LANJUTAN JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PU FRAKSI PAN-PKS

JAWABAN EKSEKUTIF

FRAKSI PAN DAN PKS

Wakil Ketua DPRD didampingi Pimpinan DPRD memimpin Sidang Paripurna

1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO AKAN SELALU BERUSAHA UNTUK MENGGALI POTENSI YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DIPUNGUT DALAM UPAYA PENINGKATAN PAD DIANTARANYA DENGAN MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERHADAP OBJEK PAJAK SERTA PEMERIKSAAN PEMBUKUAN, SEDANGKAN UNTUK POTENSI PAJAK YANG SUDAH ADA AKAN KAMI OPTIMALKAN PEMUNGUTANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH.

1. JAWABAN TERKAIT PEMENUHAN DOKUMEN/DATA-DATA DALAM PEMBAHASAN APBD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN  2007 DALAM PENYUSUNAN KUA DAN PPAS  TIDAK PERLU MENCANTUMKAN INDIKATOR KINERJA  SEBAGAI TOLAK UKUR KEBERHASILAN, AKAN TETAPI INDIKATOR KINERJA DIMAKSUD AKAN DITUANGKAN DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).

1. JAWABAN TERKAIT PEMBAHASAN KUA PPAS 2010 YANG KURANG MENGAKOMODIR POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

1. JAWABAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH YANG LEBIH KONKRIT DALAM HAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SDM SETELAH DILAKSANAKAN BINTEK, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. JAWABAN TERKAIT USULAN TERHADAP PEMBAHASAN APBD AGAR LEBIH TERTIB WAKTU SESUAI DENGAN REGULASI YANG ADA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

7.   JAWABAN TERKAIT APBD AGAR MENCERMINKAN KEBERPIHAKAN KEPADA KEBUTUHAN MASYARAKAT SEHINGGA TIDAK ADA SATKER YANG KAYA ANGGARAN MISKIN AKAN LAYANAN DAN SATKER YANG MISKIN ANGGARAN KAYA LAYANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PEMERINTAHAN DAN APARATUR

1. MUTASI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK PROFESIONALISME DAN PENGEMBANGAN KARIER YANG BERSANGKUTAN, NAMUN DEMIKIAN KAMI TETAP MEMPERHATIKAN  MASUKAN, KHUSUSNYA DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PAD.

1. JAWABAN TERKAIT  PERLUNYA PENAMBAHAN PETUGAS SATPOL PP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI  DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. DENGAN KETERBATASAN APBD DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KECAMATAN SUDAH TERALOKASIKAN DAN AKAN DITINGKATKAN SECARA BERTAHAP SESUAI DENGAN PELIMPAHAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN, SEDANGKAN UNTUK PELAYANAN KTP GRATIS TELAH DIALOKASIKAN PENGANGGARANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

1. UNTUK AKURASI DATA ASET DAN PENGAMANAN DILAKUKAN PENDATAAN ASET DAERAH SECARA BERKALA DARI PROGRAM SERTIFIKASI SECARA OPTIMAL.

1. JAWABAN TERKAIT PERBAIKAN PELAYANAN, PENAMBAHAN JUKIR, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JUKIR DAN PENAMBAHAN TITIK-TTIK PARKIR BERLANGGANAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA RELOKASI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT PERLAKUAN KTP GRATIS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

8        JAWABAN TERKAIT BELUM OPTIMALNYA SISTEM PENGENDALIAN JARINGAN SOFTWARE TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

9.   KAMI SEPENDAPAT TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PAN-PKS TERKAIT PERLUNYA VALIDASI DATA BASE KEPENDUDUKAN GUNA MENDUKUNG SUKSES  PILKADA TAHUN 2010.

