PU FRAKSI PDIP DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2011

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

MERDEKA !!!

yang terhormat Saudara Bupati dan  Wakil Bupati Sidoarjo ;

Yang kami hormati ;

• Saudara   Pimpinan serta rekan-rekan segenap Anggota Dewan ;
• Saudara   Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
• Saudara   Para Komandan dan Kepala Kesatuan TNI – POLRI ;
• Saudara   Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
• Saudara   Para Kepala Dinas dan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
• Saudara   Pimpinan Partai Politik, para Undangan dan Hadirin serta Wartawan yang berbahagia.

Jubir Fraksi PDI-P, Mundzir Dwi Ilmiawan

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan hari ini tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal Afiat untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah Fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Demikian pula ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Sidoarjo yang telah menyampaikan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2011 pada Rapat Paripurna Rapat ke-1 sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan.

Rapat Dewan yang terhormat ;

APBD disusun merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan  dengan baik dan benar, maka harus diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Penerapan format dan struktur APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011, sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagimana telah dirubah Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada prinsipnya berpola sama dengan tahun sebelumnya yang berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Setelah mencermati beberapa hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.823.869.841.572,00 (1 trilyun 823 milyard 869 juta 841 ribu 572 rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 259.607.948.916,63 (259 milyard 607 juta 948 ribu 916 rupiah 63 sen) sehingga menjadi Rp. 2.083.477.790.488,63 (2 trilyun 83 milyard 477 juta 790 ribu 488 rupiah 63 sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1. 1. Semula                                  Rp. 1.666.121.712.256,00

(1 trilyun 666 milyard 121 juta 712 ribu 256 rupiah)

1. Bertambah/berkurang             Rp.    229.912.096.806,48

(229 milyard 912 juta 96 ribu 806 rupiah 48 sen)

Jumlah pendapatan setelah perubahan                                                                         Rp. 1.896.033.809.062,48

(1 trilyun 896 milyard 33 juta 809 ribu 62 rupiah 48 sen)

1. Belanja
   1. Semula                                  Rp. 1.823.869.841.572,00

(1 trilyun 823 milyard 869 juta 841 ribu 572 rupiah)

1. Bertambah/berkurang             Rp.    259.607.948.916,63

(259 milyard 607 juta 948 ribu 916 rupiah 63 sen)

Jumlah setelah perubahan       Rp. 2.083.477.790.488,63

(2 trilyun 83 milyard 477 juta 790 ribu 488 rupiah 63 sen)

Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 187.443.981.426,15

(187 milyard 443 juta 981 ribu 426 rupiah 15 sen)

1. Pembiayaan :
   1. Penerimaan
      1. Semula                              Rp 183.058.129.316,00

(183 milyard 58 juta 129 ribu 316 rupiah)

1. Bertambah/berkurang                 Rp.  44.166.685.171,83

(44 milyard 166 juta 685 ribu 171 rupiah 83 sen)

Jumlah setelah perubahan   Rp. 227.224.814.487,83

(227 milyard 224 juta 814 ribu 487 rupiah 83 sen)

1. Pengeluaran
   1. Semula                              Rp 25.310.000.000,00

(25 milyard 310 juta rupiah)

1. Bertambah/berkurang                 Rp. 14.470.833.061,63

(14 milyard 470 juta 833 ribu 61 rupiah 63 sen)

Jumlah setelah perubahan   Rp. 39.780.833.061,68

(39 milyard 780 juta 833 ribu 61 rupiah 68 sen)

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan              Rp. 187.443.981.426,15

(187 milyard 443 juta 981 ribu 426 rupiah 15 sen)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan              Rp.   29.695.852.110,15

(29 milyard 695 juta 852 ribu 110 rupiah 15 sen)

Rapat Dewan yang terharomat :

Setelah mencermati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

1. Dengan meningkatnya kebutuhan Belanja harus diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang lebih memadai, dalam Pengamatan Fraksi PDI Perjuangan beberapa hal yang menghambat lajunya PAD yaitu : masih banyak potensi riil yang belum tergali, Kurang maksimalnya dalam pengelolaan maupun sistem yang dibangun, banyaknya kebocoran yang jumlahnya cukup tinggi, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para aparatur.

2. Terjadi Banyak pergeseran anggaran baik program dan kegiatan pada masing-masing satker, hal ini menandakan kurangnya konsistensi terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2011.

3. Besarnya belanja aparatur diharapkan Eksekutif harus segera mengambil langkah untuk memberikan pertimbangan ke kepada Pemerintah pusat terhadap kemampuan keuangan daerah terkait kebijakan pemerintah pusat dalam penentuan pengadaan CPNS daerah.

