Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

Pandangan Umum Fraksi PAN – PKS Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2010

0 comments

PEMANDANGAN UMUM

 FRAKSI PAN – PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

T E R H A D A P

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2010

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Yang terhormat  Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan ;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI–POLRI ;

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Sidoarjo serta para Camat se-Kabupaten Sidoarjo ;

Yang kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi, Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji  syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah – Nya  sehingga pada   hari ini, Senin 8 Agustus 2011  bertepatan dengan Romadhon 1432 H kita bersama sama dapat menghadiri  Rapat Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rapat ke – 2 dalam rangka Pemandangan Umum  terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2010 dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia ;

Jubir Fraksi PAN-PKS, Machmud Untung, SE

Tak lupa kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan 1432 H. semoga rutinitas amal ibadah tahunan ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Terutama dalam hal kebiasaan menahan amarah dan hawa nasfsu duniawi, yang selama ini diajarkan selama puasa bulan ramadhan ini. Amin ya rabbal ‘alamiin…

Rapat  Dewan yang terhormat ;

Dalam kesempatan  ini Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi PAN – PKS kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi .

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ;

  1. Saudara Bupati atas Penyampaian Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun Anggaran 2010.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia .

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntable dan Transparan  sesuai dengan Prinsip Good Governance , Dan dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan daerah Dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  ( APBD ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomer 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , maka Susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meliputi 4 Hal yaitu Terdiri dari ;

 1.Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) ;

2.Neraca ;

3.Laporan Arus Kas ( LAK ) ; dan

4.Catatan atas laporan Keuangan ( CALK ).

Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang – Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 81 Undang Undang Nomer 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan daerah, Pasal 31 Undang – Undang Nomer 17  tahun 2003  Tentang Keuangan Daerah, Kepala Daerah Bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan daerah dan perlu juga harus dipahami bersama, Ketentuan Perundang undangan tsb. diatas   memberi amanat kepada  Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Oleh BPK  .

Dan setelah mencermati Nota Bupati Sidoarjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 ,  Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menyimpulkan Bahwa :

  1. PENDAPATAN

 Anggaran                                           Rp. 1.588.321.489.393,04

      ( 1 trilyun 588 Milyar 321 Juta 489 Ribu   393 Rupiah 04 sen)

 Realisasi                                   Rp.  1.674.833.481.145,32

      (1 Trilyun 674 Milyar 833 Juta 481 Ribu 145 Rupiah 32 Sen )

 Selisih  lebih                                     Rp.       86.511.991.752,28

       (   86 Milyar 511 juta 991 Ribu 752 Rupiah 28 Sen )

 Terjadi Pelampauan dari Target  sebesar 5,45 %

BELANJA

 Anggaran                                           Rp. 1.698.329.944.563,66.

       (1 Trilyun 698 Milyar 329 Juta 944 Ribu 563 Rupiah 66 Sen )

 Realiasasi Anggaran                        Rp   1.584.364.436.412,19

(  1 trilyun  584 Milyar 364 Juta 436 Ribu 412 Rupiah 19 Sen )

 Selisih                                                 Rp      113.958.915.651,47

( 113 Milyar 958 Juta 915 Ribu 615 rupiah 47 sen )

 Realisasi Belanja Sebesar = 93,29 %

Terjadi Penghematan  sebesar  = 6,71 %

  1. PEMBIAYAAN

 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi :

Terdiri dari :

1.1.  SILPA  Tahun 2009 Sebesar  Rp  139.514.534.164,70

                  ( 139 Milyar 514 Juta 534 Ribu 164 Rupiah 70 Sen )

 1.2. Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah

       Sebesar                                       Rp 4.388.769.700.00

                  ( 4 milyard 388 juta 769 Ribu 700 Rupiah )

 1.3. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir sebesar

       Sebesar                                    Rp 8.589.880.836.00.

