Segenap Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2014-2019

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2011

0 comments

PANDANGAN UMUM

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2011  

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. !

Hj. NUNUK LELAROSANAWATI, SH

Selamat pagi  dan Salam sejahtera,

 Yang terhormat,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ;

Yang   Kami hormati,

  • Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  • Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
  • Para Komandan Kesatuan TNI dan POLRI ;
  • Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor Maupun Kepala Bagian serta para Camat se-Kabupaten Sidoarjo;
  • Para pimpinan Partai Politik, Ormas, wartawan, LSM maupun ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia.

              Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, ijinkanlah  kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunianya, limpahan rahmat berkah dan ridhonya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Rapat ke -2 DPRD Kabupaten Sidoarjo pada hari ini,  Senin Pon, 11 Juni 2012 dalam keadaan sehat wal afiat sejahtera lahir maupun bathin.

               Kedua, Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita semua dapat membedakan antara yang benar dan salah.

Rapat Dewan yang terhormat,

             Sebelum memasuki penyampaian Pandangan Umum ini, perkenankalah terlebih dahulu kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan :

  1. Kami mengucapkan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas pemberian kesempatan kepada Fraksi Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011.
  2. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah menetapkan jadwal beserta agenda kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011.
  3. Saudara Bupati atas penyampaian Nota Penjelasan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011, pada Rapat Paripurna Rapat ke-1 tanggal  22 Mei 2011  yang lalu.
  4. Segenap Badan  Anggaran dan Tim Anggaran yang penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pembahasan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2011  mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,   Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 dengan harapan dapat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011  dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, dengan ini disampaikan bahwa Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2011  telah dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai kita ketahui bersama,  dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 diberikan opini WAJAR DENGAN PENGECUALIAN. Hal ini agar ditingkatkan lebih baik lagi dengan harapan untuk tahun mendatang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran mendapatkan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN. Dalam hal ini, patut kita syukuri.  Kami berharap kedepan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah  Kabupaten Sidoarjo bisa ditingkatkan, tentu saja harus diiringi dengan kualitas pelaksanaannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan, diperoleh output, outcome, dampak  maupun manfaatnya yang jelas sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan pembukuannya secara baik.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat pada kesempatan  Rapat Paripurna yang ke –2 ini, Dan sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan hambatan yang ada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat untuk mendapatkan perhatian yang serius serta diperlukan jawaban sebagai berikut :

