Ketua Pansus Yakin Persoalan Tanah Wakaf Tuntas

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pasca terpilih sebagai ketua Pansus lumpur DPRD Sidoarjo, Hamzah Purwandoyo dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh anggota Pansus, untuk memetakan skala prioritas penuntasan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Hamzah Purwandoyo Salah satunya, adalah penuntasan ganti rugi tanah wakaf, yang hingga saat ini belum juga ada kejelasan. “Rabu lusa akan kita kumpulkan anggota Pansus, kita ingin persoalan ganti rugi tanah wakaf ini bisa tuntas pada Periode Pansus lumpur saat ini,” jelas Hamzah saat ditemui di ruang komisi B, Senin (7/8/2017). Politisi PKB ini yakin, mandegnya ganti rugi tanah wakaf ini, akan bisa terselesaikan secepatnya, pasca perubahan aturan tekhnis ganti ruginya. “Kalau dulu aturan ganti rugi adalah tukar guling, sehingga ada kesulitan untuk mencari lahannya. Namun sekarang karena prosesnya dirubah menjadi jual beli, kita yakin akan bisa tuntas,” ungkap Hamzah. Sebenarnya pada tahun 2014 lalu, Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo sudah mengirimkan surat kepada Menteri Agama, untuk memberikan ijin dan persetujuan atas mutasi/ tukar menukar harta benda wakaf, melalui pelaksanaan pembayaran tukar ganti atas tanah dan bangunan wakaf, di luar area terdampak. Namun surat itu belum mendapat jawaban dari Kemenag, hingga muncul aturan baru jual beli. Sementara itu dr Wijono anggota Pansus lumpur menyatakan, proses pembayaran ganti rugi tanah wakaf korban lumpur lapindo memang masih terkendala tekhnis administrasi. Pasalnya dari 55 berkas tanah Mushollah dan Masjid wakaf yang ada, masih banyak yang tidak bisa menunjukkan surat akte jual beli dari pemilik pertama. "Banyak pemilik tanah wakaf yang sekarang putus asa, dengan syarat syarat berkas yang mesti mereka penuhi," jelas nya. Dari tidak lengkapnya berkas itu, BPLS tidak berani melakukan pembayaran ganti rugi. Kecuali, jika Departemen Agama bisa memberikan diskresi atas ketidak lengkapan berkas tanah wakaf itu.(Abidin)

recent tags

anggota dewan