LANJUTAN JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PU FRAKSI PKB

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

• KEBERHASILAN INDIKATOR RPJMD SETIAP TAHUNNYA SUDAH TERCERMIN DALAM DOKUMEN LAKIP, MENGINGAT LAKIP TAHUN 2009 SAMPAI SAAT INI MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN,  MAKA PENYUSUNAN RAPBD 2010 MENGACU PADA LAKIP TAHUN 2006-2008.

• PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO AKAN SELALU BERUPAYA MENINGKATKAN PAD DENGAN BEBERAPA CARA TERMASUK MENGOPTIMALKAN WAJIB PAJAK YANG SUDAH ADA MELALUI PENGAWASAN SECARA KETAT PADA SETIAP WAJIB PAJAK DAN MELAKUKAN PENGGALIAN POTENSI BARU YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DIPUNGUT BAIK PAJAK ATAU RETRIBUSI.
• DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA JUMLAH PEGAWAI SEBANYAK 15.812 ORANG DENGAN KOMPOSISI 15.076 PNS DAN 736 CPNS. DARI JUMLAH TERSEBUT TERDIRI ATAS :

GOLONGAN	JUMLAH	GOLONGAN	JUMLAH	GOLONGAN	JUMLAH
IA	306	IID	486	IVC	18
IB	4	IIIA	1765	IVE	1
IC	472	IIIB	1206
ID	69	IIIC	1045
IIA	2117	IIID	2204
IIB	442	IVA	3972
IIC	694	IVB	1011

SEMENTARA PEJABAT STRUKTURAL SAAT INI SEJUMLAH 755 ORANG DENGAN RINCIAN :

-                     ESELON IIA : 1

-                     ESELON IIB : 27

-                     ESELON IIIA : 62

-                     ESELON IIIB : 110

-                     ESELON IVA : 500

-                     ESELON IVB : 55

DENGAN DATA SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS REALISASI BELANJA GAJI UNTUK TAHUN 2009 SEBESAR RP. 583.505.369.140,00.

• BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN BINTEK-BINTEK TELAH BERUSAHA MENINDAKLANJUTI DENGAN  EVALUASI DAMPAK BINTEK / DIKLAT  YANG TELAH DISELENGGARAKAN GUNA MENCAPAI SUATU TUJUAN PERUBAHAN KINERJA YANG LEBIH PROFESIONAL DAN KE DEPAN AKAN LEBIH KAMI TINGKATKAN  DALAM MELAKUKAN EVALUASI DAMPAK DIKLAT / BINTEK TERMASUK LANGKAH LANGKAH KONGKRIT DALAM HAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
• MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005  TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERMENDAGRI 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2010, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROPINSI DAN KABUPATEN SIDOARJO.
• JAWABAN TERKAIT USULAN PEMBAHASAN RAPBD AGAR LEBIH TERTIB WAKTU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
• PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2010 TELAH DILAKUKAN PROSES INVENTARISASI, KLARIFIKASI, SINKRONISASI DAN SELEKSI USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERPADU DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN. DIMANA PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DENGAN FORUM SKPD DIUSULKAN MELALUI MASING – MASING SKPD YANG TERTUANG DALAM RKPD, KUA DAN PPAS, SEHINGGA BENAR – BENAR MERUPAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT. PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA SKPD BERDASARKAN PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN, SEHINGGA MENURUT PANDANGAN KAMI TIDAK ADA DIKOTOMI ANTARA SKPD YANG KAYA ANGGARAN MISKIN LAYANAN DENGAN SKPD YANG MISKIN ANGGARAN KAYA LAYANAN, NAMUN APABILA DIRASA KURANG PROPORSIONAL MAKA AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN DI BANGGAR DENGAN TIM ANGGARAN.

PENDAPATAN

• POTENSI TIDAK BISA DISINKRONKAN DENGAN TARGET KARENA :

-          POTENSI MERUPAKAN SUATU KEADAAN RIIL DILAPANGAN TERHADAP OBYEK PAJAK, APABILA SEMUA OBYEK PAJAK DAPAT DIPUNGUT SESUAI DENGAN TARIF PAJAK DI PERATURAN DAERAH

-          TARGET DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI JUMLAH PAJAK/ RETRIBUSI YANG DAPAT/ MUNGKIN DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH DAERAH

JADI POTENSI DAPAT DICAPAI APABILA :

-          SEMUA WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK

-          TIDAK ADA WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI YANG MENUNGGAK

-          SEMUA WAJIB PAJAK MELAPORKAN OMZETNYA ( TIDAK ADA YANG DISEMBUNYIKAN )

-          SEMUA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK/ RETRIBUSI SUDAH TERJARING SEMUA

UPAYA-UPAYA YANG TELAH KAMI LAKUKAN ANTARA LAIN :

-          SOSIALISASI KEPADA WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI        MENINGKATKAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK

-          MENGURANGI TUNGGAKAN

-          MELAKUKAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN SECARA INTENSIF TERHADAP WAJIB PAJAK

DALAM HAL PENETAPAN PAJAK KAMI SELALU BERUPAYA KEPADA SEMUA WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN BILLING SYSTEM BAIK MELALUI HIMBAUAN BERUPA SURAT ATAU SOSIALISASI PADA WAJIB PAJAK, AKAN TETAPI KENDALA DI LAPANGAN KHUSUSNYA WAJIB PAJAK MENENGAH KE BAWAH TIDAK PERNAH MEMPERHITUNGKAN PAJAK, TAPI YANG PENTING DALAM PENJUALAN MODALNYA KEMBALI SEHINGGA BISA UNTUK BELANJA BERIKUTNYA.

