Newsfeed

Hindari Pidana Bagi Madrasah, Perda Pendidikan Sepakat Direvisi
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Baru saja disahkan pada akhir 2017 kemarin, Perda no 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, akhirnya sepakat direvisi oleh Dinas Pendidikan dan Komisi D DPRD Sidoarjo. Suasana hearing Kesepakatan ini terjadi, mengiringi debat keras pada hearing antara Komisi D dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Bagian Hukum, untuk menyamakan persepsi terkait point krusial di pasal 111 point 1, Senin (22/1/2018). Pada hearing yang digelar di ruang pertemuan komisi ini, ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman memimpin langsung hearing. Dari Dinas Pendidikan hadir Kadikkab Dra Mustain Baladan dan Tirto Adi sekretaris Dikkab, serta juga Heri Suhartono Kabag Hukum Setda Sidoarjo. Pada pembahasan awal, Usman menegaskan pertemuan ini merupakan upaya menyamakan persepsi dalam penjabaran Perda pendidikan. Namun hal ini disanggah oleh Mustain Baladan, yang menganggap tidak ada lagi yang disamakan persepsinya karena Perda sudah selesai. “Apanya yang disamakan persepsinya, karena Perda sudah selesai. Kita Dikkab akan melaksanakan apa yang diarahkan komisi D saja,” ujar Mustain. Tentu saja, jawaban ini membuat ketua komisi D agak meninggi dan minta Kadikkab agar tidak mengedepankan emosinya. “Kita cari solusi disini, jangan gunakan jawaban gempung Cak Tain,” ujar Usman.
Debat panas sempat terjadi pada hearing ini, karena tarik ulur perlu tidaknya revisi Perda sempat mencuat. Kadikkab Drs Mustain Baladan dengan tegas menyatakan, dari awal menolak adanya klausal pidana pada pasal 111 point 1, yang ditujukan untuk madrasah. “Saya ini berangkatnya dari madrasah, makanya yang saya minta hanya 1 hal, point pidana untuk sekolah madrasah harus dihilangkan,” ujar Mustain. Sedangkan Heri Suhartono Kabag Hukum menilai, revisi bisa dilakukan, ketika ada payung hukum diatasnya sebagai dasar revisi. Setelah hampir 1 jam terjadi perdebatan, akhirnya disepakati revisi Perda, dengan penambahan pada point di pasal 111 sesuai usulan ketua komisi D. Point tambahan itu berbunti yakni seluruh ancaman pidana pada pasal 111, tidak berlaku bagi madrasah swasta. “Kita minta Dikkab untuk mengajukan revisi Perda, dan legislatif siap menuntaskan revisi itu maksimal 1 bulan setelah pembentukan pansus,” ujar Usman. Berikut isi pasal 111 point 1 yang dianggap ancaman oleh madrasah, ” Setiap pendidik dan tenaga kependidikan, dewan pendidikan dan atau komite sekolah / madrasah atau badan musyawarah perguruan swasta yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 (larangan pungutan) dan pasal 53 diancam pidana 3 bulan dan denda Rp 50 juta. (Abidin)

#Lapor Di jl ketapang - wage sidoarjo. Lampu PLN padam min.. Semoga padamnya gak lama lama 🙏😊

Keluar arteri porong, masuk tol porong sidoarjo, berhenti total, sebaiknya sebelum masuk tol, belok kanan aja, naik lewat tanggulangin, sidoarjo kota.

Kebakaran di sebuah warkop daerah perumahan magersari sidoarjo sekitar pukul 22:00 WIB.. Memakan korban jiwa 1 orang yakni pemilik warkop yang sedang sakit stroke.. Beliau tertimpa atap warkop sehingga tidak dapat menyelamatkan diri

Kebaran warung kopi. Di perumahan magersari sidoarjo. Depan alfamidi pagerwojo sidoarjo

Kebaran warung kopi. Di perumahan magersari sidoarjo. Depan alfamidi pagerwojo sidoarjo

