LANJUTAN JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PU FRAKSI GK2NU

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI  GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

Anggota DPRD Mengikuti Sidang Paripurna DPRD

1. TERIMAH KASIH ATAS USULAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAMI PERHATIKAN TERKAIT PERMASALAHAN:

1. PAVINGISASI YANG BELUM TUNTAS, KAMI AKAN SEGERA MELAKUKAN PENDATAAN JALAN-JALAN DI LINGKUNGAN YANG BELUM DIPAVING UNTUK DIPROGRAMKAN PADA USULAN YANG AKAN DATANG, SELAMA INI KAMI TELAH BANYAK MENERIMA USULAN PEMBANGUNAN JALAN PAVING DARI DESA/KELURAHAN, NAMUN KARENA KETERBATASANANGGARAN BELUM BISA MENUNTASKAN PAVINGISASI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

1. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK RENOVASI RUMAH MISKIN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI DEMOKRAT DAN FRAKSI PAN-PKS.

1. TERKAIT USULAN PENAMBAHAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN BARU BERUPA SLTA NEGERI DI KECAMATAN WARU DAN KECAMATAN SEDATI, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DAN SARAN FRAKSI GOLONGAN KARYA TERKAIT PERMASALAHAN PEMBANGUNAN FISIK YANG BERKENAAN DENGAN:

1. PELAYANAN MASYARAKAT PASAR KEDUNGREJO KECAMATAN WARU YANG SAMPAI SEKARANG BELUM BISA DIFUNGSIKAN, PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMBANGUNAN PASAR DIMAKSUD DIBANGUN DENGAN SISTEM BERTAHAP (MULTY YEAR) DAN PADA AKHIR 2009 PEMBANGUNAN FISIK TELAH SELESAI + 70% (TUJUH PULUH PERSEN). PASAR BARU WARU DIHARAPKAN DAPAT BEROPERASIONAL PADA TAHUN 2010 APABILA  PEMBANGUNAN FISIK TELAH SELESAI 100% BARU BISA DIFUNGSIKAN.

1. UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH SMPN 2 SIDOARJO DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP, MENGINGAT KEMAMPUAN ANGGARAN TERBATAS MULAI TAHUN 2006, 2007, 2008 SAMPAI SEKARANG DENGAN MENGGUNAKAN DANA APBD, SEDANGKAN TERKAIT ADANYA KERUSAKAN AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEBELUM SEKOLAH TERSEBUT DITEMPATI.

