Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

LAPORAN PANSUS STUDI KELAYAKAN PD PASAR

1 comment

LAPORAN PANSUS STUDI KELAYAKAN PD PASARSholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar.

Rapat Dewan yang kami hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan secara tertulis Laporan Hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu kami ucapkan terima kasih pula kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan Hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar di Kabupaten Sidoarjo, dan kami sampaikan terima kasih pula kepada para Tim Eksekutif yang telah ikut serta melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan terkait Laporan Hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar di Kabupaten Sidoarjo.
Adapun hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Sidoarjo kami susun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : URAIAN KEGIATAN
BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB IV : PENUTUP

Untuk mengetahui dan memahami isi dan maksud Laporan Panitia Khusus ini, maka selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN
Kita ketahui bersama bahwa Pasar merupakan asset penting daerah yang memenuhi hajat hidup orang banyak yang keberadaanya sangat dibutuhkan dalam menunjang perdagangan barang hasil bumi dan industri. Saat ini di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 pasar tradisional yang pengelolaannya di bawah Dinas Pasar dan dibantu oleh 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar antara lain : UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong, UPTD Pasar Krian, UPTD Pasar Taman dan UPTD Pasar Wadungasri. Sejalan dengan perkembangan wilayah Sidoarjo sebagai kawasan hinterland (penyangga) kota Surabaya akan menjadi daerah tumpuhan .tempat tinggal bagi ribuan atau jutaan masyarakat. Kondisi ini tentu membutuhkan kelancaran distribusi bahan pokok sampai dengan kebutuhan tersier, sehingga sangat merangsang tumbuhnya simpul-simpul baru yang mempertemukan penjual dan pembeli diberbagai tempat tanpa terkoordinir. Kondisi yang tak terkendali ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga sangat perlu dilakukan penataan dan pengelolaan pasar secara baik dan profesional. Kita ketahui bersama bahwa peran Dinas Pasar di dalam pengelolaan pasar di Sidoarjo sangatlah rendah dan kurang kreatif sehingga kondisi pasar di Sidoarjo sejak dulu hingga sekarang masih kumuh, semrawut dan tidak nyaman. Padahal sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo, bahkan biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan/pendapatannya, hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah harus terus mensubsidi pasar. Hal itu akan berakibat turunnya pengunjung/pembeli yang berimplikasi pada penurunan pendapatan para pedagang pasar. Kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan pasar yang dilakukan saat ini kurang optimal dan menyebabkan pasar tidak mandiri.

Rapat Dewan Yang Kami Hormati,
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, agar lebih mendayagunakan dan meningkatkan pelayanan, fungsi serta peranan di dalam pengelolaan Pasar sebagai salah satu pengembangan perekonomian Daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini dan bertambahnya beban serta tanggungjawab yang akan dihadapi oleh Dinas Pasar, maka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Perpasaran, pembinaan terhadap pedagang pasar, upaya menciptakan stabilitras harga dan kelancaran distribusi pasar, memerlukan adanya aparat penyelenggaraan dan pengelolaan pasar yang dapat bekerja secara berdaya dan berhasil guna didasarkan pada asas perekonomian perusahaan yang sehat, tanpa mengabaikan kepentingan umum. Agar Pemerintah Daerah secara bertahap dapat melakukan pengembangan pasar ke arah yang lebih baik dan berkualitas yang dapat memacu pertumbuhan lingkungan pasar dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan tetap mempertahankan pedagang lama sebagai penghuni utama pasar, maka sudah saatnya pengelolaan Pasar di Kabupaten Sidoarjo dikelola secara profesional dalam profit dan pelayanan dengan merubah sistem pengelolaan pasar kedalam bentuk Perusahaan Daerah Pasar.

BAB II
URAIAN KEGIATAN
1. DASAR :
1) Surat Bupati Sidoarjo tanggal 27 Maret 2009 Nomor : 060/016/404.1.3.1/2009 perihal Pengiriman Laporan Akhir FS PD. Pasar Kabupaten Sidoarjo.
2) Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Mei 2009 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas tentang Hasil Studi Kelayakan terjhadap pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Sidoarjo dan Kebiojakan Perijinan terhadap Pembangunan Tower, SPBU dan Minimarket/Waralaba.

