Pimpinan Sementara DPRD beserta Seluruh Jajaran Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI-P DPRD KAB SIDOARJO TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TA 2010

1 comment

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

T E R H A D A P

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

MERDEKA !!!

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ;

Yang kami hormati ;

– Saudara Pimpinan serta rekan-rekan segenap Anggota Dewan ;

– Saudara Para Anggota Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

– Saudara Para Komandan dan Kepala Kesatuan TNI – POLRI ;

– Saudara Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

– Saudara Para Kepala Dinas dan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

– Saudara Pimpinan Partai Politik, para Undangan dan Hadirin serta Wartawan yang berbahagia.

Mundzir Dwi Ilmiawan - Jubir Fraksi PDI- P

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan hari ini tentang APBD Tahun Anggaran 2010, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal Afiat untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang baik ini, ijinkanlah Fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang APBD Tahun Anggaran 2010. Demikian pula ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Sidoarjo yang telah menyampaikan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna Rapat ke-1 sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Penerapan format dan struktur APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2010, sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagimana telah dirubah Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada prinsipnya berpola sama dengan tahun sebelumnya yang berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja, Terbitnya Permendagri No. 29 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam rangka sinergitas pembangunan antara pemerintah Pusat dan daerah dengan segala tantangan yang dihadapi dan yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan ditahun 2010.

APBD disusun merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka harus diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu daerah.

Dari Beberapa hal tersebut diatas, Fraksi PDI Perjuangan juga melihat bahwa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain :

(1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

(2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD;

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan yaitu Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai serta Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, secara mendasar terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat yang ikuti dengan penyesuaian anggaran, dengan penyesuaian ini Fraksi PDI Perjuangan masih menemukan ada beberapa SKPD porsi anggarannya semakin kecil, akan tetapi dengan semakin kecilnya anggaran tersebut bukan berarti menurunkan kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan program dan kegiatan yang mereka butuhkan, tapi benar-benar dalam rangka Efisiensi dan efektifitas anggaran.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dapat kita ketahui :

1. Pendapatan sebesar Rp. 1.316.328.436.468,35

(1 Trilyun 316 milyar 328 juta 436 ribu 468 rupiah 35 sen )

2. Belanja sebesar Rp. 1.438.162.437.133,35

(1 Trilyun 438 milyar 162 juta 437 ribu 133 rupiah 35 sen)

3. Pembiayaan daerah sebesar Rp. 121.834.000.665,00

(121 Milyar 834 juta 665 Rupiah)

Setelah mencermati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Fraksi PDI Perjuangan masih melihat ada beberapa program yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan jawaban antara lain :

1. Persentase Anggaran untuk mendukung 4 (empat) prioritas pembangunan pada tahun 2010, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan adanya perubahan, karena dalam pengamatan Fraksi kami persentase tersebut masih kurang berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat, padahal sudah jelas dalam Permen 25 tahun 2009 tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010 yakni masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah serta peningkatan pelayanan publik yang sampai dengan saat ini belum menunjukan hasil yang diharapkan.

2. Pemberlakukan Permendagri No. 13 Tahun 2006 4 tahun berjalan masih belum implementatif sesuai dengan realita dilapangan, penganggaran masih berjalan secara konfensional, masih belum menggambarkan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing satker, hal ini dapat menutup inovasi dan kreatifitas masing-masing satker untuk mengembangkan program dan kegiatan yang mereka butuhkan karena sudah terpolah dengan plafon anggaran pada anggaran sebelumnya, kenaikan anggaran setiap tahun seharusnya berimplikasi kepada pelayanan umum semakin prima pada masing-masing satker.

3. Dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan belanja baik rutin yang semakin besar maupun pembangunan maka perlu ada kiat-kiat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan melakukan intensifikasi dan pengoptimalan pemungutan pajak maupun retribusi. Karena dalam pengamatan Fraksi PDI Perjuangan, potensi pendapatan sangat besar tetapi asumsi pendapatan masih kecil, karena banyak potensi pendapatan yang belum tergali, selain itu juga Fraksi kami melihat bahwa eksekutif kurang inovatif dalam mencermati perkembangan yang terjadi, banyak Perda-perda yang usang yang tidak relevan dengan kondisi saat ini tidak dilakukan perubahan.

