Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke 155 Dengan semangat hari jadi ke 155 Kabupaten Sidoarjo, kita songsong pesta demokrasi yang aman demi kelanjutan pembangunan menuju Sidoarjo yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan

PERDA NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

7 comments

PERDA NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  Menimbang :a. bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan ;
b. bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 5301) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4147) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
Dan BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Pengelolaan Sampah.
4. Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa.
5. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pihak Swasta / Pelaku Usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau semi padat baik berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan tidak termasuk bongkaran bangunan.
7. Kegiatan Domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah-tanggaan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar perseorangan.
8. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.
9. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
11. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
13. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
14. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan/atau publik.
15. Lokasi Pemrosesan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut LPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
16. Lokasi Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut LPA adalah tempat sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah yang memenuhi standar teknis dan operasional.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke LPS.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari LPS ke LPA.
19. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
20. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
21. Memilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
22. Mengolah sampah, adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga memberi nilai tambah.
23. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
25. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RT/RW, adalah Rukun Tetangga/ Rukun Warga dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.
26. Pemakai persil, adalah setiap Kepala Keluarga (Bagi Rumah Tangga/ Tempat Tinggal) atau pemilik atau yang menguasai tempat/ lokasi dengan fungsi apapun juga.
27. Jalan Umum, adalah jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum.
28. Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
29. Saluran, adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
30. Saluran pematusan umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
31. Bangunan, adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangun-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
32. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
33. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
35. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
36. Bahan Ramah Lingkungan adalah benda yang berhubungan dengan bahan, dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
37. Bahan Berbahaya dan Beracun yang disingkat B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhuk hidup lainnya ;
38. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
39. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
40. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir berikut pengelolaannya.
41. Pelayanan Tak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal (LPS) sampai dengan tempat pemrosesan akhir.
42. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah berhak mengatur atas pengelolaan sampah.
(2) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan atas pengelolaan sampah.

Pasal 3
(1) Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah ;
(2) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah yang berasal dari:
a. kegiatan rumah tangga ;
b. kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran dan tempat hiburan;
c. fasilitas sosial, yaitu sampah dari tempat ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas;
d. bekas kemasan produk industri;
e. fasilitas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar;
f. kegiatan industri;
g. hasil pembersihan saluran terbuka umum diluar stren saluran;
h. perkantoran, sekolah fasilitas lainnya ;
i. kegiatan pertanian.

Pasal 4
(1) Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
a. mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematusan umum di dalam dan di luar stren saluran;
b. memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
c. mengangkut sampah dari LPS ke LPA sesuai dengan ketentuan ;
d. mengatur dan menetapkan LPS dan LPA;
e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai ;
(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi timbulan sampah yang tersedia di LPS
(3) Pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5
Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah, meliputi :
a. membuang sampah pada tempatnya ;
b. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya ;
c. memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pematusan persil ;
d. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah;
e. menyediakan tempat sampah ;
f. meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan ;
g. memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan;
h. membuang sampah dari persil ke LPS secara swakelola ;

Pasal 6
Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membuang sampah ke LPA harus mendapat persetujuan Pengelola LPA ;

Pasal 7
Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menghasilkan sampah sebanyak 1 m3 (satu meter kubik) atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah ke LPA.

Pasal 8
Sampah yang dibuang ke LPS dan/atau ke LPA hanya sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 9
Masyarakat baik persorangan maupun badan hukum, wajib mengupayakan pencegahan dan pengurangan timbulan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 10
Upaya pencegahan dan pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dapat dilakukan dengan cara :
a. mengurangi semaksimal mungkin kegiatan yang akan menghasilkan sampah melalui tindakan reduksi sampah, pemakaian kembali sampah dan daur ulang sampah;
b. memanfaatkan kembali sampah melalui tindakan pengomposan terhadap sampah organik dan tindakan daur ulang terhadap sampah anorganik;
c. pemrosesan sampah di LPS maupun di LPA secara efisien dan efektif melalui tindakan yang dapat meningkatkan nilai tambah sampah