• PENURUNAN PENDAPATAN DAN POTENSI PAD TAHUN 2010 DISEBABKAN KARENA PADA TAHUN 2009 TERDAPAT DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEBESAR RP. 34.505.466.000,- SEDANGKAN PADA TAHUN 2010 TIDAK ADA DANA TERSEBUT SEHINGGA PENERIMAAN PAD MENGALAMI PENURUNAN SEDANGKAN UNTUK PAJAK DAERAH MENGALAMI KENAIKAN.

DASAR PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENGANGGARKAN BIAYA PEMUNGUTAN TERHADAP RANGKAIAN KEGIATAN MULAI MENGHIMPUN DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK SAMPAI DENGAN KEGIATAN PENAGIHAN ADALAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2001  TENTANG PAJAK DAERAH. UPAYA PENINGKATAN PAD TERUS DILAKUKAN DENGAN MENGGALI POTENSI OBYEK PAJAK YANG BARU MAUPUN  PENETAPAN PAJAK SESUAI DENGAN  POTENSI.

KONTRIBUSI BUMD TEHADAP PENINGKATAN PAD TAHUN 2010 DAPAT KAMI RINCI SEBAGAI BERIKUT:

-             PD. DELTA GRAFIKA SEBESAR RP. 540.000.000,-

-             PD. AIR MINUM SEBESAR RP. 3.500.000.000,-

-             BANK DELTA ARTHA SEBESAR RP. 2.650.000.000,-

BELANJA

• BELANJA LANGSUNG MENGALAMI PENURUNAN DIKARENAKAN :

-             DI TAHUN ANGGARAN 2010 TERDAPAT PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBESAR                  RP. 33.695.000.000,-

-             KENAIKAN DAU YANG HANYA SEBESAR RP. 180.338.000,- SEMENTARA KENAIKAN BELANJA PEGAWAI SEBESAR  RP. 73.628.975.000,82

-             DAK BIDANG PENDIDIKAN DAN DANA PENDAMPINGNYA SEBESAR RP. 40.502.400.000,- YANG DIALOKASIKAN PADA JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG ( BELANJA HIBAH).

-             DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN SIDOARJO MENDAPAT DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEBESAR RP. 34.505.466.000,- YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN, PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN SERTA UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

• KOMPOSISI BELANJA MODAL DI TAHUN ANGGARAN 2010 PADA JENIS BELANJA LANGSUNG LEBIH RENDAH DIBANDING DENGAN BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DAN JASA DIKARENAKAN BELANJA MODAL ATAU BELANJA FISIK DALAM FUNGSI PENDIDIKAN DIALOKASIKAN DALAM BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN DI TAHUN ANGGARAN 2010 TERDAPAT ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 MASIH DISESUAIKAN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERORIENTASI PADA KEGIATAN BERSIFAT PRO POOR, SEHINGGA BELANJA BARANG DAN JASA MASIH LEBIH TINGGI DARIPADA BELANJA MODAL. AKAN TETAPI APABILA PROGRAM AIR BERSIH DALAM RANGKA MENUNJANG PROGRAM PEMERINTAH PUSAT SEJUTA SAMBUNGAN MERUPAKAN SUATU PRIORITAS, MAKA BELANJA INVESTASI PENGADAAN AIR BESIH DAPAT DIBAHAS LEBIH LANJUT DI FORUM BANGGAR DAN TIM ANGGARAN.

BIDANG PEMERINTAHAN, APARATUR PEMERINTAH DAN HUKUM

• JAWABAN TERKAIT PENERTIBAN TOWER YANG BELUM MEMENUHI PERIZINAN DALAM OPERASIONALNYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI
• JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENGKAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEKARANG DAN KAJIAN ULANG TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA SUARABAYA TERKAIT PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
• TERHADAP MOU DENGAN PIHAK KE TIGA  YANG DIRASA TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEKARANG  AKAN DILAKUKAN PENGKAJIAN SERTA PENYESUAIAN  DENGAN TETAP MENERAPKAN PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN
• JAWABAN TERKAIT TIDAK DICANTUMKANNYA PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN TELAH DISAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT DENGAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA KELILING (MENGGUNAKAN MOBIL KELILING) SEPERTI DI SURABAYA DAN JAKARTA, AKAN KAMI PERHATIKAN.
• JAWABAN TERKAIT BELUM OPTIMALNYA SISTEM PENGENDALIAN PADA JARINGAN SOFTWARE KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. 
• TERKAIT WEBSITE MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG DINILAI KURANG UP TO DATE DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA, DENGAN ADANYA RANCANGAN REGULASI TERKAIT IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSPARANSI ELEKTRONIK YANG MENGATUR BAHWA HOSTING PEMERINTAH (TEMPAT) UNTUK MENYIMPAN DATA DAN INFORMASI DI TEMPATKAN DI WILAYAH HUKUM  REPUBLIK INDONESIA MAKA,  UNTUK MENINDAKLANJUTI HAL TEREBUT DILAKUKAN MIGRASI HOSTING YANG MENYEBABKAN ADA BEBERAPA KENDALA TEKNIS DAN PENYESUAIAN PADA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. SEGERA SETELAH PERBAIKAN AKAN DILAKUKAN UP DATE DATA TERMASUK PRODUK HUKUM PADA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.
• JAWABAN TERKAIT USULAN PENAMBAHAN PERSONIL SATPOL-PP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• PENYELENGGARA DIKLAT BAGI CPNS ADALAH BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR DAN KETENTUAN BIAYA DIKLAT PRA JABATAN TELAH DITETAPKAN OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR SEBAGAI BERIKUT :

