Pimpinan Sementara DPRD beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

LAPORAN KINERJA PANSUS DAMPAK LUAPAN LUMPUR PORONG DPRD KAB SIDOARJO TAHUN 2009 – 2010

0 comments

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Yang kami hormati ;

  • Saudara   Pimpinan serta Anggota Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
  • Saudara  Sekretaris Dewan dan segenap Jajarannya.

Juru Bicara Pansus Lumpur - H. Nyubiatno

Mengawali Laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, kami menyampaikan rasa syukur kehadirot Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW figur Pimpinan Umat yang harus diteladani, Beliaulah cahaya penenang dalam kegelapan, penuntun ke jalan yang lurus serta penyelamat hamba Allah yang tenggelam dalam kesesatan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini luapan Lumpur panas  yang menimpa masyarakat kita belum juga teratasi.  Kami segenap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo turut merasakan keprihatinan yang sangat mendalam, serta akan terus  berusaha dan berdoa mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur panas Porong. Semoga para korban lumpur panas Lapindo senantiasa diberikan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami sampaikan terima kasih kepada :

  1. Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ;
  2. Segenap Anggota Panitai Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong DPRD Kabupaten Sidoarjo yang  telah memberikan kontribusi pemikiran, usul, saran dan pendapatnya, guna penyempurnaan Laporan Panitia Khusus ini.

Adapun Laporan Panitia  Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong ini , kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN

BAB II       URAIAN KEGIATAN

BAB III      REKOMENDASI

BAB IV      PENUTUP


BAB  I

PENDAHULUAN

Sudah 4 tahun masyarakat Sidoarjo hidup berdampingan dengan lumpur panas Lapindo. Persoalan yang terjadi akibat lumpur ini, dampaknya sangat besar, tidak hanya terhadap masyarakat Sidoarjo saja tetapi juga kepentingan warga Jawa Timur khususnya bagian selatan dan timur. Dampak yang terjadi akibat lumpur ini menyentuh seluruh tatanan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang langsung terkena lumpur Lapindo. Ini terbukti pertumbuhan ekonomi Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 0,5 persen di bawah pertumbuhan nasional.

Perkembangan terakhir dengan munculnya bubble – bubble diluar area peta terdampak hingga kini belum ada kepastian hukum tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Kondisi ini menciptakan kecemasan dan keresahan bagi warga masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan dan perjuangan Panitia Khusus Luapan Lumpur Porong DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menindaklanjuti aspirasi warga korban lumpur dalam hal untuk memperjuangkan dan mempertegas kembali bahwa hak-hak korban lumpur baik berupa proses jual beli maupun bentuk bantuan sosial lainnya sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres 48 Tahun 2008 dan Perpres 40 Tahun 2009, yang berada di kawasan area peta terdampak maupun diluar kawasan area terdampak, perlu segera ada penanganan dan tindaklanjut yang jelas serta komprehensif.

Panitia Khusus meminta agar permasalahan lumpur tidak diselesaikan secara parsial tetapi lebih secara menyeluruh dan adil.

Penderitaan korban lumpur Porong menjadi tanggung jawab kita semua untuk segera menuntaskannya. Rusaknya infrastruktur, putusnya jalan akses utama perlu mendapat prioritas dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Belum lagi hilangnya fasilitas umum, keagamaan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya yang harus segera dipikirkan solusinya.

Selanjutnya Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong sebagaimana tugas dan wewenangnya , menerima aspirasi korban lumpur, menghimpun permasalahan sosial dilapangan, menyimpulkan dalam bentuk rekomendasi dan mengawal serta memperjuangkan ganti rugi yang menjadi hak masyarakat korban luapan lumpur Porong.

Laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini memuat hasil kegiatan yang telah dilakukan selama masa kerja 6 (enam) bulan  dan dibacakan dalam     Rapat  Sidang   Paripurna   DPRD   Kabupaten   Sidoarjo  tanggal 15 Juni  2010.