2. PERSONIL PANITIA KHUSUS :
1. Hj. ANIK MASLACHAH, SPd. Msi : ( Ketua )
2. M. SUGIANTO, SH : ( Wakil Ketua )
3. SUHARIYONO,SH.MH : ( Sekretaris )
4. Drs.H. KHOIRUL ANAM : ( Anggota )
5. Drs. H. MUSAUWIMIN : ( Anggota )
6. ISMUADJI : ( Anggota )
7. H. SUNGKONO : ( Anggota )
8. EKO SUPARNO : ( Anggota )
9. H. RUHU SYAHID TOHA, SPd : ( Anggota )
10.Dra. AS’ALUT THOIYIBAH : ( Anggota )
11.H. KALIM, SPd : ( Anggota )
12. H. ACH. SUKADI, SH : ( Anggota )
13. H. SULKAN WARIONO : ( Anggota )
14. H.M. SYOFA SYUKUR : ( Anggota )
15. SYARIF MUHTAROM : ( Anggota )
16. MOCH. AMRIEN NOOR: ( Anggota )
17. Drs.H.CHOIRUL CHODIRIN,MY,MBA,MPd: ( Anggota )
18. Drs.Ec.H.M. IMRON SYUKUR,MM : (Anggota )

3. MATERI :
Materi pembahasan Panitia Khusus ini adalah membahas Hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar

4. PELAKSANAAN KEGIATAN :
Kegiatan pembahasan Hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar tersebut, dilaksanakan sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009, dengan agenda kegiatan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana jadwal kegiatan terlampir.
Adapun secara keseluruhan hasil pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo, dapat kami laporkan sebagai berikut :
A. Hasil Validasi Study Kelayakan PD. Pasar :
Kami menghargai upaya eksekutif untuk menyampaikan laporan hasil Study Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar, namun berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pansus yang didampingi oleh Tim Konsultan terdapat hal-hal yang dapat mengurangi Validitas study kelayakan tersebut antara lain :
1. Asumsi Filosofis
a. Asumsi filosofis penentuan keenam aspek (regulasi, lokasi, pemasaran, manajemen, ketersediaan sarana prasarana dan teknologi, keuangan) yang tidak jelas dan kurang komperhenshif, karena hanya menggunakan aspek keuangan (finance) tanpa melihat aspek yang lebih makro, yaitu aspek sosio-ekonomis. Karena aspek tersebut tidak hanya menekankan pada keuangan saja tetapi juga pada pendekatan lain, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pedagang, keinginan perubahan pelaku pasar tradisional dan kondisi social demografik pedagang.
b. Pasar merupakan kebijakan publik yang tidak hanya menangani masalah fisik tetapi juga non fisik sehingga lebih tepat menggunakan Economic Rate of Return (ERR) bukan menggunakan Internal rate of Return (IRR).
c. Indikator-indikator dalam setiap aspek atau variable dalam study kelayakan tersebut tidak mempunyai kejelasan dalam penentuannya.
2. Metode pengumpulan data
Dengan tekhnik samping yang dilakukan dengan purposive sampling, peneliti wajib menginformasikan criteria sample/partisipan yang diambil secara tepat sesuai dengan tujuan study kelayakan tersebut. Dalam study tersebut tidak dijelaskan kriteria sehingga dipertanyakan keterwakilan informasi/data yang diperoleh. Jika teknik sampling yang dilakukan tidak valid maka data yang diperoleh juga tidak valid sehingga akan mempengaruhi hasil study itu sendiri. Selain itu panduan penggalian data primer (wawancara dan diskusi kelompok) tidak dilampirkan sehingga tidak memberikan kejelasan mengenai tujuan study kelayakan tersebut.
3. Tekhnik analisi data
Berdasarkan kajian, terdapat kelemahan diantaranya :
a. Tidak dimasukkannya hasil data primer dan hanya menekankan pada data sekunder sehingga hasilnya tidak komperhenshif.
b. Skoring data pada studi kelayakan tersebut tidak menjelaskan dasar dan kriteria pembobotan secara tepat sehingga analisinya masih terkesan subyektif. Jika berdasarkan analisis isi, juga tidak dijelaskan dari sumber data yang mana saja.
c. Analisis yang dilakukan tidak memenuhi criteria analisis ideal. Idealnya dalam sebuah studi kelayakan analisis harus didasarkan pada cash basis, incremental basis, cash flow dan dengan memasukkan berbagai kemungkinan untuk member gambaran jika terjadi kesalahan proyeksi (analisis sensitivitas) dengan tiga scenario yaitu ; scenario optimis, normal dan pesimis. Hal ini menjadikan analisis tidak komperhenshif dan tidak akurat.
4. Kesimpulan dan saran
Pada bagian ini terjadi inkonsistensi antara kesimpulan dan saran. Dimana dalam kesimpulan dinyatakan bahwa pendirian PD Pasar Tidak Layak, namun dalam saran dinyatakan bahwa perlu adanya penyusunan Perda PD Pasar (hal. 154 FS).
Berdasarkan telaah validasi studi kelayakan tersebut, Jika antara data,metode pengumpulan data dan tekhnik analisa data tidak valid maka kesimpulan studi kelayakan tersebut juga tidak valid. Karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pendirian PD Pasar di Sidoarjo. Dengan demikian berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangakat Daerah bahwa pembentukan Perda PD Pasar tidak dapat ditawar lagi.

