Pansus Bahas Raperda RPJMD 2016-2021

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Pengangguran

KOTA-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemarin (20/ 7) kembali dilaksanakan. Meski beberapa poin sudah disepakati antara pihak legislatif dan eksekutif, namun ada satu poin yang masih terus dibahas.

Ketua panitia khusus RPJMD DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, ada beberapa target RPJMD yang sudah disepakati. Di antaranya adalah target pertumbuhan ekonomi yang kenaikannya pada setiap tahun tidak terlalu signifikan.

Hal itu karena disinkronkan dengan target pertumbuhan eknomi Jawa Timur dan Nasional. Untuk 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen. Sedangkan untuk target pertumbuhan ekonomi pada 2016 hingga 2021 secara berturut-turut adalah 5,58 persen, 5,92 persen, 6,26 persen, 6,60 persen, 6,94 persen, dan 7,27 persen.

“Hal ini sudah disepakati bersama dengan pihak eksekutif untuk menyesuaikan dengan target RPJMD Nasional yang mencapai 7,9 persen,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi D ini. Poin lain yang telah disepakati adalah mengenai pengurangan angka pengangguran. Jika pada 2015 ada 6,3 persen pengangguran dari total penduduk di Sidoarjo sebanyak 2.127.043, maka tahun ini ditarget turun menjadi 4,21 persen.

Untuk tahun 2017 hingga 2021 nanti juga ditargetkan turun. Mulai dari 4,07 persen, 3,95 persen, 3,84 persen, 3,75 persen hingga 3,67 persen pada 2021. Sementara itu, anggota pansus RPJMD Tarkit Erdianto mengatakan ada satu poin yang sejak pembahasan awal hingga saat ini belum menemukan kesepakatan. Yaitu mengenai target PAD yang peningkatannya dinilai terlalu kecil.

“Kenaikannya tidak lebih dari 30 persen, padahal pada RPJMD 2010- 2015 lalu kenaikannya bisa 160 persen,” ujarnya. Politisi PDI ini menilai perlu dilakukan klarifikasi dengan pihak eksekutif terkait potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo.

Menurut dia kenaikannya bisa lebih dari 30 persen meski ada beberapa peraturan daerah (perda) terkait retribusi yang dianggap bisa menurunkan PAD. Hari ini rencananya pihaknya akan mendiskusikan lagi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) terkait potensi PAD. Nantinya juga akan dihitung seberapa besar potensi kehilangan PAD akibat penghapusan perda.

Jangan sampai proyeksi 5 tahun ke depan lebih kecil dari realisasi 5 tahun belakang. “Sebab realisasi 5 tahun lalu bisa mencapai Rp 139 miliar kok sekarang proyeksi malah turun menjadi Rp 103 miliar,” tandasnya. (adv/nis/nug)

 

recent tags

anggota dewan