       (  8 Milyar 589 juta 880 Ribu 836 Rupiah  )

                                                      ___________________

            Jumlah Penerimaan           Rp 152.493.184.700,70

                  ( 152 Milyar 493 juta 184 Ribu 700 Rupiah 70 Sen )

  1. PENGELUARAN PEMBIAYAAN :

 Digunakan untuk :

 2.1. Penyertaan Modal Kepada BUMD

                  Sebesar                                 Rp   28.053.999.335.00

                  ( 28 Milyar 53 Juta 999 Ribu 335 Ribu Rupiah )

 2.2.        Pembayaran Pokok Hutang  Rp      1.843.415.611,00

                 ( 1 milyar 843 Juta 415 Ribu 611 Rupiah )

          Jumlah Pengeluaran pembiayaan Rp 29.897.414.496,00

         ( 29 Milyar 897 juta 414 ribu 496 rupiah )

         Jumlah Pembiayaan  Netto sebesar Rp 122.595.769.754,70.

         ( 122 Milyar 595 Juta 769 Ribu 754 Rupiah 70 sen )

       3.  SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 2010

  3.1.SILPA Tahun Anggaran 2010

        Sebesar                                 Rp 213.064.814.487,83.

    ( 213 Milyar  64 Juta 814 Ribu 487 Rupiah 83 Sen )

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Terhadap Laporan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  ( APBD ) Tahun Anggaran 2010 , Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera  DPRD kabupaten Sidoarjo , menyampaikan Rekomendasi  dan  Peryataan Pendapat Fraksi  sebagai berikut ;

  1. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  :

       Fraksi kami meminta penjelasan kepada saudara Bupati tentang besarnya Piutang Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 6.615.391.607,76 dan Piutang Retribusi sebesar Rp 5.274.759.865. apa yang menjadi Faktor adanya tunggakan yg besar khususnya di pajak Penerangan jalan sebesar 5,3 M dan pajak restoran  951 juta  dan Retriribusi IMB sebesar 4,8 M ,

 1.  Fraksi kami meminta Penjelasaan Kepada saudara Bupati terhadap besarnya Piutang lain lain per 31 desember 2010 yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 41.559.467.994. mengapa ini bisa terjadi dan faktor apa saja yang menjadi latar belakangnya terutama piutang Bagi Hasil terminal PURBAYA sebesar   Rp  3.190.280.754.

 Dalam Neraca tahun 2010 : Piutang Bagian Laba perusahaan PDAM kepada Kas Daerah  sebesar Rp 1.378.279.849 , yang merupakan Bagian setor PDAM kepada kas Daerah sebesar 25 % dari laba Bersih , Menurut Fraksi kami Seharusnya Eksekutif juga Menagih Kewajiban setor PDAM untuk Pembangunan Daerah kepada kas Daerah , yang menjadi Hak Pemerintah Daerah  sebesar 30 % dari Bagian Laba Perusahaan PDAM pada tahun 1978 – 2010 ( Sesuai Ketentuan Perda tahun 1978 juncto Perda 1987 ) yang Belum pernah di setor oleh Manajemen Dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2010 .  agar segera di tetapkan sebagi Piutang Pemerintah Daerah dalam Neraca tahun  2010. Mohon Perhatian Saudara BUPATI.

REALISASI ANGGARAN BELANJA  :

  1. Belanja hibah kepada Pendidikan dan bantuan sosial harus memperhatikan Permendagri nomor 32 tahun 2011 , dengan melampirkan rincian kegiatan dan tempat lokasi kegiatan.
  2. Bantuan Sosial kepada guru guru TPQ hendaknya langsung ke rek guru guru bersangkutan tidak lewat pihak ketiga, karena di kawatirkan terjadi pemotongan pemotongan seperti yang selama ini terjadi.
    1. Pelaksanaan Pekerjaan normalisasi sungai di sungai Obar Abir oleh Dinas perikanan tidak di laksanakan sepenuhnya menurut Pengamatan Fraksi kami terdapat kekurangan Pekerjaan sebesar 20 Meter , Tetapi Pembayaran telah di bayar sebesar 100 % .untuk itu Fraksi kami meminta Penjelasan Kepada Saudara Bupati terhadap Pelaksanaan pekerjaan tsb .
    2. Banyaknya Pemborosan Anggaran Pengadaan Komputer dan pemeliharaan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil seperti Pemeliharaan Jaringan komputer dan wafe LAN sebesar Rp 260.900.000., Pemeliharaan Tower wafelan sebesar Rp 104.000.000.Pemeliharaan tower sebesar Rp 96.300.000. dan Belanja  Pegadaan  Software komputer Rp 219.000.000.

 Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 54 : ayat 2 : Pelaksanaan belanja Daerah harus di dasarkan pada prinsip hemat,  efisien , efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 Fraksi kami meminta Kepada Saudara Bupati untuk memerintahkan inspektorat Daerah memeriksa Pengadaan tsb karena Menurut Fraksi kami telah terjadi Ketidakwajaran dalam  Belanja Barang dan Belanja Jasa Pemeliharaan dan  Beberapa kegiatan belanja barang tidak di lakukan kegiatan Lelang terbuka seperti :

 1.Pengadaan Mobil Dinas Pagu Sebesar Rp 532.400.000. terealisir sebesar Rp 529.900.000. di tulis dalam laporan sebagai sisa anggaran dari hasil negoisasi dengan pihak rekanan.

 2.Belanja alat Tulis kantor pagu Sebesar Rp 178.838.000. realisasi sebesar Rp 171.534.500. di tulis dalam laporan ada sisa Rp 7.303.500. karena ada harga negoisasi.

 3.Belanja Alat Cetak Blanko KK, KTP, dan Form F1-07  Pagu Sebesar Rp 2.119.200.000. Realisasi sebesar Rp 2091.270.   ada sisa Rp 27.930.000.  ditulis dalam laporan sebagai sisa harga karena negoisasi

1. Realisasi Dana Bagi Hasil  Cukai dari Pemerintah Pusat sebesar  Rp  10.856.144.512. Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil tembakau  banyak yang menyimpang dari peraturan Menteri Keuangan dan Pergub No.51 Tahun 2010 maupun Perbub No.20 tahun 2010 :

     Bahwa yang di utamakan dalam menerima bantuan

     adalah 1. Lingkungan sekitar Perusahaan Rokok,

                 2. Pekerja Rokok

                 3. Mantan Pekerja rokok.

     Tetapi pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan Banyak skpd yang tidak memperhatiakan hal tsb :

      1.Bagian Administrasi Perekonomia Sda :

         Didalam kegiatan Fasilitasi /konsultasi kebijakan di bidang rokok tidak melibatkan APERSID ( Asosiasi Pengusaha Rokok Sidoarjo).

  1. Sosialisasi / okakarya kebijakan di bidang cukai tidak melibatkan pengusaha rokok / Apersid.

1. terhadap pelaksanaan/realisasi dana bergulir, yang telah direkomendasikan BPK RI kepada Bupati Sidoarjo. fraksi meminta kepada Kepala dinas koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM untuk menginstruksikan kepada:

a. bidang fasilitasi dan pelayanan agar mengadakan inventarisasi dana bergulir agar mengetahui nilai dana bergulir yang valid, untuk kemudian mengadakan rekonsiliasi dengan bagian akutansi serta menetausahakan dana bergulir UMKMK dengan baik;

b. kepala sub bagian keuangan agar menatausahakan dana bergulir industri kecil dan menengah dengan baik;

  1. bidang akuntansi dalam penyajian nilai saldo dana bergulir;

d. Kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mengatur secara rinci tentang cara penyisihan investasi non permanen dan analisis umur piutang investasi non permanen.

2. revitalisasi pasar melalui mekanisme BOT, hendaknya dilihat sesuai dengan prosedural dan regulasi yang ada. Ada beberapa catatan yang kami kumpulkan baik melalui konsultasi dan pendalaman materi yang dilakukan, maka fraksi kami menolak dilakukan revitalisasi pasar yang diusulkan melalui mekanisme BOT. Mengingat:

- secara kelembagaan DPRD Kabupaten Sidoarjo belum menerima Fisibility Study (FS) sebagai bagian dalam mekanisme kerjasama bangu serah guna (BOT).

