KOMISI C MINTA TATA ULANG PKL

Sidoarjo (BM)-Berbagai upaya dilakukan DPRD Kab. Sidoarjo guna melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya, dengan memanggil beberapa SKPD terkait untuk membahas berbagai persoalan krusial menyangkut penataan PKL di beberapa titik.

Ketua Komisi C DPRD Kab. Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin menegaskan, persoalan penting yang masih harus diterapkan adalah penataan PKL di beberapa lokasi. Yakni PKL Gajah Mada, PKL GOR dan PKL Taman Pinang Indah. "Kita harapkan, ada langkah konkret untuk melakukan penataan PKL ini. Kita sudah panggil beberapa SKPD untuk memberikan paparannya,"terang Amir Aslichin.

Beberapa pejabat yang dipanggil diantaranya Asisten II Perekonomian, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Bappeda, Bagian Perekonomian dan beberapa SKPD terkait lainnya. Selain memberikan paparan soal keberadaan dan penataan PKL yang selama ini masih dianggap semrawut.

Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Ir. Sulaksono, salah satu pejabat yang dipanggil sempat mengutarakan gagasannya untuk mencontoh konsep penataan PKL di KODAM V/Brawijaya. "Di Kodam, setiap pagi tidak ada satupun rombomg yang terlihat dan bersih. Ini beda dengan Sidoarjo. Di GOR, misalnya banyak rombong yang ditinggal pemiliknya. Ini yang sedang kita rumuskan, bagaimana menata PKL seperti di Kodam,"katanya.

Khusus PKL Gajah Mada , lanjut dia, sebenarnya saat penataan Matahari Mall untuk konsep kota lama dulu digelar merupakan moment yang pas untuk melakukan penataan. Namun, karena waktu itu yang dikejar adalah pendapatan maka konsep penataan PKL-nya jadi terlambat. "Sekarang kita akan konsepkan lagi bagaimana bagusnya PKL Gajah Mada ini,"ujar Sulaksono.

Masalah keberadaan PKL di sejumlah titik di Sidoarjo sempat pula mendapat sorotan dari ANggota Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur. Salah satunya, PKL yang berada di tempat penampungan sementara di Jalan Raya Ponti. Selain dinilai kurang layak, waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk menggelar dagangannya juga terlalu sedikit.

Sorotan itu dilontarkan dari Benyamin Kristianto, Anggota Komisi E DPRD Prop. Jatim di sela-sela acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) II di Tahun 2016 bersama Perkumpulan Pedagang Indonesia (Pedalindo) beberapa waktu lalu.

Dia menilai, kondisi tempat penampungan sementara itu sangat tidak layak dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekitarnya. "Waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk berjualan juga terlalu sedikit, yakni hanya hari Minggu,"kata Benyamin Kristianto.

Sebelumnya, lanjut anggota dewan yang juga Wakil Ketua DPD Partai GERINDRA itu, para PKL menggelar dagangannya setiap hari di Jalan Taman Pinang Indah (TPI) Sidoarjo. "Kami minta Pemkab Sidoarjo mencarikan tempat yang bisa digunakan secara permanen,'tegasnya.

Menurut dia, para PKL yang semuanya berjumlah 400 orang itu memiliki hak untuk mencari nafkah secara berkesinambungan. Oleh karenanya, Pemkab Sidoarjo juga harus memfasilitasinya gara mereka bisa berjualan setiap hari di tempat yang jauh lebih permanen.

Sementaraitu di tengah gencarnya anggotav DPRD minta dilakukan penataan ulang PKL, perwakilan pedagang yang berjualan di kawasan stasiun Buduran Sidoarjo mengadukan nasibnya di DPD Golkar Sidoarjo. Puluhan pedagang ini resah lantaran PT. KAI Daops 8 Surabaya tidak lagi mengizinkan mereka berjualan di kawasan tersebut.

Beberapa kali, para pedagang ini mengadukan nasib mereka ke DPRD Kab. Sidoarjo. Namun, tidak pernah sekalipun mendapatkan respon positif. Dalam pengaduannya, para pedagang mengaku setiap tahunnya harus menyewa Rp 1,7 juta untuk kios  berukuran 3x8 m dan Rp 2 juta lebih untuk kios berukuran 3x12 m.

"Tahun 1993 lahan itu masih berupa rawa-rawa dan belum ada nilai ekonomisnya pada waktu itu.  Baru pada tahun 2004 beberapa warga mulai melakukan pengurukan dan memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat berjualan dan mendirikan lapak,"kata Ketua Paguyupan PKL Buduran Yohanes.

SElanjutnya, tahun 2006 warga yang mendirikan lapak mulai terikat perejanjian dengan PT KAI untuk menyewa lahan tersebut agar bisa dijadikan tempat berjuaalan. Sampai pada akhirnya, PT KAI memberikan surat pemberitahuan kepada pedagang untuk segera mengosongkan kawasan tersebut dengan batas waktu 30 Agustus 2016.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Warih ANdono, berjanji akan meminta kepaa Anggota partainyadi DPRD untuk melakukan hearing perosalan  PKL dan PT KAI Daops 8 Surabaya. "Kami akan melihat di Dinas Perizinzn, karena sebelumnya ada rencana investor membangung tempat usaha di tempat itu. Kita akan lihat , apakah sudah ada izin mendirikan bangunan baru atau belum," tandasnya.

recent tags

anggota dewan