1. BAGI CPNS GOLONGAN I DAN II, SEBESAR RP. 2.200.000,-
2. BAGI CPNS GOLONGAN III DITETAPKAN SEBESAR RP. 3.000.000,-

ADAPUN JUMLAH CPNS KABUPATEN SIDOARJO YANG AKAN DIIKUTKAN DIKLAT PRA JABATAN TAHUN 2010 SEBANYAK 736 ORANG DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. CPNS GOLONGAN III SEBANYAK   =          244 ORANG;
2. CPNS GOLONGAN II SEBANYAK =             463 ORANG;
3. CPNS GOLONGAN I SEBANYAK      =          129 ORANG;

SESUAI DENGAN PERENCANAAN RAPBD TAHUN 2010 ADA TAMBAHAN SHARRING BIAYA DARI PARA CPNS SEBESAR  25 % DARI BIAYA DIKLAT DI ATAS DENGAN RINCIAN :

1. GOLONGAN I DAN II SEBESAR RP. 550.000,-/ORANG
2. GOLONGAN III SEBESAR RP. 750.000,00/ORANG

• DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BACA DI KABUPATEN SIDOARJO KAMI TELAH MELAKSANAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. MEMBUAT SURAT EDARAN KE SKPD, KHUSUSNYA UNIT-UNIT YANG MEMPUNYAI FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT
2. MELALUI INFORMASI YANG DISIARKAN DI MEDIA RSPD (RADIO  SIARAN PEMERINTAH DAERAH)
3. PEMASANGAN SPANDUK
4. MELALUI KEGIATAN LOMBA-LOMBA
5. MELALUI KEGIATAN BEDAH BUKU
6. MELALUI KEGIATAN GEBYAR HADIAH
7. MELALUI KEGIATAN LAYANAN TERPADU PERPUSTAKAAN DESA / SEKOLAH / ORMAS / MASJID DENGAN SISTEM BERGULIR BERUPA 1 KOTAK YANG BERISI 200 EKSEMPLAR BUKU DENGAN JANGKA WAKTU 3 BULAN
8. PEMANFAATAN MOBIL OPERASIONAL PERPUSTAKAAN KELILING DENGAN SASARAN SEKOLAH, KANTOR DESA, GOR, MALL, ALUN-ALUN DAN TEMPAT-TEMPAT YANG BANYAK DIKUNJUNGI ORANG.

SELANJUTNYA PENAMBAHAN ARMADA MOBIL OPERASIONAL PERPUSTAKAAN KELILING AKAN MENJADI PRIORITAS DAN PERHATIAN SERTA KOMITMEN KITA BERSAMA TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN.

PEMANFAATAN KANTOR EX  KAWEDANAN SEBAGAI PERPUSTAKAAN CABANG KHUSUSNYA KAWEDANAN KRIAN SEJAK TAHUN 2008 TELAH DIBUKA UNIT JARINGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, ADAPUN EX KAWEDANAN SIDOARJO DAN TAMAN TELAH DIMANFAATKAN INSTANSI LAIN, SEDANGKAN EX KAWEDANAN PORONG MASUK DALAM WILAYAH PETA TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO.

• JAWABAN TERKAIT KENAIKAN PENUNJANG UANG MAKAN PNS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• USULAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF BAGI PERANGKAT RT DAN RW SE KABUPATEN SIDOARJO DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PEMBERIAN INSENTIF INI JUSTRU AKAN LEBIH MEMPERPARAH BELANJA PUBLIK YANG TIDAK PROPORSIONAL, MENGINGAT KITA PERLU KONSENTRASI PADA BIDANG MDGs. SEDANGKAN BAGI ANGGOTA BPD DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

-         APABILA TUNJANGAN BPD TERSEBUT DIBEBANKAN PADA APBD, MAKA PERLU DIPERTIMBANGKAN KEKUATAN APBD UNTUK MENCUKUPINYA, HAL INI MENGINGAT JUMLAH ANGGOTA BPD SE KABUPATEN SIDOARJO SEBANYAK 2321 (DUA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU) ORANG DAN BERDASARKAN PASAL 39 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN PASAL 17 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA, BAHWA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD MENERIMA TUNJANGAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA DAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN DALAM APBDES;