Pasal 11
Prosedur / tata cara pembuangan sampah lebih lanjut, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERAN SERTA PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat melibatkan peran serta pelaku usaha.
(2) Peran serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
(3) Pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13
Pelaku usaha melaksanakan pengelolaan sampah dapat melakukan kegiatan :
a. pemindahan sampah ;
b. pemprosesan sampah untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah ;
c. pemindahan dan pemprosesan sampah.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 14
Izin pengelolaan sampah diajukan kepada Bupati

Pasal 15
Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya

Pasal 16
Prosedur / tata cara dan syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Pasal 17
(1) Pemerintah menyediakan LPA sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah.
(2) Pengelolaan sampah di LPA didasarkan pada standar teknis dan operasional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di LPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18
(1) Pemerintah dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah baik sebagian maupun seluruhnya, dengan pelaku usaha pengelola sampah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
(2) Kerjasama pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Sampah.
(2) Bentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi :
a. sosialisasi ;
b. penyuluhan ;
c. kegiatan lain sejenis.

Pasal 20
(1) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Sampah.
(2) Obyek pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi :
a. sarana/prasarana pengelolaan sampah ;
b. jenis dan sifat sampah ;
c. proses pengelolaan sampah ;
d. hasil pengelolaan sampah.

Pasal 21
Prosedur / tata cara, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian kesatu
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 22
(1) Pungutan atas jasa layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat, dinamakan Retribusi Pengelolaan Sampah.
(2) Pungutan atas penarikan izin kepada pelaku usaha pengelolaan sampah dinamakan Retribusi izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 23
Obyek retribusi adalah jasa layanan pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah.

Pasal 24
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa layanan pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah.

Bagian kedua
Golongan Retribusi
Pasal 25
(1) Retribusi jasa layanan pengelolaan sampah termasuk golongan retribusi umum
(2) Retribusi Izin Pengelolaan Sampah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian ketiga
Prinsip dan Dasar Penetapan
Pasal 26
(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa layanan pengelolaan sampah didasarkan atas tujuan untuk biaya pengganti penyelenggaraan pengelolaan persampahan, di antaranya meliputi:
a. biaya operasional pembersihan tempat-tempat umum;
b. biaya penyediaan tempat penampungan sampah, LPS dan LPA ;
c. biaya penyediaan sarana pengangkutan ;
d. biaya atas resiko kerjasama pengelolaan sampah ;
e. biaya operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah ;
f. biaya administrasi dan umum yang mendukung penyediaan jasa ;
g. skala usaha pengelolaan sampah.

(2)Pengenaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkat volume, jenis sampah, tingkat kesulitan pengolahan sampah, golongan penerima jasa serta jenis layanan yang diberikan.
(3) Prinsip dan penetapan struktur besaran tarif retribusi Izin Pengelolaan Sampah didasarkan atas:
a. menutup biaya survey ;
b. biaya administrasi ;
c. biaya pembinaan ;
d. biaya pengendalian
e. biaya pengawasan.

Bagian keempat
Struktur dan Besaran Tarip
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengelolaan Sampah dan retribusi izin pengelolaan sampah tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan
Pasal 28
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sampah.

