LANJUTAN JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PU FRAKSI PDI-P

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Wakil Ketua Membuka Sidang Paripurna

I.

1. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2010 YANG DIPROGRAMKAN UNTUK  PRIORITAS PEMBANGUNAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
   1. PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SERTA KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA EKONOMI LOKAL SEBESAR 65,25 %;
   2. PENDAYAGUNAAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN, STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN SERTA PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL, SEBESAR                 20,89 %;
   3. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM POTENSIAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN SEBESAR 5,05 % ;
   4. PENGUATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAN ENERGI SERTA PERLUASAN INVESTASI DALAM BIDANG PERTANIAN DAN UMKMK GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 8,80 %.

1. BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006, SISTEM ANGGARAN ADALAH BERBASIS KINERJA DAN PRIORITAS PROGRAM SEHINGGA TETAP MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MESKIPUN DENGAN ANGGARAN YANG TERBATAS.

1. TAHUN 2010 AKAN TERUS MELAKUKAN OPTIMALISASI PAD DAN AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN PERDA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU, SEBAGAIMANA TELAH KAMI JELASKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT PERMASALAHAN PENYUSUNAN  APBD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2010 YANG KURANG MEMENUHI ASPEK KEADILAN DAN PEMERATAAN ANGGARAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN KURANGNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAHASAN APBD TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI  PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN TIDAK TERTIBNYA EKSEKUTIF DALAM PENGUSULAN PERSETUJUAN APBD  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010 TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

II

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PROGRAM KTP GRATIS  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA RELOKASI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PAN – PKS .

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PENYEBARAN INFORMASI (PUBLIKASI) MELALUI MEDIA MASSA TERHADAP PROGRAM-PROGRAM DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

1. TERKAIT LEMBAGA DESA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA. TERHADAP PERDA TERSEBUT AKAN DILAKUKAN PENYESUAIAN MENGACU PADA  PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PERLUNYA MOU DITINJAU KEMBALI  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA SEGERA PENYEDIAAN LAHAN RELOKASI RPH  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI  PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERUBAHAN ATAS PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN MASIH BANYAKNYA POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM BISA TERGALI  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB.

1. YANG MENETAPKAN BESARNYA DANA PENDAMPINGAN ATAU DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB)  PNPM-MANDIRI PERKOTAAN DENGAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN ADALAH PEMERINTAH CQ. MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT, YAITU MASING-MASING SEBESAR 20 % DARI TOTAL ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM). JADI TIDAK ADA PERBEDAAN DDUPB ANTARA PNPM-MANDIRI PERDESAAN DENGAN PERKOTAAN.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN MASIH BANYAK TERJADINYA DOBEL PUNGUTAN (PUNGLI) DI AREAL TITIK-TITIK PARKIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN TIDAK BERFUNGSI SECARA OPTIMALNYA KANTOR KEARSIPAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PAN – PKS.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU DI PEMKAB TELAH KAMI SAMPAIKAN  PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT TERBATASNYA PNS YANG MEMILIKI KUALITAS PENDIDIKAN PPNS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

1. JAWABAN TERKAIT  PEMBERIAN INFORMASI KONDISI DAN POTENSI DAERAH SERTA PRODUK-PRODUK HUKUM TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN LEMAHNYA KOORDINASI LINTAS SATKER DALAM HAL PENGAWASAN PERIZINAN  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. SEBAGAI TINDAK LANJUT PERDA RTRW YANG SUDAH DISUSUN, MAKA PADA TAHUN ANGGARAN 2010 TELAH DIRENCANAKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI DAN PENYUSUNAN RDTRK.

1. JAWABAN TERKAIT PERKEMBANGAN KEPADATAN LALU LINTAS  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

1. JAWABAN TERKAIT PERBAIKAN JALAN KUNDI (TAMBAKREJO)- TAMBAKSUMUR KECAMATAN WARU TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ; SEDANG  KONDISI JALAN DESA GEMURUNG, KWANGSAN DAN PEPE AKAN KAMI SURVEI DAN AKAN KAMI UPAYAKAN DILAKUKAN PERBAIKAN JALAN MELALUI ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2010.

