Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H

Laporan Pansus Terhadap Pembahasan 5 Raperda

1 comment

LAPORAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP PEMBAHASAN 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG :

  • PAJAK HIBURAN
  • PAJAK PENERANGAN JALAN
  • PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  • PAJAK PARKIR
  • PAJAK REKLAME

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat :

1.     Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ;

2.     Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Sidoarjo.

Yang kami hormati :

1.     Sdr. Anggota Forum Pimpinan Daerah ;

2.     Para Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Sidoarjo ;

3.     Para Pejabat di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo ;

4.    Para Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, LSM , para  Wartawan, Organisasi Wanita dan hadirin undangan yang berbahagia.

Jubir Pansus 5 Raperda - Hj. Anik Maslachah,S.Pd.,M.Si

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,  karena atas segala limpahan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat wal ‘afiat.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar.

Rapat Dewan yang kami hormati ;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) buah Raperda DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam forum yang terhormat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Nota Penjelasan 5 (lima) buah Raperda dan Jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna yang lalu.

Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan 5 (lima) buah Raperda, para Pejabat Eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan Materi Raperda dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diperoleh informasi, masukan dan referensi, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang obyektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi Raperda.

Rapat Dewan yang kami hormati ;

Dari hasil pembahasan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut bersifat memaksa untuk keperluan negara yang telah diatur sesuai dengan undang-undang yang juga merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi dengan dinamika yang stabil yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pajak juga memiliki manfaat yang penting baik bagi daerah dan masyarakat, maka penggunaannya harus tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari pajak dan merasakan kesejahteraan secara merata.

Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, pengaturan pajak daerah saat ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan di bidang perpajakan daerah yang meliputi beberapa jenis pajak daerah hal ini menunjukkan adanya  perluasan jenis dan basis pajak. Dengan demikian perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan, menambah jenis Pajak baru.

Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang baru  ini pula Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menetapan besarnya tarip pajak sampai dengan batas maksimum yang telah ditentukan. Batasan tarif maksimum ini dimaksudkan  untuk menghindari terjadinya penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, sekaligus untuk mencegah terjadinya perang tarif pajak antar daerah.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Dengan melihat beberapa pejelasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus dalam membahas 5 (lima) Raperda tentang Pajak ini, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian untuk menentukan besaran tarif pajak, sehingga perlu mengkaji secara ekonomis dengan memperhatikan kemampuan membayar (ability top pay) dan perhitungan sendiri (self assasment) serta beberapa masukan, informasi referensi serta waktu yang cukup dalam pembahasannya, baik dari daerah lain, hearing dengan para stake holder maupun konsultasi kepada pemerintah yang lebih tinggi.

II. DASAR

a. Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2010 Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo;

b. Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang penentuan jadwal dan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo dan 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo ;

c. Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Oktober 2010 Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan  atas Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2010 tentang penentuan jadwal dan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo dan 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo ;

d.  Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal  22 Nopember 2010 Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan  atas Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2010 tentang penentuan jadwal dan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo dan 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo ;

e.  Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal  21 Desember 2010 Nomor 69 Tahun 2010 tentang Perubahan  atas Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2010 tentang penentuan jadwal dan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo dan 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo ;

III. ANGGOTA PANSUS 3 (TIGA) BUAH RAPERDA DPRD KABUPATEN SIDOARJO :

1 MUNDZIR DWI ILMIAWAN KETUA
2 H. M. ZAINUL LUTFI WAKIL KETUA
3 MOCH. AGIL EFFENDI, SE. ANGGOTA
4 H. CHOIRUT TAFTA ZANI ANGGOTA
5 JUANASARI, S. Md. ANGGOTA
6 Hj. ANIK MASLACHAH, SPd, MSi. ANGGOTA
7 SUSANTO ANGGOTA
8 H. SALLAMUL H. NURMAWAN ANGGOTA
9 H. YASLUCK HASAN, SE ,MM ANGGOTA
10 EMIR FIRDAUS ST, MM. ANGGOTA
11 TAUFIK HIDAYATTRI YUDONO, M. Kes ANGGOTA
12 WARIH ANDONO, SH. ANGGOTA
13 Drs. HERU, SH. ANGGOTA

IV. MATERI DAN WAKTU PEMBAHASAN

Materi pembahasan Pansus adalah 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang pembahasannya dilaksanakan tanggal  21 Oktober s/d  1 Maret 2011 sebagai rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam jadwal kegiatan Pansus  ( sebagaimana terlampir ) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

V. KESIMPULAN

Setelah pembahasan secara komprehensif, bahwa 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo telah  dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. REKOMENDASI :

1. Segera melakukan perbaikan dan membagun sistem yang lebih efektif yang berbasis IT dengan memberlakukan billing sistem dan On line sistem, maka semua pendataan potensi Pajak benar-benar terintregrasi, sehingga potensi pendapatan pajak hasilnya akan lebih obyektif sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.  Dengan ditetapkannya 5 (lima) buah Raperda harus menjamin tidak ada lagi kebocoran dan pungutan liar yang diikuti dengan data-data yg lebih valid, terintegrasi dan akuntable contoh pajak PBB yang sering kali terjadi pembayaran ganda pada saat mengurus surat-surat yang dipersyaratkan adanya bukti pelunasan tungak PBB (berupa prin out dari KPP Pratama)

3. Dengan semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan baru harus dilakukan penertiban perijinannya, karena selama ini dilapangan tempat hiburan tersebut dalam prateknya lebih banyak menyelengarakan hiburan akan tetapi perijinan yang dimiliki ijin restoran. Hal ini terkesan adanya Pengelabuhan perijinan hiburan. (bila dilakukan penutupan)

4.  Dengan adanya pelimpahan PBB dari pusat kedaerah diperlukan penyiapan  infrastruktur dan SDM yang lebih memadai ;

5. Kepada semua masyarakat Kabupaten Sidoarjo, untuk turut aktif mengawasi pemakaian pajak yang dipungut oleh pemerintah, sehingga akan mempersempit peluang terjadinya penyelewengan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin karena pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang akan mengangkat standar kehidupan masyarakat.

6.   Mengintensifkan penagihan tungakan Pajak dan bila perlu dengan menggunakan surat paksa dan tindakan paksa.

7. Sdr. Bupati Sidoarjo segera menyusun Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dan melakukan sosialisasi serta menimplementasikan secara luas dan nyata kepada masyarakat.

VII. USUL :

Dari Hasil Pembahasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus 5 (lima) buah Raperda DPRD Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk :

1.     Menerima Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Hasil Pembahasan 5 (lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang :

Ø     Pajak Hiburan

Ø     Pajak Penerangan Jalan

Ø     Pajak Bumi Dan Bangunan

Ø     Pajak Parkir

Ø     Pajak Reklame

2.     Mengusulkan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo  tentang :

Ø     Pajak Hiburan

Ø     Pajak Penerangan Jalan

Ø     Pajak Bumi Dan Bangunan

Ø     Pajak Parkir

Ø     Pajak Reklame

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

VIII.  PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bilamana, terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh Panitia Khusus 5 (lima) buah Raperda DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a kepada Allah SWT semoga hasil kerja Panitia Khusus dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah SWT.  Amin

Wassalamualaikum wr. wb.

PANITIA KHUSUS 5 (LIMA) BUAH RAPERDA

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Ketua,                                                            Wakil Ketua,

Ttd                                                                            Ttd

MUNDZIR DWI ILMIAWAN               H. M. ZAINUL LUTFI

Juru Bicara

Ttd

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd,.M.Si


Beri Komentar