIN. SUDAH DILAKUKAN SECARA BERTAHAP BAIK DARI SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS, NAMUN DEMIKIAN PEMERINTAH DAERAH SECARA SERIUS AKAN MEMPERHATIKAN PEMBINAAN TERHADAP SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL ( KERAJINAN ) BAIK SEGI PEMBIAYAAN ATAU PERMODALAN. SALAH SATU AGENDANYA ADALAH MENINGKATKAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PROGRAM / KEGIATAN PADA SKPD-SKPD YANG TERKAIT DENGAN BIDANG EKONOMI. UNTUK TAHUN 2008 PEMERINTAH DAERAH MENGEMBANGKAN POTENSI UMKM DI EMPAT ( 4 ) KECAMATAN UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI KAWASAN WISATA INDUSTRI ( WISATA BELANJA ). ADAPUN YANG TEREALISASI ADALAH SENTRA WISATA KAMPUNG BATIK JETIS SIDOARJO YANG DIRESMIKAN PADA TANGGAL 3 MEI 2008, SEDANGKAN 3 (TIGA) SENTRA INDUSTRI LAINNYA YANG AKAN DIRESMIKAN PADA BULAN DESEMBER 2008 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. SENTRA INDUSTRI SEPATU SANDAL CLUSTER KRIAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPUNG SEPATU SANDAL KEMASAN KRIAN.
2. SENTRA MAKANAN OLAHAN ( JAJANAN ) DI DESA KEDUNGSUMUR KECAMATAN KREMBUNG YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPUNG JAJANAN KEDUNG SUMUR.
3. SENTRA KRUPUK DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPUNG KROEPOEK KEDUNGREJO.
16. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI PDIP TERKAIT PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RSUD. SARANA GEDUNG BARU AKAN DIUPAYAKAN SEGERA DIPAKAI TERUTAMA POLIKLINIK PER 1 JANUARI 2009.
17. SEBAGAI KOMITMEN BERSAMA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGESLATIF, SARAN TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKAN KAMI PERHATIKAN.
18. PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SIDOARJO MENGACU KEPADA PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS, JUKLAK PERMENKOKESRA NOMOR : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 DAN RECANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA 2007-2010 YANG DI DALAMNYA MEMUAT PROGRAM-PROGRAM POKOK PENANGGULANGAN AIDS DI INDONESIA. SAMPAI DENGAN SAAT INI TERCATAT 282 MASYARAKAT SIDOARJO TERINFEKSI HIV, ADAPUN KAMI TELAH MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YAITU :
• PROGRAM PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
• PROGRAM PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGAN KEPADA ODHA MELALUI PENGOBATAN GRATIS OBAT ANTI RETROVIRAL DAN SUPLEMEN VITAMIN DAN SUSU BAGI PENDERITA HIV.
• PROGRAM SURVILANCE DAN DETEKSI DINI HIV, AIDS DAN IMS MELALUI SERO SURVEY TERHADAP MASYARAKAT YANG BERESIKO TINGGI DENGAN TEST HIV GRATIS.
• PROGRAM PENELITIAN DAN RISET OPERASIONAL DI 4 (EMPAT) PUSKESMAS DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN PENEMUAN JUMLAH PENDERITA HIV AGAR SEGERA TERTANGANI DAN TIDAK MELUAS KE MASYARAKAT LAINNYA.
• PROGRAM LINGKUNGAN KONDUSIF
• PROGRAM KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTI PIHAK YANG MELIBATKAN ELEMEN MASYARAKAT
• PROGRAM KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN
ADAPUN SEMAKIN BERTAMBAHNYA JUMLAH PENDERITA HIV DI KABUPATEN SIDOARJO ADALAH MERUPAKAN DAMPAK DARI PELAKSANA-AN PROGRAM PENANGGULANAGAN AIDS YANG TELAH DIJALANKAN OLEH KPA KAB. SIDOARJO, DAN APABILA SESEORANG TELAH DIDIAGNOSIS POSITIF HIV, MAKA SEUMUR HIDUPNYA DIA AKAN DINYATAKAN SEBAGAI ODHA.
DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1. SARAN DARI FRAKSI PAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DARI PAJAK DAN RETRIBUSI KAMI PERHATIKAN DAN KAMI TERUS BERUPAYA AKAN LEBIH MENINGKATKAN KINERJA TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN, SEHINGGA PADA AKHIRNYA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI SESUAI DENGAN POTENSI.
2. UPAYA UNTUK PENERAPAN BILLING SYSTEM AKAN LEBIH DIKEDEPANKAN HAL INI DI DUKUNG DENGAN UPAYA SETIAP TAHUN KITA MELAKUKAN UNDIAN BERHADIAH RUMAH BAGI PARA KONSUMEN/OBYEK PAJAK RESTORAN, SERTA LEBIH MENGINTENSIFKAN SOSIALISASI DAN MELAKUKAN SOCK TERAPY SERTA PENERAPAN SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG KURANG PATUH.
3. UPAYA UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERUS KAMI LAKUKAN DENGAN MENGARAHKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN BILLING SYSTEM SERTA MELAKUKAN SIDAK UNTUK MEMPEROLEH DATA YANG BENAR, KAMI MELAKUKAN SIDAK MULAI JAM 04.00 PAGI YAITU DENGAN MEMERIKSA JUMLAH KAMAR YANG KOSONG. UNTUK KE DEPANNYA KAMI AKAN BERUSAHA MENGHILANGKAN SISTEM TAKSASI KEPADA WAJIB PAJAK.
4. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
5. DALAM PEMASANGAN REKLAME SENANTIASA KAMI PERTIMBANGKAN DARI SISI ESTETIKA DAN KEAMANAN KONSTRUKSINYA DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI SKPD YANG TERKAIT, SEPERTI UNTUK KEAMANAN KONSTRUKSI PEMOHON REKLAME HARUS MELENGKAPI KLARIFIKASI KONSTRUKSI DARI DINAS PU. CIPTA KARYA DAN PERMUKIMAN.
6. TERKAIT TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBESAR Rp. 54.000.000.000,- (LIMA PULUH EMPAT MILYARD RUPIAH), HAL TERSEBUT MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SIDOARJO, ADAPUN LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH KAMI LAKUKAN ANTARA LAIN :
A. MENGADAKAN OPERASI SISIR DI MASING-MASING KECAMATAN SETIAP HARI DILUAR JAM KERJA ;
B. MENYAMPAIKAN HIMBAUAN ;
C. MENYAMPAIKAN TEGURAN ;
D. SURAT PAKSA ;
E. MELAKSANAKAN PENYITAAN UTAMANYA PADA BUKU IV DAN V YAKNI UNTUK (PERUSAHAAN).
7. DALAM MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DALAM HAL INI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (NJOP BUMI) MENGGUNAKAN ANALISA TERHADAP ZONA NILAI TANAH. ANALISA TERSEBUT DIBUAT BERDASARKAN DATA-DATA YANG DIPEROLEH DARI
• HARGA PENAWARAN PROPERTY ;
• DARI brOKER PROPERTY ;
• DARI IKLAN PROPERTY YANG TERDAPAT DI KORAN-KORAN DAN MAJALAH-MAJALAH.
DARI ANALISA TERSEBUT BISA DIPEROLEH NILAI JUAL YANG MENDEKATI PASAR. DARI 5 (LIMA) WILAYAH KERJA SIDOARJO SELATAN, HANYA KECAMATAN SIDOARJO YANG SEDIKIT MENGALAMI KENAIKAN. DIANTARA KENAIKAN-KENAIKAN TERSEBUT DIKHUSUSKAN PADA PROPERTY PERUMAHAN. OLEH KARENA NILAI NJOP UNTUK PERUMAHAN TAHUN 2008, MASIH DIBAWAH NILAI PASAR YANG ADA, MAKA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENDAPATAN DARI PAJAK PBB DIPANDANG PERLU UNTUK MENAIKKAN NJOP BUMI PERUMAHAN.
