Pimpinan Sementara DPRD beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

Laporan Pansus DPRD Terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo TA 2010

1 comment

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat :

1.     Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ;

2.     Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Sidoarjo.

Yang kami hormati Saudara :

1.     Para FORPIMDA/ anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

2.     Para Komandan, Kepala Kesatuan TNI dan Polri ;

3.     Sekretaris Daerah beserta Jajaran Pejabat di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo ;

4.     Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sidoarjo ;

5.     Para Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, LSM , para  Wartawan, Organisasi Wanita dan hadirin undangan yang berbahagia.

 

Jubir Pansus LKPJ Bupati Sidoarjo TA 2010 menyampaikan Laporannya kepada Pimpinan Sidang Dewan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmad taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar.

 

Rapat Dewan yang kami hormati ;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna I tanggal, 21 April 2011

Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, para Pejabat Eksekutif yang ikut  memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan Materi LKPJ dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diperoleh gambaran dan kondisi obyektif kinerja Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010.

 

Rapat Dewan yang kami hormati

Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

 

Rapat Dewan yang terhormat ;

Pada kesempatan yang lalu Sdr. Bupati Sidoarjo telah memaparkan hasil kinerjanya dalam dekade satu tahun anggaran 2010, dengan demikian kiranya patut kita berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hasil kinerja tersebut, akan tetapi dengan melihat kondisi realita dilapangan masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadikan kita semua sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan. Oleh karenanya perkenankan Panitia khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas LKPJ Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2010 untuk menyampaikan hasil laporan dan temuan dilapangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan tindak lanjut yang konkrit dari Sdr. Bupati Sidoarjo. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam mengemban amanat masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

 

II. DASAR

A.    Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27; ( 2 ), Pasal 42; ( 1 ) butir h ;

B.     Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Pasal 15 – 25 ;

C.     Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.  6  Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran  2010.

 

III. ANGGOTA PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN SIDOARJO

1.      ISWAHYUDI, SE                                         ( Ketua )

2.      Drs. MASHURI, BS                                     ( Wakil Ketua )

3.      ADHI SAMSETYO, SH                                 ( Anggota )

4.      ARIS FIRMANSYAH                                    ( Anggota )

5.      H. KUSMAN                                                ( Anggota )

6.      SUSANTO                                                  ( Anggota )

7.      ISA HASANUDIN, S.Hi                                ( Anggota )

8.      TARKIT ERDIANTO                                    ( Anggota )

9.      H. SULKAN WARIONO                                ( Anggota )

10.      Drs. Ec. H. UNGGUL PRABAWA, MM ( Anggota )

11.      EMIR FIRDAUS, ST. MM                            ( Anggota )

12.      Drs. HERU, SH                                          ( Anggota )

13.      H. USMAN, M.Kes                                      ( Anggota )

 

IV.MATERI DAN WAKTU PEMBAHASAN

Materi pembahasan Pansus adalah LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2010 yang pembahasannya dilaksanakan tanggal 21 April s/d 21 Mei 2010 sebagai rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam jadwal kegiatan Pansus ( sebagaimana terlampir ) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

 

V. METODE PENILAIAN

Metode penilaian LKPJ Bupati Sidoarjo tahun Anggaran 2010 merujuk pada UU No. 32 Th. 2004 dan PP No. 3 Th. 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta kajian Pansus terhadap :

A.    Kebijakan Pemerintah Daerah ;

B.     Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;

C.     Penyelenggaran Urusan Pemerintah daerah ;

D.    Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;

E.     Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

 

VI. PROSES PENILAIAN

Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis program dan kegiatan yang tercover dalam APBD Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu RPJPD, RPJMD, KUAPPAS, RKPD dan LAKIP tahun 2010.


VII. HASIL PENILAIAN

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 maka dengan ini Pansus menyampaikan laporan sebagai berikut :

A.    Kebijakan Umum Pemerintah Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 maka ditetapkanlah prioritas pembangunan sebagai berikut :

1.     Pengentasan kemiskinan penduduk miskin dan penggangguran melalui peningkatan aksesebilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dan sarana prasarana ekonomi local.

2.     Pemberdayaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan keamanan serta perwujudan tata pemerintahan yang baik guna menciptakan pelayanan public yang optimal.

3.     Pemanfaatan sumberdaya alam potensial yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;

4.     Penguatan pembangunan infrastruktur perhubungan dan energi serta perluasan investasi dalam bidang pertanian dan UMKMK guna meningkatan pertumbuhan ekonomi.

