Gelar Sosialisasi, KPU Sidoarjo Jabarkan UU No 7 2017

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan UU parpol no 7 tahun 2017, Selasa (3/10/2017). M.Iskak anggota KPU Kabupaten Sidoarjo Divisi Humas dan SDM menuturkan, tujuan sosialisasi ini digelar, agar Parpol faham tahapan proses verifikasi pendaftaran sampai pelaksannya. “Karena hari ini tahapan pendaftaran Parpol ditingkat pusat dimulai, maka kita perlu melakukan sosialisasi kepada Parpol di tingkat Kabupaten,” jelas Iskak. Pada sosialisasi yang digelar di sun hotel ini, dihadirkan tiga Narasumber yang sangat kompeten. Yakni ketua KPU Propinsi Jawa Timur ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur, dan Djoko Tetuka dari unsur pers. Iskak mengatakan, dalam sosialisasi tersebut nara sumber akan menjelaskan tata pelaksanaan Pemilu berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Hal ini mencakup, pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik calon Pemilu 2019. "Sosialisasi ini merupakan agenda tahapan awal untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Di sini akan beri penjelasan kepada parpol sehingga satu pemahaman mengenai Pemilu. Karena, setiap Pemilu, pasti peraturannya berubah," ujarnya. Sementara, Miftakhul Rohmah M.Pd Divisi tekhnis KPU Sidoarjo menjelaskan, pendaftaran akan dibuka selama 14 hari dimulai dari, 3 Oktober hingga 16 Oktober pada pukul 08:00 sampai dengan 16:00 WIB. Dan pada hari terakhir, dimulai pada pukul 08:00 sampai 00:00 WIB. "KPU kabupaten/kota akan menerima penyerahan keanggotaan partai politik, E-KTP yang lengkap dan apabila persyaratan pendaftaran belum lengkap, maka KPU tidak bisa menerima pendaftaran," katanya. KPU wajib menerima surat pendaftaran, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila belum memiliki E-KTP, surat memiliki pengurusan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang diberi stempel oleh pimpinan partai. "Selanjutnya, KPU akan meneliti administrasi calon partai politik. Pemeriksaan administrasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Dan yang paling akhir adalah, perbaikan administrasi, perbaikan dokumen, penelitian administrasi dan penyusunan berita acara hasil perbaikan," urainya. (Abidin)

recent tags

anggota dewan