-         BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA HENDAKNYA UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN BPD DIALOKASIKAN PADA APBDES SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA, ADAPUN PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BPD TERSEBUT DAPAT DIATUR MELALUI PERATURAN KEPALA DESA  DAN DICUKUPI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DESA YAITU ANTARA LAIN, PENDAPATAN ASLI DESA, ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

• PROGRAM SIDOARJO BANGKIT PERLU MENDAPAT DUKUNGAN SERTA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN KITA BERSAMA. PENYEBARAN INFORMASI TELAH KAMI LAKSANAKAN DENGAN MENG UP DATE DATA DARI WEB SITE ATAU SITUS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, MEDIA CENTER SERTA MEDIA CETAK/ELEKTRONIK BAIK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MAUPUN SWASTA. DENGAN PROMOSI INI TERBUKTI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENERIMA PENGHARGAAN INVESTMENT AWARD 2009 DARI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN PREDIKAT SEBAGAI DAERAH TERBAIK BAGI PENANAMAN MODAL. SARANA PENYEBARAN INFORMASI YANG DIMILIKI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YAITU:

-                 WWW. SIDOARJOKAB.GO.ID

-                 MEDIA CENTER

-                 EMAIL HUMASPROTOKOL. KABSIDOARJO@GMAIL.COM

-                 TABLOID DELTA INFO

-                 MAJALAH GEMA DELTA

-                 MAJALAH VISI

-                 TABLOID PENA

-                 TABLOID HUSADA

-                 MAJALAH PARLEMENTARIA

• KESEPAKATAN ANTARA PEMKAB/KOTA DENGAN PEMERINTAH PRO
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA AKAN SEGERA KAMI REALISASIKAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI TINDAKLANJUTI PERATURAN DAERAH DIMAKSUD. PADA TAHUN ANGGARAN 2010 KAMI TELAH ANGGARKAN UNTUK SOSIALISASI DAN ORIENTASI BUMDES KEPADA SELURUH CAMAT, KEPALA DESA/KELURAHAN. TERKAIT USULAN FRAKSI PKB UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN KEPADA PERANGKAT DESA AKAN DILAKUKAN KAJIAN BAIK DARI SISI HUKUM MAUPUN PENDANAANNYA.
• JAWABAN TERKAIT LEMAHNYA KOORDINASI LINTAS SATKER DALAM PENGAWASAN PERIZINAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
• UPDATING RUMAH TANGGA/KELUARGA MISKIN PADA DASARNYA TELAH DIUPAYAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN KANTOR BPS SELAKU PELAKSANA TEKNIS. DATA PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN SIDOARJO SESUAI
• PINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN DATA HASIL UPDATING PPLS ‘08 (PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL) YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI BEKERJASAMA DENGAN KANTOR STATISTIK PROP. JATIM. ANGKA TERSEBUT DITETAPKAN SEBAGAI TITIK NOL DATA MASYARAKAT MISKIN JAWA TIMUR, KHUSUS KABUPATEN SIDOARJO SEJUMLAH 61.971 RTS (RUMAH TANGGA SASARAN) YANG TERDIRI DARI:

-                 SANGAT  MISKIN  SEBANYAK 10.854 RTS,

-                 MISKIN SEBANYAK 18.755 RTS,

-                 HAMPIR MISKIN SEBANYAK  32.362 RTS

BIDANG KEUANGAN DAN EKONOMI

• PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2010 YANG TERTUANG DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN BERORIENTASI PADA POLA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA ATAU PRESTASI KINERJA YANG MENGUTAMAKAN KELUARAN ATAU HASIL DARI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DICAPAI. SEDANGKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PAD DILAKUKAN PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI YANG DIDUKUNG DENGAN PERSEDIAAN ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN.
• PANDANGAN FRAKSI PKB TERKAIT PERLU SEGERA DILAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN OPTIMALISASI TERHADAP SELURUH KINERJA JUKIR DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PADA KENYATAANNYA JUKIR DI SIDOARJO YANG JUMLAHNYA 500 ORANG SUDAH DILAKUKAN 1 (SATU) BULAN SEBANYAK 3 (TIGA) KALI PEMBINAAN, NAMUN DEMIKIAN MASIH TERDAPAT JUKIR-JUKIR YANG NAKAL DAN AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN PADA JUKIR YANG NAKAL SECARA TERUS MENERUS SEHINGGA PADA TAHUN 2010 INI AKAN DILAKUKAN TINDAKAN – TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN JUKIR NAKAL DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PEMECATAN.

PENGADAAN RAMBU-RAMBU PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PARKIR TELAH DIANGGARKAN DALAM RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010.