1. SEJAK TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009, KAMI SECARA BERTAHAP MELAKSANAKAN PELEBARAN JALAN  DAN PEMBENAHAN SALURAN DI RUAS JALAN KEDUNGREJO – WADUNGASRI, NAMUN KARENA  KETERBATASAN ANGGARAN PADA TAHUN 2010, PELEBARAN JALAN DAN PEMBENAHAN SALURAN TIDAK TERANGGARKAN, OLEH KARENA ITU AKAN DIUSULKAN DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN YANG AKAN DATANG.

PERLU KAMI INFORMASIKAN BAHWA UNTUK MENGATASI BANJIR/ GENANGAN  DI WILAYAH WARU, TELAH DIOPERASIKAN 4 (EMPAT) RUMAH POMPA, YAITU DI DESA TAMBAKSAWAH, GRIYA MAPAN SENTOSA DAN 2 (DUA) BUAH DI DESA TAMBAKREJO. SEDANGKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN SALURAN DI JALAN BRIGJEN KATAMSO BISA DILAKSANAKAN DENGAN CARA NORMALISASI SALURAN BRIGJEN KATAMSO SEPANJANG KURANG LEBIH 2000 (DUA RIBU) METER DAN PENGGANTIAN GORONG-GORONG YANG MENUJU AFVOUR BUNTUNG DENGAN UKURAN DIMENSI YANG LEBIH BESAR DI 3 (TIGA) TITIK LOKASI.

1. SAAT INI KAMI SEDANG MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARINGAN SAMPAH DI SALURAN MANGETAN KANAL SEBELUM BOX CULVERT YANG DIBANGUN OLEH DINAS PU BINA MARGA. PERENCANAAN ITU MELIPUTI PEMBANGUNAN SARINGAN SAMPAH DAN OPERASIONALNYA SEHINGGA PENANGANAN SAMPAH DAPAT BERJALAN OPTIMAL.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN – PKS.

1. JAWABAN TERKAIT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PERSOALAN-PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

1. USULAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN AGAR PEMBANGUNAN PJU DAPAT TEREALISASI SECARA MENYELURUH SAMPAI SELURUH PELOSOK KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN ANGGARAN 2010 BELUM DAPAT KAMI PENUHI MENGINGAT KETERBATASAN ANGGARAN YANG TERSEDIA, KARENA BERDASARKAN RENCANA JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN PJU TAHUN 2003, RENCANA KEBUTUJAN PJU SEBANYAK 29.000 TITIK. REALISASI PEMBANGUN PJU SAMPAI DENGAN TAHUN 2003 ADALAH SEBANYAK 6.800 TITIK, TAHUN 2004 – 2006 SEBANYAK 5.180 TITIK, DAN TAHUN 2007-2009 SEBANYAK 3.288 TITIK. JUMLAH KESELURUHAN PJU YANG SUDAH DIBANGUN SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 SEBANYAK 15.268 TITIK, SEHINGGA PJU YANG BELUM TEREALISASI SEBANYAK 13.732 TITIK  DAN SECARA BERTAHAP AKAN KAMI PROGRAMKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.

1. TERIMA KASIH ATAS USUL DAN SARANNYA, PEMASANGAN DAN PERBAIKAN RAMBU YANG RUSAK AKAN KAMI TINDAK LANJUTI TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PENGADAAN TRAFFIC LIGHT DI PEREMPATAN KRAJAN/ KATERUNGAN – KRIAN, PEREMPATAN SERUNI – GEDANGAN, SIMPANG EMPAT DUNGUS – SUKODONO AKAN KAMI TINDAK LANJUTI DENGAN MELAKUKAN KAJIAN TERLEBIH DAHULU.

1. JAWABAN TERKAIT PEMBANGUNAN PALANG PINTU KERETA API TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN REHABILITASI PUSKESMAS TULANGAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI GERAKAN HATI NURANI DAN FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN KUALITAS PEMBANGUNAN FISIK SEKOLAH DAN KANTOR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI   PAN – PKS.