4. Untuk lebih memperhatikan pengkalenderan/siklus anggaran agar lebih tepat waktu, karena hal ini dapat berpengaruh pada realiasi program dan kegiatan serta pembahasan APBD selanjutnya.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Untuk lebih menyempurnakan dalam penyampaian Pemandangan Umum tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 pada hari ini, perkenankan Fraksi PDI Perjuangan  menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, jawaban dan penjelasan dari Eksekutif adalah sebagai berikut :

 1.  Dengan meningkatnya kesejahteraan untuk perangkat desa, harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, maka pengawasan harus lebih dioptimalkan terhadap pelayanan, displin maupun keuangan desa, karena dilapangan masih banyak ditemukan para aparatur desa yang tidak disiplin dalam jam kerja yang berpengaruh pada pergerakan roda pemerintahan didesa, oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan meminta Saudara Bupati untuk menindak tegas para aparatur desa yg melakukan pelanggaran.

 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dapatnya segera dilakukan, juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta personil yang memadai dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih optimal dan mendekat kepada masyarakat.

3. Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan perda di Kabupaten Sidoarjo, Fraksi PDI Perjuangan sering kali mengingatkan kepada Eksekutif atau satker yang mempunyai kewenangan, akan tetapi seruan itu kurang ada respon yang baik, selain itu juga fraksi kami menilai dikarenakan lemahnya koordinasi lintas Satker dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga terkesan saling melempar tanggung jawab.

4. Pengadaan mobil dinas diharapkan lebih diprioritaskan untuk mobil operasional seperti optimalisasi  penegakan Perda dan pengawasan aset-aset daerah, karena fraksi kami melihat bahwa biaya perawatan mobil dinas memakan anggaran cukup besar akan tetapi kurang bisa memberikan manfaat untuk kepentingan orang banyak.

5. Penertiban terhadap bangunan liar/tidak memiliki izin harus ada tindakan riil, karena selama fraksi PDI Perjuangan melihat dilapangan banyak sekali bangunan-bangunan yang melanggar masih tetap berdiri, dan terkesan terjadi pembiaran (termasuk Tower). Dan dalam rangka mendukung program tersebut Fraksi kami mengusulkan adanya tambahan tenaga/personil untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Satpol PP sampai dengan tingkat Kecamatan;

6. Kebutuhan Belanja Aparatur yang cukup tinggi, maka seyogyanya tidak dilakukan rekruitmen CPNS dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dengan lebih mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada dengan mengevaluasi kembali beban kerja yang ada dimasing-masing SKPD.

7. Dalam rangka memaksimal investasi dan menarik para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri perlu meningkatkan Promosi investasi daerah dengan dukungan anggaran yang memadai.

8. Perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap mekanisme dan prosedur pengurusan perijinan khususnya IMB, hal ini sangat berdampak pada pemasukan retribusi daerah dalam upaya meningkatan PAD.

9. Dengan lebih banyaknya berdirinya LSM di Sidoarjo yang menandakan besarnya kepedulian masyarakat terhadap roda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Fraksi PDI Perjuangan sangat merespon baik pekembangan tersebut, agar lebih efektif dan terorganisir dalam menjalani fungsi LSM dan Fraksi kami meminta dilakukan verifikasi dan validasi jumlah dan keorganisasiannya dalam setiap tahun.

10. Program Pemerintah dalam pelaksanaan KTP Elektronik harus di persiapkan secara maksimal baik sarana prasarana, SDM maupun Anggaran pada Tahun 2011 ini, namun Fraksi kami juga meminta kepastian terhadap program tersebut terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan oleh Satker. Demikian juga Pelaksanaan E-KTP di tingkat kecamatan harus menjamin tidak adanya pungutan dalam bentuk apapun.

11. Dalam rangka optimalisasi dan pemberian pelayanan yang lebih mendekat pada masyarakat Fraksi PDI Perjuangan berharap kedepan disemua kecamatan menyediakan tempat khusus pelayanan yang lebih representatif. (termasuk perlunya pemindahan kantor kec. Sukodono dan gedangan), karena hal ini untuk menghilangkan kesan pelayan publik pemerintah kalah dengan pihak swasta, selain itu juga untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

12. Kerjasama daerah yang selama ini antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga seperti Sun City, Purabaya, dan kerjasama lainnya dibidang CSR perlu dilakukan kajian dan adendum karena selama ini Fraksi PDI melihat dari kerja sama tersebut ada beberapa hal masih kurang memenuhi dari profitnya.

