Newsfeed

Villa Jasmine sidoarjo mati lampu jam segini Ada apa ini?

Hati-hati bagi rekan-rekan di jalan ,khususnya yang dari bundaran waru ke arah sidoarjo , tepatnya sebelum jembatan penyeberangan pintu keluar bungurasih,ada tumpahan minyak di jalan . Sudah ada 4 korban terjatuh tadi di lokasi.

Hati2.. terutama R2 krn pas sebelum stasiun waru ada tumpahan olie ini td sudah ada bbrp korban R2 yg barusan jatuh, R4 mohon pelan2 klo akan melintas sebelum stasiun waru dari sby arah k sidoarjo

Potong Dana Jaspel, Pegawai Puskesmas Porong Diamankan Tim Saber Pungli
Puskesmas Porong yang berada di jalan Juwet Utara nomor 265, Kecamatan Porong. PORONG (beritasidoarjo.com) Tim Saber Pungli Polda Jatim mengamankan sejumlah pegawai Puskesmas Kecamatan Porong yang diduga telah menyalahgunakan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), Selasa (18/9/2018). Salah satu pegawai Puskesmas Porong dr. Sri Rejeki mengatakan bahwa pemotongan dana Jaspel itu terjadi sudah cukup lama atau sekitar tiga tahun yang lalu. "Dana Jaspel itu sudah lama dilakupan pemotongan sebesar 15 persen dengan alasan untuk gaji tenaga honorer," katanya. Diungkapkan oleh Sri Rejeki bahwa pemotongan dana Jaspel terus berjalan walaupun dalam satu tahun terakhir dana Jaspel tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai Puskesmas Porong. "Setelah penerimaan Jaspel melalui rekening para pegawai Puskesmas Porong ini tidak dipotong. Namun harus melakukan penyetoran sebesar 15 persen ke bendahara," ungkapnya. Ditegaskan oleh Sri Rejeki bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung berapa orang pegawai Puskesmas Porong yang di bawa ke Mapolda Jawa Timur karena saat pemeriksaan, ia mengikuti kegiatan Mini Lokakarya Untuk Lintas Sektor. "Kami tidak mengetahui secara pasti, berapa jumlah pegawai yang dibawa ke Mapolda (Jatim,red)," tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh SGN yang juga bekerja sebagai pegawai Puskesmas Porong, ia mengaku bahwa setiap bulannya mendapatkan dana Jaspel sebesar Rp 800 ribu dan saat penerimaan dana Jaspel secara tunai langsung dilakukan pemotongan. "Kalau sekarang tidak dipotong, namun harus menyetorkan kembali sebesar 15 persen dari penerimaan. Karena dana Jaspel disetorkan ke rekening pribadi para pegawai," sampainya. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan bahwa jumlah pegawai di Puskesmas Porong sebanyak 127 orang. terdiri dari 97 pegawai negeri sipil dan 30 tenaga honorer. (imams)