B. Hasil Study Lapangan
1. Dari 18 Pasar di Sidoarjo pada umumnya kebersihan, penataan , keamanan dan kenyamanan relatif kurang baik.
a. Kebersihan :
Umumnya setiap pasar terlihat kumuh, sampah berserakan di berbagai tempat, drainase tersumbat sehingga menyebabkan becek , bau tidak sedap dan banjir utamanya pada Pasar Waru, Sukodono, Larangan, Krian dan Tulangan, Wadungasri
b. Penataan :
– Adanya bangunan liar diluar siteplan yang menjadikan macetnya lalu lintas seperti Pasar Larangan dan Taman.
– Banyaknya stand yang tidak sesuai fungsi peruntukan seperti Pasar Larangan dan Krian dimana kios dibiarkan kosong dan membuat tempat penjualan baru di depan sehingga terlihat semrawut.
– Adanya perubahan bentuk bangunan kios yang menyebabkan fungsi fasum terganggu.
– Penataan pedagang yang tidak sesuai dengan jenis usaha.
– Penataan parkir yang semrawut bahkan terdapat stan yang difungsikan sebagai lahan parkir seperti Pasar Krian.
c. Keamanan dan kenyamanan :
– Maraknya premanisme didalam pasar yang menyebabkan beban psikologis dan ketidaknyamanan para pedagang.
– Adanya pedagang yang mengabaikan keamanan dengan berjualan diatas rel kereta api seperti Pasar Waru.
Dengan kondisi pasar seperti di atas dibarengi dengan munculnya waralaba maka mengakibatkan pendapatan pedagang makin menurun.
2. Adanya pungutan yang bermacam-macam selain retribusi seperti air, lampu, kebersihan, keamanan sehingga menjadikan beban berat bagi pedagang.
3. Manajemen organisasi dan keuangan amburadul terlihat dari kurang berfungsinya Kantor UPTD, mekanisme kerja/job discription tidak berjalan sehingga fungsi dinas pasar banyak diambil alih oleh organisasi lain serta akurasi jumlah pedagang utamanya panca’an tidak valid.
4. Anggaran pembangunan, renovasi dan pemeliharaan pasar setiap tahun kurang efektif dan efisien terbukti adanya fasum yang dibiayai secara swadaya oleh para pedagang.
5. Banyak bangunan liar diluar area pasar (berada di lahan milik PJKA) yang digunakan sebagai kios seperti di Pasar Taman dan Pasar Loak/Unggas Larangan.
6. Banyak potensi pendapatan yang hilang (contoh : retribusi wc umum / ponten) yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
C. Perbandingan Pengelolaan Pasar oleh PD di daerah lain :
 Penataan, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar di daerah lain yang dikelola oleh PD relatif lebih baik .
 Manajemen organisasi dan keuangan yang dikelola PD lebih sempurna .
 Kontribusi PAD lebih meningkat.
 Pendapatan pedagang dalam bentuk PD lebih meningkat .
 Pasar dalam bentuk PD, akses pedagang dalam mendapatkan pinjaman lebih mudah dan lebih dipercaya oleh pihak perbankan.
 Pengembangan investasi Pasar dalam bentuk PD lebih dipercaya oleh pihak ketiga.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASIBerdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus I serta mengakomodir berbagai masukan, saran dan usulan Elemen Masyarakat dan hasil kunjungan kerja ke berbagai daerah, maka Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk Perusahaan Daerah Pasar, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Hasil validasi yang menunjukkan studi kelayakan PD Pasar tidak valid sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya dalam pendirian PD Pasar.
2. Kesesuaian visi dan misi RPJMD 2006-2010 bahwa : Sidoarjo berkembang menjadi kawasan jasa, perdagangan, industri dan sentra agrobisnis berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pemenuhan hak sosial dasar. Serta dipertegas strategi pencapaian misi ke-6 : Bahwa meningkatkan peluang investasi dan usaha berbasis potensi perekonomian rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengembangan inovasi regulasi, system permodalan dan pemberian insentif yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif menuju kemandirian keuangan.
