Cegah Gratifikasi, Pemkab Sidoarjo Bentuk Unit Pengendali Gratifikasi

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Unit ini dibentuk untuk mengawasi kinerja para PNS dari eselon rendah hingga tinggi guna menindak adanya dugaan pelanggaran hukum dari perbuatan gratifikasi. Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, mengatakan tiap orang berpotensi melakukan tindak kejahatan, tak terkecuali pejabat pemerintahan. "Tindak kejahatan yang dilakukan oknum penyelenggara pemerintahan seringnya korupsi, pungli, dan gratifikasi. Kami sudah punya Saber Pungli, sekarang semakin lengkap dengan adanya UPG ini," kata Nur Ahmad di acara Sosialisasi Perbup No 38/2016 tentang Gratifikasi di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Rabu (26/4/2017). Nur Ahmad menuturkan masih ada beberapa oknum PNS yang masih menggunakan cara lama dalam melayani warga, yaitu meminta hadiah atau imbalan. Bagi oknum PNS yang demikian, Nur Ahmad menyatakan harus bersiap-siap menghadapi UPG dan meja pengadilan. "Pemecatan pun pasti diberikan jika institusi hukum menyatakan oknum tersebut bermasalah," sambungnya. Sampai empat bulan di 2017 ini, belasan PNS Kota Delta menghadapi permasalahan hukum, di antaranya dugaan korupsi, pungli, dan gratifikasi. Khusus gratifikasi, oknum PNS dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sidoarjo, Dina Kardina, ditangkap pihak Polrestabes Surabaya di sebuah hotel Maret lalu. Oknum tersebut diduga menerima gratifikasi uang tunai sebesar Rp 25 juta untuk melancarkan proses perizinan amdal sebuah gudang di Gresik. Nur Ahmad menegaskan perang terhadap korupsi, pungli, dan gratifikasi sudah melampaui lintas daerah. Jika aparat hukum sudah mencurigai seseorang, akan langsung ditindak, tak peduli tinggi-rendahnya jabatan. "Inti dari sosialisasi ini, para pejabat maupun staf SKPD tak boleh menerima apapun yang berkaitan dengan jabatan dan wewenangnya," ujarnya. Sosialisasi ini juga dihadiri Fungaional Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifokasi KPK, Yulianto Sapto Prasetyo. Ia menyampaikan gratifikasi bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, tiket perjalanan, hingga pemberian paket wisata. "Jika ada pemberian dari seseorang terkait pekerjaan penyelenggara pemerintahan, itu adalah gratifikasi," imbuh Yulianto. Yulianto memaparkan pemberian gratifikasi ini biasanya untuk mempercepat pelayanan maupun sebagai ungkapan terima kasih. "Apapun alasannya, segala pemberian terkait jabatan dan wewenang itu melanggar hukum," tegasnya.

recent tags

anggota dewan