  1. 1.      PENDAPATAN
    1. a.     Dalam APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun  Anggaran 2011 direncanakan Pendapatan setelah Perubahan sebesar Rp. 1.905.993.882.859,38  ( 1 trilyun 905 milyard 993 juta 882 ribu 859 rupiah 38 sen ), sedangkan realisasinya sebesar   Rp. 2.005.191.397.714,27 ( 2 trilyun 005 milyard 191 juta 397 ribu 714 rupiah 27 sen ) atau diperoleh selisih realisasi dibandingkan perencanaan sebesar   Rp. 99.197.514.854,89 ( 99 milyard 197 juta 514 ribu 854 rupiah 89 sen ) atau 5,20%.  Mengacu pada pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah maka hendaknya keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Mencermati kondisi diatas sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pengendalian intern terkait dengan belum begitu memuaskannya pencapaian anggaran pendapatan  antara lain :
      1. 1.      Untuk mendorong kemajuan PD Aneka Usaha yaitu pencetakaan Delta Grafika dan menambah pendapatannya,   Maka  Fraksi kami meminta Dirut. Untuk  meningkatkan kinerjanya serta membuka usaha baru, memang sangat ironis sekali, kalau delta grafika tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan,  Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya target pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha  yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-  hanya terealisasi sebesar  17.000.000,- saja. Hal ini menunjukkan bahwa PD Aneka Usaha kinerja belum optimal padahal sebab semua SKPD di Kabupaten Sidoarjo  membutuhkan pencetakan dan penjilidan.   Maka Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait laba yang selama ini diperoleh,  dan  Dirut.                  PD Aneka Usaha perlu mendapatkan pembinaan dari Kepala Daerah secara khusus  dengan harapan kedepan ada perbaikan kinerja. begitu juga,  dengan semua SKPD agar semua cetakannya dibawa ke delta grafika 10 -20 % dengan kualitas dan harga yang sama diluar delta grafika. Mohon perhatian Sdr. Bupati!!
      2. Terkait penjualan Rumah Dinas, Pengamatan Fraksi Kami dilapangan hingga saat ini,  belum jelasnya lama angsuran maupun besaran angsurannya, padahal hal ini merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mohon dijelaskan!!
      3. 3.      Mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berupa barang tidak bergerak ( tanah dan bangunan ) sampai saat ini belum ada data yang akurat, baik pendataan maupun sertifikasinya. Fraksi kami berpendapat agar Eksekutif untuk segera melakukan pendataan dan sertifikasi terhadap aset-aset tersebut, Hal ini untuk memudahkan perhitungan nilai aset dan pemanfaatannya dan sudah kami sampaikan pada Pandangan Umum Fraksi Demokrat Terhadap Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, Namun belum ada perhatian dan tindaklajut . Mohon perhatian Sdr. Bupati !
      4. Penerimaan dana bergulir eks Dinas Koperasi dan UKM target Rp. 18.000.000 terealisasi 5.187.359.68. Mohon dijelaskan!!
  1. Terkait Pendapatan BLUD RSUD melebihi target yaitu sebesar 22 %, Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat memberikan apreasi prestasi kepada  RSUD dalam meningkatan pendapatan. Dengan peningkatan pendapatan ini, Fraksi kami juga meminta agar peningkatan pendapatan tersebut,  diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan,  lebih khusus pada pelayanan ruang kelas III atau pelayanan warga kurang mampu,  dengan jalan memberikan pelayanan gratis pada pelayanan ruang kelas III. Mohon ditindaklajuti!!
  2. Jika kita cermati dengan seksama, Pendapatan dari sewa rumah jabatan/dinas realisasinya  memang melebihi target, Namun demikian, harga sewa rumah jabatan/dinas belum sesuai dengan harga pasaran, Maka Fraksi Partai Demokrat kedepan agar ada kenaikan target sewa rumah dinas/jabatan  dengan harga sesuai pasaran. Mohon dijelaskan dan ditindaklajuti!!
  3. Mengenai bagi hasil pertambangan gas bumi, Fraksi Partai Demokrat  meminta Kepada Eksekutif  untuk berjuang bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendongkrak pendapatan dari sektor bagi hasil pertambangan gas bumi, karena menurut penilaian Fraksi Kami  pendapatan bagi hasil dari sektor ini belum seimbang dengan dampak dari akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan gas bumi seperti pengeboran lumpur lapindo yang saat ini belum jelas penyelesaiannya. Langkah –Langkah yang dilakukan dan mohon penjelasan !!
  4. 8.      Berdasarkan Laporan Keuangan APBD TA. 2011,  terdapat Penyertaan  Modal BPR Delta Arta sebesar Rp. 7,2 Milyar dan Bank Jatim sebesar Rp. 4,27 Milyar.   Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan  apakah 2 (dua) penyertaan modal tersebut  sudah dilengkapi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal  sesuai dengan amanat  Peraturan Pemerintah  58 Tahun 2005 pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah  berkenaan. Mohon Penjelasan.
  1. 9.        Fraksi Partai Demokrat berpendapat, Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Sidoarjo, hendaknya Dinas Terkait ( DPPKA) lebih mengintensifkan  dan meningkatkan pengawasan terhadap hotel – hotel  yang tidak mematuhi ketentuan peraturan daerah dalam memberikan kontribusi retribusi maupun pajak, hal ini untuk meningkatkan  pendapatan pajak hotel  lebih meningkat dari tahun sebelumnya baik hotel melati, bintang dua, maupun bintang tiga untuk lebih efektifnya pengawasan harus melibatkan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama Mengingat secara geografis Kabupaten Sidoarjo merupakan penyangga kota surabaya dan melihat perkembangan pembangunan mall maupun tempat hiburan/ rekreasi.  Mohon Penjelasan dan  langkah-langkah apa yang dilakukan eksekutif?

10. Terkait  Pengelolahan tambak, Pengamatan Fraksi  kami dilapangan produktivitas  tambak milik Dinas Perikanan Perikanan dan Kelautan saat ini,  makin lama makin menurun sehingga begitu juga dengan  kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.  Dengan demikian, Fraksi kami meminta kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mencoba untuk memakai metode yang paling cocok untuk di ujicobakan di kabupaten Sidoarjo terutama di lahan tambak milik Dinas Perikanan dan Kelautan, Mohon penjelasan.

11. Terkait  Bagi Hasil Bandara Juanda,  Fraksi Partai Demokrat berpendapat  dalam mendongkrak pendapatan pada sektor ini diperlukan peran berbagai pihak terutama peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, hal  ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur  lebih khusus untuk Kabupaten Sidoarjo karena secara geografis letak bandara di wilayah Sidoarjo,  begitu juga dengan adanya dukungan surat edara himbauan dari Menteri Perhubungan yaitu Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo,  melalui bandara juanda dengan metode baru ini  maka potensi pendapatan bandara untuk kab. Sidoarjo harus ditingkatkan dan lebih besar, penilaian kami selama ini kontribusi didalam mendukung PAD sangat kurang sekali.Mohon Pehatian !!

12. Terkait Terminal bungurasih,  Fraksi Kami meminta Pemerintah Daerah melaui Bapak  Bupati  untuk melakukan koordinasi dengan jalan  duduk bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjelaskan kembali mengenai bagi hasil terminal tersebut,  sebab dengan semangat otonomi daerah  selayaknya pendapatan dari sektor ini bisa ditingkatkan karena letak Terminal Bungurasih berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mohon Perhatian !!