13. Guna menunjang perbaikan pelayanan di Kabupaten Sidoarjo Fraksi kami mengusulkan segera disusunnya Perda pelayanan publik sebagai payung hukum dalam menyusun standarisasi pelayanan di semua SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan baik SPM maupun SOPnya.

14. Untuk penyebarluasan dan  keterbukaan informasi serta efisiensi dalam proses lelang barang dan jasa perlu ada perubahan sistem yang berbasis IT karena selama ini Fraksi kami melihat bahwa proses pelelangan memakan biaya cukup tinggi.

15. Keterpihakan dan kepedulian pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi positif,  namun Fraksi kami masih belum melihat hasil riil dari program tersebut dan sampai saat ini Fraksi belum melihat secara nyata prosentase keberhasilannya. Maka, Fraksi kami mengusulkan untuk dilakukan pemutakhiran data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan mengharapkan meminimalkan kegiatan yang bersifat ceremonial dan di alihkan kepada kegiatan atau program yang lebih menyentuh lagi untuk masyarakat.

15. Agar pengawasan kegiatan proyek pembangunan lebih ditingkatkan lagi mengingat dengan banyaknya kualitas pengerjaan proyek yang jauh dari Bestek yang telah ditentukan

16. Perencanaan anggaran di setiap SKPD terutama Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau OE (Owner Estimate) lebih diefisiensikan kembali mendekati harga pasar, dikarenakan pada pelaksanaan tender Tahun Anggaran 2011 pagu anggaran ditawar oleh pemenang tender sampai minimal 60% dan pelaksanaan proyek dilapangan ternyata terlaksana dengan baik. Ini mengindikasikan bahwa pagu pada PAK 2011 masih bisa ditekan kembali.

17. PU. Bina Marga hendaknya lebih memprioritaskan pemeliharaan jalan-jalan yang rusak pada PAK tahun ini, untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

18. PU. Cipta Karya agar lebih memprioritaskan untuk program jalan lingkungan, hal ini dikarenakan masih banyak jalan-jalan lingkungan yang berstruktur tanah.

19. Perlu penambahan anggaran untuk program PJU di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, hal ini dikarenakan masih banyaknya jalan-jalan lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang belum terpasang PJU.

20. Dinas Kebersihan dan Pertamanan hendaknya serius dalam perencanaan dan pengelolaan taman kota, jangan terkesan tambal sulam. Terutama penerangan di sekitar alun-alun

21. Untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sidoarjo hendaknya didukung dengan saluran irigasi yang baik, maka perlu penambahan anggaran  pada Dinas Pertanian untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (jitut/jides)

22. Perlu penambahan anggaran program optimalisasi sarana dan prasarana budidaya khususnya pada kegiatan pemeliharaan saluran tambak, hal ini dikarenakan hasil panen tambak yang kurang maksimal.

23. Sidoarjo sebagai kota industri dengan segala multi efek perlu ada pengendalian lingkungan yang lebih baik dan komprehensif dalam menyusun program khususnya pengendalian limbah. Fraksi kami melihat di lapangan banyak terjadi pelanggaran terhadap pembuangan limbah. Maka, Fraksi kami mengusulkan Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyusun program pengendalian limbah yang lebih baik.

24. Pembelihan tanah untuk sekolah harus segera direalisasikan, juga penambahan ruang kelas baru. Karena Fraksi PDI Perjuangan melihat banyak siswa lulusan SLTP lebih 7000 siswa belum tertampung. maka, fraksi kami mengusulkan secepatnya membangun gedung baru sekolah baik negeri maupun swasta, sehingga pada tahun 2012 mampu menampung jumlah lulusan tersebut, praktis angka pengangguran akan menurun drastis, begitu juga pelanggaran ketenaga kerjaan, trafficking,  akan segera turun dengan drastis pula.

25. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kedepan, setiap SKPD harus lebih inovatif membuat program dan kegiatan yang lebih optimal dan harus diimbangi proporsi anggaran yang memadai.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat ;

Sebelum mengakhiri penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun TNI yang ke-66 yang jatuh pada tanggal 05 Oktober 2011, semoga TNI selalu berada di barisan terdepan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rapat Paripurna Rapat ke-2 yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan kesabaran dalam mengikuti Pendapat Fraksi kami, tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya apabila ada kata-kata dan penyusunan kalimat yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian, atas nama Fraksi kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M E R D E K A  !!!

Sidoarjo, 6 Oktober 2011

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

                    Ketua                                               Juru Bicara

                                                                                                       Ttd                                                               Ttd

                                                                              Taufik Hidayat TY, S.Ked                   MUNDZIR DWI ILMIAWAN