 

B.     Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan Belanja  Daerah. Posting anggaran yang tercover dalam APBD diklasifikasikan dalam tiga pos, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

I . PENDAPATAN

1.     Pendapatan Asli Daerah                 Rp.    356.166.930.409,32

2.     Dana Perimbangan                           Rp.    969.298.842.540,00

3.     Lain-lain pendapatan daerah yang sah                                        Rp.    349.385.830.183,00

Jumlah Pendapatan                                   Rp. 1.674.851.603.132,32

 

II. BELANJA

1.     Belanja operasi                           Rp. 1.397.926.081.785,19

2.     Belanja Modal                             Rp.    174.710.771.486,00

3.     Belanja tidak terduga                  Rp.          549.100.000,00

Jumlah belanja                               Rp. 1.573.185.953.271,19

Surplus / Defisit                             Rp.    101.665.649.861,13

 

III. PEMBIAYAAN

1.     Penerimaan Pembiayaan daerah     Rp.   152.466.496.700,70

2.     Pengeluaran Pembiayaan Daerah    Rp.     29.897.414.946,00

Pembiayaan Netto                          Rp.   122.569.081.754,70

Sisa lebih perhitungan anggaran     Rp.   213.049.655.974,83

Besarnya SILPA ini dikarenakan perencanaan yang kurang maksimal (lemah), sehingga banyak program dan kegiatan yang gagal dilaksanakan.

 

Rapat dewan yang terhormat :

Setelah mencermati kerangka anggaran tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :

1.     Tidak diperolehnya data mengenai potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Dan hal ini menyebabkan :

a.     Tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai pada masing-masing jenis pendapatan, sehingga dibutuhkan analisa pendapatan Retribusi pada setiap obyek Retribusi dan Pajak Daerah.

b.     Tidak  ada parameter obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan.

c.      Penarikan Retribusi harus diikuti dengan pelayanan yang lebih baik.

 

2.     Tidak diperoleh informasi valid mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur pemungutan pendapatan pada setiap jenis pendapatan, hal ini menyebabkan tidak dapat diperoleh respon untuk memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang variabel-variabelnya terdiri dari organisasi pemungutan, prosedur pemungutan, serta kapasitas kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan.

a.     Pengukuran secara obyektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah melalui kegiatan penelitian yang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten.

b.     Secara berkelanjutan terus memperbaharui dan mengembangkan sistem serta prosedur pemungutan pada setiap jenis pendapatan.

Besarnya anggaran aparatur tersebut, belum dapat mempengaruhi perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

 

C.  Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Kami sampaikan dalam bentuk Tabel yang menampilkan permasalahan pada 26 urusan wajib dan urusan khusus beserta rekomendasi yang perlu mendapatkan tindak lanjut dan tindakan serius dari Sdr. Bupati untuk perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH

Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Rekomendasi
 

1

 

Pendidikan

 

a.  Menurunnya trend Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan SD/MI, menunjukkan masih terdapat siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah pada jenjang SD/MI.

Pendukung :

Data tahun 2008, APM sebesar  113,15%, tahun 2009 sebesar 101,50% dan tahun 2010 sebesar 98,72. Untuk APK, tahun 2008 sebesar 139,22%, tahun 2009 sebesar 114,49% dan tahun 2010 sebesar 109,96%

 

b. Trend APM dan APK tahun 2010 pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang tidak konsisten menuju trend yang meningkat menunjukkan masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya dan masih terdapat siswa yang putus sekolah pada masing tingkat pendidikan tersebut.

Pendukung :

Data APS, untuk SMP/MTs, tahun 2008 sebesar 0,02%, tahun 2009 sebesar 0,05% dan tahun 2010 sebesar 0,15%

Data APS, untuk SMA/MI/SMK, tahun 2008 sebesar 0,05%, tahun 2009 sebesar 0,51% dan tahun 2010 sebesar 0,47%

 

c.  Berdasar kepada pencapaian kinerja APM, APK dan APS, menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 9 tahun.

d. Tidak tersedianya data base bangunan sekolah di setiap Kecamatan, pada masing-masing tingkat pendidikan, yang dapat menunjukkan kondisi dan jumlah sekolah untuk kemudian dapat diketahui kualitas ruang kelas yang digunakan, sampai kemudian diketahui rasio daya tampung ruang kelas terhadap jumlah murid.

e. Terjadinya ketimpangan dalam penyebaran daya tampung siswa di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan tidak meratanya standar mutu sarana dan prasarana sekolah.

 

f.   Rendahnya tingkat SDM dengan indikator masih banyaknya penduduk pada tingkat pendidikan akhir SD dapat menjadi penyebab lemahnya daya saing SDM di Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi era globalisasi.

Pendukung :

Data Dispenduk Capil September Tahun 2010, sebesar  407.200 orang dari total jumlah penduduk sebesar 2.031.362 orang yang artinya bahwa 20% penduduk di Sidoarjo tingkat pendidikan tertinggi adalah SD.

 

g.  Masih banyak biaya tambahan yang menjadi kebijakan Kepala Sekolah pada murid yang dikemas dengan istilah dana partisipasi.