Pasal 29
Retribusi Pengelolaan Sampah dan Retribusi izin pengelolaan dipungut di wilayah daerah.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD dan/atau domumen lain yang dipersamakan

Pasal 31
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan
Pasal 32
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
(2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tangal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati

Pasal 33
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( duap persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Pasal 34
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 36
(1)Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 34, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37
(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh
Kadaluarsa
Pasal 38
(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa
Pasal 39
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
(1) Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang sampah ditempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda tidak kurang dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membakar sampah di ruang terbuka atau tempat lain yang tidak sesuai ketentuan, diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda tidak kurang dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). .
(3) Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang timbulan sampah lebih dari 1 m3 per hari ke LPS dan membuang sampah yang tidak dipilah, diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda tidak kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mencampur sampah yang telah dipisahkan sebelumnya dan mencampur limbah B3 dengan sampah, diancam pidana kurungan maksimal 12 (dua belas) bulan atau denda tidak kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5) Pelaku usaha pengelola sampah yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai izin yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dikenakan denda tidak kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan tidak kurang dari 5% dan tidak lebih dari pendapatan bersih tahunan pada tahun yang lalu.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41
(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh wewenang:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, maka peraturan pelaksanaa yang mengatur tentang segala komponen pengelolaan sampah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan asas-asas pengelolaan persampahan yang diatur oleh peraturan daerah ini.

Pasal 43
Peraturan Bupati dan / atau ketentuan lain untuk melaksanakan peraturan daerah ini sudah harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak pembentukan peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45
Peraturan daerah ini berlaku efektif paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelengaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

Drs. H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2008 SERI C


  1. sarno widodo

    kita saqngat menantikan permen dan perda2 implementasi UU 18/2008…kapan neeh dilaksanakan…jangan asal buat tp gak ada implementasinya….

  2. Ass.Alaikum…..Sebaiknya diadakan revisi yang mengacu pada UU.No18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbasis entrepreneur dalam pengelolaan sampah….Insya Allah kami siap berbagi konsep untuk itu….Pengelolaan Sampah berbasis komunal…dan kami siap selaku penjamin pasar produk pupuk organik yang dihasilkan oleh mitra pemerintah Sidoarjo….Salam sukses

    Hormat kami
    H.Asrul Hoesein
    Pendiri Gerakan Indonesia Hijau, Jakarta
    085215497331
    http://gerakanindonesiahijau.blogspot.com

  3. besarnya retribusi sampah kok tidak ditetapkan dalam perda?
    Apakah DPRD tidak diajak menentukan besaran retribusi?
    Kewenangan DPRD di mana? Apakah UU 32 2004 sudah tidak berlaku di Sidoarjo?

  4. sebenarnya soal sampah tidaklah seruwet itu,hanya saja belum tahu caranya kan,coba bila tahu,sebenarnya mengatasi sampah apapun,berapapun,kondisi apapun(basah/busuk)bagi saya sangat mudah sekali,mhn.maaf sebelumnya yg.selama ini belum teratasinya sampah-2 itu kan sampah-2 yg.sama sekali gak bisa dimanfaatkan,sampah slalu basah,berbau,kotor sekali juga sangat menjijikkan,untuk mengatasi sampah-2 tsb.saya katakan mudah sekali adalah dengan cara saya(yg.tidak melanggar UU.)teknologi Pemusnah Sampah,sedangkan sampah-2 yg.masih bisa dimanfaatkan pemulung tanpa diundang pasti datang.

  5. teknologi pemusnah sampah asal mojokerto,tanpa bahan bakar apapun dapat memusnahkan segala macam/bentuk sampah,saya penemu cara ini(satu diantara temuan saya)menggunakan tenaga udara(termasuk temuan saya yg.lain,keperkasaan lelali di usia lanjut,mengatasi bau limbah ataupun ruangan tanpa AC tidak panas)terus terang tidak memproduksi,tidak menjual sekedar membantu para penanggung sampah yg.sampek saat ini masih kesulitan mengatasinya,begitu saya bantu sejak di operasikannya alat,hindda waktu ke depan tidak pernah ada persoalan dengan sampah,karena teratasi.yg.sudah saya bantu pasar(swasta)sekolahan,perumahan,pabrik/perusahaan juga ponpes yg.terkenal.Alat ini tidak pernah gagal dlm.mengatasi sampah dibandeng dgn.cara lain yg.nyatanya dikemudian menyisakan persoalan sampah tetap tak teratasi.

Beri Komentar