Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

Pandangan Umum Fraksi PKB Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2010

0 comments

P A N D A N G A N   U M U M

 

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

 

 T E R H A D A P

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

 

T E N T A N G

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2010


Assalamu’alaikum Wr. Wb

 –   Yang terhormat Sdr. Bupati ;

-    Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati ;

-    Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan ;

-    Yang Kami Hormati Para Anggota FORPIMDA / Forum Pimpinan             Daerah Kabupaten Sidoarjo;

-    Yang Kami Hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI –POLRI ;

-    Yang Kami Hormati Sdr. Para Pejabat Teras, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Lainya serta Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

-    Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas dan LSM;

-    Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Wanita, para Wartawan, serta Para Undangan dan Hadirin sekalian  yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi kami, terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Rapat ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat wal afiat lahir maupun batin.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan keteladanan dan pegangan tata cara hidup beragama, berbangsa dan bernegara untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, sebagai modal dan kebutuhan dasar dalam meneruskan kebangkitan bangsa dalam konteks Pembangunan Nasional di Daerah Kabupaten Sidoarjo ini.

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Jubir Fraksi PKB - H. Sulamul Hadi Nurmawan, S.Thi

Sebelum menyampaikan Pandangan umum ini, Fraksi kami mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa Ramadhan  1432 H. Mari kita tingkatkan amal dan ibadah kita di bulan yang suci dan penuh rahmat ini, sehingga senantiasa menambah kedekatan kita kepada Alloh SWT. Amin!

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati atas berkenannya telah memenuhi tugas konstitusional, menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, dalam forum Rapat Paripurna ke – 1 beberapa waktu yang lalu.

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Dengannya dapatlah dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah (penganggaranya) semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 ini merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1(satu) Tahun Anggaran.

 

Sidang Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, Fraksi kami memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan dan pijakan Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Adapun pertanyaan dari Fraksi kami berkenaan dengan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH

Fraksi kami melihat adanya pendapatan daerah yang masih dibawah 80 % diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Wisma pariwisata sebesar 58,38 %
  2. Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana sebesar 51,07 %
  3. Balap Kendaraan bermotor sebesar 13, 85 %
  4. Pertandingan Olah raga sebesar 51,30 %
  5. Semua jenis Reklame dibawah 60 %, kecuali reklame papan sebesar 100,68 %
  6. Retribusi terminal sebesar 23,27 %
  7. PDAM sebesar  70%
  8. penjualan Rumah Jabatan/Dinas sebesar 52,98 %
  9. Pendapatan dari kontribusi PT. SETYA MANDIRI MITRATAMA Tbk ( Put – Put ) serbesar 22,41%

Mohon Penjelasan !

Fraksi kami mengapresiasi Pendapatan dari retribusi IMB sebesar 120,39 %, namun apresiasi yang kami berikan tidak bisa menutupi kenyataannya bahwa masih banyak potensi yang belum tergali. Mohon penjelasan!

Melihat piutang bagian laba perusahaan milik daerah (PDAM) yang tercatat dalam neraca piutang sebesar Rp. 1,378.279.849,08 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah delapan sen), sedangkan di akhir 2010 pendapatan yang berasal dari PDAM Delta Tirta tidak memenuhi target (kurang bayar Rp 750 juta), maka jumlah kurang bayar tersebut kami lihat belum ditambahkan dalam jumlah piutang bagian laba perusahaan milik daerah (PDAM). Mohon penjelasan!

Disamping itu Fraksi kami mohon penjelasan mengenai piutang-piutang lainnya diantaranya :

  1. Pph jasa giro Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,1 milyar yang pada tahun 2010 tidak ada pengurangan piutang sama sekali;

   2. Dalam realisasi pendapatan 2010 dari DBH (Dana bagi Hasil) Pajak kendaraan bermotor, DBH BBNKB, DBH PBBKB telah melampaui diatas 100%. Namun dalam Neraca terdapat  Piutang DBH Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar Rp 2.794.692.171 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), DBH BBNKB Sebesar Rp 5.132.223.056 (Lima milyar seratus tiga puluh dua dua ratus dua puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) dan DBH PBBKB Sebesar  Rp 5.932.834.071(Lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah);

Realisasi pendapatan dari bunga dana bergulir (KUKM) sebesar 56,43 %, ini menunjukkan minimnya penyerapan dana bergulir (KUKM) sementara itu terjadi banyaknya antrian KUKM untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir yang dimaksud atau banyaknya pinjaman macet, Mohon Penjelasan!

Dengan semakin banyaknya akumulasi tunggakan pembayaran dana Bagi Hasil retribusi terminal Purabaya sebesar Rp 3,1 milyar yang merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera menyelasaikan masalah penunggakan bayar yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kota Surabaya ini baik secara langsung maupun dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mohon Penjelasan!

Terkait dengan usaha peningkatan pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama pengelolaan aset Pemkab Sidoarjo dengan pihak ketiga, maka perlu dilakukan kajian kembali isi dari semua perjanjian kerja samanya dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan terkini. Dari hasil kajian tersebut, maka jika dipandang perlu sebaiknya segera dilakukan adendum. Mohon penjelasan.

BELANJA DAERAH :

Fraksi kami masih menemukan kekurang matangan perencanaan anggaran belanja modal antara lain pada pengadaan tanah yang hanya terserap sebesar 46,76%. Hal ini bisa kita cermati dari tidak terserapnya pengadaan tanah untuk sarana pendidikan pelatihan dan kursus dan juga sangat minimnya penyerapan untuk pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah yang hanya sebesar 4,74% dan pengadaan tanah sarana umum pelebaran jalan yang hanya menyerap 63,65%. Selain itu kami juga melihat tidak terjadi serapan sama sekali pada belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck.

Disamping itu, kami juga mempertanyakan minimnya penyerapan anggaran untuk belanja modal pengadaan meja kursi siswa, alat-alat laboratorium kimia, alat-alat laboratorium bahasa, alat-alat peraga/praktik sekolah, buku bacaan perpustakaan, sarana prasarana olah raga, dan belanja modal pengadaan sarana pembelajaran sekolah. Dari segi manfaat pengadaan barang-barang diatas sangat dibutuhkan segera untuk meningkatkan kualitas pendidikan tapi penyerapannya masih minim dan malah ada yang belum terserap sama sekali. Mohon penjelasan!

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi Kami, atas segala perhatian serta kesabarannya dalam mengikuti sidang Paripurna pada hari ini, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala usaha kita, Amin.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Sidoarjo, 8 Agustus 2011

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

KETUA,

 

TTD

ACHMAD AMIR ASLICHIN

JURU BICARA,

 


H. SULLAMUL H. NURMAWAN, S.Th.I


Beri Komentar