Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H Mohon Maaf Lahir dan Bathin

PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD( KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2014

0 comments

 SAMBUTAN  BUPATI SIDOARJO

PADA  ACARA

PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN

 RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD( KUA)  DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2014

SENIN,    17 JUNI   2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Bupati Sidoarjo- H. SAIFUL ILLAH

Bupati Sidoarjo- H. SAIFUL ILLAH

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG SAYA HORMATI,

  1. SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO
  2. SDR. ANGGOTA FORPIMDA KABUPATEN SIDOARJO
  3.  SDR.  PARA KOMANDAN, KEPALA KESATUAN TNI DAN POLRI
  4. SDR. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
  5. SDR PARA PIMPINAN ORMAS, WARTAWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA LIMPAHAN BERKAH DAN RAHMAT-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN SIDOARJO DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 MENYEBUTKAN BAHWA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD), MAKA DISUSUNLAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) UNTUK MENSIKRONISASIKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RAPBD 2014, SERTA Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 diperkuat dengan diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, serta aturan-aturan serupa sebelumnya yang pernah diterbitkan.

Acuan penyusunan KUA yang ada dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 diperkuat dengan diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, serta aturan-aturan serupa sebelumnya yang pernah diterbitkan apabila dianggap masih relevan. Substansi KUA antara lain:

pertama, memuat penjelasan ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah.

Kedua, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014 seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah.

Ketiga, menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya.

Keempat, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah serta strategi pencapaiannya. Dan terakhir yaitu

kelima, kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

      Dalam merumuskan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014 perlu terlebih dahulu dilakukan proyeksi dan rencana target kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014. Untuk bisa merencanakan target ekonomi makro pada tahun 2014 tidak bisa lepas dari perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sebagai tahun dibuatnya perencanaan anggaran untuk tahun 2014. Salah satu patokan dalam menetapkan rencana target ekonomi makro adalah dengan melihat angka proyeksi indikator perekonomian yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015, sebagaimana juga yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, yang disesuaikan dengan perkembangan isu terakhir perekonomian nasional pada saat KUA ini disusun.

  Berdasarkan data proyeksi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015, diketahui bahwa dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,91 persen dan ditahun 2010 meningkat menjadi sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 6,88%. Kebangkitan perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 dimungkinkan karena adanya perbaikan/pembenahan sarana/prasarana, utamanya sarana perhubungan yang menjadi jalur distribusi barang/jasa dari dan keluar daerah lain. Upaya pembenahan jalur transportasi itu meliputi pembenahan dan pelebaran jalan-jalan alternatif sebanyak mungkin untuk menghindari kemacetan di jalur utama Porong. Pertumbuhan yang sudah ke arah positif ini tentunya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, walaupun tentu tidak akan secepat seperti sebelum terjadinya musibah. Sehingga pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo DIPASTIKAN akan tumbuh melampaui target dalam RPJM yaitu sebesar 5,71%. Demikian pula pada tahun 2013 dipastikan akan melampaui  5,99% yang ditetapkan dalam RPJMD.  Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 6.88% pada tahun 2011 serta memperhatikan kondisi ekonomi nasional, regional jatim meningkat, Kabupaten Sidoarjo optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi DIATAS 7% pada tahun 2013 sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 tidak bisa lepas dari visi dan misi Kabupaten Sidoarjo yang terumus dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015. UNTUK MENJADIKAN SIDOARJO “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan” sehingga dari visi tersebut dapat dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta berpedoman pada RPJMD 2010-2015, evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014 maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
  2. Peningkatan  daya saing bidang sumber daya manusia
  3. Peningkatan potensi dan daya saing daerah
  4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
  5. Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman
  6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
  7. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur
  8. Peningkatan pelayanan publik
  9. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi
  10. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
  11. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
  12. Menumbuh kembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik.

BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN TERSEBUT DIATAS, MAKA Prioritas Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, yang terdiri dari:

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN, PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN.

FOKUS DARI PRIORITAS 1 ADALAH :

  1. KEIMANAN DAN KETAKWAAN
  2. PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM.
  3. KELESTARIAN BUDAYA LOKAL (GOTONG ROYONG, MUSYAWARAH, KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA)
  4. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN GENDER.

 

PRIORITAS 2:

Peningkatan investasi dan ekonomi lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan.

FOKUS DARI PRIORITAS 2 ADALAH :

  1. IKLIM INVESTASI.
  2. PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL
  3. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
  4. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD
  5. ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

 

PRIORITAS 3 : PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

 FOKUS DARI PRIORITAS 3 ADALAH :

  1. AKSESBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
  2. DAYA BELI MASYARAKAT
  3. REFORMASI BIROKRASI
  4. DATA DAN SYSTEM IT PENDUKUNG
  5. MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

 

PRIORITAS 4 : OPTIMALISASI PELESTARIAN DAN KUALITAS DAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGACU PADA KEBIJAKAN TATA RUANG DAN EFEKTIVITAS PENANGANAN BENCANA.

FOKUS DARI PRIORITAS 4 INI ADALAH :

  1. PENGENDALIAN LINGKUNGAN.
  2. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
  3. PENANGANAN BENCANA.
  4. DATABASE SUMBER DAYA ALAM

PRIORITAS 5 : PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK DAN MENINGKATKAN IKLIM DEMOKRASI YANG SEHAT.

FOKUS DARI PRIORITAS 5 ADALAH :

  1. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANANAN LINGKUNGAN
  2. PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
  3. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
  4. PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

BERIKUT INI AKAN SAYA SAMPAIKAN RINGKASAN PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2014 SEBAGAI BERIKUT :

PENDAPATAN.