 

1.     Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas wajib balajar 9 tahun, dengan tujuan program dan target output kegiatan yang jelas dan terukur untuk kemudian dapat mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Dimana program dan kegiatan tersebut dititik beratkan pada pendekatan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, baik orang tua maupun siswa, tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Membangun data base (sistem informasi) pendidikan, yang dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi urusan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari jumlah sekolah, kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid, rasio murid dan daya tampung ruang kelas, rasio jumlah guru mata pelajaran tertentu dengan murid dan informasi lainnya yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan urusan pendidikan.

 

 

 

3.     Membuka kesempatan bagi semua pihak baik pemerintah daerah maupun swasta untuk membangun tempat-tempat pelatihan ketrampilan khusus guna mempersiapkan sumber daya manusia yang handal menghadapi era globalisasi.

 

 

 

 

 

 

4.     Mewajibkan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk tidak memberlakukan biaya-biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan.

2 Kesehatan a.  Meningkatnya Prevelensi Gizi Kurang untuk balita pada tahun 2010 sebesar 9,36% (meski kurang dari target 11%) dapat memicu meningkatnya tingkat balita dengan gizi buruk, yang kemudian bila tidak diperhatikan secara serius dapat meningkatkan angka kematian balita di Kabupaten Sidoarjo pada waktu yang akan datang. 

 

b. Menurunnya kualitas atau mutu pelayanan rumah sakit ditandai dengan meningkatnya angka NDR (Net Death Rate) pada tahun 2010 sebesar 2,7 % dibanding tahun 2009 sebesar 2,49%.

c.  Masih belum cukupnya tenaga dokter dan tenaga para medis dibandingkan dengan rasio penduduk yang dilayani menyebabkan pelayanan rawat jalan yang belum optimal.

d. Jam kerja puskesmas tidak sesuai dengan ketentuan.

e. Belum semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo melakukan pelayanan rawat inap yang dilengkapi dokter jaga.

 

 

 

 

 

f.   Belum meratanya ponkesdes di setiap desa menyebabkan lambatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa yang sudah seharusnya mendapatkan pelayanan cepat dan cermat.

 

1.     Memperbanyak komunikasi secara langsung kepada masyarakat dalam memberikan informasi tentang pentingnya gizi balita yang cukup melalui media Posyandu. 

 

 

 

 

2.     Melakukan pelatihan mengenai standar mutu pelayanan kepada tenaga medis dan para medis baik yang tugas di rumah sakit maupun puskesmas

3.     Melakukan perbaikan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar dan prosedur pelayanan rumah sakit dan puskesmas terhadap pasien. Dimana standar dan prosedur tersebut mampu menjelaskan bagaimana peran rumah sakit, puskesmas beserta tenaga medis maupun para medisnya terhadap pasien.

 

4.     Melakukan pendataan terhadap jumlah dan lokasi ponkesdes yang sudah tersedia, serta melakukan pendataan terhadap tenaga medis yang tersebar di seluruh desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

 

5.     Setelah melakukan pendataan secara akurat terhadap jumlah ponkesdes dan tenaga medis diupayakan untuk segera menambah ponkesdes dan tenaga medis pada lokasi yang kurang.

3 Kepemudaan dan Olahraga a.  Pengalihan fungsi stand-stand GOR sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh : berdirinya café-café, kantor pemasaran perumahan, salon  kecantikan 

b. Banyak sarana olahraga yang kondisinya tidak layak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Tidak sehatnya keberadaan air kolam renang GOR yang disebabkan tidak pernah dilakukan pergantian air secara berkala dan treatmen yang lebih memadai.

 

 

 

 

 

d. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum menunjukkan program kegiatan yang maksimal dan kreatif sehingga terkesan minim program.

 

e. Banyaknya fasilitas olahraga yang dibangun tapi tidak pernah difungsikan. Seperti gedung tennis indoor dipakai gudang obat.

1.     Melakukan pendataan ulang terhadap semua sarana olahraga dan sarana penunjang lain yang berada pada lokasi sarana olahraga tersebut, baik dari jumlah, kondisi, masa sewa dan peruntukan yang terjadi pada masa sekarang. 

2.     Melakukan penertiban dan penataan terhadap sarana-sarana penunjang yang ada di sekitar sarana olaraga untuk dikembalikan sesuai dengan peruntukannya.

 

3.     Melakukan renovasi terhadap sarana olahraga yang tidak layak sesuai dengan standar minimum, agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

 

4.     Membuat standar manajemen yang baku terhadap kolam renang di GOR, dengan ruang lingkup pengaturan meliputi : organisasi pengelolaan, job diskripsi, dan perawatan terhadap sarana dan prasaran yang ada.

