Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKB DPRD KAB SIDOARJO TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TA 2010

1 comment

P E M A N D A N G A N  U M U M

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum Wr. Wb

- Yang terhormat Sdr. Bupati ;

- Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati ;

- Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan

-  Yang Kami Hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI –POLRI ;

- Yang Kami Hormati Sdr. Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan para camat se Kabupaten Sidoarjo;

- Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas dan LSM;

- Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Wanita, para Wartawan , serta Para Undangan dan Hadirin seka lian yang berbahagia.

Hj. Anik Maslachah, M.Si - Jubir F-KB

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna ke-2 . Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada pemimpin umat dan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita yang hadir pada sidang Paripurna ini termasuk dalam barisan panjang pengikutnya yang istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan dengan harapan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya robbal `alamin.

Sebelum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan Pemandangan umum, Fraksi kami Turut berduka cita atas meninggalnya KH. ABDURRAHMAN WACHID selaku pendiri PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, selamat jalan Guru Bangsa, selamat jalan pejuang demokrasi dan selamat jalan bapak pluralisme serta kami berharap segera ditetapkan menjadi Pahlawan nasional. Semoga seluruh Amal dan Ibadah diterima ALLAH Swt, segala dosa diampuni-Nya serta mendapatkan tempat yang layak disisi-Nya Amin!. Fraksi kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai nominasi Investement Award 2009 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Pusat dengan predikat sebagai daerah terbaik dan masuk 3 (tiga) terbaik untuk kategori kabupaten dalam soal investasi, serta selamat kepada Dinas Sosial dan tenaga kerja C/q Dewan Pengawas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, atas penghargaan terbaik ke-2 (dua) se- Jawa Timur dalam menekan angka kecelakaan kerja dan dijadikannya Sidoarjo sebagai Pilot Project untuk menekan angka kecelakaan kerja 2010 – 2014, dan telah diterimanya mobil tanggap darurat oleh Menakertrans yang telah diserahkan pada hari ini di Jakarta, tak lupa pula Fraksi kami memberikan apresisasi yang mendalam atas kerja keras Komisi, Badan Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010 dibahas dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Kami menyadari, bukan hal yang mudah dalam membuat perencanaan kebijakan yang menyangkut hajat hidup seluruh Masyarakat Sidoarjo, Oleh karena itu, dalam pemandangan umum ini, kami meminta catatan serta penjelasan dari Saudara Bupati atas beberapa hal yang kami rasa harus mendapat titik terang sebagai bentuk jawaban konkrit atas permasalahan.

Penyampaian RAPBD tahun 2010 yang sebelumnya didahului oleh penyampaian dan penyepakatan dokumen KUA PPAS-nya, merupakan tahapan penganggaran yang strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2006-2010, karena menjadi RAPBD dan KUA PPAS tahun terakhir dari jangka 5 tahun RPJMD (2006-2010). Apa, berapa dan bagaimana target pencapaian kinerja pemerintahan dan proses pembangunan Kabupaten Sidoarjo akan terlihat dari kedua dokumen penganggaran ini.

Kebijakan anggaran yang baik adalah rumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan kebutuhan masyarakat di daerah, terukur, transparan, akuntable, partisipatif, sustainable dan sinkron dengan kebijakan pusat. Oleh karena itu kebijakan anggaran harus memperhatikan regulasi yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman penyusunan RAPBD tahun 2010 ini adalah Permendagri No. 25 tahun 2009. Ketentuan tersebut dikeluarkan dalam rangka menjaga keserasian kebijakan pusat dan daerah, yang secara teknis diatur dalam Permendagri 13/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah kami menelaah dan mengkaji dengan seksama Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, maka perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Secara Umum Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun ini sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Fraksi kami memandang, seharusnya dalam paparan nota penjelasan RAPBD 2010 ini juga harus memperhatikan indikator pencapaian RPJMD. Mohon Eksekutif dapat menjelaskan pencapaian indikator RPJMD dan hubungannya dengan RAPBD 2010, sehingga kita semua dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada periode yang akan datang.

Hal-hal lain yang menjadi evaluasi Fraksi kami dalam RAPBD ini yang perlu diperhatikan adalah ;

1. Masih rendahnya asumsi anggaran pendapatan tahun 2010 baik dari sisi pajak maupun retribusi padahal potensi pendapatan di lapangan jauh lebih besar. Dengan semakin besarnya belanja, maka Eksekutif harus lebih memaksimalkan dan menggali semua potensi pendapatan dengan lebih maksimal.