SEDANG UNTUK KENDARAAN BERNOMOR POLISI DILUAR NOMOR KENDARAAN KABUPATEN SIDOARJO DAPAT MENGIKUTI PARKIR BERLANGGANAN SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 2009 TENTANG PELAYANAN PARKIR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

• TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PKB TERKAIT PERLUNYA SARANA PENUNJANG MOBIL CRANE. SARANA PENUNJANG TERSEBUT MEMANG DIPERLUKAN SEBAGAI OPERASIONALISASI PERBAIKAN TRAFIC LIGHT YANG RUSAK.
• TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PKB, PERLU DIKETAHUI BAHWA PADA TAHUN ANGGARAN 2010 KAMI TELAH MENGANGGARKAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL GUNA PEMENUHAN KETERSEDIAAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASI SISIR.
• OPTIMALISASI TITIK-TITIK REKLAME YANG MASIH BELUM TERGALI MEMANG PERLU DILAKUKAN. UNTUK ITU AKAN DILAKUKAN KAJIAN TERHADAP  TITIK-TITIK REKLAME DIMAKSUD APAKAH ADA KENDALA DALAM PELAKSANAANNYA SERTA AKAN LEBIH MENGOPTIMALKAN FUNGSI KOORDINASI TIM REKLAME DAN SKPD.
• PELAYANAN RPH KRIAN TERHADAP PENGGUNA JASA PELAYANAN RPH SUDAH DIUPAYAKAN SECARA MAKSIMAL DENGAN PERBAIKAN KINERJA DAN PENINGKATAN SDM ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

-         PADA TAHUN 2010 KITA PROGRAMKAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN DIBIDANG PELAYANAN.

-         PEMERIKSAAN ANTE MORTEM (PEMERIKSAAN SEBELUM HEWAN DIPOTONG) DIMULAI PUKUL 15.00 WIB S/D 19.00 WIB OLEH PETUGAS (DOKTER HEWAN DAN MANTRI HEWAN).

-         PEMERIKSAAN DOKUMEN ASAL USUL HEWAN TERNAK YANG MASUK RPH

-         PEMBATASAN JAM MASUK SAPI/HEWAN TERNAK SAMPAI DENGAN PUKUL 18.00 WIB DENGAN TUJUAN :

• ANTISIPASI SAPI GELONGGONGAN DAN PENYAKIT HEWAN MENULAR (ZOONOSA) KE MANUSIA
• MEMBATASI KAPASITAS PRODUK LIMBAH PADAT DAN CAIR YANG HARUS MENYESUAIKAN KAPASITAS DAYA TAMPUNG IPAL YANG ADA.

-         PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA BERSAMAAN DENGAN RELOKASI RPH AKAN SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU PARA JAGAL. KEDEPAN KAMI DESAIN DENGAN SISTIM RPH STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN MOHON DUKUNGAN TERKAIT ANGGARAN.

• PADA LAHAN PEMAKAMAN GEBANG KECAMATAN SIDOARJO SAAT INI TERSEDIA SELUAS 10 (SEPULUH) HEKTAR, DENGAN LAHAN YANG SUDAH SIAP DIFUNGSIKAN SELUAS 2,5 HEKTAR, DENGAN URAIAN:

-         MAKAM ISLAM SELUAS 1,5 HEKTAR UNTUK 546 SEL, SAMPAI SAAT INI SUDAH TERISI 401 SEL;

-         MAKAM KRISTEN SELUAS 1 HEKTAR UNTUK 176 SEL, SAMPAI SAAT INI SUDAH TERISI 120 SEL.

NAMUN DEMIKIAN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PELAYANAN PERMAKAMAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN, SEHINGGA KURANG TEPAT APABILA TERLALU DITUNTUT IMPLIKASI TERHADAP PEROLEHAN PAD TERHADAP DAERAH.