5.     Perlu adanya investasi baru untuk pengadaan alat pengelola kualitas air

 

6.     Membuat program-program inovatif yang berbasis pada kinerja sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya.

 

7.     Segera difungsikan sebagaimana fungsi perencanaan semula.

4 Penanaman Modal a.  Banyak Perusahaan yang berdiri tidak memiliki ijin usaha dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang behubungan dengan jenis usahanya. 

Contoh :

pendirian tower-tower yang tidak dilengkapi dengan ijin operasional, pembukaan SPBU yang tidak disertai ANDAL-LALIN, pembukaan mall baru yang belum dilengkapi ijin-ijin dan ANDAL-LALIN

 

b. Menjamurnya minimarket (waralaba) di seluruh pelosok desa, sehingga berpengaruh negatif  terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

 

 

 

 

 

 

c.  Belum terpetakannya jenis-jenis investasi/penanaman modal yang akan sangat mungkin kedepan akan sangat mempengaruhi perkonomian Kabupaten Sidoarjo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Banyak monitoring dan evaluasi serta kajian-kajian yang berkaitan dengan investasi di Bagian Perekonomian yang memakan biaya tinggi akan tetapi tidak mempunyai dampak positif baik bagi pemanfaatan penggunaan anggaran maupun terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

 

1.     Melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan jenis usahanya 

 

 

 

 

 

2.     Melakukan pendataan terhadap seluruh minimarket yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.     Membuat suatu peraturan bupati tentang ijin pendirian minimarket melihat pada satu wilayah dengan menekankan pada batas maksimal pada satu wilayah agar dapat melindungi usaha kecil dari praktek-praktek perdangan kartel yang dikemas waralaba.

 

4.     Membuat sistem informasi tentang kondisi investasi beserta dengan jenis investasi dan lokasi, yang nantinya akan berguna bagi perencanaan daerah dalam urusan penanaman modal dan bagi pihak swasta yang akan menanamkan modal di Kabupaten Sidoarjo.

5.     Mencoba menarik investasi lokal maupun asing dengan memanfaatkan media informasi maupun media lain misal pameran-pameran baik taraf nasional maupun internasional untuk memberikan informasi tentang produk-produk unggulan Kabupaten Sidoarjo.

 

6.     Melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan evaluasi dan monitoring serta kajian-kajian yang sudah dilakukan, untuk kemudian dapat dinilai kemanfaatan dari masing-masingnya, sehingga pemanfaatan anggaran dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a.  Banyak koperasi di dalam operasional kegiatannya menyimpang dari ijin (bahkan tidak berijin) dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. 

Contoh : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / (KSU) yang melakukan praktek simpan pinjam tidak pada anggotanya

 

b. Banyak UKM yang masih mengalami kesulitan akses informasi dan bantuan modal

 

 

 

1.     Meninjau kembali keberadaan Koperasi yang melakukan penyimpangan terhadap asas-asas perkoperasian 

2.     Melakukan pembinaan, penertiban dan penindakan, terhadap Koperasi yang terbukti melakukan praktek penyimpangan terhadap asas-asas perkoperasian.

 

3.     Mensosialisasikan prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan modal dan menciptakan kemudahan bantuan modal tanpa jaminan pada skema kredit dibawah 5 juta.

6 Kependudukan dan Catatan Sipil a.  Pelayanan dasar seperti pengurusan KTP dan KSK masih dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Masih ditemukan dilapangan pengurusan KTP dan KSK berkisar antara 2 – 3 minggu, dan lebih tragis lagi juga ditemukan pungutan liar diluar ketentuan. 

 

1.     Melakukan evaluasi secara komprehensif dan upaya serius terhadap pelayanan publik tersebut agar hal ini tidak terulang kembali pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya. 

 

7 Lingkungan Hidup a.  Banyaknya perusahaan-perusahaan yang belum memiliki dokumen UPL / UKL / AMDAL padahal sudah beroperasi lama. 

b. Banyak perusahaan yang memiliki IPAL tetapi dalam kenyataannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

c.  Tidak terpenuhinya standar baku mutu air terhadap air sungai dan limbah Rumah Sakit di sebagian besar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

 

 

 

 

 

d. Banyak TPS yang belum mampu melakukan pengelolaan sampah, sehingga terjadi  penumpukan sampah, seperti terjadi pada TPS Desa Tebel, Gedangan, Buduran, Waru, Taman dan Sedati.

e. Masih banyak dijumpai TPS-TPS di pinggir jalan umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

1.     Melakukan pendataan ulang secara ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang dalam jenis usahanya harus menyertakan dokumen-dokumen tersebut. 

2.     Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pengelola Rumah Sakit berupa himbauan, penyuluhan akan kesehatan masyarakat dan pengelolaan limbah yang benar.