2. Masih kurangnya data pendukung penyusunan RAPBD yang disediakan kepada DPRD, hal ini menyulitkan dalam proses pembahasan. Seperti jumlah pegawai beserta eselon dan golongan. Hal ini penting karena berpengaruh pada perencanaan program.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja dan SDM melalui bintek–bintek pada setiap tahunnya yang menghabiskan anggaran cukup besar kurang mendapat hasil yang efektif, hal ini ditandai dengan tidak adanya perubahan kinerja yang lebih profesional , maka perlu ada langkah-langkah kongkret dalam hal pembinaan dan pengawasan.

4. Tren anggaran sepanjang 4 tahun terakhir ini cenderung kenaikan anggaran dimasing-masing Satker bersifat konvensional , sehingga belum bisa menggambarkan sesuai dengan kondisi kebutuhan riil yang ada.

5. Usulan pembahasan RAPBD diharapkan eksekutif lebih tertib waktu sesuai dengan regulasi yang ada, hal ini menyulitkan Legislatif dalam pencermatan RAPBD karena rentang waktu yang cukup singkat dan berimplikasi pada molornya pengesahan, seperti yang terjadi saat ini.

6. APBD 2010 diharapkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik), Fraksi kami mencermati bahwa satker yang kaya anggaran miskin layanan dan satker yang miskin anggaran kaya layanan hendaknya dilakukan pergeseran dan rasionalisasi anggaran, agar memenuhi aspek keadilan anggaran (pemerataan). Misalnya: Dispendukcapil yang kaya akan pelayanan, namun tidak tercukupi dengan anggaran/sarana prasarana yang berimplikasi pada pelayanan yang kurang maksimal. Penggali potensi , pemungut dan pengawas retribusi IMB yang sangat kurang padahal berpengaruh pada peningkatan PAD,

Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,

1.1 PENDAPATAN

Tentang Pendapatan pada Tahun Anggaran 2010 ini, dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 diestimasikan mencapai 1 trilyun 316 milyar 328 juta 436 ribu 468 rupiah 35 sen. Jumlah tersebut ditopang dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 267 milyar 216 juta 346 ribu 425 rupiah. Hal ini kalau dibandingkan tahun sebelumnya (2009) mencapai 1.335.986.633.775.00 dengan PAD 256.922.578.156,98. Maka pendapatan tahun 2010 mengalami penurunan sedangkan pada PAD ada kenaikan sekitar 10 M yang sesungguhnya ini masih jauh dari potensi yang sebenarnya, dimana kalau berdasarkan data potensi yang ada kenaikan bisa didongkrak hingga 30 M, tentunya itu perlu keseriusan dari pihak yang terkait. Seperti : Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pemakaman, Penerangan jalan utamanya PPJ non PLN. Adapun variabel penyebab tidak maksimalnya PAD adalah sistem dan SDM yang masih lemah, dimana penarikan pajak masih banyak menggunakan sistem taksasi yang targetnya sangat rendah dari potensi yang ada, disamping itu tenaga tekhnik yang kurang memadai. Oleh karenanya Fraksi kami acapkali dalam Pemandangan Umum tahun-tahun sebelumnya sudah menyampaikan agar dilakukan dengan billing system dan pengawasan yang intensif. Namun hingga saat ini tidak difungsikan secara baik , Mohon Penjelasan !

Pajak adalah sebuah kewajiban masyarakat yang dilindungi oleh UU dan masyarakat membayar untuk itu, namun pada kenyataanya jumlah yang masuk tidak sebanding dengan yang tertarik, sementara itu pemerintah juga mengalokasikan untuk japung sebagai bentuk imbalan jasa atas kinerja. Begitupun terhadap retribusi, masih banyak potensi yang belum dimkasimalkan, yang hal ini berimplikasi pada peningkatan PAD yang tidak maksimal. Oleh sebab itu mohon penjelasan Saudara Bupati tentang penurunan pendapatan dan potensi PAD tahun 2010 ? serta dalam kesempatan ini, kami juga bertanya tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan daerah.