- draft perjanjian kerjasama, semestinya diberikan kepada DPRD setelah FS diberikan kepada DPRD. Dan draft perjanjian kerjasama diberikan sebelum pemenang tender proyek ditentukan, sedangkan dalam hal ini draft kerjasama diberikan setelah munculnya pemenang.

3. berdasarkan hasil kajian yang didapat dari nara sumber ahli draft ini bukan draft perjanjian kerjasama bangun serah guna (BOT).

4. dalam hal bentuk kerjasama ini menurut fraksi kami , pembayaran yang dilakukan oleh pembeli stand, loss dibayarkan kepada pemkab.

5. oleh karena alur pembayaran dilakukan pembeli kepada pemkab, maka kewajiban pemkab dalam melunasi kepada pihak pemenang harus dianggarkan di dalam perda APBD

6. menurut pandangan fraksi PAN-PKS, APBD Kabupaten Sidoarjo masih mampu untuk membiayai pembangunan/revitalisasi pasar dengan nilai yang muncul dalam draft tersebut. Oleh karenanya untuk kebutuhan mengingat silpa audit BPK  yang ada ternyata lebih besar dibandingkan silpa perencanaan. Adanya dana yang tidak terpakai sangat cukup untuk membiayai pembangunan revitalasi pasar.

7. dari hasil audit BPK, ternyata masih ada 55 miliar rupiah dana sisa silpa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011. menurut fraksi kami dapat digunakan untuk merevitalisasi pasar melalui mekanisme penganggaran PAK 2011 atau APBD 2012.

8. mohon penjelasan Bupati, terhadap besarnya penyusutan di PDAM, dari data laporan neraca tahun 2010 beban penyusutan yang terjadi sebesar Rp. 9.925.709.199 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Mengapa begitu besar nilai penyusutannya dan metoda apa yang dipakai untuk menentukan…? mengingat ini berpotensi terhadap turunya pendapatan yang harus di serahkan ke Daerah.

8. definisi tentang ‘kemiskinan’yang multi interpretatif lintas SKPD, mohon segera ada penyamaan standar ‘kemiskinan’ yang disepakati.

9. rehab sekolah-sekolah yang rusak banyak tidak terlaksana, relatif aksesibility sarana dan prasarana pendidikan menjadi program prioritas.

10. masih terdapat banyak pelanggaran di sektor ketenagakerjaan yang menyebabkan hak-hak buruh dan karyawan terabaikan. Terutama pembayaran THR untuk beberapa hari lagi ini, harus diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. berdasarkan pengamatan fraksi kami, terhadap kondisi riil dilapangan perlu adanya peninjauan ulang isi dari kerjasama BOT antara pemkab sidoarjo dengan PT. Indraco

12. PAD walaupun terlampui dari target, tetapi dari pengamatan kami masih besar potensi-potensi PAD dari berbagai sektor. Pajak hotel dan restourant perlu dilakukan kajian lebih terarah dan terukur dalam peningkatan potensi.

13. pajak reklame perlu pengawasan dan pengawalan yang ketat, melihat potensi masih banyak yang di serap.

14. pajak hiburan dengan bermunculan karaoke-karaoke potensi tersebut masih belum tergarap.

  1. NERACA

         Terdapat  asset yang di  pihak ketigakan  dalam bentuk BOT ( Built operate and transfer ) yang tidak masuk pada aset tetap di Neraca Daerah per 31 Desember 2010  berupa :

  1. Tanah Waru ( 19.500 M2 ) BOT dengan PT . AVILLA PRIMA Dengan nilai  tanah sebesar Rp  9.750.000.000. (9 milyard 750 juta rupiah) Fraksi kami meminta agar segera dimasukakan sebagai aset tetap di Perhitungan Anggaran 2010 ini,
  1. Tanah yang di pergunakan PT.Taman Tirta dan PT HTB.