3.     Menerbitkan Perda Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan limbah air, padat dan udara diikuti dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

4.     Melakukan pengkajian ulang terhadap manajemen pengelolaan sampah, dari TPS sampai TPA.

5.     Melakukan penelitian terhadap potensi dan realisasi  sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna mengukur kemampuan daya tampung TPA yang sudah ada. Sehingga akan memudah di dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam hal pilihan kegiatan dalam penanggulangan sampah, apakah memperlebar area TPA atau memperbanyak penggunaan mesin incenerator atau membangun sebanyak mungkin pengelolaan sampah dengan sanitary landfill.

 

 

8 Pekerjaan Umum a.  Lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik jalan dan bangunan menyebabkan masih banyaknya ditemukan kerusakan gedung atau bangunan yang belum diserahkan pada pemerintah daerah, perbaikan jalan yang terkesan tambal sulam, dan tidak memenuhi standar mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembangunan PJU-PJU tidak merata dan kondisi PJU-PJU yang sudah ada, banyak yang mati disebabkan kurangnya perhatian dan perawatan.

 

 

1.     Melakukan pengelolaan manajemen proyek dengan benar, bila berkaitan pada perencanaan, detail desain dan RAB jalan maupun bangunan harus benar. Bila berkaitan dengan pelaksanaan, pihak ketiga (kontraktor) harus mengikuti detail desain jalan atau bangunan yang sudah direncanakan. Bila berkaitan dengan pengawasan, pihak ketiga (konsultan pengawas), harus benar-benar melakukan pengawasan mendetail terhadap desain awal perencanaan dan kualitas mutu jalan maupun bangunan. 

2.     Pengawas teknis dari SKPD harus berperan aktif dan turun langsung, terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung di lapangan.

 

3.     Melakukan pengawasan lebih terhadap PJU-PJU yang sudah ada, dan bertindak cepat apabila diketahui terdapat PJU-PJU yang mati.

4.     Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat apabila ditemukan PJU-PJU yang mati, agar segera dilaporkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

9 Penataan Ruang a.  Pelaksanaan Perda RTRW  tidak diiringi dengan pembuatan Perda RDTRK sampai 18 kecamatan dan Perda Zonasi, sehingga pelaksanaan perencananan pembangunan tidak maksimal sehingga menimbulkan masalah pada pelaksanaanya. 1.     Pemerintah Daerah untuk segera melengkapi dokumen-dokumen RDTRK sampai 18 kecamatan dan segera menyusun Perda Zonasi guna kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo dan proses pembangunan secara keseluruhan.
10 Perumahan a.     Masih kurangnya pembangunan perumahan yang berpihak kepada masyarakat dengan pendapatan rendah 

 

 

 

 

 

 

b.     Banyaknya fasum dan fasos yang beralih fungsi menjadi fungsi ekonomis menjadi unit-unit rumah/ruko yang dijual

 

 

 

c.     Banyaknya fasum dan fasos yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

 

 

 

 

d.     Pembangunan perumahan yang bertambah tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai

1.     Membangunan perumahan penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, diantaranya pembangunan RSS, Rusun-rusun pada daerah padat penduduk atau lingkungan kumuh dan daerah padat industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, penyediaan fasum khususnya sarana pendidikan dan makam, sebagai prasyarat untuk penerbitan         ijin lokasi. 

 

2.     Melakukan penindakan tegas terhadap pengembang yang melakukan perubahan fungsi fasum dan fasos tersebut

 

 

 

3.     Pemerintah Kabupaten harus segera melakukan infentarisasi atas fasum dan fasos yang telah disediakan oleh pengembang perumahan dan segera ditidaklanjuti dengan upaya penyerahan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah

 

4.     Membangun sarana dan prasarana infrastruktur sebelum memberikan ijin perumahan.

11 Ketenagakerjaan a.  Belum tersedianya Balai Latihan Kerja 

 

 

 

b. Lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran praktek-praktek ketenagakerjaan. Contoh kasus : Banyak perusahaan outsourcing dimana ketika masa kerja sudah mencapai 3 tahun tidak dijadikan karyawan tetap

1.     Pemerintah Kabupaten segera menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengantisipasi era globalisasi 

 

2.     Melakukan pengawasan dan penegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

12 Ketahanan Pangan a.  Perkembangan pola pangan harapan yang menjadi dasar distribusi pada tahun 2010 mengalami trend yang menurun, pada tahun 2009 sebesar 80,3%, sedang pada tahun 2010 menurun menjadi 74,7% atau menurun sebesar 5,6% 

b. Perkembangan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan pada tahun 2010 terjadi jarak/gap antara stok dan kebutuhan yang cukup tinggi dimana stok tersedia sebesar 129.121,02 ton sedangkan kebutuhan sebesar 191.786,84 ton.

c.  Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo belum mampu diusahakan untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri atau pemenuhan kebutuhan pangan masih minus.

