Pimpinan Sementara DPRD beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

Pandangan Umum Fraksi PDI-P DPRD Terhadap 3 Raperda

0 comments

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDOARJO ;

2. PENYERTAAN MODAL PEMKAB SIDOARJO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DELTA TIRTA” SIDOARJO ;

3. INVESTASI PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO.

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

MERDEKA !!!

Yang terhormat Saudara Bupati dan  Wakil Bupati Sidoarjo ;

Yang kami hormati ;

-   Saudara Pimpinan serta segenap Anggota Dewan ;

-   Saudara Para Forpimda ;

-   Saudara Para Komandan dan Kepala Kesatuan TNI – POLRI;

-   Saudara Sekretaris Daerah beserta Jajaran Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

-   Saudara Para Pimpinan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

-   Saudara Pimpinan Partai Politik, para Undangan dan Hadirin serta Wartawan yang berbahagia.

 

 

Mundzir Dwi Ilmiawan - Jubir Fraksi PDI-P

Dalam menjalankan tugas keseharian dan dalam mengemban amanat masyarakat serta tugas kelembagaan yang kita emban ini, marilah kita awali kegitan pada hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk menyelesaikan suatu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Sdr. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tak lupa pula ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Sidoarjo yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Rapat Paripurna Rapat       ke-1, sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan.

 

Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati ;

Pada era otonomi daerah memang memberikan kebebasan bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan agar pengembangan itu optimal, daerah sebaiknya tidak melupakan akar potensi dari daerah itu sendiri, selain melirik peluang-peluang lain yang ada sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemermintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 sebagai peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang investasi pemerintah, mengelompokkan investasi Dari sisi keuangan daerah. Dengan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya juga mengatur investasi pemerintah daerah dapat dilakukan sepanjang  memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat  serta tidak mengganggu likuiditas  keuangan daerah.  Akan tetapi Fraksi kami melihat bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan  ditingkat implementasi investasi pemerintah daerah, khususnya yang mendesak saat ini adalah Sistem dan prosedur untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah, hal inilah yang perlu mendapat antisipasi dengan melakukan kajian secara lengkap dengan target yang terukur, sehingga pendapatan dalam investasi tersebut lebih nyata.

 

Rapat Dewan yang terhormat ;

Demikian halnya dengan air yang merupakan kebutuhan dasar dan Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh daerah dapat menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan yangi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan kepada pengguna air dan jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi.

Perusahaan Daerah Air Minum Sidoarjo adalah merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Sidoarjo, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan penyedian Air Minum sehingga perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1978 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 1987 yang dalam perkembangan regulasi yang mengharuskan terjadi perubahan.

Untuk lebih menyempurnakan dalam penyampaian Pemandangan Umum terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo pada hari ini, perkenankan Fraksi PDI Perjuangan  menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan jawaban adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya standard baku tarif yang ditetapkan PDAM untuk pemasangan sambungan baru sehingga hal ini manjadikan Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terhadap managemen pengembangan oleh PDAM.

2. Pendirian dua PT oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berakhir dengan pembubaran dan juga kerugian yang belum bisa dipertanggungjawabkan, hal ini merupakan preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terhadap skenario managemen resiko yang akan diterapkan pada Investasi Daerah.

3. Perda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PDAM ”Delta Tirta” Sidoarjo yang salah satu tujuannya adalah untuk menyerap dana hibah dari Pemerintah Australia. Hal ini sangat disayangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan.  Terjadinya keterlambatan dalam meresponnya, karena di daerah lain sudah merealisasikan hal tersebut. Keterlambatan respon ini mohon ada penjelasan!

4. Penyertaan modal untuk tahun 2012 s/d 2014 yang direncanakan sebesar 90.200.000.000.00 (Sembilan Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah), dalam pengamatan Fraksi PDI Perjuangan hal ini belum perlu dilakukan karena asumsi / prediksi anggaran belum bisa diketahui (berjalan kondisional).

5.  Bagaimana Sistem Pemberian Dana Hibah oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, demikian halnya kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menerima dana tersebut juga kesiapan PDAM dalam pengimplementasian dana bantuan tersebut.

6. Bentuk pengawasan apa yang akan dilakukan dalam pengelolaan Investasi Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan karena pengawasan inilah yang menjadikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai dengan azasnya. Mohon dijelaskan!

7.  Pengangkatan kembali Direksi PDAM oleh Sdr. Bupati  untuk yang kedua kalinya diharapkan ada parameter yang terukur terhadap kinerja Direksi sehingga jelas dan nyata pengangkatan tersebut benar – benar mendasar pada kinerja yang terukur (berhasil).

8. Dalam pengangkatan dewan direksi maupun dewan pengawas PDAM harus dilakukan fit and proper test dengan melibatkan DPRD

9. Penyusunan rencana strategi bussines 4 tahunan (bussines plan/corporate plan) melalui usul dewan pengawas dapat dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum disahkan oleh Kepala Daerah, demikian halnya dengan penetapan tarif air minum harus dilakukan konsultasi kepada DPRD.

10.Penggunaan laba bersih yang telah ditetapkan perlu diperhitungkan secara teliti dan lengkap terhadap porsi penggunaannya, Mengingat PDAM yang sudah semakin besar dan profesional selain itu juga Fraksi PDI Perjuangan melihat adanya perbedaan yang signifikan terhadap perhitungan laba bersih antara Perda yang baru dengan Perda yang lama. Mohon penjelasan adanya perbedaan porsi tersebut.

11.Untuk memaksimalkan akuntabilitas dan profesionalisme kinerja BUMD, Fraksi PDI Perjuangan menghimbau kepada Sdr. Bupati agar melibatkan Tim Auditing Keuangan Independen dalam mengaudit keuangan BUMD.

12.Setiap penyertaan modal dari Pemerintah daerah kepada Pihak ketiga (BUMD) harus meminta persetujuan DPRD, hal ini dilakukan sebagai bentuk kontrol yang lebih luas agar kinerja BUMD benar – benar optimal.

 

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat ;

Sebelum mengakhiri Penyampaian Pemandangan Umum kami, tak lupa Fraksi PDI Perjuangan juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2011 dan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2011 semoga momentum ini
merupakan masa bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, dan
kesatuan NKRI.

Demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rapat Paripurna Rapat ke-2 yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan kesabarannya tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya apabila ada kata-kata dan penyusunan kalimat yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian, atas nama Fraksi kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M E R D E K A  !!!

Sidoarjo, 23 Mei 2011

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Ketua,                                                                                       Juru Bicara,

T t d                                                                                                T t d

TAUFIK HIDAYAT TY, S.Ked                                        MUNDZIR DWI ILMIAWAN

 


Beri Komentar