Terhadap Kerja sama Pembangunan Pasar Daerah kita dengan pihak ke tiga, eksekutif hendaknya mengkaji kembali secara Cermat Apakah menguntungkan Keuangan Daerah dan tidak Merugikan Penghuni lama di Pasar Pasar tsb.

  1. BUMD DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN :
  1. Sesuai Dengan Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia RI  Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum , tanggal 30 November 2010 , perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran PT, Sidoarjo Membangun ( dalam likwidasi ) , Setelah PT Sidoarjo Membangun dinyatakan terlikwidasi  Fraksi kami   berpendapat agar    Pemerintah kabupaten Sidoarjo segera Mengambil alih Tanggung Jawab Menagih Dana yang Pernah di investasikan PT.Sidoarjo Membangun ke PT.ASPILLO Waru berupa  Peyertaan Dana Tunai sebesar Rp 1.000.000.000.dan Selanjutnya , Penyertaan Modal  ini harus terus dikejar , di tagih dan di ajukan gugatan hukum kepada PT.Aspillo bila lalai dalam membayar Hutangnya kepada PT Sidoarjo Membangun ( dalam Likwidasi )  atau ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan Selanjutnya dalam Neraca Daerah dicantumkan Piutang kepada PT. Aspillo sebesar  Rp 1.000.000.000.mengingat Usaha PT. Aspillo sekarang tergolong Lancar.
  1. Mohon Penjelasan Kepada Saudara Bupati tentang Kedudukan  PT Kimia Farma Persero yang Memakai Tanah Pemkab di jalan Mojopahit Sidoarjo, apakah dalam bentuk sewa yang menguntungkan salah satu pIhak atau dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan salah satu pihak seperti yang sudah terjadi dengan beberapa bentuk kerjasama pemkab dengan pihak ketiga selama ini.
  1. Mohon Penjelasan Kepada saudara Bupati tentang Kedudukan Keerjasama dengan PT.Setia Mandiri Mitratama TBK. Yang mengelola  Put put golf yang sekarang sdh dijual kepada pihak lain (  berganti Pemilik ) kepada pihal ketiga yang tdk sesuai dg perjanjian kerjasama awal, Pendapat Fraksi kami kerjasama dengan put put Golf hendaknya segera diakiri karena pihak put put golf telah menjual Hak Pengelolaan kepada pihak ke tiga dan menyalahi Perjanjian. Dan segera menagih kekurangan Bayar dari yang seharusnya di bayar pada tahun 2010 sebesar Rp 35.703.857 .
  2. Mohon Penjelasan Saudara Bupati tentang Aset tanah Pemkab di waru ( sebelah Barat Terminal Bungurasih / atau sebelah utara pertokohan Ramayana bungurasih ) seluas = yang di kuasahi PT. AFILLA Prima yang belum masuk di Neraca sebagai Inventaris Barang Daerah/Aset Pemkab.apakah lupa mencatatnya ,fraksi kami tidak melihatmya di buku neraca sebagai aset tetap / inventaris barang daerah  Pemerintah Kabupaten sidoarjo.

Terhadap Kerja sama Pembangunan Pasar Daerah kita dengan pihak ke tiga, eksekutif hendaknya mengkaji kembali secara Cermat Apakah menguntungkan Keuangan Daerah dan tidak Merugikan Penghuni lama di Pasar Pasar tsb.

  1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional yang dapat kami sampaikan. Terimah kasih atas kesabaran mengikuti Pendapat Akhir Fraksi kami, apabila  terdapat  kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

          Semoga Allah Subhanahu Wata’alla selalu memberikan bimbingan serta petunjuk- Nya kepada kita sekalian Amin.

Billahit taufik wal hidayah.

Fastabikhul khoirot.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 9 Juli 2007

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

K E T U A                                                    JURU BICARA

Emir Firdaus Munir ST.MM                       H.Mahmud Untung SE.


Beri Komentar