  1. PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2014   SEBESAR RP. 2.294.604.904.803,14 (  2 TRILYUN 294 MILYAR 604 JUTA 904 RIBU 803 RUPIAH 14 SEN)   YANG TERDIRI DARI :
  2. PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 SEBESAR  RP. 778.739.310.588,14 (778 MILYAR 739 JUTA 310 RIBU 588 RUPIAH 14 SEN) YANG TERDIRI DARI :
    1. PAJAK DAERAH SEBESAR RP. 472.800.000.000,00 (472 MILYAR 800 JUTA RUPIAH)
    2. RETRIBUSI DAERAH SEBESAR RP. 89.525.247.660,00 (89 MILYAR 525 JUTA 247 RIBU 660 RUPIAH)
    3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SEBESAR RP. 26.696.875.065,14(26 MILYAR 696 JUTA 875 RIBU 65 RUPIAH 14 SEN)
    4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH SEBESAR RP. 189.717.187.863,00 (189 MILYAR 717 JUTA 187 RIBU 863 RUPIAH)

  1. DANA PERIMBANGAN SEBESAR RP. 1.306.776.051.834,00 (1 TRILYUN 306 MILYAR 776 JUTA 51 RIBU 834 RUPIAH) YANG TERDIRI DARI :
    1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK SEBESAR RP. 147.914.631.834,00  (147 MILYAR 914 JUTA 631 RIBU 834 RUPIAH )
    2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBESAR                                 RP. 1.104.580.340.000,00 (1 TRILYUN 104 MILYAR 580 JUTA 340 RIBU RUPIAH), SEMENTARA MENGACU ALOKASI DAU TAHUN 2013.
    3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) RP 54.281.080.000,00 (54 MILYAR 281 JUTA 080 RIBU RUPIAH ), SEMENTARA MENGACU ALOKASI DAK TAHUN 2013.

  1. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH,  SEBESAR RP. 209.089.542.381,00 (209 MILYAR 89 JUTA 542 RIBU 381 RUPIAH) TERDIRI DARI :
    1. BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA SEBESAR                              RP. 209.089.542.381,00 (209 MILYAR 89 JUTA 542 RIBU 381 RUPIAH)
    2. BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA SEBESAR  RP. 0
    3. BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA RP. 0

BELANJA DAERAH

SECARA KESELURUHAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 SEBESAR RP. 2.387.354.904.803,00              ( 2 TRILYUN 387 MILYAR 354 JUTA 904 RIBU 803 RUPIAH)  YANG TERDIRI DARI :

  1. BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR                              RP. 1.349.704.504.803,00 (1 TRILYUN 349 MILYAR 704 JUTA 504 RIBU 803 RUPIAH) ATAU 57% DARI TOTAL BELANJA DAERAH DENGAN RINCIAN :
    1. BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 1.036.926.063.614,11 (1 TRILYUN 36 MILYAR 926 JUTA 63 RIBU 614 RUPIAH 11 SEN)
    2. BELANJA HIBAH SEBESAR  RP. 102.169.230.000 (102 MILYAR 169 JUTA 230 RIBU RUPIAH)
    3. BELANJA BANTUAN SOSIAL SEBESAR                               RP. 51.089.980.000 (51 MILYAR 89 JUTA 980 RIBU RUPIAH)
    4. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA SEBESAR RP. 56.490.850.160 (56 MILYAR 490 JUTA 850 RIBU 160 RUPIAH)
    5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
      PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA SEBESAR RP. 100.028.381.002  (100 MILYAR 28 JUTA 381 RIBU 2 RUPIAH)
    6. BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR                                RP. 3,000,000,000 ( 3 MILYAR RUPIAH )

  1. BELANJA LANGSUNG SEBESAR  RP. 1.037.650.400.000 (1 TRILYUN 37 MILYAR 650 JUTA 400 RIBU RUPIAH) ATAU 43% DARI TOTAL BELANJA DAERAH.

PEMBIAYAAN DAERAH.

PEMBIAYAAN DAERAH SECARA KESELURUHAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 SEBESAR RP. 92.750.000.000,00 (92 MILYAR 750 JUTA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI :

  1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBESAR  RP. 121.900.000.000 ( 121 MILYAR 900 JUTA RUPIAH)  DENGAN RINCIAN ANGGARAN :

1).     SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA) SEBESAR RP. 110.000.000.000,00          (110 MILYAR RUPIAH)

2).     PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR        SEBESAR RP. 11.900.000.000,00 (11 MILYAR 900 JUTA RUPIAH)

  1. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBESAR RP. 29.150.000.000  YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) SEBESAR                             RP. 29.150.000.000,00 (29 MILYAR 150 JUTA RUPIAH)

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2014, UNTUK SELANJUTNYA MARI KITA BAHAS BERSAMA-SAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF GUNA MENCAPAI KESEPAKATAN BERSAMA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG AKAN KITA LAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014 DEMI KEMAJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO YANG KITA CINTAI SESUAI RPJMD TAHUN 2010-2015 YANG TELAH KITA TETAP KAN BERSAMA.

SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN SAUDARA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN SEKALIAN, SEMOGA ALLAH SWT, SELALU MERIDHOI USAHA KITA SEMUA. AMIN

 

WASSALAMMUALAIKUM WR.WB

 

SIDOARJO,   17 JUNI 2013

BUPATI SIDOARJO

 

 H SAIFUL ILLAH


Beri Komentar