1.     Melihat kondisi data dan permasalahan yang ada, dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Badan Ketahanan Pangan.
13 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.  Belum optimalnya program-program diikuti dengan kegiatan yang terukur terhadap pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat pedesaan. 

 

 

b. Kurangnya informasi terhadap perlindungan perempuan dan anak sehingga masih sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Data LKPJ Tahun 2010)

1.     Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang terukur yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat pedesaan. 

 

2.     Memperbanyak informasi melalui media informasi yang ada tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

14 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.  Adanya penyimpangan penggunaan bantuan rehab rumah miskin 1.     Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aliran bantuan yang diperuntukkan bagi rehab rumah miskin
15 Perhubungan a.  Kelancaran lalu-lintas di Kabupaten Sidoarjo masih saja terganggu, yang menyebabkan masih terjadi kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan, hal ini disebabkan karena masih banyaknya terminal-terminal bayangan, ijin usaha untuk jenis-jenis usaha spesifik masih belum menyertakan dokumen Andal-Lalinnya, traficlight yang tidak berfungsi dan belum terpasangnya traficlight pada beberapa persimpangann jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Impelementasi Perda Parkir Berlangganan tidak berjalan sesuai dengan harapan, masih banyak ditemukan penyimpangan dan pungli, hal ini disebabkan tidak maksimalnya dalam penegakan perda parkir berlangganan.

 

1.     Memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran lalu lintas, dengan cara melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 

2.     Melakukan pelatihan kepada petugas penilai dokumen Andal-Lalin agar dalam melakukan penilaian terhadap Andal-Lalinnya dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan.

3.     Membuat perencanaan yang baik, melakukan kegiatan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sarana dan prasarana perhubungan sehingga diharapkan kedepan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat mendekati pelayanan prima.

 

 

 

4.     Meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera mencabut Perda Parkir Berlangganan.

16 Komunikasi dan Informatika a.  Penyajian informasi data Kabupaten Sidoarjo di web site resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk informasi desa maupun kelurahan belum semuanya terinformasikan. Kalaupun ada, data tersebut tidak up to date 

 

 

b. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi pada kantor-kantor desa

1.     Melakukan maintanance berkala terhadap informasi data desa agar terus up to date dan melakukan pembenahan terhadap informasi data desa agar semuanya bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat Sidoarjo maupun luar Sidoarjo guna kepentingan promosi Kabupaten Sidoarjo. 

 

2.     Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan teknologi informasi pada kantor-kantor desa dengan mempersiapkan :

a. Sumber Daya Manusia sebagai pengguna

b. Kelengkapan sarana penunjang lainnya

17 Pertanahan a.  Pengurusan atas kepemilikan tanah (sertifikat) terlalu berbelit-belit dan prosesnya lama. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Masih banyak tanah pengganti hasil ruislag TKD yang belum bersertifikat.

 

 

 

 

 

1.     Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang sudah ada atas pelaksanaan pengurusan kepemilikan tanah (sertfikat). 

2.     Berdasar atas evaluasi sistem dan prosedur tersebut, diharapkan pemerintah kabupaten untuk segera menyusun sistem dan prosedur yang baru yang lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus hak kepemilikan tanah (sertifikat)

 

3.     Meminta dengan segera untuk melakukan pendataan atas tanah hasil ruislag, dan kemudian segera juga untuk tanah-tanah tersebut segera dibuatkan sertifikatnya

18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 

A. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

 

 

 

 

 

 

B. Administrasi Keuangan Daerah

 

 

 

 

 

 

C. Perangkat Daerah dan Kepegawaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Banyaknya honorarium untuk tim pada masing-masing SKPD, apabila diakumulasi jumlah anggarannya cukup besar dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan prestasi kerja.

 

 

 

 

b. Pada tahun 2009, opini BPK dalam memberikan penilaian atas hasil audit pelaporan keuangannya adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menunjukkan ada bagian-bagian dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kurang terutama pada bagian pelaporan dan penghitungan aset pemerintah kabupaten

 

c.  Belum adanya perencanaan aparatur didalam pengaturan atas jumlah dan fungsi (man power planning) dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini menyebabkan tingginya belanja aparatur hingga mencapai 65% dari APBD.

 

 

 

 

 

3.     Pemberian honorarium tersebut dievaluasi dan dikaji kembali peruntukannya, hendaknya pemberian honorarium diberikan pada semua aparatur yang besaran pemberiannya disesuaikan dengan beban kerja dan prestasi kerja berdasarkan merit sistem untuk itu Pemerintah Daerah diharuskan memiliki Standar Analisis Biaya (SAB) yang dikuatkan melalui Peraturan Bupati.