10.  JAWABAN TERKAIT PERLUNYA JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PERANGKAT DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

11. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO DALAM MELAKSANAKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PADA PERDA NO, 21 TAHUN 2008  DAN PERBUP  NOMOR ; 62 TAHUN 2008 SERTA INSTRUKSI BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT DIATAS KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP MENGELOLA ARSIP-ARSIP  IN AKTIF, SEDANGKAN ARSIP-ARSIP YANG DINAMIS  DI KELOLA DI SETIAP SKPD. PERLU DISAMPAIKAN BAHWA ARSIP-ARSIP DINAMIS YANG DI KELOLA SKPD PADA MASA- MASA TERTENTU SESUAI KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN AKAN DISERAHKAN PENGELOLAANYA KEPADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

12. JAWABAN TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI  TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

13.  SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PAN-PKS TERKAIT RESTRUKTURISASI KEBUTUHAN PEGAWAI AKAN KAMI PERHATIKAN  DAN PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA JUMLAH STAF / PERSONIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SANGAT TERBATAS DAN SAAT INI YANG DILAKUKAN ADALAH PENEMPATAN PERSONIL MENYESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI, SERTA MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH PERSONIL. SEDANG JAWABAN TERKAIT KEBUTUHAN TENAGA UNTUK SATPOL PP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  GERAKAN HATI NURANI.

14. JAWABAN TERKAIT UPAYA PENINGKATAN PAD MELALUI PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN SEPERTI DONASI TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

15. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN, TELAH DISAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

16.  JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI MOU TERMINAL PURABAYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

17.  SEJALAN DENGAN PROGRAM BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO BERUPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MELAKSANAKAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH KELILING. KARENA ADANYA KETERBATASAN  PERALATAN DAN PERSONIL YANG TERSEDIA SEMENTARA INI PENDAFTARAN TANAH KELILING UNTUK PELAYANAN ONE DAY SERVICE BARU DAPAT DILAKSANAKAN DI :

1. KEGIATAN PENINGKATAN HAK DI KELURAHAN MAGERSARI.

2. KEGIATAN PENINGKATAN HAK DI DESA  JATI.

SELANJUTNYA PADA TAHUN 2010 INI AKAN DILAKSANAKAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKAT TANAH). DEMIKIAN PULA DALAM RANGKA PERCEPATAN STANDART PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN DILINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TELAH DITETAPKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  NO. 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDERHANAAN  DAN PERCEPATAN SPOPP. KAMI SADARI UPAYA MEMPERBAIKI KINERJA BELUM SEPENUHNYA SEPERTI YANG  DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT. HAL INI KARENA ADANYA BERBAGAI KENDALA DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT YANG BERSIFAT KASUISTIS ANTARA LAIN :

-         ADANYA SENGKETA BATAS;

-         ADANYA SENGKETA HUKUM;

-         ADANYA KEBERATAN DARI PIHAK LAIN;

-         ADANYA PERSYARATAN YANG HARUS DIVALIDASI OLEH INSTANSI LAIN.

UNTUK ITU APABILA PENGURUSAN PERTANAHAN TIDAK ADA KENDALA SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS AKAN SEGERA TERSELESAIKAN SESUAI STANDART PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN (SPOPP)

BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

1. JAWABAN TERKAIT MASIH ADANYA POS-POS PENDAPATAN YANG BELUM DITANGANI SECARA OPTIMAL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

2.   DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010 PEMERINTAH KAB. SIDOARJO MELAKUKAN BEBERAPA UPAYA DIANTARANYA :

-          MELAKUKAN PEMASANGAN COMPUTER DI 3 HOTEL DAN 3 RESTORAN UNTUK ONLINE SISTEM.

-         MEMBERIKAN SURAT HIMBAUAN UNTUK MENGGUNAKAN BILLBON DARI DPPKA KEPADA SEMUA WAJIB PAJAK ( SURAT TANGGAL 005/028/404.3.15/2010 TANGGAL 6 JANUARI 2010 )

-         MELAKUKAN PEMERIKSAAN DENGAN CARA PENUNGGUHAN SELAMA 7 HARI BERTURUT – TURUT.

-    WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN BILL BON SENDIRI SEGERA DILAKUKAN PENGAWASAN PEMBUKUAN SECARA BERKALA.

-         UNTUK MENGHINDARI PENGGELAPAN PAJAK SEGERA DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN.

3.   UNTUK MENGHINDARI PENGGELAPAN PAJAK OLEH PENGUSAHA HOTEL, SUDAH DILAKUKAN HIMBAUAN MELALUI SURAT, SOSIALISASI TENTANG KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN BILL BON BERPORPORASI.