1.2 BELANJA

Pada sisi pembelanjaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2010 tertuang sebesar Rp. 1.438.162.437.133,35, dengan Belanja Tidak Langsung Rp 984.016.038.615,35 (68,4 %) dan Belanja Langsung Rp. 454.146.398.518 (31,6 %). Proyeksi belanja tersebut besarannya menurun sebesar Rp 931.6 juta lebih dibandingkan dengan belanja 2009 (APBD Perubahan). Dari perbadingan belanja tersebut, belanja tidak langsung mengalami kenaikan sedangkan belanja langsung turun. Hal ini berarti akan terjadi penurunan aktifitas/volume pembangunan di tahun 2010.

Dari kenaikan belanja tidak langsung itu terlihat pada kenaikan Belanja Pegawai, Hibah dan Bantuan Sosial. Hal ini berimplikasi pada minimnya proyek proyek pembangunan infrastruktur dasar publik yang diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja, serta minimnya program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Fraksi kami minta penjelasan rinci mengapa hal itu bisa terjadi ? apa penyebabnya ? untuk urusan /pencapaian prioritas program apa ? serta bagaimana pengawasan dan pertanggungjawabanya ? Mohon Penjelasan !

Dilihat dari struktur Belanja Langsung, Belanja untuk pegawai 11,9 %, belanja barang dan jasa 60,8, % belanja modal 27,4 %. Mengingat kebutuhan utama Sidoarjo adalah penyediaan infrastruktur dasar publik (jalan desa, irigasi,sarana pendidikan, sarana kesehatan, penyediaan air bersih) belum selesai, seharusnya prosentase untuk belanja modal/investasi yang diperbesar dengan komposisi ideal belanja pegawai 5-8 %, barang dan jasa 20-25 %, modal 65-70 %. Hal itu bisa dilakukan dengan efisiensi pegawai,efisiensi ATK, efektifitas sosialisasi dan perjalanan dinas. Namun yang terjadi tidaklah demikian, karenanya Fraksi kami mohon penjelasan !

Sidang Dewan yang terhormat,

BIDANG PEMERINTAHAN, APARATUR PEMERINTAH & HUKUM

Banyaknya pendirian tower-tower bak jamur yang mengembang di musim hujan, tidak hanya di perkotaan namun sudah merambah di wilayah pedesaan bahkan banyak juga pendirian bangunannya sangat membahayakan bagi warga sekitar, untuk itu Fraksi kami meminta kepada Eksekutif agar menertibkan tower – tower yang belum memenuhi perijinan dalam operasionalnya dari hasil penemuan Pansus terdahulu tentang Izin Pendirian Tower ?

Fraksi kami melihat perlu adanya kajian terhadap perda-perda yang sudah kadaluarsa, yang tidak sesuai dengan kondisi. Seperti ; Perda tentang penyewaan alat – alat berat, Retribusi RPH, dan sewa rumdin,sewa gedung, sewa lahan, penyewaan aset di GOR dll, karena sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terhadap perkembangan perda, selain itu perlunya integralitas antara Peraturan Perundang-undangan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perda -perda yang sudah tidak perlu supaya dicabut seperti Retribusi Pelayanan kesehatan serta perlunya meninjau kembali dengan melakukan adendum atas MoU dengan pihak lain seperti ; PT kimia farma, bumi citra properindo, PT setia mandiri miratama, PT Indraco, dan lainya. Serta tak kalah pentingnya persoalan terminal Purabaya yang berada di Bungurasih dan bila perlu dilakukan audit khusus BPK mengingat selama ini berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dimana mulai tahun 2008 hingga tahun ini tidak ada pendapatan dan tidak ada tenaga kerja kita yang masuk sehingga menyulitkan dalam pengawasan.

Salah satu persyaratan pendirian SPBU adalah Dokumen andalalin yang di gunakan sebagai dasar kelayakan dan acuan dalam pembangunan SPBU, namun Fraksi kami melihat banyaknya dokumen andalalin yang terkesan dipaksakan dan adanya sebagian dokumen andalalin tidak mencantumkan nama penyusun dokumen tersebut seperti pada SPBU di Jl Diponegoro dan Jl Raya Buduran .Mohon Penjelasan!