3. UU no 5 tahun 1962 pasal 5 ayat 4 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah diusahakan oleh Perusahaan Daerah. Dalam hal ini pasar merupakan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Berdasarkan PP 41 tahun 2007 pasal 22 bahwa dalam perumpunan urusan pemerintah daerah ternyata tidak mengakomodir Dinas, oleh karena itu apabila demerger dengan urusan yang lain yang masih sebidang, maka pengelolaaanya tidak lebih baik dari pengelolaan yang ditangani dinas.
5. Perda no 21 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah kabupaten Sidoarjo bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan harus ditindaklanjuti dalam pembuatan Perda PD Pasar. Oleh karenanya apabila dalam bentuk Dinas dipaksakan secara formal akan berpotensi menimbulkan masalah dalam hal legalitas.
6. Dalam pengelolaan Perusahaan Daerah dalam pengambilan keputusan lebih fleksibel dan lebih cepat, kerjasama dengan pihak ketiga lebih dipercaya, motivasi karyawan lebih tinggi serta lebih professional.
7. Pemberdayaan riil ekonomi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada kelompok profesional untuk berperan dalam pengembangan pasar.
8. Sebagai komitmen Pemerintah untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
9. Sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang tidak setengah hati, tanggungjawab pengelolaan pasar dapat diserahkan kepada masyarakat, dan jika pasar dikelola oleh Dinas akan tetap menjadi beban Pemerintah Daerah.
Dari analisa dan pembahasan yang telah kami bacakan diatas, maka disampaikan Rekomendasi sebagai berikut :
1. Dalam waktu 6 bulan setelah rekomendasi disampaikan, eksekutif harus segera menindaklanjuti pembentukan Perda PD Pasar dan 6 bulan berikutnya dibentuk perangkat organisasinya.
2. Pada masa peralihan sebelum pengelolaan Pasar diserahkan kepada PD Pasar, eksekutif harus melakukan pembenahan pasar.
3. Peralihan manajemen yang mengakibatkan adanya peralihan status pegawai dapat dilakukan dengan konversi PNS kepada pegawai profesional secara bertahap, baik melalui faktor erosi (kematian, pemberhentian, pensiun) maupun dengan faktor insidentil (rekrutmen internal dan eksternal).
4. Pembentukan struktur dan tata laksana organisasi PD Pasar diperlukan analisis jabatan.
5. Pengangkatan Direksi harus melalui fit and proper test.
6. Pengelolaan pasar oleh PD Pasar dilakukan secara bertahap berdasarkan klasifikasi pasar.
a. Tahap I / tahun pertama adalah Pasar Besar :
Larangan, Krian, Taman, Porong dan Wadungasri.
b. Tahap II / tahun ke-2 adalah Pasar Sedang dan Pasar Kecil :
Kedungrejo, Gedangan, Prambon, Tulangan, Krembung, Sukodono, Loak & Unggas, Sayur, Buduran, Bulang, Watutulis, Tarik dan Wonoayu.
7. Pada masa pentahapan pasar yg belum dikelola oleh PD Pasar, pengelolaanya tetap dilakukan oleh Dinas Pasar. Selanjutnya, sebagai kelengkapan laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo, kami lampirkan hasil validasi terhadao Studi Kelayakan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini serta akan kami tayangkan Audio Visual yang berdurasi 30 menit.

BAB IV
P E N U T U P
Demikian Laporan Panitia Khusus I yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bilamana. terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a kepada Allah SWT semoga hasil kerja Panitia Khusus dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Amiin

Wassalamualaikum wr. wb.

Sidoarjo, 14 Juli 2009

PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua
T td

Hj. ANIK MASLACHAH, MSi

Sekretaris,

T t d

SUHARIYONO, SH,MH


  1. Ass. Wr.Wb
    Saya senang dan memberi hormat adanya website dan informasi semacam ini.
    Deskripsinya bagus tetapi sayang data atau tolok ukurnya terlalu dangkal.
    Misalnya point C : Kontribusi PAD lebih meningkat.
    Perlu tolok ukur keberhasilan peningkatannya. misalnya 10 % dari PAD th sebelumnya atau nominal Rp 100.000.000,- per bulan.
    Semoga saran ini menjadi masukan agar kita menjadi lebih maju lagi.
    Terimakasih
    Wss. Wr. Wb.
    Hormat kami:
    Prasetyo

Beri Komentar