4. APBD tahun 2010 diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik), Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa Satker yang kaya anggaran miskin layanan dan Satker yang miskin anggaran kaya layanan hendaknya dilakukan pergeseran dan rasionalisasi anggaran, agar memenuhi aspek keadilan dan pemerataan anggaran.

5. Kurangnya pemenuhan data-data / dokumen yang berkaitan dengan APBD, hal ini menyulitkan DPRD dalam melakukan pembahasan, sehingga sulit mengukur parameter capaian keberhasilan yang dicapai dalam setiap tahunnya.

6. Tidak tertibnya Eksekutif dalam pengusulan persetujuan APBD sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, hal ini sangat menyulitkan DPRD dalam Proses pembahasan, sehingga berpengaruh tertundanya penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, hal ini menandakan lemahnya Eksekutif dalam menyusun sebuah perencanaan.

7. Perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2010 masih banyak pembangunan yang kurang prioritas, sehingga pembangunan tersebut kurang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Untuk lebih menyempurnakan dalam penyampaian Pemandangan Umum tentang APBD Tahun Anggaran 2010 pada hari ini, perkenankan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian, jawaban dan penjelasan dari Eksekutif adalah sebagai berikut :

1. Program KTP Gratis yang telah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai harapan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pelayanan KTP gratis tersebut terkesan lama dalam penyelasaiannya, maka diperlukan adanya perubahan sistem pelayanan KTP yang lebih cepat sehingga pelayanan KTP gratis tersebut benar – benar terlayani sesuai dengan harapan masyarakat, selain itu fraksi kami melihat bahwa belum optimalnya sistem pengendalian pada jaringan softwear kependudukan secara on line antara Dispenduk dengan Kecamatan yang berakibat rentan terhadap gangguan sehingga biodata kependudukan secara database belum terhimpun secara optimal.

2. Untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat diperlukan tempat yang lebih representatif, sehingga kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil perlu di relokasi, karena lokasinya yang sempit dan terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan pernikahan.

3. Penyebaran Informasi ( Publikasi ) melalui media massa terhadap program – program dan keberhasilan Pembangunan di Sidoarjo kurang optimal, maka Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan untuk mengoptimalkan upaya tersebut dengan tujuan untuk menarik Investor yang akan berinvestasi di Sidoarjo dalam rangka mendukung program Sidoarjo Bangkit.

4. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya jaminan kesehatan yang tercover dalam APBD karena selama ini fakta yang ada di lapangan banyak perangkat desa yang menggunakan jamkesmas ketika sakit, sehingga nantinya mampu meningkatkan kinerja para perangkat desa.

5. Untuk mendukung Peyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik dan optimal, maka perlu memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga desa, maka seyogyanya Eksekutif segera menyusun Perda tentang Lembaga Desa.

6. Perlu ditinjau kembali MOU ( Memorandum Of Understanding ) kerjasama antara Pemerintah Kab. Sidoarjo dan Pemkot Surabaya terkait bagi hasil kontribusi terminal purabaya, fraksi kami menilai bahwa yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan harapan.

7. Pemerintah daerah perlu segera menyediakan lahan untuk relokasi RPH ( Rumah Potong Hewan ) yang lebih representatif hal itu dikarenakan RPH yang sudah ada dirasa sudah tidak layak untuk ditempati karena termasuk kawasan pemukiman, sehingga masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut merasa tidak nyaman dengan limbah yang ditimbulkan baik bau maupun kotoran.

8. Perlunya perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi kami menilai bahwa tarif tersebut sudah tidak layak. Sebagai contoh : Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Retribusi terminal, Retribusi Pasar Ikan dan Pajak Reklame yang juga perlu adanya penyesuaian.

9.Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum bisa tergali secara optimal, diantaranya pajak PPj non PLN, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Fraksi kami meminta agar beberapa potensi terbut lebih dioptimalkan.

10. Adanya Perbedaan Bantuan pendampingan PNPM Mandiri antara Pedesaan dengan perkotaan, hal ini Fraksi PDI Perjuangan menilai perbedaan tersebut mengusik keadilan anggaran, oleh karenanya Fraksi kami meminta penjelasan eksekutif.

11.Masih banyak terjadinya Double pungutan (pungli) di areal pada titik-titik parkir berlanggaran yang dilakukan oleh oknum para jukir dengan kejadian tersebut sudah banyak meresahkan masyarakat, maka eksekutif perlu segera mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas para oknum jukir tersebut.

