Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke 155 Dengan semangat hari jadi ke 155 Kabupaten Sidoarjo, kita songsong pesta demokrasi yang aman demi kelanjutan pembangunan menuju Sidoarjo yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan

PA FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP 4 RAPERDA

0 comments

PA FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP 4 RAPERDAYang saya hormati:
Para Pejabat Teras, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas , dan Kepala Lembaga Teknis Lainnya, serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Yang saya hormati:
Sdr. Para Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Ibu-ibu Organisasi Wanita, Para Wartawan media Cetak dan Elektronik serta para Undangan yang berbahagia.
Dalam mengawali Pendapat Akhir ini ijinkanlah Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar dengan terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya, kita sekalian masih dapat menghadiri Rapat Paripurna , Rapat ke-4 hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 dalam keadaan sehat lahir dan batin. Sebelum memasuki penyampaian Pendapat Akhir ini, perkenankanlah terlebih dahulu Fraksi Partai Golkar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan rapat atas pemberia kesempatan kepada Fraksi Kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Empat (4) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 2. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 3. Pajak Hiburan 4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Delta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Pada kesempatan ini kami tak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Saudara Bupati Sidoarjo yang telah menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum terhadap empat (4) buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009.
2. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam membahas empat (4) buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009.
3. Pimpinan dan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang telah menetapkan jadwal waktu dan Program dalam pembahasan empat (4) buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009.
4. Kepada team eksekutif yang telah berperan aktif dalam pembahasan Raperda tersebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Sesuai dangan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal ususl dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan mekanisme dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Melihat kondisi obyektif terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum menggambarkan masih belum menunjukan hasil yang maksimal, utamanya pembangunan dibidang hukum yang kini masih belum sesuai dengan harapan dan rasa keadilan dalam masyaralat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, yaitu hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang per orang dan kelompok atau golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Pada aspek hukum selama ini masih ditemukan adanya materi hukum yang tumpang tindih dan tidak konsisten serta belum menunjukan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat yang lemah dan marjinal, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Persoalan pada materi, sarana, dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan prilaku masyarakat.
Permasalahan tersebut diatas dikarenakan oleh adanya system pembuatan produk hukum yang mengabaikan pentingnya kegiatan investarisasi, sinkronisasi, harmonisasi seluruh produk hukum, serta kurang melakukan diseminasi produk hukum untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur penting disamping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo utamanya di bidang hukum. Mengingat pembentukan Peraturan Daerah suatu proses yang dinamis yang secara continue mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia sebagai salah satu kesatuan global. Oleh karena itu, dalam Pembentukan Peraturan Daerah secara komprehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu, masa kini sebagai bentuk kondisi obyektif yang ada sekarang. Dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan. Dalam kaitan itu, maka dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah perlu mempertimbangkan heterogenitas hukum yang ada serta regulasi yang lebih tinggi. Dalam Design Legislasi Daerah hendaknya memuat Prinsip-prinsip pembuatan visi, misi, arah kebijakan yang mrnjadi skala prioritas Raperda, baik untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Blue Print Legislasi Daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan program legislasi daerah akan menghasilkan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi dewasa iniatau di masa yang akan datang. Sehubungan hal tersebut diatas, Fraksi Partai Golkar telah melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam terhadap Nota Penjelasan dan Jawaban eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 4 (empat) buah yakni:
1. Raperda Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
2. Raperda Tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Raperda Tentang Pajak Hiburan
4. Raperda Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Delta Kabupaten Sidoarjo.
Tentunya Fraksi kami dalam melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap sejumlah Raperda tersebut senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi yang sedang berkembang dan dengan melakukan kajian akademis serta mendasari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pmerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Sesungguhnya didalam kajian dan pembahasan empat (4) buah Rarepda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 tidak lepas dari substansi kerangka pikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Raperda yang harus disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang sedang terjadi. Materi yang diatur adalah semua obyek yang ditata secara sistimatik sesuai dengan ruang lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada antara lain:
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya;
2. Landasan filosofis, artinya adanya argumen yang kuat sebagai dasar diterbitkannya Peraturan Desa;
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidupdi tengah-tengah masyarakat, misalnya adat-istiadat dan agama.
4. Landasan potitis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi diatur adalah:
a. Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab ketentuan umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
b. Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur.
Mendasari hal tersebut diharapkan Raperda yang disusun akan dapat memenuhi keinginan dan semangat peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikain Raperda yang disusun akan dapat berjalan secara efektif dan implementatif sesuai dengan harapan masyarakat.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Tuntutan perubahan regulasi yang sedang berkembang pada saat ini dan perubahan organisasi pada Satuan Kerja yang menangani pajak hiburan daerah. Tuntutan dan realitas dilapangan yang senantiasa bergerak dinamis. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga. Diantaranya, pesatnya pertumbuhan penyelenggaraan berbagai jenis hiburan diantaranya adalah:
1. Tontonan film;
2. Pertunjukan kesenian dan atau sejenisnya
3. Pagelaran musik atau tari
4. Diskotik
5. Karaoke
6. Klub malam
7. Permainan Billiard
8. Panti Pijat
9. Mandi uap
10.Pertandingan olah raga
Dan yang tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangkapernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. Sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Serta dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang telah ditetapkan besaran tarifnyadimasing-masing jenis hiburan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Delta dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai prinsip:
a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
b. Siaran harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
c. Programnya harus mencerminkan identitasdan budaya nasional;
d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.
Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungihaknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek penyiaran semata.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persertujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Lembaga Penyiaran yang telah ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Delta Kabupaten Sidoarjo.Mengingat hal ini merupakan amanat Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Terhormat,
Berdasarkan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) I yang membahas tentang Pejak Hiburan, Pansus II membahas tentang Raperda Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Raperdatentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Fraksi Partai Golkar dapat menyimpulkan bahwa prosedur dan mekanisme penyusunannya pada hakekatnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mendahulukan ucapan ”BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” Fraksi Partai Golkar menyatakan :
1. Dapat Menerima dan Menyetujui atas Laporan Panitia Khusus I dan II beserta lampiran-lampirannya untuk diusulkan dalam Rapat Paripurna ke-4 ini, agar Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2. Sedangkan terhadap Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Delta, mendasari Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik adalah belum ada stasiun RRI atau TVRI di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, dan tersedianya alokasi frekuensi. Sedangkan keberadaan radio RSPD di Kabupaten Sidoarjo dengan pemberlakuan LPPL pada prinsipnya bukanlah merupakan kendala, oleh karena keberadaan radio RSPD sudah operasional sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (dalam kategori existing), akan tetapi proses perijinan harus tetap dipenuhi. Terhadap Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Televisi Delta , Fraksi Partai Golkar menyimpulkan bahwa keberadaan LPPL masih sangat perlu untuk dilakukan kajian kembali secara ilmiah dan mendalam serta perlu dilakukan uji kelayakan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Sebelum mengakhiri penyampain Pendapat Akhir, Fraksi kami memohon agar Perda tersebut dapat dijalankan secara efektif, maka setelah diundangkan perlu dilakukan sosialisasi secara intensif. Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar didalam pembahasan terhadap empat (4) Buah Rancangan Peraturan Derarah Kabupaten Sidiarjo Tahun 2009. Atas perhatian serta kesabaran para hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan petunjukNya yang benar bagi kita semua. Amin…..

Billahi taufiq walhidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Sidoarjo, 18 Februari 2009
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
KETUA
T t d

Drs.HR Guntur Eko Sulistyo.MBA.MM

JURU BICARA

T t d
Drs.H.Choirul Chodirin, MBA,.M.Pd


Beri Komentar