1. TERKAIT PENGURUKAN DAN PEMAVINGAN SDN SUKO II, AKAN KAMI PERHATIKAN DAN DIRENCANAKAN 2011 KARENA ALOKASI 2010 DIPRIORITASKAN REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN PERATURAN  BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN BESARNYA BIAYA SEKOLAH  TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN PELAKSANAAN TRY OUT TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA  FRAKSI PKB.

1. PADA PRINSIPNYA TIDAK ADA DISKRIMINASI DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANTARA PEDESAAN DAN PERKOTAAN, UNTUK MEMACU HAL TERSEBUT KAMI TELAH MELAKUKAN PENILAIAN SETIAP TAHUNNYA TERHADAP STANDARISASI PENDIDIKAN SESUAI REKOMENDASI BADAN STANDARISASI NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP) YAITU :

A.     STANDAR ISI

B.      STANDAR PROSES

C.     STANDAR SARANA PRASARANA

D.     STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

E.      STANDAR PENGELOLAAN

F.      STANDAR PEMBIAYAAN

G.     STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

H.     STANDAR PENILAIAN.

1. JAWABAN TERKAIT DENGAN FASILITAS GEDUNG OLAH RAGA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PKB.

1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERKAIT PEMENUHAN ANGGARAN KONI AGAR DIREALISASIKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

1. KAMI SETUJU DENGAN USULAN PERLUNYA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK, UNTUK ITU  KAMI LAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTAN MULAI JENJANG TK, SD DAN MENENGAH.

1. DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK RSBI TELAH KAMI ALOKASIKAN SETIAP TAHUN DALAM APBD KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU, KARENA PEMBIAYAAN RSBI JUGA DIDUKUNG OLEH APBN DAN APBD PROPINSI.

1. PENINGKATAN MUTU PROMOTIF DAN PREVENTIF DILAKUKAN BAIK DALAM GEDUNG (PENINGKATAN SARANA PUSKESMAS TERMASUK GEDUNG) MAUPUN DI LUAR GEDUNG ANTARA LAIN POS YANDU, POLINDES, DESA SIAGA, JUMANTIK DENGAN MELIBATKAN SELURUH MASYARAKAT. PENINGKATAN MUTU KURATIF DILAKSANAKAN DENGAN PERBAIKAN SARANA, PENAMBAHAN SARANA, PENINGKATAN KETRAMPILAN PETUGAS SAMPAI PENAMBAHAN TENAGA PUSKESMAS SERTA TETAP DIPERTAHANKAN SERTIFIKAT ISO DI PUSKESMAS. SEDANGKAN UPAYA REHABILITASI DILAKSANAKAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT BERUPA TERAPI TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI KECACATAN UTUK BISA MENJADI LEBIH BAIK KONDISINYA. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TERSEBUT DIATAS DITUNJANG DENGAN SISTEM RUJUKAN YANG OPTIMAL DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA UPAYA PELAYANAN SWASTA.

1. JAWABAN TERKAIT PERLUNYA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA KESEHATAN, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN YANG DILAKUKAN KHUSUSNYA BAGI IBU HAMIL DI PUSKESMAS MELIPUTI:
   1. PROMOSI PADA TEMPAT PELAYANAN DI PUSKESMAS MELALUI POJOK GIZI;
   2. PROMOSI MEDIA (POSTER, LEAFLET DENGAN MEMBERIKAN BUKU KIA PADA SASARAN);
   3. PROMOSI TENTANG GIZI IBU HAMIL YANG DILAKSANAKAN DI DESA SIAGA DAN POSYANDU;
   4. PROMOSI KESEHATAN DENGAN SASARAN MURID SMP DAN SMA KHUSUSNYA REMAJA PUTRI SEBAGAI CALON IBU YANG AKAN MELAHIRKAN GENERASI  PENERUS.