BIDANG PEMBANGUNAN

• JAWABAN TERKAIT PERBAIKAN JALAN KUNDI (TAMBAKREJO) – TAMBAKSUMUR KECAMATAN WARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SEDANG PERBAIKAN JEMBATAN PLUMBUNGAN SUKODONO DAN JEMBATAN BANJARKEMUNING KECAMATAN SEDATI JUGA DIPERLUKAN BIAYA YANG CUKUP BESAR MENGINGAT PILAR-PILAR JEMBATAN SUDAH KEROPOS AKIBAT KOROSI AIR LAUT, UNTUK ITU PERLU DUKUNGAN ANGGARAN.
• PENAMBAHAN TITIK-TITIK PJU DI LOKASI DESA SURUH MENUJU JUMPUTREJO, PADEMONEGORO – JOGOSATRU SECARA BERTAHAP TELAH DIBANGUN PADA TAHUN ANGGARAN 2008 DAN 2009, KEKURANGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) AKAN KAMI ANGGARKAN DALAM RAPBD 2010.
• SELAIN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARINGAN SAMPAH DI GEDANGAN, KAMI JUGA MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGERUKAN TERUTAMA PADA AFVOUR-AFVOUR YANG MERUPAKAN SALURAN PEMBUANG MENUJU KE LAUT. SELAIN ITU JUGA UNTUK TANGGUL-TANGGUL YANG KRITIS KAMI JUGA MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PLENGSENGAN UNTUK MEMPERKUAT TANGGUL GUNA MENGHINDARI PENGIKISAN DAN AMBROLNYA TANGGUL. DENGAN ADANYA NORMALISASI / PENGERUKAN SALURAN PEMBUANG / MAINDRAINS MAKA ALIRAN AIR YANG MELEWATI DRAINASE PEMUKIMAN AKAN DAPAT TERTAMPUNG DAN TERBUANG LANCAR.
• JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN SAMPAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PKB PERIHAL KEPEDULIAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGHADAPI PERSOALAN-PERSOALAN  LINGKUNGAN HIDUP. DAPAT KAMI  JELASKAN BAHWA SESUAI DENGAN URUSAN YANG DISERAHKAN PADA DAERAH,  KEWENANGAN DAERAH ADALAH UNTUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP LINGKUNGAN. DI DALAM PELAKSANAANNYA SETIAP PERUSAHAAN DIWAJIBKAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL/UKL-UPL) YANG BERFUNGSI SEBAGAI GUIDEN/PEDOMAN BAGI PENGUSAHA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN, NAMUN DILAPANGAN BANYAK KENDALA-KENDALA DIANTARANYA  KESADARAN DARI PENGUSAHA KURANG SEHINGGA PELAKSANAAN MASIH TIDAK SESUAI. DARI HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PERUSAHAAN, BADAN LINGKUNGAN HIDUP TELAH MEMBERIKAN TEGURAN AKIBAT KELALAIAN PENGUSAHA DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN SEKITARNYA. DISAMPAIKAN JUGA BAHWA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI DI KABUPATEN  SIDOARJO TIDAK MEMENUHI BAKU MUTU SESUAI KELAS AIRNYA. KECENDERUNGAN PENCEMARAN DARI HASIL ANALISA KUALITAS AIR SUNGAI  SEBAGIAN KECIL AKIBAT PERUSAHAAN  YANG LIMBAH CAIRNYA BERUPA SENYAWA-SENYAWA ORGANIK, DAN SEBAGAIAN BESAR PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK (LIMBAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH PADAT) SERTA LIMBAH PERTANIAN. SEHINGGA KEDEPAN RUMAH TANGGA TIDAK MEMBUANG LIMBAH  RUMAH TANGGA LANGSUNG KESUNGAI TETAPI MELALUI IPAL SEDERHANA.  TERKAIT DENGAN TERBATASNYA PERSONIL PPLHD (PETUGAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH)  DAN PPNS, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN SERTIFIKASI PPLHD DAN PPNS MERUPAKAN KEWENANGAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP. NAMUN DEMIKIAN SAMPAI SAAT INI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TETAP MENGUSULKAN PESERTA KURSUS PPNS DAN PPLH KE KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP  SERTA MENGUSULKAN AGAR KURSUS-KURSUS TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN DI DAERAH.
• JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PEMASANGAN DAN PERBAIKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• JAWABAN TERKAIT USULAN REHAB PEMBANGUNAN PUSKESMAS KEMANTREN TULANGAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
• PADA DASARNYA PELAKSANAAN PENENTUAN KONSULTAN PERENCANA DAN KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN, DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU. SEDANGKAN KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI BADAN USAHA KONSULTAN, DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI (LPJK), DAN BERLAKU SECARA NASIONAL. SEHUBUNGAN DENGAN KINERJA KONSULTAN DILAPANGAN YANG DIANGGAP RENDAH, KEDEPAN AKAN DILAKUKAN EVALUASI MENYELURUH TERHADAP SYTEM YANG ADA, SEHINGGA DAPAT DICAPAI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN YANG LEBIH OPTIMAL. 

BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• BESARNYA ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA, NAMUN TENTUNYA KITA JUGA MEMPERHATIKAN OPTIMALISASI ANTARA KEMAMPUAN ANGGARAN APBD DENGAN SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN DANA PEMBANGUNAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN LAINNYA DI KABUPATEN SIDOARJO, ADAPUN PROSENTASI BELANJA LANGSUNG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEBESAR RP. 184.216.325.650,00  ATAU SEBESAR 12,76 % DARI TOTAL APBD        RP. 1.443.674.762.320,00

ANGGARAN TERSEBUT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN :

-                 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

-                 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

-                 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

-                 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-                 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

-                 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

-                 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

-                 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

-                 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

-                 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

-                 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

-                 PROGRAM PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

-                 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN

• DANA HIBAH PENDIDIKAN ( BLOCKGRANT ) DAN DANA ALOKASI KHUSUS            ( DAK ) SELALU KAMI LAKSANAKAN SECARA PROPORSIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA. UNTUK DANA HIBAH BLOCKGRANT TERALOKASI PADA SEKOLAH SWASTA ( SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK SWASTA ) SEDANGKAN DAK TERALOKASI UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA. BERKAITAN DENGAN LAPORAN SPJ KAMI SELALU MENGADAKAN PEMBINAAN KEPADA KEPALA SEKOLAH PENERIMA BLOCKGRANT DALAM BENTUK BINTEK DAN SOSIALISASI. ADAPUN KRITERIA PENERIMA HIBAH MENGACU PADA PEDOMAN UMUM ( PEDUM ) YANG TELAH DITETAPKAN.
• KHUSUS UNTUK BLOCK GRANT LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL, APBD KABUPATEN SIDOARJO BELUM MENGANGGARKAN, KECUALI UNTUK LEMBAGA PLAY GRUP YANG PADA TAHUN 2009 MELALUI PERUBAHAN APBD TELAH DIREALISASIKAN BLOCK GRANT UNTUK 53 LEMBAGA DARI 321 LEMBAGA PAUD YANG ADA MASING-MASING SEBESAR A. RP. 2.000.000,-. SEDANGKAN KRITERIA UNTUK LEMBAGA PAUD PENERIMA BLOCK GRANT DIANTARANYA MEMILIKI IJIN OPERASIONAL, BELUM PERNAH MENERIMA BLOCK GRANT BAIK PUSAT/PROPINSI/KABUPATEN.