8. PERUBAHAN DINAS PASAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SUDAH MERUPAKAN KOMITMEN KITA BERSAMA KARENA SUDAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR AKAN SEGERA KAMI SUSUN KARENA STUDI KELAYAKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR SAAT INI DALAM PROSES PENYELESAIAN.
9. USULAN FRAKSI PARTAI PAN TENTANG PERLUNYA PELAKSANAAN PELATIHAN-PELATIHAN KETRAMPILAN KHUSUSNYA UNTUK SISWA SMK GUNA PENANGGULANGAN PENAMBAHAN PENGANGGURAN AKAN KAMI PERHATIKAN.
10. SARAN DARI FRAKSI PAN TERKAIT PEMBERIAN IZIN HENDAKNYA DIIKUTI DENGAN PENGAWASAN AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN BANGUNAN MELALUI TIM SIGI BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) DAN SATGAS IMB YANG BERANGGOTAKAN DARI INSTANSI TERKAIT, TERMASUK KECAMATAN, DIMANA SALAH SATU TUGASNYA ADALAH MELAKUKAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN, SERTA MENGADAKAN PENYISIRAN TERHADAP BANGUNAN WAJIB IMB DAN IJIN LAINNYA BAIK MILIK PERORANGAN MAUPUN BADAN USAHA.
11. SARAN DARI FRKASI PAN TERKAIT PENERTIBAN PERIZINAN PERUSAHAAN AKAN KAMI PERHATIKAN MELALUI INTENSITAS PELAKSANAAN KOORDINASI DIANTARA INSTANSI TERKAIT TERMASUK FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASCA PERIJINAN ITU DIKELUARKAN. PENERTIBAN PERIJINAN PERUSAHAAN MASIH TERUS DILAKUKAN BAIK TERHADAP PERUSAHAAN YANG IJINNYA MASIH BERLAKU MAUPUN PERUSAHAAN YANG MENYALAHGUNAKAN PERIJINAN DAN HABIS MASA BERLAKU IJINNYA. BAGI PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN IJIN, DILAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENYESUAIKAN IJIN DENGAN KEGIATAN PERUSAHAANNYA. PENGAWASAN PERIJINAN DILAKUKAN SETIAP MINGGU DUA KALI.
12. BANGUNAN KIOS/STAND DILUAR AREA PASAR KELURAHAN WONOCOLO TAMAN TEPATNYA DI SEMPADAN REL KERETA API BUKAN MERUPAKAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO NAMUN MERUPAKAN ASET PT. KAI, OLEH KARENANYA AKAN KAMI KOORDINASIKAN DENGAN INSTASI TERKAIT.
13. SARAN DARI FRAKSI PAN TERKAIT PENYEMPITAN JALAN PASAR WADUNGASRI – WARU KAMI PERTIMBANGKAN DENGAN MEMPERHATIKAN ATURAN YANG BERLAKU SERTA MELAKUKAN PENGKAJIAN TERHADAP DAMPAK YANG DITIMBULKAN. NAMUN DEMIKIAN TERHADAP 2 (DUA) BANGUNAN YANG MENYEBABKAN PENYEMPITAN JALAN PASAR WADUNG ASIH WARU AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN LEBIH LANJUT.
14. MASALAH DONASI, PENDEKATAN KAMI KEPADA PIHAK TERKAIT BAIK PT ANGKASA PURA I BANDARA JUANDA MAUPUN ANGKASA PURA PUSAT DI JAKARTA SUDAH MENDAPATKAN RESPON YANG POSITIF. UNTUK ITU LANGKAH SELANJUTNYA SAAT INI KAMI MELAKUKAN KAJIAN-KAJIAN DALAM RANGKA MEMBUAT PAYUNG HUKUM SEBAGAI DASAR KEBERLANGSUNGAN DONASI DIBANDARA.
15. UNTUK PROGRAM PENERTIBAN PENCATATAN PENDUDUK MUSIMAN DALAM PEMBERIAN KARTU SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL SEMENTARA ATAU SKTTS (SEBELUMNYA DISEBUT KIPEM ATAU KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN) MEMANG TIDAK DISEDIAKAN ANGGARAN SECARA KHUSUS. NAMUN DEMIKIAN KAMI AKAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 ATAU ANGGARAN TAHUN 2010 GUNA MENINGKATKAN FREKUENSI OPERASI YUSTISI DENGAN MELIBATKAN KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, DAN PENGADILAN YANG SELAMA TAHUN 2008 DILAKUKAN SEBANYAK 6 (ENAM) KALI. OPERASI YUSTISI INI BERTUJUAN UNTUK MENJARING DAN MENERTIBKAN PENDUDUK ATAU PEKERJA MUSIMAN YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO DAN MEMBERIKAN KARTU SKTTS DENGAN BIAYA YANG RINGAN (Rp. 5.000) DAN BERLAKU SELAMA SATU TAHUN. LANGKAH LAIN YANG DAPAT DITEMPUH YAITU MELAKUKAN SOSIALISASI BERUPA PEMBERIAN PAMP
LET, POSTER DAN BAHKAN PEMASANGAN SPANDUK DI TEMPAT-TEMPAT DIMANA BANYAK PENDUDUK MUSIMAN TINGGAL, SEPERTI PERKAMPUNGAN DEKAT PAbrIK DAN TEMPAT LAINNYA. SELAIN ITU PELAKSANAAN SOSIALISASI JUGA DILAKUKAN DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN AGAR MEWAJIBKAN PARA PEKERJA MUSIMAN DI TEMPAT MEREKA BEKERJA UNTUK MELENGKAPI DIRI DENGAN SKTTS.
16. JAWABAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF BAGI PERANGKAT DESA DAN KEPALA DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PDIP.
17. GEDUNG DIKLAT PNS SIDOARJO SEBENARNYA SUDAH ADA MUSHOLLA, SELANJUTNYA SARAN UNTUK LEBIH MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG AKTIFITAS YANG LAIN AKAN DIPERTIMBANGKAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.
18. ATAS DUKUNGAN TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT – TANGGULANGIN DAN PERENCANAAN JALAN LINGKAR BARAT TERSEBUT TELAH KAMI INTEGRATEDKAN DENGAN RUAS JALAN TANGGULANGIN-TULANGAN DAN INTERCHANGE JALAN ARTERI PRIMER PADA RELOKASI JALAN TOL. PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT-TANGGULANGIN AKAN KAMI UPAYAKAN UNTUK PENYELESAIANNYA PADA TAHUN 2010 DENGAN TARGET PEMBEBASAN LAHAN TUNTAS TAHUN 2009 DAN PEMBANGUNAN FISIKNYA TAHUN 2009 DAN 2010.
19. UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN T.A 2009 KAMI PRIORITASKAN PADA PEMBANGUNAN JALAN BARU GUNA MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH YANG MENGARAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI BAIK SEKTOR JASA MAUPUN PERDAGANGAN, SERTA DI PRIORITASKAN JUGA PEMBANGUNAN JALAN DI WILAYAH PERBATASAN MAUPUN WILAYAH YANG MEMPUNYAI AKSESBILITAS EKONOMI.
20. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN SMP NEGERI 2 SIDOARJO, KAMI SANGAT SETUJU PEMBANGUNAN FISIK DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA TUNTAS PADA TAHUN 2009 SEHINGGA PADA TAHUN AJARAN 2010 SUDAH DAPAT DIFUNGSIKAN. PELAYANAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SIDOARJO MEMANG MENJADI SALAH SATU PERHATIAN KAMI DALAM RANGKA IKUT MEMBERDAYAKAN KEGIATAN EKONOMI LOKAL/PEDAGANG KECIL. PASAR KEDUNGREJO – WARU MERUPAKAN SALAH SATU PASAR TRADISIONAL YANG TELAH KAMI PERHATIKAN, DIMANA PADA SAAT INI MASIH DALAM PROSES PEMBANGUNAN SEDANGKAN UNTUK PENYELESAIANNYA PADA TAHUN ANGGARAN 2009 AKAN KAMI PRIORITASKAN.