UPAYA PROMOSI YANG DILAKUKAN DIRASAKAN MASIH BELUM SESUAI HARAPAN, KARENA KETERBATASAN BAIK DANA, SARANA DAN MEDIS  .

1. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN, PERLU KAMI JELASKAN BAHWA PENGANGKATAN CPNS DARI TENAGA HONORER, TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN DOKTER PTT YANG TELAH MENGABDI DI KABUPATEN SIDOARJO DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DAN PERLU KAMI SAMPAIKAN JUGA BAHWA UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN DOKTER SPESIALIS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO JUGA MENGUPAYAKAN DENGAN :

-          PROSES SELEKSI PENERIMAAN CPNS DARI FORMASI PELAMAR UMUM ;

-          MENERIMA PNS PINDAHAN/ MUTASI DARI DALAM PROVINSI MAUPUN DI LUAR PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN SANGAT SELEKTIF SESUAI KETENTUAN DALAM PERATURAN YANG BERLAKU.

1. ANGGARAN UNTUK JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TELAH DITINGKATKAN, HAL INI UNTUK MENGAKOMODIR PASIEN MISKIN NON KUOTA, NAMUN HAL INI TETAP HARUS SELEKTIF UNTUK MENGHINDARI SALAH SASARAN.

1. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA RSUD KABUPATEN SIDOARJO DITETAPKAN MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SIDOARJO BULAN NOPEMBER 2008. DAN PELAKSANAANNYA BARU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2009. PERHITUNGAN NERACA RUGI/LABA BARU DIBUAT UNTUK PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG SAAT INI MASIH  DALAM PROSES PENYUSUNAN.

1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN, OLEH KARENA ITU KAMI SELALU INGIN MENINGKATKAN BAIK KULITAS MAUPUN KUANTITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS SDM AGAR MAMPU BERSAING DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN MENDAPATKAN PRESTASI KERJA.

1. TERKAIT TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN DAN JUMLAH PENCARI KERJA,  DIBUTUHKAN BALAI-BALAI LATIHAN KERJA BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DALAM UPAYA MENJEMBATANI ANTARA DUNIA PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA.   UNTUK ITU KAMI DARI PIHAK EKSEKUTIF SEPENDAPAT  DALAM MENDUKUNG BALAI LATIHAN KERJA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA, SELAMA MASIH DALAM KORIDOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. JAWABAN TERKAIT KESEJAHTERAAN BURUH DAN KEBERADAAN PERUSAHAAN OUTSOURCHING TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI PAN-PKS.

1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN BAHWA UPAYA MERAZIA ANAK JALANAN DAN PENGEMIS MASIH TERKENDALA TERSEDIANYA SARANA PENAMPUNGAN (LIPONSOS) YANG SAAT INI MASIH KAMI LAKSANAKAN DALAM TAHAP PERENCANAAN.

1. TERHADAP UPAYA PROMOSI DAN SOSIALISASI POTENSI SENI BUDAYA DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PERLU KAMI JELASKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SUDAH BERUPAYA MEMPROMOSIKAN DAN MENSOSIALISASIKAN SERTA MENGEMBANGKAN POTENSI SENI BUDAYA PARIWISATA DAERAH MELALUI BERBAGAI KEGIATAN ANTARA LAIN :
   1. SECARA PERIODIK MENGADAKAN PAGELARAN SENI BUDAYA, LOMBA SENI BUDAYA DI PANGGUNG DELTA KRIDA BUDAYA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (SEPULUH KALI DALAM SATU TAHUN).
      1. MENGADAKAN PAGELARAN SENI BUDAYA DAN PROMOSI PARIWISATA DI ANJUNGAN JATIM TMII JAKARTA (SATU KALI DALAM SATU TAHUN).
      2. MENGIKUTI BERBAGAI JENIS FESTIVAL SENI DAN BUDAYA  JAWA TIMUR ANTARA LAIN :

-          FESTIVAL PERMAINAN RAKYAT SE-JAWA TIMUR DI SURABAYA;