4.   DAPAT DISMPAIKAN BAHWA UPAYA YANG DILAKUKAN TERHADAP TUNGGAKAN SEBESAR Rp. 54.000.000.000,-(LIMA PULUH EMPAT MILYARD RUPIAH) PER DESEMBER 2009, TERSEBUT ADALAH :

A. TELAH MELAKUKAN PENERBITAN SURAT PAKSA SEBANYAK ±  300 SURAT PAKSA.

B. TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGINDAHKAN AKAN DILAKUKAN  SITA DALAM KURUN WAKTU 2 X 24 JAM, (SUDAH ADA 16 WAJIB PAJAK);

C. DILAKUKAN PELELANGAN OBYEK PAJAK YANG DISITA, SESUAI DENGAN HUTANG PAJAK YANG TERTULIS PADA SURAT TAGIHAN PAJAK / SURAT KETETAPAN PAJAK.

5.   NJOP PBB DITETAPKAN BERDASARKAN ESTIMASI  NILAI RATA RATA HARGA PASAR  SEDANGKAN RATIO ESTIMASI ANTARA 70 % SAMPAI DENGAN 80%.

6.   TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI JASA RPH PADA TAHUN 2009 ANTARA LAIN DISEBABKAN :

1. PENGENAAN TARIF RETRIBUSI JASA RPH MASIH MENGGUNAKAN PERDA NO. 12 TAHUN 2003 YAITU SEBESAR        RP. 13.000 / EKOR SEHINGGA KENAIKAN TARGET TIDAK TERPENUHI KARENA RATA-RATA PEMOTONGAN PADA  3 TAHUN TERAKHIR BERKISAR ANTARA ± 150 EKOR/HARI
2. KHUSUS PADA TRIBULAN TERAKHIR TAHUN 2009 JUMLAH PEMOTONGAN CENDERUNG MENURUN . HAL INI DISEBABKAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN JAM MASUK SAPI SAMPAI DENGAN PUKUL 18.00 WIB . HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK :

-         ANSIPASI SAPI GLONGGONGAN

-         PEMBATASAN LIMBAH PADAT DAN CAIR SEHINGGA TIDAK MELEBIHI KAPASITAS DAYA TAMPUNG IPAL YANG SUDAH ADA.

1. TERKAIT ADANYA KOLUSI ANTARA PETUGAS RPH DENGAN JAGAL , AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA INTENSIF.

7        TARGET RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN ( APK ) TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SEDANGKAN REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 350.241.470,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH RUPIAH) ATAU (100.07 %). UNTUK TENAGA PENAGIHAN DIRASA SUDAH CUKUP AKAN TETAPI PETUGAS PMK YANG PERLU DITAMBAH, SEKARANG YANG ADA 39 ORANG BILA DIBANDING DENGAN JUMLAH PENDUDUK SIDOARJO KURANG LEBIH 2 JUTA MAKA TENAGA PMK YANG ADA JAUH DARI MENCUKUPI.

8 . KAMI AKAN LEBIH MENGINTENSIFIKASIKAN FUNGSI KOORDINASI DIANTARA SKPD TEKNIS TERKAIT, SEPERTI DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PU CIPTA KARYA , BPPT, SATPOL PP MAUPUN DINAS/INSTANSI LAINNYA  TERMASUK FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASCA PERIZINAN ITU DIKELUARKAN, PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN ( HO ) DILAKUKAN SETIAP 3 ( TIGA ) TAHUN , DIMANA TAHUN 2007 JUMLAH IZIN HO BARU SEBANYAK 684 PERUSAHAAN, SEHINGGA PADA TAHUN 2010 YANG AKAN MELAKUKAN PERPANJANGAN JUGA SEBANYAK 684 PERUSAHAAN ATAU 57 PERUSHAAN / BULAN DAN  DISMAPING ITU KAMI AKAN LEBIH MEMAKSIMALKAN  TIM SISIR IZIN GANGGUAN ( HO ).