21. SEBENARNYA KEBUTUHAN UNTUK RELOKASI SMA NEGERI 2 SIDOARJO ADALAH MERUPAKAN KEBUTUHAN YANG CUKUP MENDESAK, NAMUN APABILA ANGGARAN TIDAK MEMUNGKINKAN, HAL TERSEBUT SEBAGAI BAHAN EVALUASI BERSAMA.
22. MASALAH BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS STREN KALI PELAKSANAAN PENERTIBANNYA AKAN DILAKSANAKAN. SEDANGKAN PENERTIBAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI TANAH SEMPADAN SALURAN TELAH DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN DENGAN INSTANSI TERKAIT MULAI TEGURAN SAMPAI DENGAN PEMBONGKARAN SECARA BERTAHAP.
23. NORMALISASI SALURAN SELALU DIPROGRAM-KAN SETIAP TAHUN UNTUK MENGURANGI GENANGAN NAMUN TETAP DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN.
24. UNTUK PENGADAAN TRAFFIC LIGHT PADA PERSIMPANGAN YANG RAWAN KECELAKAN/ KEMACETAN DAN PEMBANGUNAN PALANG PINTU KERETA API BELUM ADA PETUGASNYA, AKAN KAMI LAKUKAN KAJIAN DAN ATAS MASUKAN SERTA SARAN TETAP KAMI PERHATIKAN.
25. SARAN DARI FRAKSI PAN TERKAIT PENGAWAS UKL DAN UPL TELAH KAMI LAKSANAKAN MENGINGAT PERUSAHAAN DI SIDOARJO CUKUP BANYAK DAN TIDAK SEMUA PERUSAHAAN TERSEBUT WAJIB UKL DAN UPL, ADA YANG CUKUP AMDAL MAUPUN SPPL SAJA .
26. TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR LAUT YANG TIDAK TERAWAT DAN BANYAK DITEBANG OLEH MASYARAKAT, AKAN KAMI LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK TINDAKLANJUTNYA.
27. SAAT INI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SETIAP TAHUN BERUPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PJU DISELURUH DESA/KEC DI KAB. SIDOARJO GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PARA PEMAKAI JALAN AGAR MEREKA AMAN DAN NYAMAN SERTA MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS MAUPUN TINDAKAN KRIMINAL
28. POS ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KAB SIDOARJO TIDAK HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH, TETAPI JUGA MELIPUTI RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO, PENDOPO DELTA WIBAWA, RUMAH TAMU (GUES HOUSE), KOMPLEK RUMAH DINAS DI JALAN PAHLAWAN, VILLA DELTA LOKA TRETES PRIGEN-PASURUAN DAN GEDUNG/BANGUNAN ASSET PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAINNYA YANG MENJADI BEBAN / TANGGUNG JAWAB BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SIDOARJO.
29. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN USULAN DARI FRAKSI PAN TERKAIT KUALITAS PEMBANGUNAN FISIK AGAR LEBIH BAIK AKAN KAMI PERHATIKAN TAHUN 2009.
30. SECARA KUALITAS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MAUPUN REHABILITASI PUSKESMAS TELAH DIRENCANAKAN MELALUI PIHAK KE 3 YAITU JASA KONSULTAN PERENCANAAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN CITRA PUSKESMAS KE PARADIGMA BARU SERTA KEBUTUHAN TERHADAP RUANG PELAYANAN YANG KOMPREHENSIF. SECARA KUANTITAS UNTUK MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN DASAR DI PUSKESMAS TELAH DILAKSANAKAN PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS DARI PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI PUSKESMAS DAN TELAH DIPENUHI FISIK GEDUNG DAN SARANA PRASARANA SERTA ALAT KESEHATAN MELALUI DANA APBD, SEHINGGA JUMLAH PUSKESMAS SELURUHNYA MENJADI 26 BUAH. DISAMPING ITU JUGA SECARA KUALITAS AKAN DITINGKATKAN STATUS PUSKESMAS NON PERAWATAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP. SEKARANG UNTUK TAHUN 2009 AKAN DIKEMBANGKAN 3 PUSKESMAS RAWAT INAP SEHINGGA MENJADI 16 PUSKESMAS RAWAT INAP. PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP PUSKESMAS SELAIN DENGAN DANA APBD JUGA DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS 2009.
31. HARAPAN FRAKSI PAN AGAR TIDAK TERJADI PENURUNAN PRESTASI KERJA SKPD BARU DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM TAHUN 2009 AKAN KAMI PERHATIKAN.
32. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN USULAN DARI FRAKSI PAN, TERKAIT BIAYA PENDIDIKAN DASAR GRATIS BAGI SISWA TIDAK MAMPU SUDAH DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH MULAI TAHUN AJARAN 2008/2009. SAAT INI KAMI SEDANG MENGUPAYAKAN UNTUK REALISASINYA SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN AGAR PENDIDIKAN DASAR TERSEBUT GRATIS TOTAL DAN TIDAK HANYA SISWA MISKIN, SESUAI YANG DIINSTRUKSIKAN OLEH MENDIKNAS.
33. PROSES SINKRONISASI VISI DIANTARA PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TERUS MENERUS DILAKUKAN DIANTARANYA MELALUI PEMBINAAN APARATUR YANG DIHARAPKAN MELALUI PROSES-PROSES PEMBINAAN BISA MENJAGA HARMONISASI DAN EQUILIbrIUM ANTARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.
DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
1.A. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PEMBERIAN BLOCK GRANT KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL AKAN KAMI TINDAKLANJUTI SEHINGGA
PELAKSANAANNYA AKAN LEBIH BAIK.
B. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT BANTUAN UANG KEPADA GURU SWASTA AKAN KAMI TINDAKLANJUTI SEHINGGA PELAKSANAANNYA AKAN LEBIH BAIK.
C. USULAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SECARA KUALITAS LEBIH MENINGKAT DENGAN PELAKSANAAN LELANG YANG LEBIH SELEKTIF AKAN KAMI PERHATIKAN. NAMUN PADA DASARNYA SEMUA MEKANISME PEMILIHAN KONTRAKTOR PELAKSANA TELAH DILAKSANAKAN MENGACU DAN SESUAI DENGAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA, UNTUK ITU AKAN KAMI LAKUKAN UPAYA-UPAYA YANG PERLU DAN MUNGKIN DILAKUKAN AGAR OUTPUT DARI SEMUA PROSES TERSEBUT DAPAT MEMENUHI ASPIRASI SEMUA PIHAK DALAM HAL MENDAPATKAN REKANAN YANG BERKUALITAS.
D. AKURASI DATA YANG KONKRIT MENGENAI KONDISI FISIK SEKOLAH KAMI PERHATIKAN. SEDANGKAN SEKOLAH YANG MERGER KAMI SETUJU UNTUK PEMBUATAN BANGUNAN TERSEBUT DIREHAB DAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBUTUHAN SEKOLAH LAINNYA SEPERTI LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER ATAU RUANG PRAKTIKUM LAINNYA.
2. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN SMP NEGERI 2 SIDOARJO, KAMI SANGAT SETUJU PEMBANGU-NAN FISIK DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA TUNTAS PADA TAHUN 2009 SEHINGGA PADA TAHUN AJARAN 2010 SUDAH DAPAT DIFUNGSIKAN SEDANG JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN SMA NEGERI 2 SIDOARJO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN.
3. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN USULAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN GUNA PENINGKATAN KUALITAS AKAN KAMI PERHATIKAN.
4. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN AKAN KAMI PERHATIKAN PENGANGGARANYA PADA TAHUN ANGGARAN 2009.
5. KAMI SEPENDAPAT DENGAN USULAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN BLK. UNTUK ITU KAMI TELAH MELAKUKAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BLK DAN DARI HASIL STUDI DIMAKSUD TELAH DITETAPKAN PENDIRIAN BLK DI WILAYAH KECAMATAN WONOAYU DENGAN PERTIMBANGAN TEKNIS ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :
a. AKSES MUDAH DIJANGKAU ;
b. BERADA DITENGAH WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO ;
c. TERSEDIA ANGKUTAN UMUM DENGAN MUDAH (SELAMA 24 JAM) ;
d. PRASARANA JALAN YANG MEMADAI ;
e. TIDAK TERLALU DEKAT DENGAN PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK.
