Pansus Lumpur Desak Pemerintah Pusat Berikan Diskresi Soal Fasos Fasum Lumpur Lapindo

kota (sidoarjonews) – Belum tuntasnya persoalan lumpur lapindo , terutama terkait ganti rugi baik di dalam peta maupun diluar peta,  DPRD Sidoarjo kembali menetapkan panitia khusus (pansus) lumpur kesekian kalinya, senin (16/1).

Terpilih selaku ketua pansus lumpur kali ini M Mahmud , politisi partai amanat nasional (pan) menggantikan Isa Hasanudin dari FPKB yang masa kerjanya habis akhir tahun lalu.

Beberapa persoalan lumpur Lapindo , akan semaksimal kan di tuntaskan oleh pansus DPRD Sidoarjo ini. Mahmud kepada Sidoarjonews menyampaikan agenda pansus yang harus ditangani kedepannya.

” Untuk  permasalahan yang  masih perlu diperjuangkan seperti , pertama, sisa berkas warga korban lumpur yng ada di dalam peta yngg belum terbayar.   Sebanyak kurang lebih 34 berkas ,” cetus Mahmud, senin (16/1). 

Lebih jauh, menurut politisi PAN asal Tanggulangin ini , Fasum  milik Desa ( TKD ) dan asset Pemkab belum juga terbayar.

” Ganti rugi bagi Perusahaan / pengusaha  korban lumpur lapindo  sebanyak 30 berkas, sebesar 800 an miliar juga perlu diperjuangkan,” imbuhnya.

Terkait fasilitas sosial (Fasos ,Tanah wakaf ) masjid dan musholla yang ada di luar  peta terdampak sebanyak 53 berkas  juga perlu diperjuangkan.

Ditemui terpisah, ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan , meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerbitkan sebuah kebijakan baru atau diskresi terkait mekanisme pembayaran aset Pemkab, lahan fasum, fasos serta aset wakaf. 

Sebab hingga kini aset Pemkab dan lahan wakaf yang terendam lumpur Lapindo belum terbayar karena belum adanya mekanisme pembayaran yang jelas, alias terkesan terkatung-katung.

“Terkait aset Pemkab atau tanah kas desa (TKD), yang belum dapat ganti rugi, kami minta Kemendagri membuat kebijakan baru untuk mekanisme pembayaran dengan sebuah diskresi,” ungkap Sullamul.

Disebutkan, jika aset Pemkab tidak dapat diperjualbelikan karena telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 01 Tahun 2016. Terkait lahan wakaf, Pansus Lumpur meminta Kemenag untuk juga menerbitkan diskresi. Untuk lahan wakaf, ganti rugi dibayarkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) namun masih menunggu persetujuan dari Kemenag.

“Pemerintah pernah mengeluarkan dana talangan bagi Lapindo untuk membayar ganti rugi lahan warga. Kenapa yang ini (aset Pemkab dan lahan wakaf) tidak diberi diskresi? Mestinya juga ada diskresi,” tandasnya 

Politisi PKB ini menegaskan, mesti ada kebijakan konkrit untuk segera menuntaskan permasalahan aset Pemkab dan lahan aset yang terendam lumpur. 

“Untuk aset wakaf memang tidak menerima ganti rugi uang namun lahan pengganti. Yang penting nantinya tidak menghilangkan asal-usul lahan wakaf tersebut,” ujar Gus Wawan, panggilan akrab Sullamul Hadi Nurmawan. 

penulis : Badrus

recent tags

anggota dewan