Pemkab Dinilai Tidak Matang

Puluhan Miliar Tak Terserap SIDOARJO – Beberapa fraksi di DPRD Sidoarjo memblejeti pemkab yang gagal meyerap sejumlah pos anggaran. Dalam pandangan umum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2012, mereka juga meminta tahun depan tidak perlu dialokasikan anggaran pengadaan gedung serbaguna dan pengadaan lahan dua SMKN.

SEPI: Suasana sidang paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Sidoarjo, kemarin.

“Jika tahun ini anggarannya tidak terserap, ya, lebih baik tahun depan semuanya tidak dianggarkan. Dan dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak,”ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Juanasari, kemarin. Sampai menjelang tutup tahun anggaran, pengadaan lahan gedung serbaguna senilai Rp 25 miliar, pengadaan lahan SMKN Waru dan SMKN Prambon sekitar Rp 28 miliar tak bisa terealisasi.

Hal itulah yang membuat beberapa fraksi kecewa terhadap kinerja eksekutif. “Harusnya APBD 2011 bisa segera direalisasikan. Jika memang tidak mampu menyerap, maka fraksi kami meminta agar anggaran tersebut tidak lagi masukkan dalam APBD 2012 mendatang,” sahut Suhariyono, wakil ketua FPD. Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Keadilan Sejahtera Adhi Syamsetyo mengatakan, tidak diserapnya anggaran itu menunjukkan ketidakmatangan dalam perencanaan.

“Kita minta agar anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mengena,” tegas Adhi Syamsetyo, yang juga sekretaris Komisi A. Kendati begitu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai anggaran pengadaan lahan gedung serbaguna dan dua SMKN di Waru dan Prambon tetap perlu diusulkan pada APBD 2012. Sebab, masyarakat dinilai membutuhkan fasilitas tersebut.

Sementara itu, Bupati Saiful Ilah mengatakan, saat ini pihaknya masih menanti kinerja SKPD terkait dalam melakukan penyerapan anggaran. Jika tak terserap, maka pihaknya mengusulkan untuk tetap dialokasikan tahun depan. Mengenai pandangan umum fraksi yang mengusulkan untuk tidak dialokasikan lagi, Abah Ipul mengaku akan mempertanyakan alasannya. Sejauh ini kemungkinan tidak terserapnya anggaran itu karena SKPD terkait kurang siap. (rud/rek)