  1. 2.      BELANJA
    1. a.   Dari hasil analisa Fraksi Kami, Realisasi belanja APBD 2011 secara keseluruhan adalah 87,25% dari pagu belanja anggaran setelah perubahan, realisasi belanja tersebut terdiri dari : Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  dari total realisasi belanja.  menunjukan bahwa, belanja untuk kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jauh lebih besar dari belanja yang seharusnya untuk kebutuhan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi mengingat jumlah PNS di Kabupaten Sidoarjo cukup besar. Disamping itu, Belanja Langsung yang seharusnya untuk  kebutuhan masyarakat ternyata masih teralokasi belanja untuk kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  yang menelan dana cukup besar, berupa belanja Honor dan Uang Lembur PNS. Pengalokasian honor serta uang lembur kepada PNS dalam Belanja Langsung agar dilakukan efisiensi lebih selektif  dan berpedoman pada peraturan perundangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.  Oleh karena itu, Fraksi Kami menyarankan kepada Saudara Bupati untuk tidak menerima PNS lagi paling tidak untuk 3 (tiga) tahun mendatang dan memaksimalkan PNS yang ada, untuk mendukung  perjalanan roda pemerintahan sesuai yang disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi Kami terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010. Mohon dijelaskan dan ditindakanjuti.
    2. b.   Pengamatan Fraksi Kami  dilapangan pada pos belanja APBD Tahun 2011 masih terjadi  hambatan-hambatan, antara lain :
      1. 1.      Pembelian Tanah pengganti ruislag TKD Kelurahan Bebekan, Ds. Sepanjang dan Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman  yang belum terealisaikan pada tahun 2011.   Ternyata pada  Tahun Anggaran  2012 tidak dianggarkan lagi,  begitu juga, terjadi  pada  TKD pengganti arteri porong di kelurahan juwet dan porong. Mohon Penjelasan !!
      2. 2.      Belanja hibah pada Pos KONI  terdapat pengembalian sebesar Rp. 8 Milyar, Berkenaan dengan hal tersebut,  penilaian  Fraksi Kami  KONI  kurang serius dalam melakukan pembinaan cabang olahraga begitu juga proposional pendistribusian anggaranya.  Contoh pembinaan cabang olahraga Volly. Fraksi Kami berpendapat seharusnya yang melakukan pembinaan dan pendistribusian anggaran maupun perencanaan prestasi olahraga adalah DISPORABUDPAR., bukan hibah langsung kepada KONI, melainkan KONI memberikan proposal perencanaan pembinaan cabang olahraga ke DISPORABUDPAR dengan pengertian KONI berada pada naungan DISPORABUDPAR. Mohon dijelaskan dan perhatian Sdr. Bupati !!
  1. 3.      Pantauan Fraksi Kami dilapangan banyak SKPD yang melakukan kegiatan yang bukan menjadi tugas  pokok dan fungsinya seperti terjadi pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo yang mengerjakan kegiatan Fisik di wialyah kecamatan Taman dan menimbulkan permasalahan  yang berimplikasi pada ranah hukum.  Maka Fraksi Partai Demokrat mengusulkan kepada  Sdr. Bupati  agar  SKPD melaksanakan  kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Mohon dijelaskan dan perhatian Sdr. Bupati !!
  2. 3.    LAIN-LAIN
    1. a.      Pengamatan Fraksi Partai Demokrat, terkait Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 terkesan copy paste, karena masih ditemukannya penulisan tahun 2010, sehingga  Nota Penjelasan yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke 1 yang lalu,  berbeda dengan  yang disampaikan pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo  oleh Eksekutif.  Maka Fraksi Partai Demokrat menghimbau kepada Sdr. Bupati untuk segera meluruskan dengan melakukan evaluasi dan pembinaan  pada para pihak terkait,  karena hal ini menyangkut dokumen negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.  Mohon Perhatian Saudara Bupati !!
    2. Menurut pencematan dan telaah Fraksi Kami dan Berdasarkan Nota SILPA APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 360,8 Milyar. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan Tim Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena permasalahan Kemiskinan belum teratasi secara menyeleuruh baik sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Mohon dijelaskan !!
    3. c.      Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar ada peningkatan pada pos Bantuan sosial karena hal ini sangat berguna untuk pengentasan kemiskinan.                                         Mohon ditindaklajuti!!
    4. Investasi Jangka Panjang baik investasi permanen maupun non permanen yang belum ada bukti kepemilikan/bukti penyertaan saham agar segera  diselesaikan sebagaimana mestinya. Mohon ditindaklanjuti!

Rapat Dewan yang terhormat,

       Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Demokrat, mohon maaf  apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati para hadirin, atas segala perhatian serta kesabarannya dalam mengikuti Sidang Paripurna pada hari ini, kami sampaikan terimakasih semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Sidoarjo , 11 Juni 2012

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

                          KETUA                                                           JURU BICARA

 

 

JUANASARI, ST                                            Hj. NUNUK LELAROSANAWATI, SH


Beri Komentar