Beban Kerja Tinggi, Pansus OPD Sidoarjo Pertahankan Tiga Dinas PU

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Panitia Khusus (Pansus) Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo berupaya agar Dinas PU Bina Marga dan PU Pengairan tidak dimerger seperti saran Pemprov Jatim. Pansus OPD tetap ingin agar Dinas PU berjumlah tiga.

Anggota Pansus OPD, Ali Masykuri menyatakan, selama ini banyak permasalahan di Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh tiga dinas PU, yakni PU Bina Marga, PU Pengairan dan PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Bahkan saat ini ketiga dinas PU tersebut mengelola anggaran APBD sekitar Rp 700 Miliar untuk melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Nah, kata Ali Masykuri, jika nantinya PU Bina Marga dan PU Pengairan dimerger, Pansus khawatir justru sejumlah permasalahan yang ada tidak bisa tertangani secara maksimal. "Karena itu kami mendorong agar Bina Marga dan Pengairan skor penilaiannya bisa mencapai minimal 951 sehingga tetap berdiri sendiri," cetus politisi NasDem ini, Rabu (12/10).

Senada disampaikan anggota Pansus OPD lainnya, H Khoirul Huda, yang menilai pekerjaan yang ditangani tiga Dinas PU itu sangat tinggi. Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusinya, mulai soal penanhanan banjir hingga jalan rusak. "Kalau dinas PU ini digabung, beban kerja penanganan masalah-masalah tersebut malah menumpuk," ungkap politisi Golkar ini, Rabu (12/10).

Karena itulah, kata Huda, Pansus OPD meminta agar tiga Dinas PU itu memperbarui data penilaian agar skornya bisa terpenuhi sehingga bisa berdiri sendiri. Berdasarkan penilaian Pansus, ada beberapa indikator penilaian, dari 25 indikator, yang semestinya skornya bisa naik. "Hasil evaluasi data ini nanti akan kami sampaikan ke Kemendagri agar ada perbaikan skor," jlentrehnya.

Diberitakan, Pemprov Jatim menyarankan agar Dinas PU Bina Marga dan PU Pengairan dimerger karena skornya tidak mencapai minimal 951, saat rapat evaluasi, Selasa (4/10). Hasil evaluasi lainnya, Pemprov juga meminta kata 'Kelautan' dihilangkan terkait usulan Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga namanya menjadi Dinas Perikanan.

Sebelumnya saat dikonfirmasi, Kabag Organisasi Pemkab Sidoarjo, Ahadi Yusuf membenarkan hasil konsultasi ke Pemprov, jika dua dinas diminta digabung karena nilainya belum memenuhi skor minimal. "Mau tidak mau ya harus dilaksanakan hasil evaluasi itu, karena Pemprov kepanjangan tangan pemerintah pusat," cetusnya, Kamis (6/10).

Kata Ahadi Yusuf, hasil evaluasi Pemprov Jatim tersebut harus ditindaklanjuti untuk perbaikan Raperda OPD. Sebab jika tidak, nantinya saat Raperda digedok dan menjadi Perda, bakal dibatalkan oleh Pemprov Jatim.

Pihaknya pun berharap Raperda OPD Sidoarjo segera digedok karena berkaitan dengan pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017. (sta/rev)

recent tags

anggota dewan