SELAIN ITU TELAH DILAKUKAN PULA KOORDINASI DENGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI YANG MENYANGGUPI UNTUK MEMBANTU BERUPA GEDUNG BLK BESERTA PERALATANNYA DENGAN SYARAT PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENYEDIAKAN TANAH.
6. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT PADA RSUD MAUPUN PUSKESMAS. KEDEPAN KAMI AKAN TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM DAN SOP YANG ADA. SEBAGAI BENTUK UPAYA NYATA MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN ANTARA LAIN :
a. PEMBANGUNAN FISIK PUSKESMAS DAN RSUD ;
b. PENGADAAN OBAT ;
c. PENGADAAN ALAT KESEHATAN ;
d. PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN.
7. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENGAWASAN JENIS MAKANAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT. DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT TELAH DILAKUKAN BAIK MENYANGKUT FREKUENSI, OBYEK/SUBTANSI JENIS MAKANAN MAUPUN UNIT PENGELOLANYA. ADAPUN PADA TAHUN 2008 (S/D BULAN NOPEMBER 2008) TELAH DILAKUKAN PENGAWASAN PANGAN YANG BEREDAR DI :
a. SUPERMARKET (RAMAYANA, MATAHARI, GIANT, HERO, GETS, CITRA, UFO, BENTAR).
b. MINIMARKET (INDOMART, ALFAMART).
c. PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN-KECAMATAN.
d. TOKO MAKANAN/MINUMAN YANG TERSEBAR DI BEBERAPA KECAMATAN.
e. KANTIN SEKOLAH DAN PENJUAL MAKANAN/MINUMAN KELILING ATAU DILUAR PAGAR SEKOLAH.
f. PK5 PANGAN DI BEBERAPA IBUKOTA KECAMATAN (SIDOARJO, KRIAN, TAMAN, WARU DAN PORONG).
KEDEPAN AKAN KAMI LAKUKAN PENGAWASAN SECARA LEBIH INTENSIF MENYANGKUT BEBERAPA HAL DI ATAS SESUAI DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
B. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR. TERKAIT KEJELASAN UNIT COST DI RSUD. UNTUK MENENTUKAN BESARAN TARIF RUMAH SAKIT, KAMI AKAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN UNIT COST SEHINGGA BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN BIAYA RIIL YANG DIBUTUHKAN, SEDANGKAN TARIF UNTUK KELAS III TELAH SESUAI DENGAN TARIF JAMKESMAS YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KESEHATAN.
9. TERKAIT PENGANGGARAN BLOCK GRANT KESEHATAN, PADA DASARNYA DINAS KESEHATAN TELAH MENGANGGARKAN KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN MELALUI BLOCK GRANT KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MAMPU DI LUAR DATA BASE JAMKESMAS. UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 TELAH DIANGGARKAN SEBESAR RP. 1 MILYAR UNTUK PELAYANAN DASAR (PUSKESMAS) DAN SEBESAR RP. 4 MILYAR UNTUK PELAYANAN RUJUKAN (RUMAH SAKIT).
10. TERKAIT DANA KESEHATAN BAGI MASYARKAT MISKIN SUDAH KAMI PERHATIKAN DAN KAMI ANGGARKAN MELALUI BLOCK GRANT KESEHATAN.
11. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI GOLKAR TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS SDM DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, BAIK DOKTER MAUPUN PARA MEDIS DAN TENAGA-TENAGA LAIN. KAMI TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN TIAP TAHUN, UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSINYA (SERTIFIKASI) SESUAI YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH STANDART ISO DAN AKREDITASI UNTUK RUMAH SAKIT. ADAPUN UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SUDAH DILAKSANAKAN ANTARA LAIN :
a. MENINGKATKAN PROFESIONALISME MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN DARI SETINGKAT SMA MENJADI D3 DAN S1 ;
b. MELAKUKAN PELATIHAN BAIK TEKNIS MEDIS MAUPUN ADMINISTRASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT, PROPINSI DAN DAERAH SERTA ORGANISASI LAIN ;
c. MENINGKATKAN PENGAWASAN MELALUI PROSEDUR TETAP YANG ADA;
d. MELAKUKAN KUNJUNGAN KE KABUPATEN LAIN YANG MEMPUNYAI KEUNGGULAN PADA PELAYANAN ;
e. MENINGKATKAN KERJA SAMA DAN KEBERSAMAAN STAF.
SELAIN ITU, DALAM RANGKA PENINGKATAN PROFESIONALISME DOKTER MAUPUN PARAMEDIS, TELAH DILAKUKAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL BAIK DARI SUMBER DANA APBD MAUPUN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI PROFESI SEPERTI IDI DAN PDGI UNTUK PROFESI DOKTER SERTA IBI, PPNI, ISFI, PAFI, PATELKI UNTUK PROFESI PARAMEDIS. SEDANGKAN UNTUK PELATIHAN MAUPUN BINTEK DARI ASPEK NONTEKNIS FUNGSIONAL DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG SELURUH PETUGAS PELAYANAN PUSKESMAS MAUPUN PUSKESMAS PEMBANTU.
12. UNTUK MENCUKUPI TENAGA MEDIS MAUPUN PARAMEDIS DI PUSKESMAS TELAH DILAKSANAKAN MELALUI :
a. REKRUITMEN CPNS KHUSUSNYA UNTUK TENAGA KESEHATAN ;
b. MEMPERPANJANG MASA BAKTI TENAGA MEDIS PASCA PTT.
SOLUSI ATAS KEKURANGAN TENAGA PARAMEDIS DILAKUKAN JUGA DENGAN CARA MELAKUKAN PEMBAGIAN WILAYAH DAN DALAM TUGASNYA DILAKSANAKAN SECARA BERGILIRAN DENGAN PARAMEDIS LAIN.
13. TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENAMBAHAN DANA BLOCK GRANT KESEHATAN. UNTUK MENGANTISIPASI KONDISI TAK TERDUGA AKAN KAMI PERHATIKAN DAN MERENCANAKAN SEDETIL MUNGKIN KEBUTUHAN KEJADIAN YANG TAK TERDUGA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA. SEDANGKAN UNTUK PENANGGULANGAN MASALAH HIV/AIDS SUDAH DIALOKASIKAN DAN DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN-KEGIATAN SEPERTI VISITING, KONSELING, PENGOBATAN, UPAYA –UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SOSIALISASI/PENYADARAN MASYARAKAT AKAN BAHAYA HIV/AIDS SERTA SCREENING DALAM RANGKA PENEMUAN KASUS HIV/AIDS.
14. DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ADANYA WABAH PADA MUSIM HUJAN , KAMI TELAH MEMBUAT DAN MEMPUNYAI PETA LONJAKAN KASUS MULAI JANUARI SAMPAI DESEMBER DAN TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
1. MENGADAKAN PERTEMUAN SECARA RUTIN TIM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK KABUPATEN, KEPALA PUSKESMAS, PENGELOLA PROGRAM DBD DAN DIARE PUSKESMAS ;
2. MELAKUKAN PENYULUHAN PADA LINTAS SEKTOR KECAMATAN, KEPALA DESA, KADER, TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT SECARA UMUM TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGAN 3 M ( MENGURAS, MENUTUP, MENGUBUR ) SERTA BAHAYANYA PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DAN DIARE ;
3. PEMBAGIAN LEAFLET DIARE, STIKER DEMAM BERDARAH PADA PUKESMAS ;
4. PENANGGULANGAN KASUS DENGAN FOGGING SECARA GRATIS BILA DITEMUKAN PENDERITA POSITIF DBD DAN JENTIK DARI HASIL SURVEY DI 20 RUMAH SEKITAR PENDERITA SERTA ADANYA TAMBAHAN 2 (DUA) PENDERITA PANAS TANPA SEBAB YANG JELAS DAN FOGGING UNTUK TEMPAT-TEMPAT UMUM (SEKOLAH DAN MUSHOLA) SERTA FOGGING UNTUK DESA ENDEMIS SECARA GRATIS PULA ;
5. MENGADAKAN PEMBINAAN JUMANTIK (JURU PEMANTAUAN JENTIK) DENGAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN UNTUK MENGEVALUASI PENERAPAN DI LAPANGAN ANTARA LAIN :
a. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN PETUGAS PUSKESMAS DAN JUMANTIK ;
b. MENGADAKAN LOMBA PSN ( PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK ) DI TINGKAT PUSKESMAS DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA PENYAKIT DEMAM BERDARAH.
15. PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2005 SEBANYAK 4838 UNIT RUMAH, KEMUDIAN DILAKSANAKAN PROGRAM REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MULAI TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN 2008 SEBANYAK 4219 UNIT, SISANYA YANG BELUM DIREHAB 619 UNIT RUMAH. DARI PEMUTAKHIRAN DATA TAHUN 20089 MASIH ADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK (1881 + 619 RUMAH ). USULAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT REHAB RUMAH 1000 UNIT DAPAT DI PERTIMBANGKAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN, MENGINGAT SISA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASIH CUKUP BANYAK. UNTUK REHAB RUMAH MISKIN SEBANYAK 619 UNIT TELAH KAMI ALOKASIKAN DALAM APBD TAHUN 2009.
16. DI DALAM MENENTUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN EKSEKUTIF TELAH MENGACU PADA HASIL MUSRENBANG DAN JARING ASMARA LEGISLATIF, AKAN TETAPI KARENA TERBATASNYA ANGGARAN BELUM SEMUA DAPAT TERAKOMODIR.
17.A. JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN.
B. JAWABAN TERKAIT PRIORITAS PEMBANGUNAN JALAN DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN. SEDANG UNTUK PENANGANAN JALAN-JALAN KABUPATEN YANG RUSAK KAMI PROGRAM-KAN MELALUI PENINGKATAN JALAN UNTUK JALAN-JALAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI KOLEKTOR MAUPUN LOKAL PRIMER, SEDANGKAN DI LUAR ITU KAMI PROGRAMKAN MELALUI PEMELIHARAAN JALAN.
18. NORMALISASI SALURAN SELALU DIPRORAMKAN SETIAP TAHUN UNTUK MENGURANGI GENANGAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN. UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DIPROGRAMKAN NORMALISASI SALURAN YAITU ANTARA LAIN :
a. AVOUR KEDUNGAN ;
b. AVOUR KEDUNG ULING HULU ;
c. AVOUR BAHKEPUK HULU ;
d. AVOUR KEMAMBANG HULU ;
e. AVOUR BUNTUNG HILIR.
19. TERIMA KASIH ATAS SARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR, TERKAIT PERLUNYA PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT, MAUPUN RAMBU LALU LINTAS. PADA TAHUN 2008 KAMI TELAH ADAKAN PEREMAJAAN TRAFIIC LIGHT MAUPUN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SE KABUPATEN SIDOARJO YANG SEBAGIAN ANGGARANNYA MERUPAKAN BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR. YAITU SEBANYAK 14 TRAFIC LIGHT DAN 400 RAMBU DAN DARI APBD SEBANYAK 20 TRAFIC LIGHT SERTA PEMELIHARAAN RAMBU SEBANYAK 195 RAMBU. APABILA HAL INI MASIH DIANGGAP KURANG AKAN KAMI PROGRAMKAN SESUAI DENGAN KETERSEDIAAN DANA YANG ADA.
20.A. PEMKAB SIDOARJO SETIAP TAHUN BERUPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PJU DI SELURUH DESA / KEC DI KAB SIDOARJO GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PARA PEMAKAI JALAN AGAR MEREKA AMAN DAN NYAMAN SERTA MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS MAUPUN TINDAKAN KRIMINAL.
B. UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN SAMPAH PADA TAHUN 2008 KAMI TELAH MENGADAKAN 2 UNIT TRUCK SAMPAH DAN 300 UNIT KOMPOSTER AEROB SKALA RUMAH TANGGA.
SARAN UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN AGAR MEMPERHATIKAN ASPEK ESTETIKA, KEASRIAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN AKAN KAMI PERHATIKAN.
21. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR MENGIDENTIFIKASI DAN MENGKLASIFIKASI WAJIB PAJAK AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN MELAKUKAN UP DATING TERHADAP SEMUA OBYEK PAJAK DAN AKAN DIBUAT DATABASE YANG AKAN KAMI PROGRAMKAN KE DEPAN.
22. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR BAHWA MASIH ADA POTENSI PAJAK RESTORAN YANG BELUM TERGALI. UNTUK ITU AKAN KAMI UPAYAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI TERKAIT PAJAK DIMAKSUD.
23. UNTUK MENGGALI POTENSI RPH, LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKSANAKAN ANTARA LAIN :
a. MENINGKATKAN KINERJA PERSONIL MELALUI PENGAWASAN YANG KETAT ;
b. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RPH SECARA BERTAHAP.
SEDANGKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM MENYEDIAKAN DAGING YANG ASUH (AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL) TELAH DIAMBIL LANGKAH KONKRIT MELALUI KERJASAMA DENGAN SWASTA YAITU BANTUAN FASILITAS PEMOTONGAN BERUPA GANGWAY DAN BOXSLAUGHTER YANG SAAT INI MULAI DIKERJAKAN.
24. PENCANTUMAN ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM PADA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2009 SESUAI DENGAN SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR S-539/PK/2008 TANGGAL 30 OKTOBER 2008 SEBESAR RP. 666.166.080.000,00 (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILYAR SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH).
25. SARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT IMPLEMENTASI PARKIR BERLANGGANAN AKAN KAMI PERHATIKAN DAN SUDAH DILAKSANAKAN UPAYA-UPAYA PENDEKATAN DAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.
26. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH BERUPAYA UNTUK MENYENTUH SEMUA SEKTOR BAIK PERUSAHAAN, PERKANTORAN MAUPUN BANGUNAN UMUM DAN PERDAGANGAN YANG DIANGGAP BERPOTENSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
ADAPUN LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH ADALAH : PERLU PENINGKATAN JUMLAH PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN AGAR JANGKAUAN PELAYANAN LEBIH CEPAT DAN LEBIH LUAS, SERTA PELAKSANAAN SOSIALISASI ATURAN YANG MENDASARI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DIMAKSUD.
27. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR DILAKUKAN PENDEKATAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TERKAIT PENEMPATAN DANA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HARUS DI BANK UMUM, KAMI PAHAMI. NAMUN DEMIKIAN HAL TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN PASAL 18 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TANUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH. SEDANGKAN BPR SENDIRI TIDAK TERMASUK BANK UMUM. ADAPUN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN ADALAH MENDESAK PEMERINTAH BAIK MELALUI FORUM PERSATUAN BANK MILIK DAERAH (PERSBAMIDA) YAITU ASOSIASI BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD YANG TERKAIT UNTUK MEPERHATIKAN KEBERADAAN BPR DALAM PENEMPATAN DANA MILIK PEMERINTAH DAERAH. AGAR KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN BPR DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.
28. PENYALURAN KREDIT UKM SENANTIASA MENJADI PERHATIAN KAMI. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PT. BPR DELTA ARTHA DALAM DUA TAHUN TERAKHIR TELAH MELUNCURKAN KREDIT MODAL KERJA UNTUK UKM. SAMPAI AKHIR TAHUN 2007, JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA MENGALAMI PERTUMBUHAN SEBESAR 152,17 %. SEDANGKAN TAHUN 2008 TELAH MENCAPAI SEBESAR 4,5 MILYAR RUPIAH.
29. TERIMAKSIH ATAS SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT DENGAN PERLUNYA TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PROMOSI DAN PAMERAN INVESTASI, AKAN KAMI PERHATIKAN. HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM SIDOARJO BANGKIT, TENTUNYA DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DAN PRIORITAS PROGRAM.
30. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENINGKATAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN DAN AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN MENYESUAIKAN KEMAMPUAN ANGGARAN. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA UNTUK TAHUN 2009, PEMBANGUNAN JARINGAN SEKUNDER AKAN DILAKSANAKAN ANTARA LAIN :
a. SALURAN MANGETAN KANAL ;
b. SALURAN KEMANGSEN SATU ;
c. SALURAN KREMBUNG ;
d. SALURAN KEDUNG ULING HILIR ;
e. SALURAN PORONG KANAL.
SEDANGKAN UNTUK JARINGAN TERSIER AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN PINTU AIR DI 3 LOKASI.
31. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PROGRAM GIZI TERNAK AKAN KAMI PERHATIKAN, KEDEPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN TERNAK KAMI AKAN BEKERJA SAMA DENGAN LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWASAN MUTU PAKAN TERNAK YANG KAMI PROGRAMKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2009.
32. UNTUK PROGRAM SERTIFIKAT TANAH YANG MASIH PETHOK D YANG DIKOORDINASIKAN BANK JATIM DENGAN SEGERA DILAKSANAKAN SEJALAN DENGAN PROGRAM YANG DIRENCANAKAN OLEH BPN, APABILA BANK JATIM BERKENAN MEMBERIKAN KREDIT UNTUK BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH, KANTOR PERTANAHAN AKAN SIAP MELAKSANAKAN.
33. JAWABAN TERKAIT PEMBINAAN TERHADAP SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL KERAJINAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN
34. UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN PEMASARAN KOMODITI PRODUK UNGGULAN PADA PRINSIPNYA SAAT INI TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN MELALUI KEGIATAN PROMOSI DAN PAMERAN DI TINGKAT LOKAL MAUPUN INTERNASIONAL SERTA MENJADIKAN LOKASI SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL MENJADI TUJUAN WISATA BELANJA. NAMUN DEMIKIAN TERKAIT DENGAN MASUKAN PARTAI GOLKAR BAHWA UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN SIDOARJO PERLU MEMBANGUN SUATU KAWASAN EXPO PADA TAHUN 2009, HAL INI TENTUNYA DIPERLUKAN PERENCANAAN YANG MATANG MELALUI STUDI KELAYAKAN TERLEBIH DAHULU. UNTUK ITU SARAN AKAN KAMI PERHATIKAN.
35. JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN PASAR KEDUNGREJO–WARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN
36. PEMBANGUNAN PASAR BARU TULANGAN SUDAH DIANGGARKAN PENDANAANNYA DI TAHUN 2009 SEBESAR 4 M.
37. UNTUK PENGEMBANGAN PASAR WONOAYU MEMANG TELAH MENJADI PRIORITAS PERENCANA-AN KAMI, KARENA TELAH DIDUKUNG OLEH LINGKUNGAN YANG MEWADAHI UNTUK DIKEMBANGKAN MENJADI PASAR YANG LEBIH BESAR LAGI. ADAPUN UNTUK PENGEMBANGANNYA MASIH PERLU DIDUKUNG BEBERAPA HAL KHUSUSNYA LEGALITAS TANAH YANG SAMPAI SAAT INI STATUSNYA MASIH PROSES DI BPN.
TERKAIT PERMASALAH BANGUNAN DAN KIOS-KIOS LIAR DI SEKITAR PASAR WONOAYU / DI PINGGIR-PINGGIR JALAN YANG MENGGANGGU LINGKUNGAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN.
38. KONDISI PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SIDOARJO PADA SAAT INI MEMANG SEBAGIAN MASIH KURANG REPRESENTATIVE BAIK BANGUNAN MAUPUN SARANA PRASARANA PENUNJANGNYA, OLEH SEBAB ITU KAMI AKAN MEMPRIORITASKAN SESUAI KEBUTUHANNYA, AGAR PELAYANAN PASAR-PASAR TRADISIONAL YANG ADA TETAP LAYAK SEBAGAI SARANA JUALBELI.
39. TERIMAKASIH ATAS SARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR, TERKAIT RASIO PENERIMAAN DANA BERGULIR. KEDEPAN AKAN KAMI LAKSANAKAN AGAR RASIO PENERIMA KREDIT DANA BERGULIR KOMPOSISINYA 90 % UMKM DAN 10 % UNTUK KOPERASI. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA KARENA KETERBATASAN DANA, UNTUK KOPERASI MENDAPATKAN PORSI PEMBIAYAAN YANG RELATIF KECIL SEMENTARA JUMLAH UMKM MEMANG SANGAT BESAR YAITU KURANG LEBIH 13.000. SELAIN ITU PERTIMBANGAN YANG DIPAKAI DALAM PENYALURAN DANA BERGULIR ADALAH LAYAK TIDAKNYA PENERIMA KREDIT DIMAKSUD.
40. TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK DANA BERGULIR PADA TAHUN ANGGARAN 2009
41. PEMBIAYAAN PERKUATAN PERMODALAN DARI BUMN UNTUK UMKM YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO SELAMA INI PELAKSANAANNYA DILAKUKAN LANGSUNG DARI BUMN KEPADA UMKM TANPA DIFASILITASI OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM, KE DEPANNYA AKAN KAMI PERHATIKAN DAN TINGKATKAN KOORDINASINYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
42. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAMAN PADA TAHUN 2009 AKAN KAMI LAKUKAN SECARA SELEKTIF SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
43. UNTUK MENGANTISIPASI BERTAMBAHNYA VOLUME SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO SESUAI KETENTUAN UU N0. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAAN SAMPAH DILAKUKAN UPAYA SEBAGAI BERIKUT :
A. MENGURANGI SAMPAH DARI SUMBERNYA YAITU MENGGUNAKAN TONG KOMPOSTER AEROB SKALA RUMAH TANGGA SEHINGGA SAMPAH YANG MASUK KE TPA DAPAT DIKURANGI. PADA SAAT INI 700 UNIT KOMPOSTER SUDAH DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT, DAN AKAN TERUS KAMI TINGKATKAN.
B. MUNGURANGI SAMPAH DARI TPS YAITU MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DENGAN 3 R (REDUCE, REUSE DAN RECYCLE) YANG PEMBANGUNANNYA SUDAH DILAKSANAKAN DI DESA JANTI, DESA NGINGAS KECAMATAN WARU DAN DESA KEBOANSIKEP KECAMATAN GEDANGAN YANG PENGELOLAAN SEPENUHNYA DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT.
C. PEMBANGUNAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DENGAN SUMBER DANA DARI APBN DAN DANA PENDAMPING DARI APBD KABUPATEN SIDOARJO.
44. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA INI TERUTAMA DIFOKUSKAN DI WILAYAH PEDESAAN SERTA KAWASAN-KAWASAN PERBATASAN DENGAN KABUPATEN LAIN. KE DEPAN FOKUS KEGIATAN AKAN KITA KEMBANGKAN PADA WILAYAH PEDESAAN YANG MINIM INFRASTRUKTUR, PERMUKIMAN PERKOTAAN KUMUH SERTA FASUM PERUMAHAN YANG SUDAH DISERAHKAN PENGELOLAANNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
45. UNTUK PENANGANAN JALAN-JALAN KABUPATEN YANG RUSAK KAMI PROGRAMKAN MELALUI PENINGKATAN JALAN UNTUK JALAN-JALAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI KOLEKTOR MAUPUN LOKAL PRIMER, SEDANGKAN DI LUAR ITU KAMI PROGRAMKAN MELALUI PEMELIHARAAN JALAN.
46. LAMPU PJU DI AKSES JALAN KELUAR / MASUK TOL MERUPAKAN ASSET PT JASA MARGA ( PERSERO ) SEHINGGA UNTUK PENANGANAN GANGGUAN PJU MENJADI KEWENANGAN JASA MARGA. PEMKAB TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN PJU TERSEBUT KARENA ASSET TERSEBUT BELUM DISERAHKAN.
47. TEMUAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP ADANYA FASILITAS UMUM YANG SECARA RESMI BELUM DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TETAPI KINI TELAH DILAKUKAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN OLEH DINAS, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA APABILA YANG DIMAKSUD ADALAH FASILITAS UMUM PERUMAHAN PONDOK JATI, MAKA FASILITAS UMUM DIMAKSUD TELAH DISERAHKAN OLEH PT PANTESENTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SESUAI BERITA ACARA NOMOR 065/337/404.4.2/2006 TANGGAL 17 JULI 2006, DAN PADA SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN TAMAN BERMAIN ANAK, SEBELUM PEMBANGUNAN DIMAKSUD PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA KETUA RT/RW, FORKOM PONDOK JATI DALAM BEBERAPA KALI PERTEMUAN.
48. DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 RUAS JALAN WONOKALANG–WONOAYU, SEMAMBUNG–SIMOKETAWANG DAN SIMOANGINANGIN – WONOAYU DIMAKSUD TELAH DIPROGRAMKAN PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA.
49. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENUNTASAN PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF KRIAN-SIDOARJO KAMI AKAN BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN SESUAI DENGAN PRIORITAS PENANGANAN JALAN-JALAN YANG MEMPUNYAI POTENSI MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT.
50. SARAN DAN USULAN DARI FRAKSI GOLKAR TERKAIT PEMASANGAN TRAFIC LIGHT DI PEREMPATAN PASAR WONOAYU AKAN KAMI PERHATIKAN. PERLU KAMI JELASKAN BAHWA SETIAP TRAFIC LIGHT DIPASANG TENTUNYA PERLU KAJIAN TERLEBIH DAHULU, UTAMANYA DATA-DATA PENDUKUNG TENTANG KEPADATAN LALU LINTAS DI MASING-MASING RUAS JALAN DAN KARAKTERISTIK MASING-MASING PENGGUNA JALAN, SETELAH DIKETAHUI BARU DAPAT DITENTUKAN APAKAH DIPERLUKAN TRAFFIC LIGHT TERSEBUT ATAU TIDAK.
51. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS DI SEKTOR P.U. SEBAGAI CATATAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELALU DIUPAYAKAN UNTUK DAPAT MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, TERUTAMA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK PRIORITAS DAN URGENSINYA BAGI MASYARAKAT SECARA UMUM, DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN AKAN DAPAT DIRASAKAN SECARA MERATA OLEH MAYARAKAT. BERKENAAN DENGAN KONSENTRASI KEGIATAN PADA WILAYAH PEDESAAN HAL TERSEBUT TENTU SAJA TELAH MENJADI PERHATIAN UTAMA KITA SERTA UNTUK MENGURANGI PERBEDAAN YANG EKSTRIM ANTARA DESA DENGAN KOTA DAN DAPAT DIWUJUDKAN HUBUNGAN DESA DENGAN KOTA (RURUAL URBAN LINKAGE) YANG BERKELANJUTAN.
52. SALURAN SIDOMUKTI MERUPAKAN SALURAN IRIGASI PEMBAWA, DEBIT YANG DIATUR SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEHINGGA KEDALAMAN DASAR SALURAN DISESUAIKAN DENGAN PEIL SAWAH. PADA TAHUN 2005, 2006, 2007 SUDAH DILAKUKAN PENGERUKAN. PENGERUKAN SALURAN SIDOMUKTI BAIK DI HULU MAUPUN DI HILIR SECARA BERKALA TELAH DILAKUKAN. NAMUN KARENA PEMBUANGAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT MEMPERCEPAT PENDANGKALAN, UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN UPAYA BERKELANJUTAN SECARA INTEGRAL MELALUI KEGIATAN NORMALISASI SECARA BERKALA MAUPUN PENYADARAN KEPADA MASYARAKAT.
53. UPAYA PENINGKATAN PENGHIJAUAN UNTUK TAHUN 2008 DI PESISIR PANTAI DAN JALAN-JALAN PROTOKOL TELAH DILAKSANAKAN DENGAN MENANAM 100.000 BIBIT MANGROVE DI WILAYAH PESISIR TAMBAK OSO DAN SEGORO TAMBAK. SEDANGKAN PENGHIJAUAN DI JALAN PROTOKOL DILAKUKAN DENGAN MENANAM 5000 BIBIT YANG TERSEBAR DI KECAMATAN GEDANGAN, WARU, TAMAN, TULANGAN DAN KRIAN. PENANAMAN POHON PELINDUNG DI JALAN-JALAN UTAMA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP, DALAM TAHUN 2008 SUDAH DILAKSANAKAN PENANAMAN POHON PELINDUNG DI RUAS JALAN WARU – SIDOARJO, TANGGULANGIN, RUAS JALAN LINGKAR TIMUR DAN JALAN LINGKAR BARAT. UNTUK TAHUN MENDATANG, PENANAMAN POHON PELINDUNG AKAN TERUS KAMI TINGKATKAN.
54. PENDATAAN NJOP SECARA VALID TERUS DILAKUKAN TERUTAMA OBYEK DI DAERAH POTENSIAL, MISALNYA DI PERUMAHAN.
55. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PERUBAHAN SPPT DARI PEMBAYARAN BPHTB KAMI PERHATIKAN UNTUK SELANJUTNYA TERUS BERKOORDINASI DAN BEKERJASAMA DALAM PENGELOLAAN DATA TERUTAMA DENGAN PPAT, NOTARIS SERTA KPP PRATAMA.
56. TERKAIT TEROBOSAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK POTENSIAL, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA KAMI BERSAMA KPP PRATAMA BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN MELAKSANAKAN PENAGIHAN AKTIF DENGAN MENERBITKAN :
A. SURAT HIMBAUAN ;
B. SURAT TEGURAN ;
C. SURAT PAKSA.
57. SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT PERLUNYA PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN KPP PRATAMA KAMI PERHATIKAN DAN TINDAKLANJUTI DALAM PENGGALIAN POTENSI PBB (EKSTENSIFIKASI).
58. USULAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT BANTUAN SUBSIDI SILANG BAGI PASAR-PASAR DESA YANG MASIH KURANG LAYAK DISAMPING MANAJEMEN YANG PROFESIONAL AKAN KAMI PERHATIKAN SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.
59. TEMPAT CUCI MOTOR DAN MOBIL SEPANJANG JALAN-JALAN PROTOKOL MEMANG CUKUP MARAK DAN BIASANYA MENGGUNAKAN AIR TANAH, HAL INI MENYALAHI KETENTUAN YANG ADA, BAIK DARI ASPEK HUKUM, KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN ESTETIKA YANG ADA, OLEH KARENA ITU KAMI SERINGKALI DAN SENANTIASA MELAKUKAN PENINDAKAN TEGAS (OPERASI PENERTIBAN) TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT.
60. PEMBINAAN PEMUDA PUTUS SEKOLAH DILAKSANAKAN MELALUI SALAH SATU WADAH KARANG TARUNA DIMANA KEGIATANNYA MELIPUTI PELATIHAN KETERAMPILAN, WIRA USAHA DAN PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BERUPA ALAT SERVICE SEPEDA MOTOR, ALAT SABLON DAN SARANA OLAH RAGA. DALAM HAL PENANGGULANGAN KENAKALAN TERHADAP BAHAYA NARKOBA DAN MIRAS, DILAKUKAN KERJA SAMA DENGAN BNK (BADAN NARKOTIKA KABUPATEN), POLRES DAN DEPARTEMEN AGAMA SERTA PENYULUHAN DENGAN SASARAN ANAK-ANAK SEKOLAH DAN PEMUDA PUTUS SEKOLAH. MEMANG DIAKUI KEBERADAAN KAUM GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN (PMKS) MENJADI PEMANDANGAN SEHARI-HARI DI SEPANJANG TITIK DI KABUPATEN SIDOARJO. NAMUN DEMIKIAN SUDAH DILAKSANAKAN RAZIA DAN PATROLI PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BEKERJA SAMA DENGAN, POLRES DAN DEPARTEMEN AGAMA DAN TELAH DILAKSANAKAN SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) KALI DALAM SETAHUN. KE DEPAN RAZIA UNTUK PENGENTASAN PARA PENGEMIS, GELANDANGAN, ANJAL DAN PSK AKAN DITINGKATKAN.