Dirut RSUD Yakin Sistem KPBU Solusi Terbaik Untuk RS Sidoarjo Barat
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo menilai pembangunan RSUD barat dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) lebih menguntungkan. Alasannya, selain dapat langsung beroperasi melayani masyarakat juga lebih memudahkan dalam pengelolaannya. dr Atok Irawan Apalagi, untuk RSUD baru juga membutuhkan tenaga medis yang memadai dan representatif. “Kalau dibangun dengan skema KPBU itu lebih menguntungkan. Selain dapat langsung dioperasikan 100 persen, juga tidak kesulitan mengisi sarana dan prasarana termasuk soal mengisi Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi sistem KPBU bakal tetap dalam pengawasan Kemenkeu RI,” terang anggota TAPD Sidoarjo, dr Atok Irawan , Selasa (18/09/2018). Lebih jauh, pria yang menjabat Direktur Utama RSUD Sidoarjo ini memaparkan, berdasarkan perhitungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dipadukan dengan perhitungan dewan pakar ahli rumah sakit Prof Widodo (Unair), pembangunan RSUD menggunakan dana APBD dan skema KPBU, bakal menghabiskan anggaran yang hampir sama. Meski dalam skema KPBU nanti, besaran tarif ditetapkan menggunakan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, jika direalisasikan menggunakan sistem KPBU bakal menjadi RSUD percontohan pertama di seluruh Indonesia. “Contoh RSUD Grati (Kabupaten Pasuruan), RSUD Kertosono (Kabupaten Nganjuk) atau RS Kediri. RSUD Grati meski sudah diresmikan Bupatinya, tapi belum bisa dioperasikan karena sarana, prasarana, alat-alat kesehatan (Alkes) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) belum tersedia. Begitu juga RSUD Kertosono dan RS Kediri masih mencari-cari terutama untuk SDM dokter spesialis,” imbuhnya. Atok menguraikan saat RSUD Grati membutuhkan SDM, sempat diwacanakan mengambil SDM dari RSUD Bangil (Kabupaten Pasuruan), akan tetapi hasilnya tidak disetujui. Alasannya, karena tim medis RSUD Bangil sudah proporsional dan tidak ada kelebihan tim medis. Selain itu, RSUD baru harus menggunakan dan diisi SDM baru.
Begitu juga saat RSUD barat dibangun
menggunakan APBD Sidoarjo. “Ketika RSUD barat butuh SDM dari RSUD Sidoarjo, tidak mungkin saya sebagai direktur menyetujuinya. Karena RSUD Sidoarjo termasuk RSUD terakreditasi,tidak boleh mengurangi personil maupun tim medisnya,apalagi dokter spesialisnya,” tegasnya. Sedangkan dari sisi perizinannya, lanjut Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur ini lebih mudah. “Persi Jatim ini berhak visitasi bersama Dinkes Propinsi Jatim, kalau ada rumah sakit tak kunjung beroperasi atau kekurangan sarana dan prasarana maupun SDM,” paparnya. Sementara salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H.Usman menilai jika skema KPBU direalisasikan tidak membutuhkan dana APBD. Selanjutnya, dana APBD bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan infrastruktur atau pembangunan lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat. “Kalau skema KPBU direalisasikan dana APBD bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat lainnya,” tandasnya.(Abidin)

Diduga Korupsi Dana Jaspel, Pegawai Puskesmas Porong Diamankan
PORONG (kabarsidoarjo.com)- Sejumlah pegawai Puskesmas Kecamatan Porong Sidoarjo diamankan Tim Saber Pungli Polda Jatim. Mereka diduga telah menyalahgunakan dana jasa pelayanan (Jaspel). “Iya saya benarkan, sekarang mereka sudah ditangani di Mapolda Jatim,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera seperti dikutip media online nasional, Selasa (18/8/2018). Dokter pelayanan puskesmas Porong dr Sri Rejeki juga membenarkan adanya penangkapan tersebut. Sri juga mengatakan penangkapan itu diduga terkait dengan dana jaspel. “Dana Jaspel itu sudah lama dilakukan pemotongan sebesar 15 persen dengan alasan dana tersebut diperuntukan untuk gaji tenaga honorer,” kata Sri. Sri mengatakan pemotongan tersebut telah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Dana itu langsung dipotong pada saat penerima menerima dana Jaspel. Namun satu tahun terahkir ini dana Jaspel diberikan melalui nomor rekening, tapi tetap dilakukan pemotongan. “Jaspel melalui rekening tidak dipotong. Namun pegawai puskesmas harus melakukan penyetoran sebesar 15 persen ke bendahara,” tambah Sri. Sri menambahkan terkait sejumlah pegawai Puskesmas Porong yang di bawa ke Polda Jatim, Sri mengaku tidak mengetahui secara jelas. Karena kemarin saat pemeriksaan bersamaan dengan adanya kegiatan Mini Lokakarya Untuk Lintas Sektor. “Kami tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pegawai yang diperiksa di Polda. Yang jelas kami hanya mengetahui pemotongan dana Jaspel tersebut,” jelas Sri. Sementara itu salah satu pegawai Puskesmas Porong, SGN, mengaku setiap bulannya mendapatkan dan Jaspel sebesar Rp 800 ribu. Dana itu jika diterima secara tunai, dipotong langsung. “Kalau sekarang lewat rekening, tidak dipotong. Namun harus menyetorkan kembali sebesar 15 persen dari penerimaan. Karena dana Jaspel disetorkan ke rekening pribadi para pegawai,” kata SGN. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris membenarkan penangkapan pegawai Puskesmas Porong. Penangkapoan dilakukan Senin (17/8) kemarin, ” Memang benar kejadian kemarin namun untuk jumlahnya masih dilakukan pendataan. (Red/abidin)