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN MASUKAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAMI PERHATIKAN TERKAIT REALISASI PEMBANGUNAN :
   1. PLENGSENGAN SUNGAI DI DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN, YANG SEPANJANG + 500 M GUNA MENAHAN JALAN UMUM AGAR TIDAK TERJADI LONGSOR KETIKA MUSIM HUJAN, AKAN KAMI LAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG MANA TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PLENGSENGAN AFVOUR DESA SAWOHAN KECAMATAN BUDURAN DAN UNTUK DESA PRASUNG BELUM DIALOKASIKAN MENGINGAT ANGGARAN TERBATAS DAN AKAN MENJADI PERHATIAN PRIORITAS SELANJUTNYA.
   2. NORMALISASI SUNGAI YANG MENGHUBUNGKAN DESA BANJARSARI, DUKUHTENGAH, PRASUNG DAN DAMARSI GUNA LANCARNYA IRIGASI UNTUK PARA PETANI SAWAH DAN TAMBAK, UNTUK SAAT INI BELUM DIALOKASIKAN MENGINGAT KETERBATASAN ANGGARAN DAN AKAN MENJADI PERHATIAN PRIORITAS SELANJUTNYA.
   3. PERLU ADANYA NORMALISASI DI SEPANJANG SUNGAI BUNTUNG UNTUK MENGHINDARI BANJIR DIMUSIM HUJAN, PADA TAHUN ANGGARAN 2010 PEMERINTAH DAERAH SUDAH MERENCANAKAN KEGIATAN NORMALISASI/PENGERUKAN AFVOUR BUNTUNG SECARA BERTAHAP DIKARENAKAN KETERBATASAN DANA.
   4. SISTEM DRAINASE/PEMBUANGAN YANG ADA DI DESA GRINTING KECAMATAN TULANGAN SEPANJANG ± 600M PADA TAHUN 2010 BELUM DIALOKASIKAN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN, NAMUN AKAN MENJADI PERHATIAN UNTUK PRIORITAS SELANJUTNYA.
   5. TERIMA KASIH ATAS USUL FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAMI PERHATIKAN TERKAIT:
      1. PEMBERIAN BLOCK GRAND KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL HENDAKNYA DILAKUKAN SECARA SELEKTIF, USUL TERSEBUT SUDAH KAMI WUJUDKAN DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DENGAN LEBIH SELEKTIF SESUAI MEKANISME YANG ADA BERDASARKAN PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATF.
      2. SARAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAMI PERHATIKAN, DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH KAMI SUDAH  SELEKTIF DALAM SISTEM PELELANGAN, SEHINGGA KONTRAKTOR PELAKSANAAN PEKERJAAN BENAR-BENAR BERKUALITAS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA.
      3. TERIMA KASIH ATAS USUL FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA KAMI PERHATIKAN TERKAIT:
         1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU PAUD MELALUI KUOTA DAN JUMLAH INSENTIF AKAN KAMI TINDAKLANJUTI. MULAI TAHUN ANGGARAN 2009, APBD KABUPATEN SIDOARJO TELAH DIBERIKAN INSENTIF UNTUK 560 ORANG GURU PAUD                  @ RP. 100.000 PER BULAN ; SEDANGKAN GURU PAUD SAAT INI ADALAH 1.288 ORANG.
         2. INSENTIF GURU SWASTA HARUS BENAR-BENAR SISTEMATIS AGAR TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH AKAN KAMI TINDAKLANJUTI.
         3. SERTIFIKASI GURU SWASTA MAUPUN NEGERI AGAR SEGERA MENDAPAT GAJI DARI PEMERINTAH SECARA MENYELURUH AKAN KAMI TINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
         4. JAWABAN TERKAIT PENINGKATAN MUTU KESEHATAN BAGI KELUARGA YANG KURANG MAMPU SEPERTI ADANYA PERBAIKAN GIZI DAN PEMBERIAN VITAMIN BAGI BALITA-BALITA YANG KURANG GIZI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.
         5. SARAN DAN MASUKAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA AKAN KAMI PERHATIKAN TERKAIT PERMASALAHAN PERBAIKAN KONDISI JALAN DI DESA:
            1. GANGGANG PANJANG DUSUN LUWUNG AKAN KAMI SURVEY DAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.
            2. KONDISI JALAN DI WILAYAH DESA TEBEL SEPANJANG 1,5 KM PERLU PENINGKATAN TERUTAMA JALAN DUSUN TEBEL TIMUR RT. 01 RW 06 +200M, AKAN KAMI SURVEY DAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.
            3. JALAN TEMBUS ANTARA DESA TEBEL DENGAN DESA KARANGBONG AKAN KAMI SURVEY DAN KAJI KELAYAKANNYA UNTUK DILAKSANAKAN PENINGKATAN JALAN.
            4. JALAN MAKADAM YANG ADA DI DUSUN TEBEL TENGAH RT. 04 RW. 05 KECAMATAN GEDANGAN AKAN KAMI SURVEY BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN JALAN PAVINGISASI.
            5. KONDISI JALAN DI DESA GEMURUNG, KWANGSAN DAN PEPE YANG RUSAK BERAT SEPANJANG + 2 KM, AKAN KAMI SURVEY DAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.
            6. KONDISI JALAN DI DESA KLOPOSEPULUH DENGAN DESA SURUH YANG RUSAK SEPANJANG + 1 KM AKAN KAMI SURVEY DAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.
            7. PENINGKATAN JALAN TEMBUS DARI DESA KRAGAN (DUSUN BUNGKIL) DENGAN DESA BANJARSARI AKAN KAMI SURVEY DAN KAJI KELAYAKANNYA UNTUK DILAKSANAKAN PENINGKATAN JALAN.
            8. PENINGKATAN JALAN DARI BANJARSARI MENUJU DESA TEBEL  PERLU PERBAIKAN PENGASPALAN HOT MIX, AKAN KAMI LAKUKAN SURVEY DAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.
            9. PEMBANGUNAN JEMBATAN TEMBUS KE MAKAM DESA DI LINGKUNGAN RT. 23 RW. 04 DESA GRABAGAN KECAMATAN TULANGAN SERTA PLENGSENGAN SEPANJANG + 60 DI RT. 21 RW. 04 DESA DESA GRABAGAN KECAMATAN TULANGAN, MERUPAKAN KEWENANGAN DESA. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH MEMBANGUN JEMBATAN YANG MENGHUBUNGKAN DUA RUAS JALAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI MINIMAL LOKAL PRIMER.
            10. TERKAIT PENGHAPUSAN OUTSOURCING YANG BANYAK MERUGIKAN TENAGA KERJA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN, BAHWA PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAINNYA ATAU YANG BIASA DISEBUT OUTSOURCING DIATUR PADA PASAL 64 SAMPAI DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, SEBAGAIMANA TELAH KAMI JELASKAN PADA FRAKSI-FRAKSI SEBELUMNYA. UNTUK MENGHAPUS HAL TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT MELALUI REVISI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 KHUSUSNYA PASAL 64 SAMPAI DENGAN PASAL 66.