 

2.     Melakukan pemutakhiran data-data aset, baik keberadaan maupun nilai aset.

 

 

 

 

 

 

3.     Menyusun perencanaan aparatur baik jumlah dan fungsi (man power planning) baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Disisi lain pengangkatan PNS dalam setiap tahunnya harus ada pembatasan sesuai dengan standar kebutuhan, sehingga efisiensi anggaran dapat dilakukan yang nantinya anggaran tersebut dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat.

 

 

 

 

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.  Tingginya pelanggaran yang terjadi atas produk hukum daerah. Misal : pelanggaran atas peraturan daerah. 

 

 

 

 

 

 

1.     Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perda-perda atau peraturan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat serta kegunaan perda atau peraturan  tersebut diberlakukan. 

2.     Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja bila terjadi pelanggaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20 Perencanaan Pembangunan a.  Masih tidak terintegrasinya antar dokumen perencanaan sektoral, RPJP-RPJM-RKPD, ditambah adanya PP No. 38 Tahun 2007 yang didalamnya mengatur tentang urusan pemerintah daerah, menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi tidak berjalan selaras dengan indikator kinerja yang diharapkan. 1.     Melakukan review ulang terhadap dokumen perencanaan yang ada, diawali dengan melakukan review rencana 25 tahunan atau jangka panjang (RPJP), diikuti dengan rencana jangka menengahnya atau rencana 5 tahunan (RPJM) untuk selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya (RKPD).
21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.  Pembinaan terhadap para aparatur Desa selama ini masih bersifat parsial dan masih kurang intensif. 

 

 

 

b. Produk Hukum Desa banyak terjadi overlap dengan peraturan perundangan diatasnya sehingga perlu adanya evaluasi dari satker / Instansi  yang  bersangkutan.

 

c.  Masih ditengarai dana PNPM mandiri (P2KP) tidak bergulir sebagaimana mestinya

1.     Melakukan pembinaan berupa pelatihan kepada Aparatur Desa secara terencana dan menghasilkan output yang jelas guna pengukuran kinerja keberhasilan atas pelaksanaan kegiatannya. 

 

2.     Melakukan penyuluhan kepada aparat desa dan masyarakat desa tentang strukturisasi produk hukum, mulai dari produk hukum nasional sampai kepada produk hukum desa.

 

3.     Melakukan up date data, yang dilakukan oleh tim pendamping dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga diharapkan dari data yang terkumpul dapat diketahui nama-nama penerimanya dan realisasi  pemanfaatan dana tersebut. Dengan demikian pada periode berikutnya tidak terjadi pendua kalian penerimaan untuk orang yang sama dan pemerataan peneriman dana PNPM dapat tercapai.

 

 

22 Sosial a.  Belum disediakannya sarana penampungan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial. 

 

 

b. Masih ada panti-panti asuhan yang belum terdaftar dan pencatatan data panti asuhan yang telah menerima bantuan masih kurang transparan.

 

1.     Membangun sarana penampungan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar bangunan, layak huni dan mempertimbangkan kesehatan lingkungan. 

 

2.     Melakukan pendataan secara periodik terhadap panti-panti asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo serta dibutuhkan juga laporan yang akurat dan transparan atas pemberian bantuan yang sudah diberikan.

23 Kebudayaan a.  Kurangnya upaya pelestarian kesenian asli daerah Sidoarjo dan juga kurangnya perhatian terhadap seniman yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo akan membawa dampak buruk kedepan yaitu hilangnya kesenian asli daerah Sidoarjo, ditambah lagi masuknya budaya-budaya asing akan mempercepat kemungkinan buruk tersebut terjadi. 1.     Melakukan pendataan terhadap jenis-jenis kesenian asli Sidoarjo. 

2.     Melestarikan kesenian-kesenian asli Sidoarjo dengan cara bekerja sama dengan kelompok-kelompok seni yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

3.     Memberikan apresiasi kepada para seniman di Kabupaten Sidoarjo berupa waktu dan ruang untuk pementasan karya-karya seni mereka.

24 Statistik a.  Masih besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap data-data dari BPS, padahal tidak semua data dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah dapat disediakan oleh BPS. 1.     Memiliki tenaga atau pegawai sendiri dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mampu mengumpulkan dan mengolah data.
25 Kearsipan a.  Belum adanya koordinasi dan kerjasama antara Perpustakaan dan Arsip dengan SKPD, sehingga pengarsipan pada SKPD belum tertata dengan baik 1.     Melakukan pembinaan kearsipan kepada semua SKPD agar kearsipan di masing-masing SKPD dapat berjalan lebih baik.
26 Perpustakaan a.  Kurangnya SDM yang mampu memahami manajemen atau pengelolaan buku-buku di perpustakaan. 