1. PENGHITUNGAN POTENSI RETRIBUSI PASAR MENURUT HASIL FEASIBILITY STUDY (FS), MEMANG SEBESAR ITU YANG DIDASARKAN ATAS PERHITUNGAN TARIF ( BARU ) PERDA  NOMOR 15 TAHUN 2008 DIKALIKAN  DENGAN NILAI LUASAN SELURUH STAND PASAR ( BAIK BUKA MAUPUN YANG TUTUP ) , DENGAN DEMIKIAN DALAM HAL MENETAPKAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TIDAK SERTA MERTA BERDASARKAN NILAI MAKSIMAL HASIL FS TERSEBUT, TETAPI JUGA PERLU DIPERTIMBANGKAN DENGAN BEBERAPA KONDISI YANG MEMPENGARUHI ,  DIANTARANYA:

- POTENSI STAND PASAR YANG BUKA DAN TUTUP;

- POTENSI RATA-RATA HARI RAMAI, SEDANG DAN SEPI;

- MUSIM LIBURAN PEDAGANG PASAR PADA 2 HARI RAYA ISLAM        ( IDUL FITRI DAN ADHA ), NAMUN DEMIKIAN KAMI TETAP MEMERINTAHKAN KEPADA DINAS PASAR UNTUK MENGOPTIMALKAN  PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR SETIAP TAHUNNYA, DIMANA PADA TAHUN ANGGARAN 2010 PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DIRENCANAKAN SEBESAR             Rp. 7.000.000.000,00 ( TUJUH MILYAR RUPIAH ), SESUAI PERSETUJUAN.

10. KENAIKAN TARGET PAD DARI RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN SEBESAR 20 %  TERASA CUKUP BERAT APABILA DIHUBUNGKAN DENGAN RUMAH POTONG AYAM ( RPA ) MILIK SWASTA YANG JUMLAH POTONGANNYA TIDAK STABIL AKIBAT PERSAINGAN PASAR KETAT.  SELAIN ITU TARIF YANG DIPAKAI UNTUK PEMOTONGAN DI RPH  ( RUMAH POTONG HEWAN ) MEMAKAI PERDA NO. 12 TAHUN 2003. YAITU SEBESAR RP. 13.000 / EKOR . SEDANGKAN TARIF YANG PROPORSIONAL ADALAH 1 EKOR SAPI SETARA DENGAN HARGA  1 KG DAGING SAPI YAITU Rp. 40.000,-. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA UNTUK MENAIKAN PAD KHUSUSNYA PADA RPH , AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN PERDA DENGAN MENYESUAIKAN TARIF SECARA PROPORSIONAL,

BIDANG PEMBANGUNAN DAN LH

1. MASUKAN DARI FRAKSI PAN DAN PKS   MENJADI PERHATIAN KAMI DAN SELANJUTNYA AKAN DIADAKAN PROGRAM PENERTIBAN STREN SUNGAI YANG  DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA SAMA  DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PENERTIBAN BANGUNAN BANGUNAN LIAR GUNA MEMPERMUDAH PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI.

1. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK, SANGAT DIPENGARUI PADA BANYAK FAKTOR, YANG SATU SAMA LAIN SALING BERKAITAN. PROSES PENGADAAN REKANAN, BAIK KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PERENCANAAN DAN KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN, DILAKUKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU, JIKA MASIH DIDAPATKAN HASIL KINERJA DI LAPANGAN YANG DIANGGAP BELUM MEMENUHI HARAPAN, AKAN DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PERMASALAHAN TERSEBUT, TERMASUK JIKA DIPERLUKAN MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA PIHAK TERKAIT AGAR PEMILIHAN KONSULTAN PERENCANA, KONSULTAN PENGAWAS DAN KONTRAKTOR PELAKSANA  DILAKUKAN LEBIH BAIK LAGI. YANG TAK KALAH PENTING DALAM HAL INI ADALAH KETERSEDIAAN ANGGARAN BAGI KEGIATAN DIMAKSUD.DENGAN PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK TUNTAS AGAR TIDAK SELALU MENIMBULKAN BERBAGAI PERMASALAHAN DI LAPANGAN. IDEALNYA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUATU FASILITAS DAPAT DILAKUKAN TUNTAS DAN SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN.. KE DEPAN AKAN DILAKUKAN PEMBENAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEGIATAN-KEGIATAN FISIK DILAPANGAN.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PENGAWASAN UKL-UPL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI BANYAKNYA PENEMBANGAN  MANGROVE SECARA LIAR DI KABUPATEN SIDOARJO DIANTARANYA MELALUI PEMANTAUAN/PENGAWASAN SECARA BERKALA DAN MELAKUKAN PENINDAKAN APABILA DITEMUKAN PELANGGARAN SERTA MEMBERIKAN PENYULUHAN TERHADAP MASYARAKAT PESISIR TENTANG ARTI PENTING PENANAMAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR.