Banyaknya pertanyaan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan progam pembuatan KTP dan Akte Kelahiran gratis yang mana dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat untuk itu Fraksi PKB ingin agar masyarakat betul–betul merasakan pelayanan KTP dan Akte Kelahiran gratis dengan pelayanan cepat dan mudah terjangkau, Gratis tanpa adanya segala bentuk pungutan apapun. Untuk itu perlu merubah sistem pelayanan dengan mobil keliling seperti di Surabaya dan Jakarta. Mohon Penjelasan!

Belum optimalnya sistem pengendalian pada jaringan softwere kependudukan secara on line antara Dispenduk dengan Kecamatan – kecamatan yang ada dapat menimbulkan rentangnya gangguan pendataan biodata kependudukan secara database karena pendataan tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Fraksi kami mohon penjelasan!

Seiring dengan kemajuan teknologi Informasi sebagai sarana Pemberian informasi melalui internet / Web site yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kondisi dan potensi daerah yang dimiliki sudah menjadi kemajuan yang cukup baik, akan tetapi Fraksi kami melihat dalam penyajian data yang dipublikasikan kurang up to date, demikian pula terhadap penyajian produk-produk hukum yang editing datanya sangat lamban sehingga data tersebut kurang memenuhi harapan masyarakat, oleh karena itu Fraksi meminta Eksekutif agar Web Site Pemerintah Daerah di up date secara rutin dan berkala!

Minimnya personil Aparatur Satpol PP dan standarisasi kwalitas SDM merupakan salah satu kendala kurang maksimalnya Intensitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengimplemantasikan berbagai peraturan daerah yang ada, Fraksi kami melihat perlu adanya penambahan personil pada Satker Satpol PP dan perlunya pembinaan secara intensif sebagai upaya peningkatan pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo !

Tingginya biaya pra Jabatan untuk Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Kabupaten Sidoarjo sangat memberatkan bagi mereka yang telah diterima menjadi CPNSD, Fraksi Kami melihat dari mereka yang telah di terima banyak yang belum mempunyai pekerjaan/penghasilan, untuk itu perlu adanya penambahan anggaran Untuk pembiayaan program pra jabatan bagi CPNSD dari Pemerintah Daerah

Untuk mengembangkan minat baca pada masyarakat dengan mengoptimalkan layanan dengan mobil keliling, Fraksi kami melihat perlu tambahan mobil operasional perpustakaan keliling dan Pemanfaatan kantor Ex kawedanan untuk perpustakaan cabang serta lebih memfungsikan kantor kearsipan sebagai pusat arsip daerah, karena selama ini arsip daerah masih tersimpan di masing – masing SKPD.

Terkait dengan rencana kenaikan penunjang uang makan bagi 16.307 PNS Kabupaten Sidoarjo dari Rp 5000/hari menjadi Rp. 7.500/hari, Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang masih belum layak mengingat harga kebutuhan semakin tinggi. Karenanya Fraksi kami mengusulkan menjadi 10.000/hari.

Pelayanan publik pada tingkat paling bawah (grass root) adalah di tingkat RT dan RW, Namun Fraksi kami melihat tingginya beban kerja mereka tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, terkadang harus melayani masyarakat di lingkungannya sampai 24 jam, untuk itu Fraksi kami meminta Pemerintah Daerah agar meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan insentif bagi aparatur RT dan RW Se-Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan berupa insentif bagi anggota BPD. Mengingat selama ini yang tersedia hanyalah dana operasional.

Penyebaran informasi melalui mass media terhadap program –program dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo perlu dioptimalkan dengan tujuan menarik investasi dalam rangka mendukung Program Sidoarjo Bangkit.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik dan optimal, maka perlu memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga desa, termasuk Perda BUMDes amat penting segera diimplementasikan, karenanya Fraksi kami berharap agar segera disusun Perbup yang kemudian dibentuk infra strukturnya. selain itu perlunya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa, serta perlu adanya jaminan kesehatan yang dianggarkan dalam APBD karena selama ini banyak perangkat desa ketika sakit banyak menggunakan JAMKESMAS.

Masih lemahnya koordinasi lintas satker dalam hal pengawasan perijinan sehingga pelanggaran–pelanggaran dilapangan kurang mendapat pengawasan yang maksimal, hal ini berpengaruh kepada PAD kabupaten Sidoarjo. Mohon penjelasan !

