DPRD Usulkan Seleksi Perangkat Desa Libatkan BKN dan Dinas Psikolog AL

Ketua Dewan : Biar Tidak Ada Kecurangan, Peserta Diseleksi Secara Online

Sidoarjo (MNS.COM) – Sebaiknya proses rekruitmen calon perangkat desa melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan psikolog dari TNI AL. Dengan begitu diharapkan akan mampu memilih pamong-pamong desa yang kredibel.
Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Gerindra Sidoarjo, Kayan SH, Rabu (04/01/2017). Hal itu didasarkan pada proses seleksi perangkat desa yang sudah dilakukan di wilayah kecamatan Prambon.
“Setelah melibatkan BKN dan Dinas Psikologi TNI AL Surabaya hasilnya sangat bagus. Orang-orang yang terpilih rata-rata berpendidikan sarjana (S-1) dan bisa komputer,” kata politisi asal Prambon ini.
Sebenarnya Perbup No. 55 menyatakan seleksi perangkat desa merupakan kewenangan panitia penyelenggara desa dan berkordinasi dengan kecamatan setempat. Syaratnya peserta yang mendaftar harus bisa mengoperasikan komputer.
Namun untuk menghindari kecurangan dari pemerintah desa atau kecamatan, tim seleksi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.
“Kata Bu Witarsih (Kepala BKD, red) lebih baik seleksi perangkat desa melibatkan tes BKN dan psikologi TNI/AL. Bila ada persoalan, tinggal melempar persoalan ke kedua lembaga itu,” papar Kayan yang juga Ketua Komisi B itu.
Disebutkannya, selama ini persoalan-persoalan yang timbul akibat carut marutnya seleksi rekruitmen calon perangkat desa terpaksa harus diselesaikan di Pemkab Sidoarjo.
Lebih lanjut dijelaskannya, dalam penanganan BKN, para peserta menjalani ujian tertulis terkait kebangsaan seperti Pancasila dan Undang-Undang. “Materi yang ditanyakan dalam soal tentang Perbup 54 dan 55 sangat sedikit. Yang paling banyak tentang Pancasila dan Undang-undang materi nasional. Kalau bukan orang berpendidikan atau sarjana tidak bakal bisa,” jelas Kayan.

Ungkap senada juga diutarakan Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan, S.Thi. Menurutnya pelibatan BKN dan Dinas Psikologi TNI/AL sangat bagus. Namun pimpinan dewan asal PKB itu berpendapat seyogyanya seleksi itu dilakukan melalui tes online.
“Untuk menghindari praktik percaloan atau biar berjalan fair dan adil, alangkah indahnya tes menggunakan online. Sudah saatnya, karena zaman sudah canggih,” pinta Wawan sapaan akrab H Sullamul Hadi Nurmawan.
Bila seleksi perangkat desa menggunakan tes online, para peserta tidak perlu susah payah datang ke kantor BKN atau ke Dinas Psikologi TNI AL di Juanda. “Peserta sudah tidak kemana-mana. Namun hasilnya transparan,” ungkapnya lagi.

Kayan menambahkan, saat ini banyak orang tertarik menjadi perangkat desa. Bahkan guru, bidan dan pegawai tidak tetap (PTT) lainnya juga ikut mendaftar.(dar/lud)

recent tags

anggota dewan