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI PAN – PKS TENTANG USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PJU PADA TAHUN 2010 KHUSUSNYA UNTUK DAERAH YANG RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN RAWAN KRIMINALITAS, NAMUN HAL TERSEBUT PERLU DI SESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN YANG ADA.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PELEBARAN JEMBATAN SIMPANG ENAM TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. KAMI TELAH MERENCANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSIMPANGAN DI KRIAN BAIK SIMPANG LIMA KRIAN MAUPUN SIMPANG EMPAT  DI PINTU PERLINTASAN KERETA API , NAMUN OLEH KARENA KEWENANGAN PENANGANAN RUAS JALAN SIDOARJO – KRIAN BERADA DI PROPINSI JAWA TIMUR , MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN KORDINASI PERENCANAANNYA  DENGAN PROPINSI JAWA TIMUR.

1. UNTUK PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN NORMALISASI / PENGERUKAN SALURAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN TANGGUL GUNA MEMPERTAHANKAN DAYA TAMPUNG AIR DISALURAN PEMBUANG. PENEMPATAN LOKASI KEGIATAN TERSEBUT AKAN DIREALISASIKAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS SAMPAI DENGAN BATAS ANGGARAN YANG ADA.

1. JAWABAN TERKAIT TINDAKAN TERHADAP JUKIR YANG NAKAL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

10.  SEBENARNYA SESUAI DENGAN PASAL 70 PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008 . PD . PASAR DIBENTUK PADA TAHUN 2009, DENGAN SYARAT  HASIL STUDY KELAYAKAN ( KETENTUAN  PASAL 71 ) MEREKOMENDASIKAN HAL ITU, TETAPI KARENA HASIL STUDY KELAYAKAN MENUNJUKAN PD. PASAR  TIDAK LAYAK DI BENTUK, DI SISI LAIN  DPRD TETAP INGIN MEMBENTUK PD. PASAR, MAKA TERHADAP FS DIMAKSUD AKAN DIREVIEW PADA TAHUN 2010, APABILA HASILNYA  LAYAK, AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA PD. PASAR.

11.  TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI  PAN – PKS, PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA TENAGA YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN DALAM BIDANG PERTAMANAN MASIH SANGAT TERBATAS DI KABUPATEN SIDOARJO, BAIK SEBAGAI KONSULTAN MAUPUN SEBAGAI KONTRAKTOR. NAMUN KAMI TETAP BERUSAHA AGAR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAMANAN DI TAHUN 2010 BENAR-BENAR BISA DI TANGANI OLEH TENAGA YANG AHLI DI BIDANG PERTAMANAN.

12.  JAWABAN TERKAIT PENGADAAN TANAH SEBAGAI PENGGANTI TPA DI KRIAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

13.  JAWABAN TERKAIT DENGAN UPAYA PERLUASAN TANAH TPA JABON TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

14.  JUMLAH PNS YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN PPNS  DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MEMANG CUKUP TERBATAS. PEMKAB, SIDOARJO HANYA MEMILIKI TENAGA PPNS SEBANYAK 23 ( DUA PULUH TIGA ) ORANG DAN TERSEBAR PADA SKPD –SKPD . UNTUK ITU SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PAN-PKS AKAN KAMI PERHATIKAN DENGAN CARA MENGIKUT SERTAKAN PADA PNS YANG BERKOMPETEN UNTUK MENGIKUTI DIKLAT PPNS SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI

15.  TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI PAN – PKS . BESARNYA ANGGARAN 2010 DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN KONDISI RSU YANG LAIN, HAL INI BERKAITAN DENGAN TYPE RS DAN RENCANA PENGEMBANGAN SIM RS. PERENCANAAN ANGGARAN SIM RS TAHUN 2010 MELIPUTI :