Lemahnya data base tentang masyarakat miskin, hal ini dikarenakan sistem yang belum sempurna, Fraksi kami berharap agar memaksimalkan pola pendataan tunggal /satu atap pendataan yang dilakukan antara BPS, BPMPKB, Dinsosnaker, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan dengan menformula kriteria kemiskinan disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan demikian akan bisa efisien anggaran dan efektif bagi SKPD yang membutuhkan . Mohon penjelasan !

Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,

BIDANG KEUANGAN dan EKONOMI

Untuk program peningkatan kapasitas keuangan daerah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang program peningkatan kapasitas keuangan daerah sebagai program penting yang menjadi back bone atau tulang punggung bagi kesehatan anggaran. Pemerintah daerah harus bisa menghadirkan program peningkatan kapasitas keuangan daerah yang efektif . Bukankah prinsip ekonomi umum mengajarkan kepada kita bahwa dengan tingkat pengorbanan (dalam hal ini belanja program) minimum, kita bisa menghasilkan keuntungan (dalam hal ini tambahan PAD) yang sebesar-besarnya? Mohon dijelaskan.

Peningkatan PAD pada retribusi Parkir (berlangganan), Fraksi kami berharap adanya peningkatan mutu pelayanan. Karenanya perlu peningkatan anggaran untuk penambanhan tenaga dan kesejahteraan juru parkir,peningkatan SDM jukir, atribut jukir yang mudah dikenal, spanduk pengaduan sebanyak mungkin, sosialisasi, rambu-rambu parkir yang memadahi, serta menambah daya jangkau titik-titik strategis baik lahan pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan tempat umum lainnya ,serta perlu ekspansi tempat layanan bagi kendaraan diluar Sidoarjo yang ingin berlangganan. Pada saat ini Pelayanan pada Parkir Berlangganan masih kurang maksimal seperti terjadinya kehilangan, serta adanya pungutan di area parkir berlangganan yang dilakukan oleh oknum para jukir, untuk itu Fraksi menyetujui penambahan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dan meminta kepada Eksekutif perlu segera dilakukan pembinaan, pengawasan dan optimalisasi terhadap seluruh kinerja jukir !

Pada Dinas Perhubungan Fraksi kami memandang perlu untuk menganggarkan pengadaan alat perbaikan traffic light serta mobil crane untuk operasional perbaikan traffic light sebagai sarana penunjang, disamping untuk memperlancar lalu lintas jalan raya, hal ini juga untuk mengurangi kemacetan karena seringnya terjadi kerusakan lampu pada perempatan dan pertigaan jalan – jalan protokol di kabupaten Sidoarjo;

Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat terhadap pajak, Fraksi kami sangat mendukung pembelian kendaraan Operasional pada Dinas Perijinan sebagai sarana pendukung untuk kegiatan operasi sisir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus ijin HO dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Pada potensi pendapatan pajak reklame Fraksi kami meminta kepada Eksekutif untuk lebih mengoptimalkan Titik-titik reklame yang masih belum tergali dan melakukan perbaikan terhadap titik – titik Reklame yang telah rusak.

Terhadap RPH Krian, masalah yang muncul adalah pada sisi lemahnya tenaga / SDM dan sarana prasarana yang kurang memadahi. Hal ini berimplikasi pada buruknya layanan. Oleh karenanya Fraksi kami berharap agar dilakukan perbaikan baik SDM maupun sarana prasarana dengan anggaran yang mencukupi. Adapun bila harus dilakukan relokasi maka harus ada jaminan akan adanya perbaikan SDM serta sarana prasarana yang memadahi sehingga mutu pelayanan akan lebih baik. Adapun lokasi semula akan difungsikan untuk pengembangan jaringan instalasi air bersih (PDAM) mengingat kebutuhan air bersih baru tercukupi sekitar 38 %.

Dengan menjamurnya perumahan, lahan pemakaman menjadi kebutuhan penting, sehingga perlunya optimalisasi fungsi lahan pemakaman Delta Praloyo, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan PAD.

BIDANG PEMBANGUNAN,

Fraksi kami melihat adanya beberapa pembangunan Infrastruktur yang perlu segera mendapat perbaikan dari dinas terkait, Seperti pelebaran Jembatan di Simpang enam Dungus Kecamatan Sukodono mengingat volume kendaraan sangat padat yang sering mengakibatkan kemacetan, Pembangunan Jalan Kundi (tambakrejo) sampai dengan tambak sumur dikarenakan jalan tersebut sangat rusak parah dan; Perbaikan jembatan yang menghubungkan antar desa yang putus seperti desa Plumbungan Sukodono dan Jembatan sungai Banjar kemuning Sedati.

