DPRD Sidoarjo Desak Kemenag Keluarkan Diskresi Untuk Penyelesaian Tanah Wakaf Terendam Lumpur

(SIDOARJOterkini)- Pembayaran tanah wakaf, TKD dan aset pemda yang terendam lumpur sampai saat ini belum kelar. Kendalanya, karena harus mengikuti aturan yang jelas-jelas sulit dipenuhi.

Karena itulah, DPRD Sidoarjo meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemenag untuk menerbitkan sebuah kebijakan baru atau diskresi terkait mekanisme pembayaran aset Pemkab, lahan fasum, fasos serta aset wakaf. “Terkait aset Pemkab atau tanah kas desa (TKD), yang belum dapat ganti rugi, kami minta Kemendagri membuat kebijakan baru untuk mekanisme pembayaran dengan sebuah diskresi,” ujar Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo H Machmud Untung saat menyampaikan laporan Pansus Lumpur periode Juni-Desember 2016, di ruang paripurna dewan.

Disebutkan, jika aset Pemkab tidak dapat diperjualbelikan karena telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 01 Tahun 2016. Terkait lahan wakaf, Pansus Lumpur meminta Kemenag untuk juga menerbitkan diskresi. Untuk lahan wakaf, ganti rugi dibayarkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) namun masih menunggu persetujuan dari Kemenag.

Namun hingga kini sejumlah persyaratan agar lahan wakaf bisa dibayar melalui BWI masih kesulitan dipenuhi oleh Nadzir (pengelola wakaf), misalnya akta pengganti akta ikrar wakaf, bukti kepemilikan tanah penukar, serta KTP pemilik tanah pengganti. “Dengan kondisi itu kami meminta Kemenag untuk segera membuka kebijakan baru melalui diskresi,” tandas Machmud.

Usulan Pansus Lumpur agar pemerintah menerbitkan diskresi untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi aset Pemkab dan lahan aset juga ditegaskan Ketua DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan. “Pemerintah pernah mengeluarkan dana talangan bagi Lapindo untuk membayar ganti rugi lahan warga. Kenapa yang ini (aset Pemkab dan lahan wakaf) tidak diberi diskresi? Mestinya juga ada diskresi,” tandasnya.

Politisi PKB ini menegaskan, mesti ada kebijakan konkrit untuk segera menuntaskan permasalahan aset Pemkab dan lahan aset yang terendam lumpur. “Untuk aset wakaf memang tidak menerima ganti rugi uang namun lahan pengganti. Yang penting nantinya tidak menghilangkan asal-usul lahan wakaf tersebut,” harap Sullamul.

Pansus Lumpur sebenarnya sudah minta pemerintah pusat mengeluarkan diskresi. Seperti untuk tanah wakaf, diskresinya dari Kemenag. Untuk TKD dan aset pemda diskresinya dari Kementrian Dalam Negeri. Namun sampai saat ini belum ada diskresi yang dikeluarkan.(st-12)

recent tags

anggota dewan