1. PENGEMBANGAN SOFWARE  4 ( EMPAT )  MODUL SEBESAR            RP. 400.000.000,00 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)
2. PENAMBAHAN BELANJA MODAL HARDWARE DAN BIAYA MAINTANANCE SEBESAR Rp. 256.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH)

PERLU DISAMPAIKAN BAHWA SEWA PAKAI SESUAI KETENTUAN TIDAK DIPERKENANKAN OLEH KARENA ITU PERLU PENGEMBANGAN SOFWARE MELALUI   PENGADAAN,  OLEH KARENA APBD BELUM DITETAPKAN SEHINGGA PERLU MASA TRANSISI YANG MEMUDAHKAN SISTEM SEWA.

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA DAN AKAN KAMI TINDAKLANJUTI MELALUI KAJIAN TERLEBIH DAHULU UNTUK MELIHAT KESESUAIAN KONDISI PERSIMPANGAN YANG ADA, BILA TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA AKAN DI LAKUKAN PEMASANGAN LAMPU FLASHING.

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA, AKAN KAMI TINDAK LANJUTI DENGAN KOORDINASI KEPADA INSTANSI TERKAIT MENGENAI PEMBANGUNAN PALANG PINTU KERETA API MENGINGAT KEWENANGAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMASANGAN PALANG PINTU KA BERADA DI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN CQ. DAOPS VIII PT. KAI SURABAYA

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERBAIKAN TERHADAP TRAFIGH LIGHT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA REHABILITASI PUSKESMAS KEMANTREN KECAMATAN TULANGAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. JAWABAN TERKAIT KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS SUKODONO TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. PENEMPATAN PEGAWAI MUTASI  DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU  YAKNI BERDASARKAN PP NOMOR 13 TAHUN 20002. KEPKA BKN NOMOR 13 TAHUN 2000, PERMEDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2005, HASIL ANJAB DAN KETENTUAN-KETENTAUN LAIN SEBAGAI PENDUKUNG. DISAMPING ITU DALAM PENEMPATAN PEGAWAI JUGA HARUS MEMPERHATIKAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI, DEDIKASI, LOYALITAS DAN MORALITAS YANG BAIK. UNTUK SARAN DAN MASUKAN   DARI  FRAKSI PAN-PKS AKAN KAMI PERHATIKAN  DAN DILAKSANAKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN DEMI TERWUJUDNYA PRINSIP “ THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE “ ( PENEMPATAN TUGAS SESEORANG BEDASARKAN KEAHLIAN YANG DIMILIKI )

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT FRAKSI PAN-PKS,  PERLU KAMI JELASKAN BAHWA PELAKSANAAN PEKERJAAN REHAB FISIK SEKOLAH SUMBER DANA APBD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 SUDAH SELESAI 100% BAIK FISIK MAUPUN KEUANGANNYA, APABILA DI LAPANGAN DITEMUI ADANYA PEKERJAAN FISIK YANG BELUM SELESAI, KEMUNGKINAN HAL TERSEBUT ADALAH PROGRAM SWAKELOLA SEKOLAH SENDIRI YANG BERASAL DARI BLOCKGRAND, DANA ALOKASI KHUSUS MAUPUN DARI PARTISIPASI MASYARAKAT. DEMIKIAN PULA PELAKSANAAN  PEKERJAAN FISIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD SUDAH DILAKSANAKAN  SESUAI  DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU .

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI PAN – PKS. RSUD  KABUPATEM SIDOARJO DALAM HAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN SELALU MENGIKUTI  TAHAPAN SITE PLAN DAN MASTER PLAN  TAHUN 2009 – 2014. NAMUN REALISASI PEMBANGUNAN GEDUNG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI  DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN YANGA ADA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BIDANG PENDIDIKAN , KESEHATAN, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT DARI FRAKSI PAN-PKS TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO KHUSUSNYA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA MISKIN.  PERLU KAMI JELASKAN BAHWA BIAYA PENDIDIKAN ITU ADA 3 (TIGA) MACAM YAITU:
   1. BIAYA INVESTASI
   2. BIAYA OPERASIONAL DAN
   3. BIAYA PERSONAL

SAAT INI KAMI BARU MAMPU MENGGRATISKAN UNTUK BIAYA INVESTASI DAN BIAYA OPERASIONAL, SEDANGKAN BIAYA PERSONAL TERKAIT SERAGAM, SEPATU, TAS DAN SEBAGAINYA, MASIH DIPERLUKAN KONSOLIDASI DATA SEHINGGA BETUL-BETUL PROGRAM INI NANTINYA TEPAT SASARAN.

