Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

PA FRAKSI PAN TERHADAP 4 RAPERDA

0 comments

PA FRAKSI PAN TERHADAP 4 RAPERDAAssalamu’alaikum wr.wb.
Yang terhormat;
– Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo;
– Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang Kami Hormati;
– Sdr. Para Anggota Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
– Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI – Polri;
– Sdr. Para Pejabat Dilingkungan Pemkab Sidoarjo serta Camat Se Kabupaten Sidoarjo;
– Sdr. Para Pimpinan Partai Politik, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM serta Undangan yang berbahagia.
Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan Ramat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2009 Kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Rapat ke 4 DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda Pengesahan 4 (empat) buah Raperda dalam keadaan sehat wal afiat, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah swt. Ucapan Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa peradaban umat manusia dari kegelapan menuju jalan keselamatan yang diridhoi oleh Allah swt. Dalam kesempatan ini Fraksi kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi.

Rapat dewan yang terhormat,
Fraksi kami berpendapat bahwa keberadaan Peraturan Daerah merupakan bagian pengaturan dalam pelayanan Publik dan mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada serta memberi petunjuk atau pengarahan untuk mengubah perilaku yang ada menjadi perilaku baru. Pembentukan Peraturan Daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 136 kepada Kepala Daerah atas persetujuan DPRD, dengan tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan tentang Ketentuan Tata Urutan Perundangan yang menunjukkan bahwa Peraturan Daerah secara khusus ditempatkan pada posisi yang lebih jelas dan berkaitan dengan pengaturan mengenai Peraturan Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai produk hukum yang tertinggi.
Keberadaan 4 (empat) buah Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo ini merupakan tindak lanjut atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, dengan Peraturan Daerah ini otomatis payung hukum sebagai pijakan legalitas kegiatan dan program Pemerintah Daerah akan terlihat bertanggung jawab dan lebih cerdas tentunya. Terbitnya Raperda Pajak Hiburan, tidak lain sebagai bentuk antisipasi atas maraknya jenis hiburan yang muncul terhadap wajib pajak guna peningkatan pendapatan daerah. Begitu juga dengan kehadiran Raperda Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Raperda Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, adalah sebagai jawaban atas pelaksanaan Otonomi Daerah dan tuntutan ruang demokrasi di masyarakat bawah pasca reformasi digelindingkan. Selanjutnya adalah Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Delta Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan masyarakat guna merealisasi-kan mimpi warga Sidoarjo untuk memiliki stasiun televisi sendiri. Namun masih terganjal oleh ketentuan yang dipersyaratkan dalam pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) TV dan Radio harus ada stasiun RRI/TVRI di daerah tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan peraturan pemerintah nomer 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran.

Rapat dewan yang terhormat,
Pada akhirnya Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sidoarjo atas dasar pemikiran-pemikiran diatas, setelah mendengar, memperhatikan, dan mengkritisi serta mengevaluasi Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dengan mendahulukan ucapan Bismillah hirrohmanirrohim Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sidoarjo berpendapat:
1. Menerima Laporan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Sidoarjo dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Hiburan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Hiburan.
2. Menerima Laporan Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Sidoarjo dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Menerima Laporan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Sidoarjo dan perlu adanya tindaklanjut pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Delta Kabupaten Sidoarjo.

Rapat Dewan yang terhormat,
Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sidoarjo perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
• Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada eksekutif hendaknya giat dalam melakukan penarikan pajak dan tetap selektif dalam menentukan jenis hiburan yang boleh ada. Sehingga tidak melegalkan semua jenis hiburan yang berbau maksiat dan judi, terutama keberadaan purel-purel di tempat hiburan malam. Artinya proses pengawasan terhadap tempat hiburan harus benar-benar dilaksanakan secara tertib dan konsekwen.
• Fraksi kami meminta eksekutif, sebaiknya untuk pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan optimal, Pemerintah Kabupaten agar segera menuyusun Perda tentang kelembagaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada bagian II Perda Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa tentang partisipasi masyarakat dengan melibatkan Ormas/Orpol tingkat desa sebagai bagian kelembagaan masyarakat.
• Dalam pelaksanaan muatan laporan tentang pelimpahan wewenang Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana yang termaktub dalam Bab IV Perda Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelengaraan Kepala Desa, fraksi PAN meminta eksekutif segera menyiapkan Perda yang mengatur Urusan pemerintahan.
• Perlunya kajian mendalam dan komprehensif terhadap regulasi pemerintah tentang aturan penyiaran, mengingat media informasi elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sangat penting sekali fungsinya, terutama dalam kecepatan dan akurasi berita, media elektronik memiliki kelebihan audio-visual lebih menjamin dibanding dengan media cetak.

Rapat dewan yang terhormat,
Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dapat kami sampaikan, apabila terdapat ha-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesabarannya dalam mengikuti Pendapat Akhir Fraksi kami, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Nasrun minnallah wafathun qarib.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Sidoarjo, 18 Februari 2009
Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo

Ketua, Juru Bicara,

T t d T t d

Ir. Amrullah, MM. Emir Firdaus, ST., MM.


Beri Komentar