 

 

 

b. Sulitnya SKPD untuk melakukan akses secara langsung atas katalog buku-buku yang ada di perpustakaan

1.     Melakukan pembinaan terhadap SDM di perpustakaan agar mereka mengerti pengelolaan perpustakaan mulai dari penerimaan buku baru, pencatatan, pengawasan dan perawatan buku-buku yang ada di perpustakaan. 

2.     Membuat sistem informasi perpustakaan bebasis Web Server

2.    URUSAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Urusan Permasalahan Rekomendasi
 

1

 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

 

a.  Adanya kucuran dana pinjaman dari PDAM kepada Deltras sebesar Rp. 3 M yang tidak sesuai dengan fungsi PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih.

 

b. Belum adanya pertanggungjawaban kinerja dan keberadaan aset PT. Sidoarjo Membangun yang terlikuidasi

 

c.  Penggunaan modal yang digunakan untuk pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Delta Artha yang sudah terserap menunjukkan prosentase 97,2% untuk PNS dan 2,8% untuk usaha kecil, angka tersebut menunjukkan jumlah prosentase yang cukup signifikan, tetapi di sisi yang lain dengan melihat prosentase besaran yang diterima oleh kreditor pada PNS jauh lebih besar dibanding usaha kecil menunjukkan kurang berpihaknya BPR Delta Artha kepada usaha kecil.

 

1.     Diharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terahadap kinerja PDAM Delta Tirta.

 

 

2.     Kepada Saudara Bupati diharapkan melakukan laporan hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo.

 

3.     Diharapkan kepada manajemen  BPR Bank Artha untuk lebih inovatif mencari kreditur selain PNS, akan menjadi lebih baik agar mencari kreditur dari usaha kecil guna mengangkat potensi ekonomi lokal.

2 PT. Lapindo a.  Pengeboran baru yang dilakukan oleh PT. Lapindo sebanyak 7 (tujuh) titik, jangan sampai terjadi kembali kesalahan yang kedua kali dimana kasus luapan lumpur sampai saat ini menyisakan masalah berkepanjangan. 1.     Pengeboran baru yang dilakukan oleh PT. Lapindo sebanyak 7 (tujuh) titik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Maka seluruh ganti rugi yang belum dibayarkan kepada masyarakat, pengusaha (industri), dan aset daerah harus diselesaikan secara lunas baru pemerintah kabupaten boleh memberikan ijin pengeboran.

 

Rapat Dewan yang terhormat ;

Berdasarkan hasil tersebut diatas, kami sampaikan Apresiasi yang Positif dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Sidoarjo hasil Pemilukada periode tahun 2010-2015 yang telah menunjukan kinerja dalam rangka mengembalikan fungsi alun-alun Sidoarjo kepada fungsi yang semestiya dengan melakukan relokasi PKL ke Halaman GOR dengan kondisi yang sangat kondusif, hal ini adalah merupakan starting dalam mengembalikan citra dan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi masih banyak tugas lain menunngu dibelakang yang juga dilakukan dalam hal penertiban seperti, Reklame, Mini Market, Tower dan Bangunan-bangunan liar.

 

VIII. KESIMPULAN, SARAN DAN USUL

Dari Hasil Pembahasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk :

1.     Menerima Laporan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, berserta catatan dan semua lampirannya.

2.     Mengusulkan Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

 

X.    PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bilamana, terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a kepada Allah SWT semoga hasil kerja Panitia Khusus dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Amiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

PANITIA KHUSUS LKPJ BUPATI SIDOARJO TA. 2010

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Ketua,                                      Wakil Ketua,

T t d                                              T t d

 

ISWAHYUDI, SE.           Drs. MASHURI BS.


  1. Kepada 11-10-2011
    Yth, Anggota
    DPR Sidoarjo
    Di Tempat

    amanah rakyat, seharusnya untuk rakyat sepenuhnya. dan jangan pernah ada yang di tinggalkan……….apapun bentuknya…..dan ada pertangung – jawaban nya di kemudian hari………mungkin jangan terlalu ambisi untuk meraihnya………harapan dan impian rakyat mempunyai wakil di executive….

    1> melalukan tugasnya dengan jiwa yang bersih, ikhlas, dan betanggung -jawab, apa yang di lakukannya

    2> tidak mementingan, kepentingan pribadi maupun golongan, lebih mementingkan kepentingan rakyat bersama

    3> jujur, adil, dan bekerja keras….demi kalangsungan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata

    4> berani,sigap, bertindak dan melawan yang sekiranya merugikan negara secara materi atau non materi

    demikian saran dan kritik membangun saya, untuk anggota khususnya DPRD SIDOARJO, bila mana didalam penulisan saya ada yang tidak berkenan di hati bapak anggota dewan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya….

    (Sutikno)

Beri Komentar