1. TERKAIT DENGAN ADANYA PUNGUTAN BIAYA SEKOLAH DILUAR KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU, AKAN KAMI TINDAKLANJUTI DENGAN KLARIFIKASI DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH.

1. JAWABAN TERKAIT PELAKSANAAN TRY OUT TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. JAWABAN TERKAIT PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG BELUM TERPENUHI SECARA MERATA DI WILAYAH PEDESAAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

1. PROGRAM REGROUPING SEKOLAH BAIK JENJANG DASAR MAUPUN MENENGAH SELALU KAMI LAKSANAKAN, HAL TERSEBUT UNTUK MENCAPAI OPTIMALISASI KINERJA GURU/KEPALA SEKOLAH. UNTUK ITU KAMI MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS SARANNYA.

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN FRAKSI PAN-PKS, TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN MENGGUNAKAN RSBI, AKSELERASI DAN SBI. PROGRAM TERSEBUT MERUPAKAN PROGRAM NASIONAL, SEDANGKAN DI KABUPATEN SIDOARJO UNTUK RSBI SMA BARU BERJALAN 3 (TIGA) TAHUN DAN RSBI SMP BARU BERJALAN 2 (DUA) TAHUN. UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN DARI PROGRAM TERSEBUT, KAMI BERUPAYA KERAS UNTUK MEMENUHI STANDART KOMPETENSI SDM GURU-GURU RSBI DAN NON RSBI JUGA PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA FISIK PENDUKUNG PEMBELAJARAN DENGAN HARAPAN KEDEPAN PROGRAM TERSEBUT DAPAT OPTIMAL.

1. PERLU KAMI JELASKAN BAHWA BOS (BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH) ITU BERAWAL DARI PROGRAM PUSAT YANG SASARANNYA UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS SEIRING DENGAN PENUNTASAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 (SEMBILAN) TAHUN DAN PENDIDIKAN GRATIS, KARENA BESARAN BOS TERSEBUT BELUM MENCUKUPI, MAKA MULAI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MENGALOKASIKAN DANA BOS PENDAMPING DARI APBD DAN BERJALAN SAMPAI SAAT INI. KAMI SANGAT MENDUKUNG APABILA PROGRAM TERSEBUT DIKEMBANGKAN SEKALIGUS UNTUK JENJANG SMA/MA DAN SMK.

1. KAMI AKAN BERUSAHA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL DENGAN ANGGARAN KESEHATAN YANG TERSEDIA.

1. UPAYA-UPAYA PREVENTIF TERHADAP GEJALA WABAH PENYAKIT DAN SEKALIGUS MENDORONG MASYARAKAT UNTUK HIDUP   SEHAT DIANTARANYA ADALAH : PENGEMBANGAN DESA SIAGA / POSKESDES DAN PROMOSI KESEHATAN.

1. DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEHATAN ANAK DIDIK DI SEKOLAH, TELAH DILAKUKAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS). ADAPUN KRETERIA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA ANAK SEKOLAH TERSEBUT ADALAH :
   1. SEKOLAH YANG TERGOLONG DIDAERAH PINGGIR (TERMASUK DAERAH YANG MEMERLUKAN BANTUAN);
   2. MURID YANG DIBERI PMT MULAI KELAS   I  S/D VI.
   3. SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERMASUK YANG MEMPEROLEH PROGRAM SUSU UKS.

1. SECARA UMUM KAMI SUDAH MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA, PRASARANA BAIK GEDUNG, ALKES, PENGADAAN PUSKESMAS KELILING, PEMBANGUNAN SARANA SYSTEM INFORMASI KESEHATAN, NAMUN DEMIKIAN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN SEHINGGA PERLU PENTAHAPAN PENGANGGARAN .SEBAGAI CONTOH PEMBANGUNAN SARANA SISTEM INFORMASI KESEHATAN BARU MENCAKUP 12 PUSKESMAS. DEMIKIAN JUGA DENGAN PEMBANGUNAN REHAB FISIK GEDUNG (PUSKESMAS DAN PUSTU) YANG SUDAH TIDAK MEMENUHI STANDAR BELUM BISA DILAKSANAKAN.