-          FESTIVAL KARYA TARI SE-JAWA TIMUR DI SURABAYA;

-          FESTIVAL TARI TRADISIONAL SE-JAWA TIMUR DI SURABAYA;

-          FESTIVAL KESENIAN PESISIR UTARA DI PAMEKASAN;

-          FESTIVAL LAGU DAERAH SE-JAWA TIMUR DI SURABAYA;

-          FESTIVAL PENULISAN NASKAH DAN TETEMBANG MOCOPAT SE-JAWA TIMUR DI SURABAYA;

-          PENGIRIMAN DUTA TARI JAWA TIMUR DI PAMEKASAN DAN SURABAYA;

-          MENGIKUTI PAWAI TA’ARUF DALAM MTQ SE JAWA TIMUR DI JEMBER.

1. PEMBUATAN BUKU TATA RIAS KEMANTEN KHAS SIDOARJO ”PUTRI JENGGOLO” DAN TATA CARA UPACARA ADATNYA ”TEBUS JAGO LORO PANGKON”.

ADAPUN DARI KEGIATAN-KEGIATAN TERSEBUT BERHASIL MEMPEROLEH PRESTASI SEBAGAI BERIKUT:

1. SEBAGAI 5 (LIMA) PENYAJI UNGGULAN NON RANKING DALAM FESTIVAL TARI TRADISIONAL SE-JAWA TIMUR TAHUN 2009;
2. SEBAGI 10 (SEPULUH) PENYAJI TERBAIK NON RANKING DALAM FESTIVAL LAGU DAERAH SE-JAWA TIMUR TAHUN 2009;
3. SEBAGAI 10 (SEPULUH) PENYAJI UNGGULAN TERBAIK DALAM FESTIVAL KARYA TARI SE-JAWA TIMUR TAHUN 2009;
4. SEBAGAI 10 (SEPULUH) PERMAINAN TERBAIK NON RANKING DALAM FESTIVAL PERMAINAN RAKYAT TAHUN 2009;
5. JUARA I, II DAN III PENULISAN NASKAH MOCOPAT DALAM LOMBA PENULISAN NASKAH DAN TETEMBANGAN MOCOPAT SE-JAWA TIMUR TAHUN 2009 DI SURABAYA.

1. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGAN FRAKSI PDI-P TENTANG PERLUNYA PENGAWASAN DAN MONITORING KEGIATAN REHAB RUMAH MISKIN, UNTUK ITU  AKAN LEBIH KAMI DITINGKATKAN.

1. KRITERIA PENERIMA RASKIN DITENTUKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). BADAN INI DIPERCAYA OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENYEDIAKAN DATA BAIK DATA NAMA DAN ALAMATNYA. UNTUK PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2009 SUDAH SESUAI DENGAN NAMA DAN ALAMAT YANG SUDAH DITENTUKAN.

1. TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PDI-P TERKAIT PEMBERIAN DANA BANTUAN-BANTUAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN TERKESAN SANGAT BIROKRATIS DAN SANGAT PANJANG, DAPAT KAMI JELASKAN  BAHWA SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 BAHWA PEMBERIAN BANTUAN TERSEBUT TIDAK SECARA TERUS MENERUS/ TIDAK BERULANG SETIAP TAHUN ANGGARAN, SELEKTIF DAN MEMILIKI KEJELASAN PERUNTUKAN PENGGUNAANNYA. DAN SESUAI SARAN DARI BPK BAHWA DANA BANTUAN BAIK SOSIAL MAUPUN KEAGAMAAN DIJADIKAN SATU PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.

1. TIDAK ADA PUNGUTAN RETRIBUSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERDA, SEHINGGA SAAT INI TIDAK PERLU ADA PENCABUTAN PERDA, NAMUN SEIRING DENGAN AKAN DIBERLAKUKANNYA JAMKESDA, KE DEPAN AKAN DILAKUKAN KAJIAN APAKAH DI PERLUKAN PERUBAHAN ATAU TIDAK TERHADAP PERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA.

Tweet