Parkir Berlangganan Dihapus, Fraksi Golkar Bintang Persatuan Bersyukur
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Parkir berlangganan yang berjalan sejak tahun 2012 lalu, akhirnya dihapus. Anggota Banggar dari Fraksi Golkar M.Nizar membenarkan kesepakatan antara Banggar dan TAPD soal penghapusan itu. H.M.Taufiqulbar dan M.Nizar “Alhamdulillah parkir berlangganan yang selama ini banyak dikeluhkan, akhirnya sepakat dihentikan pada 2019 nanti,” ujar Nizar. Masih menurut sekretaris komisi C DPRD Sidoarjo yang siap berlaga di Pilleg 2019 untuk Dapil Sidoarjo 4 ini mengemukakan, penghapusan parkir berlangganan ini merupakan bagian dari perjuangan Fraksi Golkar. Nizar menjelaskan, fraksinya memang sejak lama terus menyuarakan penghapusan program ini di Banggar. “Setelah berjuang lama, akhirnya berhasil pada tahun ini,” ulas Nizar.
Suara positif dihapusnya program parkir berlangganan ini juga disuarakan H.M.Taufiqulbar anggota Banggar yang juga dari Fraksi Golkar Bintang Persatuan. Taufiqulbar membenarkan kesepakatan Banggar dan TAPD untuk menghapus Perda karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan parkir. Sejak awal program ini digulirkan sudah banyak persoalan, pemilik kendaraan yang sudah membayar langganan masih dipungut biaya. "Setiap reses, banyak sekali masyarakat yang menanyakan hal ini.
Sebesar apapun PAD yang diterima, kalau masyarakat Sidoarjo dirugikan ya tidak boleh dilanjut,” tegasnya. Taufiqulbar menambahkan, perolehan PAD dari parkir berlangganan, tidak begitu mempengaruhi APBD. Kalo pun ada, pengaruh itu cuma kecil dan tak sebanding dengan dampak negatifnya. Seperti diketahui Perda mewajibkan pemilik kendaraan membayar roda dua membayar Rp 25 ribu dan roda empat membayar Rp 50 ribu ketika membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Tahun 2016 realisasi retribusi parkir berlangganan mencapai Rp28.176.120.000, sedangkan 2017 mencapai Rp29.732.445.000. Namun, dana yang dihimpun dari angka itu 13% masuk ke Pemprov Jatim. Dari sektor ini PAD yang masuk tahun 2016 sebesar Rp15.641.208.400 dan tahun 2017 sebanyak Rp15.994.884.900. Pengeluaran untuk keperluan parkir berlangganan tahun 2016 mencapai Rp7.463.210.000 yang terdiri dari gaji 531 juru parkir (setiap jukir Rp 750.000) sebesar Rp 4.770.000.000. Sebanyak 106 orang pengawas (setiap orang sebesar Rp1.400.000) sebesar Rp1.780.000.000 untuk lima petugas informasi (Rp1.400.000 per orang) sebesar Rp84.000.000 dan empat administrasi perkantoran (Rp1.400.000 per orang) sebesar Rp67.200.000. Tahun 2017, total pengeluaran untuk Jukir, pengawas dan sebagainya itu mencapai Rp8.385.720.000. (Abidin)

asasas

asssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssss

assssssssssssssssssssssssssss dddddddddddddddddddddddd