1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI   PAN  – PKS TERKAIT PERLUNYA PEMBERANTASAN PENYAKIT SOSIAL, UNTUK ITU SEMUA PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT HARUS DIBERANTAS, TERMASUK SARANG-SARANG PROSTITUSI DI PASAR HEWAN DAN SETASIUN KERETA API KRIAN. SECARA RUTIN KAMI TELAH MERAZIA DENGAN MENURUNKAN APARAT GABUNGAN  DARI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA, SATPOL PP, DAN KEPOLISIAN. DARI HASIL RAZIA TERSEBUT PARA WTS YANG TERTANGKAP KAMI KIRIM KE PANTI REHABILITASI KARYA WANITA NGUDI RAHAYU DI KEDIRI UNTUK DIBINA DAN DIHARAPKAN DAPAT KEMBALI MENJADI ANGGOTA MASYARAKAT YANG BAIK.

1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SANGAT MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN YANG MEMBUTUHKAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN, YAITU DENGAN DILAKSANAKANNYA PROGRAM JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMKESDA .

A. PROGRAM JAMKESMAS : SASARAN MASYARAKAT MISKIN QUOTA PUSAT

B. PROGRAM  JAMKESDA : SASARAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA DAN NON MISKIN DENGAN MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR.

14.       JAWABAN TERKAIT PENANGANAN KEBERADAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH TENAGA PENGAWAS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN, KAMI TELAH  MENGUPAYAKAN TERLAKSANANNYA PROGRAM-PROGRAM SECARA BERKESINAMBUNGAN, MULAI DARI PROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA, MEMBERI SKIL KEPADA CALON TENAGA KERJA, PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM BURSA KERJA DAN INFORMASI BURSA KERJA, SERTA PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELAUI MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRI DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

1. DALAM RANGKA LEBIH MENSEJAHTERAKAN BURUH, MAKA PIHAK EKSEKUTIF SECARA RUTIN MELAKUKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BAIK TERHADAP NORMA UMUM, NORMA K3 MAUPUN NORMA JAMSOSTEK. MENGENAI TENAGA KERJA YANG DIPEKERJAKAN OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCHING MEMANG MASIH DIPERKENANKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEPANJANG JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN BUKAN MERUPAKAN PEKERJAAN POKOK DARI PERUSAHAAN TERSEBUT. UNTUK ITU KAMI AKAN LEBIH MEMPERHATIKAN  DENGAN MELAKUKAN PENGAWASAN MENGENAI MASALAH OUTSOURCHING INI.

1. PENGGUNAAN GEDUNG  TENIS INDOOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN OBAT DARI DINAS KESEHATAN HANYA BERSIFAT SEMENTARA  SAMPAI DENGAN AKHIR JANUARI 2010, KARENA GEDUNG PENYIMPANAN OBAT DI DINAS KESEHATAN SEDANG DALAM PERBAIKAN, SELANJUTNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEBAGAIMANA FUNGSINYA SESUAI DENGAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN.

1. JAWABAN TERKAIT PROGRAM BEDAH RUMAH MISKIN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. KAMI SANGAT MENDUKUNG PERNYATAAN  FRAKSI PAN – PKS AGAR PROGRAM RASKIN APBD 2010 PENERIMAANNYA TETAP SEPERTI TAHUN PENERIMAAN RTMNYA TAHUN 2009 , KARENA PAGU RASKIN APBN UNTUK TAHUN 2010 SEJUMLA  61.971 RTM BERKURANG  5.488 RTM  DARI 67.459 RTM TAHUN 2009.

1. PENGALOKASIAN DANA HIBAH PADA APBD TA 2010, DIDASARKAN PADA PROPOSAL – PROPOSAL YANG DISAMPAIKAN KEPADA PEMKAB SIDOARJO DAN DI SALURKAN SECARA PROPORSIONAL SESUAI ANGGARAN YANG TERSEDIA

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN-PKS SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Tweet