BAB II

URAIAN KEGIATAN

1. DASAR

  1. Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten Sidoarjo
  2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal   19 Nopember 2009 .
  1. PERSONIL PANITIA KHUSUS

Susunan Panitia Khusus Luapan Lumpur Porong  DPRD Kabupaten Sidoarjo  Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

1.    DAWUD BUDI SUTRISNO, SH, M.Hum.            PENGARAH

2.    H. ABDUL KOLIK, SE                                               PENGARAH

3.    H. KHULAIM JUNAIDI, SP.                                 PENGARAH

4.    IMAM SUPI’I                                                             PENGARAH

5.    H. SULKAN WARIONO                                           KETUA PANSUS

6.    MUNDZIR DWI ILMIAWAN                                WAKIL KETUA PANSUS

7.    H. SUNGKONO                                                          SEKRETARIS PANSUS

8.    H. NYUBIATNO, BA.                                              ANGGOTA PANSUS

9.    MOCH. AGIL EFFENDI, SE.                                 ANGGOTA PANSUS

10.  ISA HASANUDIN, SH.                                           ANGGOTA PANSUS

11.  H. FAHRUR ROZY                                                   ANGGOTA PANSUS

12   H. SHODIQUN SAID                                                ANGGOTA PANSUS

13.  MAHMUD, SE.                                                          ANGGOTA PANSUS

14.  ADITYA NINDYATMAN, ST.                            ANGGOTA PANSUS

15.  TAUFIK HIDAYAT TY, S.Ked.                         ANGGOTA PANSUS

16.  WARIH ANDONO, SH.                                         ANGGOTA PANSUS

17.  Dra. ENNY SURYANI, SH.                                ANGGOTA PANSUS

18.  Drs. HERU, SH.                                                       ANGGOTA PANSUS

19.  EDI SUSANTO                                                        ANGGOTA PANSUS

3. POKOK – POKOK PERMASALAHAN

    Pokok – pokok permasalahan yang menjadi pembahasan Panitia Khusus ini pada Semester I tahun 2010 adalah :

    1. Ganti rugi sesuai Perpres 14 Tahun 2007 untuk pengusaha UMKM yang melalui B to B, hanya dinilai sekitar 60% dari nilai aset sesungguhnya, terbayar 20%+10%, selanjutnya hanya janji-janji yang sampai saat ini belum terealisasi.
    2. Untuk ganti rugi wargapun yang diatur dalam Perpres 14/2007 masih ada yg 20%nya belum terealisasi.
    3. Pemerintah belum memberikan rasa aman bagi masyarakat.
    4. Warga Mindi ingin agar wilayah Mindi mendapat kepastian penanganan, karena posisinya yg sangat dekat dengan tanggul, seharusnya bisa tercover dalam Perpres 40/2009.
    5. Ganti Rugi Aset Pemerintah
    6. f.    Warga Besuki Timur Tol, sampai saat ini belum terpayungi oleh kebijakan/aturan hukum yang jelas, minta agar diperlakukan sama dengan warga yg tercover dalam Perpres 48/2008.
    7. Pemkab. Sidoarjo tidak dalam posisi strategis dalam mengambil keputusan terkait lumpur Lapindo, sehingga Pemkab hanya mampu menyampaikan usulan warga ke instansi di atas yang lebih berwenang.
    8. Permasalahan lainnya adalah bagaimana menutup sumber luapan lumpur, alternative terbaik pembuangan lumpur selain ke kali porong dan penanggulan lumpur yg belum efektif dan efisien.