10.  PERMASALAHAN PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN MAUPUN KONTRAK DIATUR PADA PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPMENAKERTRANS REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT). PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU HANYA DAPAT DIBUAT UNTUK PEKERJAAN TERTENTU YANG MENURUT JENIS DAN SIFAT ATAU KEGIATAN PEKERJAANNYA AKAN DISELESAIKAN DALAM WAKTU TERTENTU, SEBAGAIMANA DALAM PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. PENYIMPANGAN TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM KEPMENAKERTRANS REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP.100/MEN/VI/2004  DAPAT MERUBAH PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) SETELAH PENETAPAN DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. SEDANGKAN KETENTUAN MENGENAI UPAH, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAIK BAGI PEKERJA TETAP MAUPUN PEKERJA TIDAK TETAP ADALAH SAMA DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.

11.  JAWABAN TERKAIT KEGIATAN PELATIHAN DAN KETERAMPILAN PADA LULUSAN SEKOLAH YANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN SEKOLAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

12.  USULAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT:

1. PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) ANTARA DESA GUNUNG KWENI MENUJU DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KAMI PERHATIKAN UNTUK RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) TAHUN ANGGARAN MENDATANG
2. PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DARI DESA WARU, KUREKSARI, NGINGAS, JANTI DAN KEDUNGREJO KECAMATAN WARU SECARA BERTAHAP TELAH DIBANGUN PADA TAHUN 2008 DAN 2009
3. PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DESA BANJARSARI SAMPAI DENGAN PRASUNG (LINGKAR TIMUR) DI KECAMATAN BUDURAN SECARA BERTAHAP JUGA TELAH DIBANGUN PADA TAHUN 2008 DAN 2009