12. Tidak berfungsi secara optimalnya kantor kearsipan sebagai pusat arsip daerah, hal ini ditandai dengan banyaknya arsip daerah yang masih tersimpan di setiap SKPD

13. Rencana pembentukan lembaga baru di Pemkab seperti Badan Penanggulangan Bencana, Sekretariat Korpri dan Badan Narkotika Kabupaten. Perlu dipertimbangkan dan peninjauan yang lebih konprehensif aspek kebutuhan dan anggaran.

14. Terbatasnya jumlah PPNS (petugas pemantau, pengawas, dan penyidik) Perlunya kajian terkait restrukturisasi kebutuhan pegawai dimasing-masing SKPD yang didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja, hal ini berdampak pada kurang optimalnya tugas-tugas dilapangan dalam intensitas pengawasan dan penertiban seperti Satpol PP.

15. Pemberian informasi melalui internet tentang kondisi dan potensi daerah dalam penyajian data kurang up to date, demikian pula terhadap penyajian produk-produk hukum yang editing datanya sangat lamban sehingga data tersebut kurang memenuhi harapan masyarakat, hal ini tidak sejalan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga menghilangkan kesan bahwa penghargaan hanya bersifat lips service saja.

16. Lemahnya koordinasi lintas satker dalam hal pengawasan perijinan, sehingga pelanggaran-pelanggaran dilapangan kurang mendapat pengawasan yang maksimal, hal ini berpegaruh kepada Pendapatan Asli Daerah.

17. Tindak lanjut perda RTRW yang sampai dengan saat belum ada rencana Detailnya, dapat menghambat ivestasi di Sidoarjo, Untuk itu Fraksi kami mendorong agar Eksekutif segera menerbitkan tindak lanjut perda tersebut untuk memaksimalkan investor yang akan datang ke Kabupaten Sidoarjo.

18. Perkembangan kepadatan lalu lintas perlu juga menjadi perhatian khususnya beberapa jembatan kurang memadai yang mengakibatkan kemacetan seperti Jembatan di Simpang enam Dungus Kecamatan Sukodono, maka Fraksi kami mengusulkan ada pelebaran jembatan tersebut.

19. Banyak dijumpai dilapangan jalan-jalan yang rusak dan jalan-jalan yang cukup lama tidak mendapatkan perhatian perbaikan dari Pemerintah Daerah, maka Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dilakukannya pembangunan dan perbaikan Jalan Kundi (tambakrejo) – tambak sumur kecamatan waru, Desa Tebel, Kragan, gemurung, kwangsan dan Desa Pepe Kecamatan Sedati karena kondisinya sangat memprihatinkan.

20. Padatnya hunian diwilayah kecamatan Waru berpengaruh kepada terbatasnya daya resap air, sehingga berpotensi banjir pada saat musim hujan, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif agar kawasan tersebut perlu mengoptimalkan saluran drainase yang ada khususnya di jalan brigjen katamso – Waru.

21. Dalam rangka mengatasi banyaknya sampah/kotoran yang masuk ke box culvert di depan SDN 1 Keboansikep (sebelah barat jembatan Kantor Kecamatan Gedangan lama), maka Pemerintah Daerah perlu membangun pintu air dan pembersihan box culvert yang tersumbat pada kawasan tersebut.

22. Program pengendalian banjir harus dimaksimalkan, banyak afvour yang mengalami pendangkalan yang menyebabkan kurang lancarnya aliran air, dan tidak sedikit sungai-sungai yang mengalami abrasi sehingga menggerus bibir jalan, problem yang terjadi berdasarkan investigasi di beberapa titik sudah masuk dalam musrenbang tapi belum dianggarkan dan program tersebut sangat dibutuhkan.

23. Tempat Pembuangan Akhir TPA di Krian perlu ada pengganti karena kondisinya saat ini sudah penuh, denikian halnya peruntukan tanah TPA di Jabon tinggal 40%, maka Fraksi kami memandang perlu untuk pengadaan tanah TPA atau perluasan tanah lagi.

24. Dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kepedulian Badan Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan, karena hal ini terlihat dari program dan kegiatan yang ada kurang inovatif dan kurang menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

25. Perlunya pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru dan perbaikan rambu-rambu lalu-lintas yang sudah rusak yang mempunyai potensi terjadinya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan. untuk itu perlu penertiban, dan penambahan rambu – rambu penunjuk arah;

26. Penerangan Jalan Umum ( PJU ) masih belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga menimbulkan kesan diskriminatif, maka Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar pada tahun 2010 sudah terealisasi pembangunan PJU sampai dengan seluruh pelosok Kabupaten Sidoarjo.

27. Pengadaan Traffic light di beberapa persimpangan hendaknya segera direalisasikan mengingat seringnya terjadi kecelakaan/kemacetan seperti di perempatan Krajan/Katerungan – Krian, Punggul/Sruni – Gedangan, Dungus – Sukodono, selain itu juga Fraksi kami masih banyak menjumpai Traffic light yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pada tahun 2010 Perlu ada realisasi dari eksekutif.

28. Banyaknya kecelakaan dan korban jiwa yang terjadi di kawasan sekitar areal kereta api, karena tidak adanya palang Kereta APi seperti di Gelam-Candi, Junwangi/Kemasan – Krian, Punggul/Sruni – Gedangan, maka Fraksi kami mengusulkan agar eksekutif segera dilakukan pembangunan palang kereta api, dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

29. Perlu adanya Rehabilitasi terhadap Puskesmas di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan karena kondisi bangunan saat ini sudah tidak layak dan sangat memprihatinkan. Dan juga pembangunan Puskesmas Sukodono tahap II perlu dilanjutkan sehingga dapat segera dimanfaatkan.

30. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik gedung sekolah, kantor dll, hendaknya pihak Dinas Pendidikan lebih selektif dalam memilih rekanan/kontraktor pelaksana proyek, karena sudah banyak proyek tersebut baru dibangun dalam waktu yang pendek sudah rusak ;

31. Pengurukan dan pemavingan halaman depan SDN Suko dusun Sungon perlu segera dilakukan, hal ini dikarenakan apabila musim hujan selalu banjir.

32. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dari Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan saat ini belum terselesaikannya Perbub secara keseluruhan sebagai acuan pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, maka Fraksi kami menilai bahwa eksekutif kurang serius dalam mengimplementasikan Perda tersebut, padahal hal tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan.

33. Besarnya biaya sekolah yang masih banyak dijumpai di beberapa sekolahan hal ini sangat meresahkan dan membebani wali murid yang dikarenakan adanya pungutan – pungutan yang tidak semestinya dilakukan diluar ketentuan biaya sekolah, hal ini Fraksi PDI Perjuangan sangat menyesalkan dengan kejadian tersebut. Maka kami meminta agar lebih mengefektifkan pengawasan kepada sekolah – sekolah yang disinyalir melakukan kegiatan tersebut.

34. Untuk bisa mendapatkan hasil ujian yang lebih baik dan maksimal diharapkan pelaksanaan kegiatan try out di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dapat lebih diefektifkan.

35. Adanya kesan diskriminatif dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah perkotaan dengan sekolah pedesaan/pinggiran, maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Eksekutif segera melakukan standarisasi sarana dan prasarana tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan siswa yang ada di perkotaan.

36. Beberapa fasilitas yang ada di Gelanggang Olah Raga ( GOR ) Sidoarjo dirasa kurang sesuai dengan peruntukannya, Fraksi kami meminta agar semua fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada disekitar area GOR murni digunakan sebagai sarana / tempat pemusatan segala jenis kegiatan olahraga.

37. Minimnya anggaran KONI Sidoarjo sehingga mengakibatkan pembibitan dan pembinaan atlet – atlet berbakat yang ada kurang bisa berjalan secara maksimal, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemenuhan anggaran KONI tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa dilakukan upaya – upaya pencarian, pembibitan dan pembinaan riil yang selektif guna bisa memunculkan atlet – atlet masa depan yang berbakat dan berkualitas.

38. Untuk mewujudkan murid – murid terbaik di Kabupaten Sidoarjo perlu pengembangan dan meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan kompetensinya, dengan mengoptimalkan pembinaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM bagi tenaga pendidik.

39. Proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem RSBI dan Akselerasi kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, maka kami mengharapkan adanya peningkatan dukungan anggaran yang lebih memadai.

40. Program Peningkatan Mutu Kesehatan belum berjalan sesuai dengan harapan, banyaknya program tersebut hanya bersifat Promotif dan Preventif, maka Fraksi PDI Perjuangan menghimbau agar program tersebut dilaksanakan riil dilapangan.

41. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Keberadaan Dokter Umum dan Tenaga Para Medis di Puskesmas perlu ditambah, demikian halnya sarana dan prasarana di Puskesmas harus ditingkatkan baik peralatan kesehatan dan kelengkapan lainnya untuk mendukung layanan tersebut.

42. Angka Kematian Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi, maka perlu adanya upaya yang lebih konkrit untuk peningkatan promosi kesehatan di puskesmas khususnya gizi untuk Ibu Hamil.

43. Kurangnya sarana prasrana, tenaga medis, para medis dan dokter spesialis dan perlu pengangkatan tenaga Dokter yang sudah mengabdi di Sidoarjo (PTT) agar diberikan quota 50%.

44. Membengkaknya jumlah pasien Jamkesmas Non Kuota harus tetap terakomodir, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin lebih ditingkatkan karena hal tersebut hasil dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

45. Belum adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit, ini ditandai dengan tidak adanya perhitungan Neraca Rugi / Laba sesuai dengan kaidah akuntansi yang ideal.

46. Pelaksanaan sistem program pendidikan dan pelatihan kerja kurang baik, disebabkan minimnya alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta supaya dialokasikannya anggaran yang lebih memadai.

47. Tingginya Jumlah Usia Pencari kerja dan Angka Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo menandakan kurang seriusnya ekskutif menyikapi hal Kurangnya, maka Pemda Kabupaten Sidoarjo lebih memaksimalkan informasi terhadap kesempatan kerja, serta memberikan dukungan terhadap Balai Latihan kerja Pemerintah maupun swasta.

48. Perlunya meningkatkan perhatian pemerintah terhadap Kesejahteraan buruh dengan meningkatkan pengawasan terhadap masalah ketenagakerjaan (Kesejahteraan, Keselamatan dan Kesehatan Karyawan/K3 ) dan Pengawasan serta penertiban keberadaan Perusahaan Outsouching.

49. Belum tersedianya sarana penampungan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial, Fraksi PDI Perjuangan masih sering menjumpai dilapangan banyaknya anak jalanan dan pengemis di diperempatan jalan / lampu merah

50. Upaya Promosi dan sosialisasi potensi seni budaya, pariwisata daerah belum maksimal dan sampai dengan saat ini belum adanya ikon pariwisata daerah Kabupaten Sidoarjo dan terbatasnya informasi terhadap potensi pariwisata dan budaya kabupaten Sidoarjo, maka Fraksi PDI Perjuangan menghimbau kepada Eksekutif menggali potensi seni budaya di Kabupaten Sidoarjo ;

51. Program Pemerintah rehab rumah miskin/bedah rumah Fraksi kami sangat mendukung program tersebut, maka kedepan dapatnya jumlah rumah yang dibedah lebih ditingkatkan dengan disertai pengawasan yang lebih efektif agar hasilnya sesuai harapan dan tepat sasaran.

52. Pembagian bantuan raskin diharapkan tepat sasaran, hal ini banyak ditemukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dilapangan terjadi penyimpangan, maka Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kreteria penerima bantuan raskin tersebut.

53. Pemberian dana bantuan-bantuan sosial dan keagamaan terkesan sangat birokratis dan sangat panjang, maka Fraksi kami menghapkan kepada eksekutif agar Prosedur pengajuan tersebut lebih disederhanakan.

54. Pungutan Retrbusi di Puskesmas yang tidak sejalan dengan prinsip pemberian layanan, diharapkan retribusi tersebut dan ditindak lanjuti segera dengan pencabutan perda.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat ;

Demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rapat Paripurna Rapat ke-2 yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan kesabaran dalam mengikuti Pendapat Fraksi kami, tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya apabila ada kata-kata dan penyusunan kalimat yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian, atas nama Fraksi kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M E R D E K A !!!

Sidoarjo, 11 Januari 2010

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Ketua                                                Juru Bicara

Ttd                                                             Ttd

Taufik Hidayat TY, S.Ked            Mundzir  Dwi  Ilmiawan


  1. Henny Rosgiaty Rusli

    Bravo untuk P. Taufik dan P.Mundzir….
    Lanjutkan perjuangan kita
    Merdeka !!!

Beri Komentar