    1. 4. PELAKSANAAN KEGIATAN

    Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal  24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal  24 Mei 2010, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

    1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Panitia Khusus ;
    2. Identifikasi Permasalahan;
    3. Peninjauan lokasi untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan ;
    4. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BPLS, PT. Lapindo Brantas Inc, PT. Minarak Lapindo Jaya dan perwakilan warga ;
    5. Bersama dengan perwakilan warga melakukan audiensi ke Badan Anggaran DPR RI, Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Sosial RI, Komnas HAM, Menteri Keuangan, PT. Lapindo Brantas di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terhadap penyelesaian dan penanganan dampak luapan lumpur ;
    6. Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan BPLS terkait penanganan dampak luapan lumpur Porong;
    7. Pembuatan laporan dan rekomendasi Panitia Khusus.

    5.  HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi, konsultasi, mediasi dan audiensi dengan berbagai pihak terkait yang telah dilakukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo, terhadap penanganan dampak luapan lumpur Porong maka Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong DPRD Kabupaten Sidoarjo melaporkan capaian hasil kegiatan sebagai berikut :

    1.  Terlaksananya Rapid Survey oleh Tim Independen Kajian Kelayakan Hunian ;

    2.   Dukungan dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi V dan Komisi VIII DPR RI serta Komnas HAM menekan Pemerintah Pusat (Presiden) mengambil alih seluruh permasalahan lumpur termasuk ganti rugi dan dana talangan bagi yang belum terbayar oleh PT. Lapindo, melalui penganggaran di APBN.


    BAB III

    REKOMENDASI

    Setelah mencermati perkembangan terakhir dan data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan pihak – pihak terkait , antara lain sebagai berikut:

    1. Meminta kepada Tim Independen Kajian Kelayakan Hunian segera menyelesaikan survey dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya Gubernur harus segera membuat rekomendasi yang tepat dan memenuhi harapan masyarakat.
    2. Dengan melihat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 284/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL, putusan Mahkamah Agung No: 24P/HUM/2007, dan Laporan Hasil Rapat Pleno Tim P2LS DPR RI No: PW.01/4247/DPR RI/VII/2009 , yang secara tersurat membebaskan PT. Lapindo Brantas Inc, dari tuntutan hukum. Maka Pansus Meminta kepada Pemerintah Pusat (Presiden) untuk mengambil alih seluruh penanganan dampak luapan lumpur Porong termasuk ganti rugi yang belum terselesaikan oleh PT.Lapindo Brantas Inc. dengan dana yang dibebankan kepada APBN.
    3. Meminta kepada Pemerintah Pusat (Presiden) agar menetapkan kebijakan yang bersifat menyeluruh, komprehensif dan tidak parsial, yang merupakan grand design penyelesaian luapan lumpur secara paripurna
    4. Mendesak Pemerintah Pusat agar relokasi jalan arteri segera diselesaiakan dengan percepatan pembebasan lahan.
    5. Meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera mendata infrastruktur, aset pemkab, aset desa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas keagamaan yang terdampak luapan lumpur, kemudian menentukan skema penanganannya.

    BAB IV

    P E N U T U P

    Demikian laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyadari bahwa masih banyak target Panitia khusus yang belum dapat tercapai, namun demikian besar harapan kami agar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat menerima laporan Panitia Khusus dan meneruskan rekomendasi yang telah kami sampaikan di atas kepada Pemerintah dan pihak terkait.

    Sebelum mengakhiri laporan ini izinkan  kami atas nama Pimpinan dan Anggota Pansus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Panitia Khusus ini.

    Demikian Laporan Panitia Khusus Dampak Luapan Lumpur Porong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dapat kami sampaikan. Akhirnya marilah kita, bersama. memanjatkan do’a, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridhoi-Nya serta memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua.

    Wassalamualaikum wr. wb.

    Sidoarjo,  15 Juni 2010

    PANITIA KHUSUS DAMPAK LUAPAN LUMPUR PORONG

    DPRD  KABUPATEN SIDOARJO

    Ketua,                                    Sekretaris,

    T t d                                                T t d

    H. SULKAN WARIONO H. SUNGKONO

    Juru Bicara Pansus Lumpur

    T t d

    H. NYUBIATNO


    Beri Komentar