Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Perda Pendidikan Tak Bisa Dijalankan

1 comment

SIDOARJO – Peraturan Daerah (Perda) Hak Inisiatif Dewan, yaitu Perda tentang Penyelenggara Pendidikan sampai saat ini tidak bisa dijalankan. Sebab Perda Nomor 13 Tahun 2008 itu sudah dua tahun ini tak kunjung dibuatkan Peraturan Bupati Sidoarjo.

Perda hak inisiatif dewan ini belum bisa dilaksanakan, karena belum dikeluarkannya Perbup. ‘’Padahal perdanya sudah disahkan 2008 silam,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Machmud kepada Radar Sidoarjo, Kamis (21/10). Dalam perda itu akan mengatur penyelanggara pendidikan di Sidoarjo, agar bisa lebih terukur. Sebab dalam beberapa pasal sudah diatur tentang mekanisme penyelenggara pendidikan, mulai dari proses penerimaan siswa baru, maupun penyaluran biaya pendidikan khusus bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu.

Hal itu diatur dalam Bab IV tentang hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban peserta didik. Dalam ayat 3 huruf C tertulis jelas, jika para peserta mendapatkan biaya pendidikan sepenuhnya, bagi mereka yang orang tuanya miskin. “Bagi mereka (siswa, red) yang orang tuanya miskin mendapatkan biaya sepenuhnya dari pemerintah daerah. Tapi belum bisa dilaksanakan karena Perbupnya belum keluar,” pungkasnya.

Pihaknya sudah melakukan hearing dengan dinas terkait untuk menanyakan mengapa Perbup tak kunjung keluar. Malah dalam pandangan Fraksi di DPRD Sidoarjo sempat dipertanyakan masalah tersebut. Namun jawaban dari eksekutif akan memperhatikan masukan fraksi namun ternyata sampai sekarang juga belum dikeluarkannya Perbupnya.

(Sumber : Koran Radar Surabaya “rud”)


  1. achmad fathoni

    Sebetulnya kalau perda sudah diketok di paripurna dprd dan pemerintah, maka dalam waktu 30 hari sudah otomatis berlaku, namu belum bisa diopersionalkan. Kalau Peraturan Bupati belum keluar, perlu dipertanyakan pejabat struktural yang membidangi pendidikan di sidoarjo, apakah inisiatif dprd tersebut dilaksanakan atau tidak. Sebetulnya banyak Rapbd dibahas di dewan dapat menjadi sarana untuk selalu mengaitkan Perda dalam seiap pembahasan RAPBD bidang pendidikan. Kalau dicari-cari siapa yang bertanggung jawab utama, ya jajaran dinas pendidikan, karena Bupati dan wakil bupati merupakan pejabat politik, dan dinas merupakan pejabat strukturan dan fungsional yang memahami sepenuhnya kesulitan. Kalau soal siswa miskin, terlalu ketinggalan kalau sidoarjo ndak bisa ngatasi, karena mereka sudah mendapat dana BOS, dari APBN, dari Provinsi Jatim, Kekuranganya baru di berikan pemda sidoarjo. Kesimpulannya memang dana yang diperlukan tidak terlalu banyak karena sudah mendapat kontribusi dari AAPBN, APBD provinsi. Semoga bupati yang akan dilantik tgl 1 nov 2010 akan lebih menghargai upaya hak inisiatif para legislatornya sehingga kemitraaneksekutif dan legislatif semakin harmonis demi kepentingan rakyat.

Beri Komentar