Kontroversi Kocok Ulang AKD Berlanjut, Serahkan Ke Partai Dan Gugat Ke PTUN

Kota (sidoarjonews) –  Absennya beberapa  fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo , diakui oleh ketua fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (FPDIP) Tarkit Endriarto sebagai perintah partainya sebagai sikap konsistensinya  buntut dari paripurna “kocok ulang AKD”  sebelumnya , senin (6/3).

Hal itu disampaikannya, di ruang wakil ketua DPRD ketika dikonfirmasi atas ketidakhadiran FPDIP, FPAN, dan FPKS pada paripurna pemandangan umum fraksi atas 3 raperda.

” Ketidakhadiran kami  pada paripurna atas perintah partai , sebagai wujud konsistensi kami atas paripurna  kocok ulang AKD minggu lalu,” cetus Tarkit.

Lebih jauh, terkait dinamika politik yang memanas di DPRD , ketua fraksi PDIP ini menyerahkan pada keputusan partai untuk menentukan langkah yang akan diambil.

” Kita kan kepanjangan partai, apapun hasil dan langkah yang diambil partai kita akan patuh ,” cetus politisi asal daerah pemilihan (dapil) 6 ini.

Pada kesempatan yang sama , Mulyono politisi asal PKS ,  terkait  dinamika politik di gedung DPRD ini berencana mengambil langkah ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas keputusan “kocok ulang AKD ” .

” Kita ajukan ke PTUN , dan kita patuh kalo ada keputusan yang inkrach ,” cetus politisi asal Wonoayu ini.

Pada kesempatan berbeda, Sullamul Hadi Nurmawan ketua DPRD Sidoarjo , memastikan proses dan hasil ” kocok ulang AKD”  sudah tak bermasalah.

” Namun, kita tetap konsultasikan ke provinsi . Kalau ada hasil tertulis , apapun itu kita ikuti,” ungkapnya.

Terkait ‘boikot’ beberapa fraksi yang kemungkinanan akan mengganggu proses politik di DPRD atas pembangunan Sidoarjo , ketua DPRD bertanya balik .

” Apa negara harus berhenti ? ”  tanya balik Sullamul Hadi Nurmawan.

penulis : Bz 

recent tags

anggota dewan