13.  TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DAN SARAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT BANTUAN KREDIT PADA UMKM DAN KOPERASI AGAR DITINGKATKAN DAPAT KAMI PERTIMBANGKAN SESUAI DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA, SEDANGKAN UNTUK BANTUAN KREDIT KEPADA UMKM DAN KOPERASI TANPA ADANYA JAMINAN/AGUNAN SUDAH DILAKUKAN SEJAK TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009, NAMUN KREDIT PADA UMKM YANG MENDAPATKAN DANA BERGULIR TANPA WAJIB MENGGUNAKAN JAMINAN, PENGEMBALIANNYA TIDAK LANCAR/MACET. OLEH KARENA ITU PADA TAHUN 2009 SESUAI PERATURAN   PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PETUNJUK TEKNIS DANA BERGULIR MODAL KERJA, BAHWA UNTUK PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO KECIL KHUSUS KORBAN LUMPUR LAPINDO MAUPUN KENA DAMPAK TANPA MENGGUNAKAN JAMINAN/AGUNAN, SEDANGKAN BAGI UMKM DAN KOPERASI YANG TIDAK KENA LUMPUR LAPINDO WAJIB MENGGUNAKAN JAMINAN/AGUNAN.

14.  PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG SAKIT TIDAK PERNAH DIPERSULIT, ASALKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HARUS LENGKAP. UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN GRATIS HARUS SESUAI DENGAN PROSEDUR RUJUKAN DAN BERJENJANG DARI MASYARAKAT KE PUSKESMAS KEMUDIAN KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAMPAI KE RUMAH SAKIT (RS) PROVINSI SESUAI  KEWENANGANNYA.

15.  BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG TERKAIT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENURUNKAN HARGA, TETAPI HANYA DAPAT MEMBANTU UNTUK MEMONITORING HARGA DAN MEMANTAU ADANYA KESEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK SEHINGGA TIDAK TERJADI KELANGKAAN DENGAN CARA MENYIKAPI SITUASI TERTENTU DIADAKAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH DENGAN CATATAN ADA DUKUNGAN DAN PETUNJUK DARI PUSAT DAN PROVINSI. KHUSUS UNTUK MINYAK GORENG CURAH, PEMERINTAH MEMBERIKAN SUBSIDI BERUPA PEMBEBASAN PPn DALAM RANGKA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DENGAN PRODUK MINYAK GORENG MEREK ”MINYAK KITA”

16.  JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, FRAKSI DEMOKRAT DAN FRAKSI PKB.

17.  JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN TERHADAP PKL YANG ADA DI ALUN-ALUN YANG TIDAK TERTATA RAPI SEHINGGA TERKESAN KUMUH DAN TIDAK SEDAP DIPANDANG MATA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

18.  JAWABAN TERKAIT PERUNTUKAN SERTA PEMANFAATAN LOKASI/STAND/RUANG DI GOR KABUPATEN SIDOARJO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB DAN FRAKSI PAN-PKS.

19.  DALAM RANGKA MENGAPRESIASIKAN TUJUAN NASIONAL YAITU PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TANAMAN PANGAN MELALUI PROGRAM PUPUK ORGANIK (GO ORGANIK) BAGI TANAMAN DAN MENGURANGI PENGGUNAAN PUPUK KIMIA SERTA MEMPERHATIKAN POTENSI BAHAN ORGANIK, DIPANDANG PERLU PENDIRIAN PABRIK PUPUK ORGANIK. PENDIRIAN PABRIK PUPUK ORGANIK MEMERLUKAN BERBAGAI PERTIMBANGAN ANTARA LAIN ASPEK TEKNIS DAN ASPEK EKONOMIS, SELAIN MEMBUTUHKAN BIAYA YANG BESAR DALAM PEMBANGUNAN, TENTUNYA PERLU DIPERTIMBANGKAN AZAS MANFAAT DARI PEMBANGUNAN PABRIK TERSEBUT. PEMANFAATAN LAHAN TPA DI DESA TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON YANG SUDAH TIDAK DIFUNGSIKAN LAGI DALAM TAHUN 2010 AKAN KAMI RENCANAKAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT MESIN PERAJANG SAMPAH DAN 1 (SATU) UNIT MESIN PENGAYAK SAMPAH UNTUK MEMPROSES SAMPAH MENJADI KOMPOS, APABILA UPAYA INI BERHASIL, KAMI AKAN MEMBUAT KEGIATAN SEJENIS DENGAN SKALA YANG LEBIH BESAR DAN LAHAN BEKAS SAMPAH YANG SUDAH DIJADIKAN KOMPOS DAPAT DIFUNGSIKAN UNTUK MENAMPUNG SAMPAH YANG BARU.