Perlu penambahan titik PJU utamanya pada daerah daerah yang rawan krimininal seperti dari desa Soro menuju Jumputrejo, pademonegoro-Jogosatru,dll.

Fraksi kami memandang perlu upaya dan terobosan dari Dinas PU Pengairan dalam mengatasi banjir pada musim hujan ini, hal ini terlihat dari banyaknya afvour yang mengalami pendangkalan sehingga rawan banjir di daerah sekitarnya. Karenanya perlu dilakukan normalisasi, seperti avour avour di kecamatan Buduran, saluran di box culvert di perempatan Gedangan. Selain itu adanya sungai-sungai yang mengalami abrasi sehingga menggerus bibir jalan. Dan tak kalah pentingnya perlu penanganan cepat terhadap banjir akibat hujan di jalan raya karena macetnya drainase seperti jl raya porong, depan SPBU Sukodono, Jl Brigjend Katamso waru dan masih banyak lagi. Mohon penjelasan!

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya, semakin hari semakin banyak volume penumpukan sampah seperti yang terjadi di TPA Jabon. Volume sampahnya semakin menumpuk untuk itu hendaknya Pemerintah Daerah segera mengadakan perluasan pada TPA Jabon tersebut, serta pengadaan TPA baru di wilayah Tarik atau Krian sebagai pengganti TPA di Krian yang kondisinya sudah penuh. Mohon Penjelasan!

Fraksi kami melihat kurangnya kepedulian Badan Lingkungan Hidup dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sidoarjo. hal ini terlihat dari program yang kurang inovatif dan kurang menyentuh akar permasalahan di masyarakat serta perlunya penambahan Jumlah PPNS karena tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, apalagi pembuangan limbah industri yang langsung ke sungai makin marak dan kurang adanya penanganan yang serius. seperti di sungai Buduran, Sukodono, Gedangan, wonoayu dan masih banyak lagi .Mohon penjelasan !

Perlunya pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru dan perbaikan rambu-rambu lalu-lintas yang sudah rusak yang mempunyai potensi terjadinya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan. untuk itu perlu penertiban, dan penambahan rambu – rambu penunjuk arah, pengadaan serta perbaikan Trafigh light seperti di perempatan Krajan/Katerungan – Krian, Perempatan Sruni – Gedangan, simpang enam Dungus – Sukodono.

Program pembangunan fisik (renovasi gedung kantor, sekolah dll) yang melekat pada satuan kerja masing-masing, maka sebagai konsekuensi untuk menjaga kualitas bangunan, sangat dibutuhkan tenaga-tenaga teknis yang berkompeten serta Untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik gedung sekolah, kantor dll, Fraksi kami meminta hendaknya pihak Dinas Pendidikan lebih selektif terhadap pembangunan/rehab gedung sekolah baik yang berat maupun ringan,

Fraksi kami melihat PUSKESMAS Tulangan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan segera memerlukan renovasi bangunan, untuk itu Fraksi kami meminta Eksekutif hendaknya dalam anggaran 2010 untuk memprioritaskan rehab gedung pada PUSKESMAS tersebut, hal ini sangat ironis disisi lain jumlah pengunjung pada PUSKESMAS tersebut berkisar diatas 70 pasien per hari, namun tidak dibarengi dengan kondisi sarana dan prasarana yang mamadai, begitu juga pada PUSKESMAS Sukodono yang telah di relokasi tetapi pembangunannya sampai saat ini belum selesai, untuk itu Fraksi kami meminta untuk melanjutkan Pembangunan PUSKESMAS Sukodono yang direlokasi tersebut agar segera bisa dimanfaatkan!

Lemahnya perencanaan pembangunan dan pengawasan berimplikasi pada selesainya bangunan yang tidak tepat waktu dan kualitas bangunan yang rendah. Karenanya Fraksi kami berharap agar dinas terkait dalam menentukan para konsultan ini yang berkualifikasi di bidangnya.