61. TERKAIT UPAYA MEMINIMALISIR PENGGUNAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL, PETUGAS YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT PENGAWAS PENGUJI HASIL HUTAN (PPHH) SUDAH PROAKTIF KE PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGELOLA HASIL HUTAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PELAPORAN AKTIVITAS PERUSAHAAN. SELAIN ITU SETIAP AKHIR TAHUN, BERSAMA DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA TIMUR MELAKSANAKAN STOCK OPNAME (PEMERIKSAAN) DI MASING-MASING PERUSAHAAN PENGELOLA HASIL HUTAN DI KABUPATEN SIDOARJO. ADAPUN TINDAK LANJUT KEDEPAN ADALAH MENGOPTIMALKAN PETUGAS YANG TELAH BERKUALIFIKASI PPHH UNTUK LEBIH INTENSIF TURUN KE PERUSAHAAN PENGELOLA HASIL HUTAN.
62. JUMLAH PELANGGAN PDAM SIDOARJO SAAT INI SEBESAR 78.697 SL (SAMBUNGAN LANGGANAN) ATAU CAKUPAN PELAYANAN PDAM MENCAPAI 31,68 % DARI SELURUH PENDUDUK SIDOARJO. PDAM TERUS BERUPAYA MENAMBAH JUMLAH PELANGGAN ATAU MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN YANG DIDUKUNG DENGAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI. SELAIN ITU TERUS DITINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN BAGI PELANGGAN EKSISTING.
63. DALAM PELAKSANAAN TEBANGAN MUSIM GILING TAHUN 2008 SESUAI HASIL RAPAT KOORDINASI PADA AWAL GILING DIPUTUSKAN BAHWA PELAKSANAAN PENEBANGAN DIPRIORITASKAN TERHADAP TEBU DALAM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO. NAMUN KARENA PELAKSANAAN TEBANGAN DI WILAYAH PAbrIK GULA PTPN X DILAKSANAKAN OLEH PANITIA TEBANG YANG KEANGGOTAANNYA DARI UNSUR PETANI DAN BERDASARKAN PEMANTAUAN DI 3 PAbrIK GULA (PG. WATOE TOELIS, PG. TULANGAN DAN PG. KREMBUNG) SERINGKALI PANITIA TEBANG TIDAK MAMPU MEMENUHI JATAH TEBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PG MELALUI FTK-PG, SEHINGGA PIHAK PAbrIK GULA MENDATANGKAN TEBU DARI LUAR DAERAH UNTUK MEMENUHI KAPASITAS GILINGNYA. HAL INI MENYEBABKAN TERTUNDANYA MASA GILING PAbrIK GULA DAN MERUGIKAN KEDUA BELAH PIHAK (BAIK PETANI MAUPUN PG). ADAPUN ALASAN DARI PANITIA TEBANG TIDAK DAPAT MEMENUHI JATAH TEBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PAbrIK GULA DISEBABKAN KARENA KESULITAN MENDATANGKAN TENAGA TEBANG YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH.
ADAPUN SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH TERSEBUT DIATAS ADALAH :
A. PELAKSANAAN TEBANGAN DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PAbrIK GULA SEPERTI PG. CANDI BARU SEHINGGA TANGGUNG JAWAB TEBANGAN BERADA PADA PIHAK PAbrIK GULA.
B. MASA GILING PAbrIK GULA HARUS DIAKHIRI PADA PERTENGAHAN BULAN NOPEMBER ATAU PALING LAMBAT PADA AKHIR NOPEMBER SEHINGGA DIHARAPKAN TEBANGAN TIDAK SAMPAI JATUH PADA MUSIM HUJAN.
DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KEADILAN

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KEADILAN
I. OPTIMALISASI DINAS-DINAS DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER PADS, TERUS DIUPAYAKAN TERUTAMA URUSAN-URUSAN YANG SELAMA INI DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAN BERDAMPAK PADA PAD. DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, MAKA SAAT INI PEMERINTAH KABUPATEN MENGINVENTARISIR URUSAN-URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG MASIH DITANGANI PROPINSI.
II . MATERI POKOK
A. 1. KOORDINASI ANTAR DINAS TERKAIT TERUS DILAKUKAN DAN DITINGKATKAN DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
1. DALAM PEMBERIAN DESPENSASI/ KERINGANAN PAJAK, KITA MENGACU PADA PROSEDUR YANG TERTUANG DALAM PERDA DAN PERATURAN BUPATI DENGAN TERLEBIAH DAHULU DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP WAJIB PAJAK.
1. PENETAPAN SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM MEMBAYAR PAJAK SUDAH KITA LAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PADA TAHUN 2008 KITA AKAN MELAKUKAN TAGIHAN PAKSA TERHADAP WAJIB PAJAK DAN APABILA SAMPAI TAHAPAN TAGIHAN PAKSA TETAP TIDAK MEMBAYAR TUNGGAKAN MAKA AKAN DILAKUKAN PENYITAAN.
2. DATA PENUNGGAK PAJAK DAERAH ADA DI BPKKD KABUPATEN SIDOARJO DAN SUDAH TERIDENTIFIKASI SECARA LENGKAP SERTA SELANJUTNYA AKAN DITERAPKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEDANGKAN UNTUK PENUNGGAK RETRIBUSI TERDAPAT DIMASING-MASING SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI.
3. PANDANGAN FRAKSI KBK TERHADAP KURANGNYA KINERJA BEBERAPA DINAS PEMUNGUT, KAMI PERHATIKAN DENGAN MELAKUKAN PEMBINAAN.
1. MASUKAN FRAKSI KBK TERHADAP KETETAPAN PAJAK HOTEL KAMI PERHATIKAN DAN SUDAH KAMI TINDAK LANJUTI DENGAN PERHITUNGAN PAJAK DENGAN DASAR DATA RIIL ATAU BERDASARKAN OMSET.
B.1. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN MELALUI SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN ANTARA LAIN :
C. PEMBERDAYAAN KELOMPOK TERNAK MELALAUI BANTUAN SAPI BETINA PRODUKTIF, KAMBING, ITIK DAN ENTHOK
D. PEMBERIAN BANTUAN SARANA PRASARANA PETANI SAYUR
E. PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DENGAN CARA KERJASAMA OPERASIONAL ( KSO ) ALAT MESIN PERTANIAN MELAUI KEGIATAN USAHA JASA PELAYANAN ALSINTAN (UPJA) DENGAN HARAPAN PETANI MAMPU MEMUPUK MODAL SENDIRI SEHINGGA AKHIRNYA DAPAT MANDIRI
F. PROGRAM/KEGIATAN PEMBELIAN GABAH PETANI
2. DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA, PENINGKATAN KAPASITAS USAHA DAN INVESTASI TELAH DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTARA LAIN :
– PELATIHAN USAHA MANDIRI BAGI PEMUDA/KARANG TARUNA
– PELATIHAN DAN BANTUAN STIMULAN PERALATAN BAGI USAHA/ MENENGAH.
– MEMBERIKAN BANTUAN MODAL BERGULIR BAGI USAHA KECIL/ MENENGAH
– MEMBERIKAN PENDAMPINGAN PADA USAHA KECIL/ MENENGAH
3. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI KBK BAHWA REVITALISASI PERTANIAN ( AGRO INDUSTRI ) HARUS DI UPAYAKAN MELALUI KEBIJAKAN ADVOKASI DAN SUBSIDI UNTUK KELOMPOK PETANI, SEHINGGA MERINGANKAN BIAYA PRODUKSI DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI. ADAPUN KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DIMAKSUD ADALAH :
A. KEBIJAKAN DALAM PERBAIKAN MEKANISME SUBSIDI PUPUK
• PUPUK BERSUBSIDI ADALAH PUPUK YAN


Beri Komentar