Pimpin Tim Relawan Khofifah, H.Masnuh Siapkan Program Pemenangan
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Mesin relawan pemenangan Khofifah Indar Parawansah – Emil Dardak di Kabupaten Sidoarjo mulai bergerak. Salah satunya relawan pemenangan yang dimotori H.Masnuh,tokoh masyarakat Desa Ngingas yang sekaligus pengusaha besi. H.Masnuh bersama Khofifah saat pembagian kursi roda Saat ditemui di perusahaan sekaligus rumahnya di kawasan Ngingas, Masnuh menyatakan seluruh relawan yang berada di barisannya sudah siap memenangkan Khofifah pada Pilgun 2018 ini. “Kita sudah siapkan beberapa program di Sidoarjo, untuk menunjang pemenangan Khofifah-Emil di Sidoarjo,” ujar Masnuh. Program pemanasan pertama, imbuh Masnuh, dengan menggelar doa bersama, serta kegiatan sosial pembagian kursi roda bagi penyandang difabel yang digelar hari ini, Minggu (21/1/2018). “Hari ini kita bagikan kursi roda kepada kawan-kawan difabel, sekaligus meminta doa agar Khofifah menang di Sidoarjo,” ujar Masnuh. Untuk program yang lain, Masnuh menegaskan segera dibicarakan dengan tim relawan yang lain. Namun yang jelas, tim relawan pemenangan Khofifah di Sidoarjo sudah mulai bergerak. Pada kegiatan sosial ini, Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah secara simbolis menyerahkan kursi roda kepada salah satu penyandang Difabel. Khofifah berharap, kursi roda ini bisa membawa manfaat kepada penerima, dan menambah semangat agar terus berkarya. Sementara itu pada kegiatan ini, hadir pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, KH Asep Saifudin Chalim dan beberapa kyai lainnya.(Abidin)

Mohon Bantuan. Telah hilang dompet CONSINA. isinya ATM 2 (BCA & BNI), KTP, SIM C sama STNK Honda Vario 2009 dan ada uang kurleb 20-30 ribu. Mohon bagi yang menemukan untuk menghubungi 082174317548 / 085732922993. Hilang di sekitaran kalanganyar sedati sidoarjo hingga sekitaran perumahan Jaya Regency Pepe Sedati. KTP, SIM dan STNK semua atas nama saya. Reza Septian Sangadji. Dompet liar warna hitam dan dalam warna coklat.

Dewan Terus Kaji Pembangunan RS Sidoarjo Barat
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Keinginan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun rumah sakit Sidoarjo barat dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), terus dikaji oleh legislatif. Salah satunya dengan mengikuti work shop sekaligus studi ke Jogyakarta, bertemu dan melakukan kajian bersama instansi yang kompatibel. MoU pendampingan RS Sidoarjo barat Yakni Kementrian keuangan, kementrian kesehatan, SNI, Perwakilan RS Australia, dan beberapa ahli lainnya. Dalam work shop dan kajian ini, pimpinan dewan dan seluruh ketua fraksi, hadir untuk mendapatkan detail tekhnis soal rumah sakit bertaraf internasional. H.Sullamul Hadi Nurmawan ketua DPRD Sidoarjo yang memimpin rombongan menegaskan, ikutnya rombongan DPRD Sidoarjo dalam work shop di Jogja ini, sebagai upaya untuk menyikapi pematangan rencana pembangunan RSU Sidoarjo barat. “Kita bersama seluruh ketua fraksi, perlu detail tekhnis soal rumah sakit bertaraf internasional. Agar keluhan yang selama ini ditemui di RSUD Sidoarjo, nantinya tidak terjadi di RSUD Sidoarjo barat,” jelas Sullamul Hadi saat ditemui di kediamannya. Salah satu hal tekhnis yang didapatkan di work shop itu, adalah penanganan pasien masuk UGD, yang secara standart internasional harus ditangani maksimal 5 menit setelah pasien masuk. “Jika pasien ini tidak tertangani, maka pihak rumah sakit akan kena pinalti,” ujar Sullamul. Untuk kualitas bangunan, dalam work shop itu juga dijelaskan metode bangunan standart kesehatan, harus memperkecil sudut dengan bentuk oval. “Design rumah sakit harus menggunakan stainless steel dan meminimalisasi penggunaan kayu. Ukuran kamar 1 bad standart internasional adalah 3 m x 2 m dan steril dari padatnya pengunjung,” ulas Gus Wawan sapaan akrab ketua dewan ini. Selanjutnya dari hasil work shop ini ujar Gus Wawan, akan disikapi oleh fraksi fraksi, paling lambat bulan Pebruari 2018 nanti. Seperti diketahui, rencana pembangunan RSUD Barat di Kecamatan Krian dari hari ke hari semakin mengerucut. Pemkab Sidoarjo mematangkan rencana melakukan pembangunan dengan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Achmad Zaini mengatakan, tim KPBU sudah melakukan peninjauan langsung lokasi pembangunan RSUD Barat di Desa Tambak Kemerakan. Zaini menjelaskan, kedatangan tim KPBU untuk menyamakan persepsi dengan DPR RI. “Selain itu, untuk memastikan capasity building,” ucapnya. (Abidin)

Ati2 bagi yg mau melintasi desa jumput rejo sidoarjo di dpn kampus kemandirian krn byk sekumpulan anak2 yg mau balapan liar. Tlg pihak kepolisian utk segera memantau krn sangat mengkuatirkan bagj pendendara yg melintasi jln tersebut