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Terkait program pendidikan sebagaimana diketahui, bahwa pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pertama sebelum pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran fungsí pendidikan diklaim oleh pemerintah daerah telah mencapai 45% lebih dari total belanja, sehingga sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang keharusan anggaran pendidikan 20 %. Namun, bagi Fraksi PKB, angka 20 % atau lebih jangan hanya dilihat dari pemenuhan total anggaran untuk fungsi pendidikan saja. Namun perlu kita telaah lagi, berapa persen dari anggaran tersebut yang dialokasikan dalam belanja langsung (peningkatan SDM Pendidik, peserta didik dll). Mohon dijelaskan !

Dana hibah pendidikan atau dana alokasi khusus bidang pendidikan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu sebagai bentuk langsung bantuan kepada sekolah swasta di Sidoarjo mulai dari SD / MI. Terlebih dengan jumlah sekolah swasta di tingkat SMP / MTs, SMA / MA dan SMK lebih banyak dari sekolah negeri, tentu dituntut kerjasama partisipasi swasta dan pemerintah dalam menangani pendidikan. Namun, perlu menjadi catatan bersama, agar pemberian hibah pendidikan juga mengacu pada catatan umum dan harus mendapat pengawasan dan pengendalian penggunaan dana tersebut di sekolah termasuk di dalamnya pengawasan laporan pertanggungjawaban dari sekolah penerima hibah dan apa kriteria sekolah penerima hibah tersebut. Mohon dijelaskan.

Pengembangan pendidikan non formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini perlu mendapat apresiasi tersendiri. Fraksi kami memandang perlu pelatihan untuk Bunda PAUD sebagai upaya peningkatan kompetensi serta pengadaan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk lembaga PAUD yang disesuaikan dengan kebutuhan PAUD bersangkutan. Mohon penjelasan !

Fraksi kami meminta agar Saudara Bupati segera menyelesaikan Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sebab dari 16 pasal dalam Perda yang harus ditindaklanjuti berupa Perbup baru terealisasi satu Perbup yaitu tentang pendidikan gratis bagi siswa miskin, itupun substansinya tidak sesuai dengan aspirasi DPRD sebagai inisiator perda dan isinya masih bias terhadap kriteria siswa miskin. Keinginan DPRD siswa miskin gratis tidak hanya pada biaya SPP, melainkan seluruh kebutuhan siswa miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya perlu ditinjau kembali isi Perbup berikut pemberian kejelasan tentang kriteria miskin. selain itu pengawasan terhadap penggunaan dana Pendamping BOS di sekolah-sekolah agar lebih ditingkatkan. Kerjasama dengan pihak sekolah, wali murid, komite sekolah dan masyarakat, sangat diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan, atau sekolah yang mestinya tidak boleh memungut iuran kepada siswa, namun masih mengadakan berbagai pungutan. Mohon penjelasan!

Pada pelaksanaan kegiatan Try out tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Fraksi kami melihat kurang efektif dalam waktu pelaksanaanya untuk itu meminta kepada Eksekutif menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak terjadi dekatnya waktu Try Out dengan Ujian Nasional serta pelaksanaanya masih belum menyeluruh dan adanya relevansi materi (hasil output), Mohon Penjelasan!

Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat,

Program dasar lain yang menjadi prioritas adalah kesehatan. Berbagai masalah kesehatan seperti kurangnya pelayanan yang baik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo masih banyak di keluhkan oleh masyarakat, khususnya bagi pengguna Jamkesmas yang menyebabkan terlambatnya penanganan terhadap pasien miskin. Mestinya kendala seperti ini dapat diatasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat miskin benar – benar dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat, selain itu Fraksi PKB mendukung terbentuknya sistem kesehatan Kabupaten agar segera di Perdakan karena itu untuk mengatur bentuk dan cara pelaksanaan pembangunan kesehatan termasuk juga pelayanan kesehatan serta untuk pelayanan dasar kesehatan perlu dikakukan pencabutan Perda retribusi pelayanan dasar kesehatan .

Fraksi kami juga memandang perlu dalam memberikan surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digunakan sebagia rujukan ke RSUD dari Pemerintah Desa kepada masyarakat miskin agar lebih selektif, Fraksi kami banyak menemukan dilapangan tidak tepatnya sasaran untuk itu perlu adanya updating data pada pihak terkait. Mohon tanggapan!