PERLU KAMI JELASKAN BAHWA BOS (BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH) ITU BERAWAL DARI PROGRAM PUSAT YANG SASARANNYA UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS SEIRING DENGAN PENUNTASAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENDIDIKAN GRATIS. KARENA BESARAN BOS TERSEBUT BELUM MENCUKUPI, MAKA MULAI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENGALOKASIKAN DANA BOS PENDAMPING DARI APBD DAN BERJALAN SAMPAI SAAT INI. KAMI SANGAT MENDUKUNG APABILA PROGRAM TERSEBUT DIKEMBANGKAN SEKALIGUS UNTUK JENJANG SMA/MA DAN SMK.  TERKAIT DENGAN ADANYA PUNGUTAN BIAYA SEKOLAH DILUAR KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU, AKAN KAMI TINDAKLANJUTI DENGAN KLARIFIKASI DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH.

• TERKAIT DENGAN  PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO, AKAN MENJADI PERHATIAN EKSEKUTIF UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN BUPATI, DAN MENGEVALUASI SUBSTANSI PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA MISKIN, UNTUK ITU TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. SELANJUTNYA SARAN FRAKSI PKB TERHADAP PENTINGNYA PENINGKATAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN IURAN SISWA, AKAN MENJADI PERHATIAN DAN KAMI TINDAKLANJUTI DENGAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDERS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  • PELAKSANAAN KEGIATAN TRY OUT SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA AKAN KAMI TINDAKLANJUTI.
  • SISTEM KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TELAH TERBENTUK, NAMUN UNTUK TINDAKLANJUTNYA UNTUK MENJADI PERATURAN DAERAH SISTEM KESEHATAN KABUPATEN  AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2010.
  • SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PKB AKAN KAMI PERHATIKAN SERTA KAMI TINDAKLANJUTI MELALUI PEMBINAAN KEPADA PERANGKAT DESA AGAR LEBIH SELEKTIF DALAM MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) YANG DIGUNAKAN SEBAGAI RUJUKAN KE RSUD. PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU KEDEPAN SUDAH TIDAK MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM), AKAN TETAPI MENGGUNAKAN KARTU KEPESERTAAN JAMKSESMAS DAN JAMKESDA DAN JUMLAH PESERTA DIMAKSUD AKAN DITETAPKAN MELALUI KEPUTUSAN BUPATI.
  • PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN MENJADI RAWAT INAP SUDAH DILAKUKAN DAN DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN / KONDISI PUSKESMAS.  SETIAP PUSKESMAS MINIMAL SAAT INI SUDAH ADA 2 (DUA) ORANG TENAGA DOKTER UMUM.
  • BANYAKNYA PENGANGGURAN DAN PHK MERUPAKAN ISU NASIONAL DAN TIDAK HANYA TERJADI DI KABUPATEN SIDOARJO SAJA. SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN TERSEBUT PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SERING MENGADAKAN JOB MARKET FAIR, MENGENAI LOBI-LOBI DENGAN PENGUSAHA ATAU APINDO PADA DASARNYA SELALU DILAKUKAN DISETIAP KESEMPATAN YANG ADA. NAMUN DEMIKIAN KETATNYA PERSAINGAN BISNIS SAAT INI TELAH MENGARAHKAN PENGUSAHA UNTUK MENCARI DAN MENDAPATKAN TENAGA KERJA  YANG BENAR-BENAR KOMPETEN DALAM BIDANGNYA MASING-MASING.

MENGENAI MASALAH OUTSORCING HAL TERSEBUT TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

SEDANGKAN MASALAH KURANGNYA JUMLAH TENAGA PEGAWAS PADA DASARNYA SETIAP TAHUN KITA TUGASKAN 2-3  PERSONIL UNTUK MENGIKUTI DIKLAT PEGAWAI TENAGA KERJA YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEPNAKERTRANS. DISAMPING PENAMBAHAN JUMLAH TENAGA PENGAWAS MELALUI PENGIRIMAN KEIKUTSERTAAN DALAM DIKLAT TENAGA KEPENGAWASAN, KURANGNYA PENGAWASAN TERHADAP MASALAH KETENAGAKERJAAN AKAN DILAKUKAN MELALUI VOLUME (KUANTITAS) PENGAWASAN   TERHADAP PERUSAHAAN.