20.  TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT DI JALAN PROTOKOL SURABAYA-MALANG DESA SRUNI, KAMI PERHATIKAN DAN AKAN KAJI LEBIH LANJUT.

ADAPUN ANALISA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA DAPAT KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

1. TERKAIT PERBANDINGAN ANTARA BELANJA BARANG DAN JASA YANG TIDAK SEIMBANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  DEMOKRAT.
2. DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TELAH DIUSULKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN SKALA PRIORITAS MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG BERSANGKUTAN, KEMUDIAN USULAN TERSEBUT AKAN DIPADUKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN, SEHINGGA USULAN MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TERSEBUT TIDAK SELURUH TERTUANG DALAM RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD). DEMIKIAN JUGA SESUAI AMANAH UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, DALAM PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD TELAH MELALUI SISTEM PERENCANAAN BOTTOM UP DAN TOP DOWN DENGAN MELIBATKAN STAKEHOLDERS TERKAIT, SEHINGGA HASIL PERENCANAAN DIMAKSUD  TELAH MERUPAKAN CERMINAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN TUPOKSI SKPD YANG BERSANGKUTAN.
3. DENGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010 TENTUNYA MENJADI DASAR DAN ACUAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENINGKATAN KINERJA KAMI .
4. PENGELOLAAN KEUANGAN DARI APBD TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA DI DALAM PELAKSANAANNYA SECARA KONTINYU DAN PERIODIK SELALU DIAUDIT OLEH AUDITOR INTERNAL DAN EKSTERNAL.
5. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN FRAKSI GOLONGAN KARYA KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TERHADAP BERBAGAI PEMBELANJAAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA LUAS AKAN KAMI PERHATIKAN.
6. PADA PRISIPNYA USULAN DALAM RAPBD TELAH MENGAKOMODASI USULAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG TENTUNYA TELAH MELALUI PROSES MUSRENBANGDES, AKAN TETAPI KARENA KETERBATASAN ANGGARAN, MAKA BELUM SEMUA USULAN DAPAT DIAKOMODIR.
7. JAWABAN TERKAIT APBD SIDOARJO YANG BELUM PRO RAKYAT TELAH DISAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB.

DEMIKIAN PENJELASAN, TANGGAPAN SERTA JAWABAN KAMI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2010. APABILA DALAM PENJELASAN, TANGGAPAN SERTA JAWABAN  TERSEBUT MASIH DIPANDANG PERLU PENJABARAN KIRANYA DAPAT KAMI TAMBAHKAN BAIK DALAM FORUM RAPAT-RAPAT KOMISI, PANITIA KHUSUS ATAUPUN FORUM LAINNYA.

SEBELUM KAMI AKHIRI, PADA KESEMPATAN INI PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN TUTUR BIJAK DARI NEGERI CINA  SEBAGAI BERIKUT :

“UNTK MENCAPAI APA YANG KITA INGINKAN, TETAP FOKUS TERHADAP SATU JALAN, KARENA JALAN APAPUN YANG DIPILIH, SEMUA AKAN BERAKHIR DALAM KESUKSESAN, ASALKAN TETAP FOKUS DAN KONSISTEN TERHADAP PILIHAN YANG TELAH DIAMBIL “.

SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI DAERAH, TUGAS UTAMA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD ADALAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.

DENGAN KERJASAMA YANG BAIK, SALING MELENGKAPI DAN SALING MENGHARGAI, FOKUS DAN KONSISTEN TERHADAP TUGAS UTAMA DIMAKSUD DIHARAPKAN  PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG SEMAKIN MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN. SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MERIDHOI SETIAP USAHA KITA DAN SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK SERTA BIMBINGAN KEPADA KITA SEMUA,  AMIIIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB

Tweet