Sebagai upaya meningkatkan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat serta optimalisasi Puskesmas sebagai Pusat kesehatan Masyarakat pada tingkat Kecamatan, Fraksi kami meminta kepada Eksekutif untuk penambahan layanan operasional PUSKESMAS di seluruh Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan pelayanan dari rawat jalan menjadi rawat inap serta menempatkan minimal 1 dokter Jaga di tiap Puskesmas yang ada. Mohon penjelasan!

Banyaknya pengangguran dan PHK yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo merupakan tantangan besar untuk lebih melihat relitas, dibutuhkan kecerdikan dan kemampuan loby Kepala Dinas dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dalam mengupayakan agar lapangan kerja dapat ditingkatkan dan Pemerintah Daerah bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan hak – hak bagi tenaga kerja outsorcing. Fraksi kami melihat seringnya masalah out sourching tidak tertangani dengan baik, dan tidak pernah mendapat solusi yang tepat, hal ini lebih disebabkan Kurangnya pengawasan terhadap masalah ketenagakerjaan (Kesejahteraan, Keselamatan dan Kesehatan Karyawan /K3), disisi lain Fraksi kami melihat tidak seimbangnya antara jumlah perusahaan yang ada di Sidoarjo sebanyak 1.744 sedangkan jumlah tenaga pengawas yang ada di Dinsosnaker Kab. Sidoarjo hanya sebanyak 16 orang, karenanya perlu penambahan tenaga pengawas dan intesifikasi pengawasan. Mohon Penjelasan!

Dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga, Fraksi kami sangat menyayangkan kurang maksimalnya Pemerintah Daerah dalam mengelola pemanfaatan GOR (Gedung Olah Raga) yang ada di Sidoarjo, sebagai sarana olah raga dan Justru cenderung beralih fungsi sebagai tempat hiburan dan tempat pedagang kaki lima, selain itu perlu adanya penataan kembali sesuai dengan fungsinya . Mohon tanggapan!

Dalam penanganan bencana alam Fraksi Partai kebangkitan Bangsa mengusulkan agar anggaran Bencana Alam ditingkatkan, mengingat bencana alam tidak dapat diprediksi terjadinya seperti yang baru saja terjadi bencana alam puting beliung yang menimpa di Kecamatan Krembung dan Waru, yang sangat memprihatinkan Fraksi kami, ternyata dana untuk membantu korban puting beliung di ke-2 (dua) Kecamatan tersebut tidak ada di Dinsosnaker, sehingga korban tidak segera tertangani dan dibantu. Mohon Penjelasan!

Sebagai upaya untuk mewujudkan ikon pariwisata daerah Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan upaya strategis dengan melakukan promosi dan sosialisasi potensi seni budaya, pariwisata daerah secara maksimal serta perlunya pendataan potensi pariwisata dan budaya yang ada diseluruh kabupaten Sidoarjo;

Merujuk pada RPJMD pelaksanaan program Rumah miskin harus tuntas pada tahun 2009, namun kenyataanya sampai saat ini masih tersisa 1.250 an. Oleh karenanya Fraksi kami mendukung program penuntasan Rehap Rumah Miskin, disisi lain perlu adanya pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap penggunaan Anggaran program tersebut agar tidak terjadi kebocoran serta masih ditemukannya penerima program rehap rumah miskin yang didasari like and dislike dari Pemerintah Desa!

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, atas segala perhatian, serta kesabarannya dalam mengikuti sidang Paripurna pada hari ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa selalu meridloi segala amal dan usaha kita, Amin.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Sidoarjo, 11 Januari 2010

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

KETUA

T t d

ACHMAD AMIR ASLICHIN

JURU BICARA

T t d

Hj. ANIK MASLACHAH, M.Si


  1. mohon penjelasan kepada bapak-bapak dan atau ibu-ibu wakil rakyat yang kami hormati….
    apa masih diperbolehkan SD Negeri meminta iuran uang gedung?
    Bukan kah pernah di iklan kan oleh Bapak Mendiknas untuk tidak lagi membebani wali murid SD Negeri dengan iuran uang gedung karena sudah ada BOS??
    Mohon di audit SD Negeri Sedati Gede I Sidoarjo…
    kami haturkan banyak terimakasih sebelumnya
    Semoga Allah selalu memberkahi kita semua…amiin

Beri Komentar