• PENGGUNAAN FASILITAS YANG ADA DI GOR SUDAH KAMI PRIORITASKAN UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PRESTASI ATLET-ATLET YANG ADA DI SIDOARJO. ADAPUN DILUAR AGENDA  OLAHRAGA KALAU ADA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN TETAP KAMI LAYANI SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PERDA  NOMOR 10 TAHUN 2008) TENTANG KEPARIWISATA.
• DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM , KHUSUSNYA MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG PADA AKHIR TAHUN 2009 TERJADI PADA 2 (DUA) KECAMATAN PORONG DAN KECAMATAN WARU. PADA SAAT KEJADIAN PETUGAS DARI DINSOSNAKER TELAH MENINJAU LOKASI DAN MENGIDENTIFIKASI JUMLAH RUMAH YANG RUSAK AKIBAT MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MEMBERIKAN BANTUAN UNTUK BIAYA PERBAIKAN RUMAH YANG RUSAK DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

-         KECAMATAN PORONG :

DESA WUNUT DAN PAMOTAN  RUMAH YANG RUSAK SEBANYAK 34 RUMAH DENGAN TOTAL BANTUAN SEBESAR RP. 20.200.000,00.

-         KECAMATAN WARU :

DESA TAMBAKREJO DAN TAMBAKSUMUR RUMAH YANG RUSAK SEBANYAK 71 RUMAH DENGAN TOTAL BANTUAN SEBESAR                          RP. 52.000.000,00

BANTUAN TERSEBUT DIBEBANKAN PADA POS DANA TAK TERDUGA APBD TAHUN ANGGARAN 2009 DAN SUDAH DITERIMAKAN KEPADA YANG BERHAK MENERIMA.

AWAL TAHUN 2010 TERJADI MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG DI WILAYAH KECAMATAN BALONGBENDO, DESA PENAMBANGAN, DESA BALONGBENDO DAN DESA BOGEMPINGGIR.

-           KECAMATAN BALONGBENDO :

7 RUMAH YANG RUSAK DENGAN TOTAL BANTUAN SEBESAR                      RP. 6.100.000.00

KORBAN MENINGGAL DUNIA 1 ORANG DENGAN BANTUAN SEBESAR       RP. 5.000.000,00 DAN KORBAN LUKA-LUKA 3 ORANG DENGAN BANTUAN SEBESAR RP. 4.500.000,00

-          KECAMATAN JABON:

6 RUMAH YANG RUSAK DENGAN TOTAL BANTUAN SEBESAR                     RP. 5.500.000,00 DAN KORBAN LUKA-LUKA 1 ORANG DENGAN BANTUAN SEBESAR RP. 1.500.000,00

BANTUAN TERSEBUT DIBEBANKAN PADA POS DANA TAK TERDUGA APBD TAHUN ANGGARAN 2010 SEBESAR RP. 3.000.000.000,00 (TIGA MILYAR RUPIAH) YANG MELEKAT PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO.

-                     DI DESA WUNUT DAN PAMOTAN  RUMAH YANG RUSAK SEBANYAK 34 RUMAH DENGAN TOTAL BANTUAN SEBESAR RP. 20.200.000,00. OLEH KARENA BANTUAN YANG DIBERIKAN DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM TERSEBUT BERASAL DARI PENGELUARAN DANA TAK TERDUGA, MAKA HAL TERSEBUT DISAMPAIKAN  KEPADA LEGISLATIF.

• JAWABAN TERKAIT UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PROMOSI DAN SOSIALISASI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
• JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MILIK KELUARGA MISKIN YANG TERCANTUM PADA RPJMD ADALAH SEBANYAK 4.838 RUMAH, YAITU SESUAI DENGAN HASIL PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2004. JIKA MENGACU TERHADAP BESARAN DATA TERSEBUT, MAKA REALISASI PROGRAM REHAB RUMAH TERSEBUT TELAH MELEBIHI TARGET, MENGINGAT SAMPAI TAHUN 2009 JUMLAH RUMAH KELUARGA MISKIN YANG TELAH SELESAI DI REHABILITASI/DIPERBAIKI SUDAH MENCAPAI 5.269 RUMAH. NAMUN BERDASARKAN HASIL PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2008, JUMLAH RUMAH KELUARGA MISKIN YANG TIDAK LAYAK HUNI MENGALAMI PERKEMBANGAN MENJADI 7.019 RUMAH, OLEH SEBAB ITU PEMERINTAH DAERAH BERINISIATIF MELANJUTKAN PROGRAM REHAB RUMAH TERSEBUT SAMPAI TUNTAS 100% (SEARTUS PERSEN). TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PKB KEDEPANNNYA FUNGSI PENGAWASAN (MONITORING) DAN EVALUASI  TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM REHAB RUMAH MISKIN AKAN LEBIH KAMI TINGKATKAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PAN-PKS.

1. 

   suwardi pratama

   29 June 2011 at 16:00

   mohon dengan hormat, didesa kami ngampelsari candi – sidoarjo telah terjadi suatu kebohongan terhadap masyarakat bahwa telah dibangun pasar desa yang telah melanggar tatanan dikarenakan terdapat 2 sekolah dan tanahnya adalah tkd yang bukan diperuntukkan sebagai pasar tetapi untuk lapaan olah raga mohon dewan menanggapi hal ini, terima kasih

   Balas