Peraturan Daerah OPD Digedok

  • Sidoarjo Punya 19 Dinas dan 4 Badan Tahun Depan

KOTA-Peraturan daerah tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemarin (20/ 10) akhirnya digedok. Sebelumnya, panitia khusus (pansus) X DPRD Sidoarjo telah melakukan pembahasan bersama dengan pihak eksekutif mulai 19 Agustus hingga 19 Oktober.

Dengan penggedokan ini, maka awal tahun 2017 nanti Sidoarjo akan memiliki 19 dinas dan 4 badan. Ketua Pansus X Wisnu Pradono mengatakan, pembahasan memakan waktu lama karena sebelumnya belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai jumlah dinas. Jika eksekutif mengusulkan 20 dinas, pansus saat itu menginginkan ada 17 dinas saja.

“Itu karena susunan OPD baru ini harus efisien dibandingkan sebelumnya,” katanya. Setelah berkonsultasi kepada Pemprov Jatim, maka disepakati perubahan menjadi 20 dinas dan 4 badan. Namun, dalam pembahasan selanjutnya jumlah dinas harus dikurangi menjadi 19 dinas karena ada dua dinas yang digabung. Yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan KB serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pengendalian Penduduk.

Wakil Ketua Pansus X Abdillah Nasik mengatakan, pihaknya sebenarnya menginginkan urusan ke-PU-an untuk dipecah menjadi tiga dinas. Yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, dan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Penataan Ruang.

“Untuk memaksimalkan kinerja masing-masing, saat ini ada tiga dinas PU saja urusan bajir dan jalan masih belum tertangani, apalagi kalau hanya dijadikan dua,” imbuhnya. Namun, upaya untuk menaikkan skor agar urusan ke-PU-an bisa menjadi tiga dinas tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Untuk itu, dalam rekomendasi yang disebutkan saat sidang paripurna kemarin, dia menyebutkan perlu dilakukan kajian kelembagaaan daerah sebagai peningkatan skor. Dari 19 dinas dan 4 badan yang diterapkan di Sidoarjo tahun depan, susunan OPD tersebut terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Untuk dinas, ada 10 dinas bertipe A dan 9 dinas bertipe B.

Ada dua badan bertipe A dan dua badan bertipe B. Dengan digedoknya perda OPD ini, pansus berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa segera melakukan penataan dan pemetaan pegawai negeri sipil (PNS). (adv/nis/rek)

recent tags

anggota dewan